SAYA BUTUH PERS YANG KRITIS BUKAN YANG BOMBASTIS.

Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi membuat abad kini layak disebut abad digital. Piranti dan infrastruktur telekomunikasi terkini telah menancapkan kukunya di pelosok nusantara. Dengan perangkat seluler yang murah kita dapat mengakses ragam berita teraktual di seluruh dunia.  Ini penanda yang jelas sekali untuk apa yang disebut abad digital.

abad digital

Kecepatan informasi menjadi syarat wajib dalam abad digital. Bila dahulu, ketika surat kabar menjadi acuan informasi, proses pengolahan berita memakan waktu hingga setengah hari untuk siap dibaca pembaca maka di abad digital proses berita yang satu jam pun dianggap terlambat. Kecepatan memproses sebuah peristiwa dipercepat hingga hanya hitungan menit saja langsung dapat dibaca oleh kita. Semakin cepat akan semakin baik.

Transparansi informasi juga menjadi keharusan di zaman sekarang. Tak ada informasi yang bisa ditutupi lagi kini. Bahkan bila dicoba untuk ditutupi pun akan terbongkar juga. Contoh kasus; Julian Assange, yang bersembunyi dari kejaran CIA, dengan wikileaks-nya mampu membongkar informasi dengan keamanan sekuritas maksimum. Tak ada yang bisa sembunyi di dunia maya. Transparansi informasi inilah yang memikat pembaca. Memang ada pula informasi yang telah disepakati bersama untuk di tutupi, misalnya bila menyangkut eksploitasi seks pada anak-anak. Tetapi nyaris tak ada warta yang bisa ditutupi di abad digital ini.

Selain kecepatan dan transparansi, maka hal penting lain yang wajib di era terkini adalah komunikasi dua arah. Sebuah kabar yang tertulis di dunia maya sejatinya tidak mengenal titik, sesudah warta terbaca maka para pembaca juga berhak mengomentari, memberi kesaksian, membeberkan data/fakta tambahan, membantah, berpromosi atau bahkan menghujat. Adanya ruang bagi pembaca berinteraksi dengan penulis dan pembaca lainnya adalah indikasi riil abad digital.

Dan ketika ada sebuah warta dunia maya ramai dikunjungi dan dikomentari maka warta tersebut mencetak hit. Artinya jumlah pengaksesnya banyak. Dan semakin banyak hit dalam sebuah situs akan menaikan peringkat situs tersebut dalam kancah popularitas di dunia maya. Ini adalah hal yang penting dalam jagad maya informasi, perusahaan-perusahaan besar berani membayar mahal beriklan lewat  google hanya agar terbaca sebanyak mungkin orang di seluruh dunia. Inilah yang membuat hit menjadi target dari strategi penulisan warta.

data mentah yang keburu dilaporkan sebagai berita

data mentah yang keburu dilaporkan sebagai berita

Namun ketiga hal penanda abad digital tadi juga menjadi stimulan ampuh bagi terciptanya jurnalisme bombastis. Jurnalisme murahan. Jurnalisme yang tidak membawa kita kemana-mana selain berkubang di lubang praduga galian sendiri.

Dengan kecepatan informasi tidak berarti ikut terbawa ketepatan informasi. Dalam  abad digital kecepatan itu lebih penting dari  ketepatan. Hal ini membuat tugas editor kerap terabaikan demi kecepatan berita. Sebenarnya tidak masalah bila sang jurnalisnya pun memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam berbahasa atau mengolah data. Namun akan menjadi bumerang bila ternyata adalah ketidaktepatan dalam berita yang cepat tersebut.  Contoh ketidak tepatan berita seperti yang tercetak di sebuah surat kabar mengenai penggerebekan BNN di rumah artis Raffi Ahmad. Tertulis dalam tajuk utama “17 Artis ditangkap”. Padahal cuma ada 4 orang yang berstatus artis. Dan itupun setelah melalui proses pemeriksaan tinggal satu orang artis saja yang dinyatakan terbukti menggunakan narkotika. Ini hal yang terlihat sepele, tetapi vital bagi terciptanya kesesatan informasi.

trial by press

trial by press

Selain kecepatan, maka transparansi informasi kadang juga hanya menimbulkan kesimpang siuran dalam berita itu sendiri. Dengan dimatikannya fungsi editor dalam penulisan berita ditambah dengan ketidak mampuan jurnalis dalam memproses data-data menjadi warta hanya akan menimbulkan ketidak jelasan informasi. Sebuah data belumlah menjadi warta, ia harus melewati tahapan cek-ricek agar valid dalam kebenaran informasi . Contoh untuk ini, masih menggunakan kasus penggerebekan BNN di rumah Raffi Ahmad, adalah ketika keterangan singkat Ketua BNN mengenai kasus tersebut beberapa jam setelah kejadian dijadikan satu-satunya sumber penulisan yang ternyata menjadi berbias di, nyaris, seluruh media massa nasional.  Apalagi Kepala BNN tersebut juga mengklaim bahwa semua yang diamankan  terlibat pemakaian narkotika, hal yang kemudian memicu banyaknya rumor spekulatif di semua pemberitaan. Irwansyah, Zaskia Sungkar dan Wanda Hamidah menjadi korban penghakiman pers atas arahan Kepala BNN yang menyebarkan informasi yang belum diolah oleh para penyelidik bawahannya. Bagi Irwansyah dan Zaskia Sungkar mungkin penghakiman pers tersebut tidaklah terlalu sesakit yang dialami Wanda hamidah, anggota DPRD DKI, yang digunjingkan pers tanpa proses cek-ricek terlebih dahulu. Kepala BNN mungkin mencoba transparan ditengah minimnya informasi yang ia dapat dari anak buahnya yang melakukan penggerebekan. Dan ironisnya kejadian serupa juga dialami jurnalis kita. Ditengah proses penyelidikan oleh pihak BNN berlangsung, para media menuliskan kejadian berdasarkan keterangan sepihak yang belum teruji kebenarannya, untuk memperluas bahasan maka media perlu menambah data dalam mengolah informasi dan terkadang dari sumber yang tidak jelas (bukan berarti sumber tersebut tidak memiliki identitas jelas, karena seorang jendral bintang tiga pun bisa saja menjadi sumber yang tidak jelas). Akibatnya opini publik yang membaca warta tersebut juga terbelah dalam ketidakjelasan ditengah “transparansi” berita.

Ketidak tepatan dan transparansi kesimpang siuran berita membuat komunikasi informasi di abad digital ini menciptakan bentuk jurnalisme menjadi bombastis. Hal tersebut ditandai dengan judul yang provokatif (sebenarnya judul provokatif tidak masalah sepanjang memiliki ikatan kuat dengan materi berita namun bila judul provokatif tersebut hanya gimmick untuk mengejar hit tanpa mempertimbangkan kebenarannya), mengedepankan sensasi ketimbang esensi sebuah peristiwa, gaya bahasa bombastis tanpa daya kritis. Dengan hit yang besar menjadi tidak penting lagi kadar kebenaran suatu peristiwa.

berita bnn-2

Padahal pers adalah pilar keempat bagi tegaknya demokrasi. Ia menjadi penunjang yang memantau, mengkritisi pilar eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menjalankan tugas mengelola negara dengan benar dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pers akan mampu menjadi pilar keempat bila independen, kritis, advokatif dan informatif.

Hal ini tak akan tercermin bila melihat kondisi pers nasional. Dari sisi independensi semua penerbitan baik versi cetak atau elektronik berada dalam genggaman pemilik modal. Kelangsungan kerja para jurnalis tidak ditentukan oleh prestasinya tetapi atas kuasa pemodal. Bila berserikat pun bisa dipecat. Seperti yang dialami jurnalis Metro TV yang diberhentikan karena mencoba membuat serikat pekerja di perusahaan tersebut.

Bila sudah kehilangan independensi maka jangan harapkan pers menjadi kritis. Karena kuasa pemodal diatas segalanya maka tak mungkin bagi jurnalis mengkritisi pemodalnya, sebaliknya diarahkan mengkritisi pesaing dari pemodalnya. Sehingga perspektif redaksi dapat dibaca lebih jelas bila kita menyimak pula siapa pemodal diatasnya. Lalu apanya yang bisa diharapkan kritis dari konfigurasi hirarki seperti diatas?

Perang informasi antar pemodal menjadi tidak berguna bagi masyarakat. Tidak bisa kita mengharapkan pers mampu mengadvokasi rakyat dari situasi yang membingungkannya. Daya advokasi pers dibiarkan terlantar dan digunakan sebaik-baiknya oleh aktivis sosial atau politik yang sering menjadi gunjingan sebagai kaki tangan asing dalam setiap permasalahan warga negara. Akibatnya, rakyat kembali mempercayai rumor ketimbang berita yang dipenuhi pesanan pemodal.

Bila sudah begitu kejadiannya maka sisi informatif dari pers juga telah kehilangan kredibilitasnya di benak publik. Pers berubah menjadi tempat sampah yang memenuhi ruang publik tanpa bisa diketahui dari mana sampah-sampah itu berasal. Rumor kembali naik kelas menjadi informasi, dan masyarakat dibodohkan secara sistematis.

Itulah jurnalisme bombastis yang memberikan transparansi kesimpang siuran berita. Dan saya butuh jurnalisme kritis bukan yang bombastis.

MEI 1998 YANG (TAK) AKAN USAI.

Sudah empat belas tahun berlalu, darah telah mengering namun luka masih menganga. Tragedi Nasional Mei 1998 adalah sebuah tragedi politik yang masih membekas dalam ingatan zaman, setidaknya bagi sebagian besar rakyat yang menjadi saksi hidup dari peristiwa tersebut. Banyak versi narasi mengenai kejadian tersebut namun satu hal yang membuat semua pihak setuju adalah bahwa peristiwa ini sebuah tragedi politik, membuat rakyat merasa bahwa politik itu kejam karena kekuasaan dipakai untuk menindas rakyat seperti yang terjadi masa orde baru dibawah kepemimpinan Jendral Besar Soeharto (alm).

Tentu peristiwa tersebut tidak terjadi dengan sendirinya. Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. Perlawanan rakyat terhadap kediktatoran militer Orde Baru telah melewati rentang waktu yang panjang. Gerakan mahasiswa berbagai generasi sudah mencoba mempelopori perlawanan rakyat hingga akhirnya gerakan mahasiswa 1998 menjadi pamungkas bagi penumbangan rezim otoriter. Tentu saja tidak hanya gerakan mahasiswa yang bergerak, tercatat banyak sudah nama politisi ataupun gerakan perlawanan lainnya yang sudah mencoba walau berakhir di penjara atau mati atau bahkan tidak diketahui rimbanya lagi. Elit politik pun ikut memboncengi semangat zaman yang mulai berubah, setelah krisis ekonomi mendera negeri ini sejak juli 1997 maka para elit yang selama masa orde baru turut menikmati darah dan keringat rakyat mulai berbalik arah. Sejumlah mentri yang tergabung dalam Kabinet Pembangunan (dan baru dilantik pada bulan Maret 1998) mendesak Presiden Jendral Besar Soeharto untuk mengundurkan diri. Krisis total pun terjadi, rakyat muak dan bersiap menumpahkan kemarahan yang terakumulasi selama 3 dekade lebih.

Tetapi perlawanan menimbulkan perlawanan balik dan berakibat perlunya tumbal agar salah satu pihak menyerah. Empat mahasiswa Trisakti yang ditembak mati di halaman kampusnya sendiri oleh aparat. Kejadian ini diharapkan menjadi pemicu bagi perlawanan rakyat yang lebih besar lagi. Dan memang dalam peristiwa yang disebut Wanda Hamidah (Salah seorang aktivis Mahasiswa ’98) sebagai “…the most shocking moment” tersebut membuat bergelora kebencian rakyat terhadap rezim militeristik orde baru. Tetapi tumbal belum berakhir, malah mampu dibelokkan dengan cantik oleh tangan-tangan kekuasaan dan berakibat warga keturunan Tionghoa yang menjadi sasaran amuk massa. Tan Swie Ling, salah seorang pejuang HAM, mengatakan bahwa warga keturunan Tionghoa ibarat sekam yang mudah dibakar. Tidak hanya dibakar tetapi juga dijarah dan diperkosa. Berdasarkan data Komnas HAM tercatat 85 korban perkosaan pada bulan mei berdarah itu dan semuanya warga keturunan Tionghoa. Tumbal menjadi banyak karena pertikaian elit yang ingin berebut kekuasaan. Dan semua tumbal elit adalah rakyat.

Di bulan mei ke-14 ini tidak ada indikasi penuntasan seutuhnya terhadap kejadian tersebut. Laporan Komnas HAM beserta TGPF Tragedi Mei 1998 yang merekomendasikan penyidikan serta penyelidikan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada kini menjadi pajangan bagi perpustakaan yang tak pernah dikunjungi oleh negara. Padahal TGPF dibentuk oleh negara dan bertujuan mengusut tuntas kasus tersebut. Seakan pembentukan TGPF hanyalah upaya meredam kemarahan rakyat untuk sementara.

Para wakil rakyat yang dipilih rakyat pun juga tak berdaya, DPR malah meragu untuk bersepakat tentang ada tidaknya pelanggaran HAM pada peristiwa itu. Hal ini bisa dimaklumi karena DPR yang terpilih sebagian besar masih dijabat oleh orang-orang lama yang juga turut berdosa atas kediktatoran orde baru. Belum lagi ditambah berganti bajunya militer dalam seragam sipil namun dengan paradigma militeristik. Hal ini membuat upaya pengusutan menjadi berjalan di tempat.

Sikap negara pun hanya sebatas janji-janji, belum lama Presiden Jendral SBY mewacanakan meminta maaf atas pelanggaran HAM negara di masa lalu (termasuk kasus 98) tetapi hingga kini pun hal itu tak pernah terjadi. Dan kutegaskan hal itu tak pernah terjadi selama militer masih mendominasi tatanan negara ini.

Dan kini setelah 14 tahun, rakyat jangan sampai melupakan tragedi politik ini. Walau di mata generasi muda yang berusia dibawah 17 tahun peristiwa itu telah lama berlalu, dan ini adalah kesalahan kita sebagai bangsa yang mudah lupa. Lewat serangkaian isu demi isu yang tak pernah habis di negeri ini, negara mencoba membuat generasi terkini menjadi amnesia terhadap sejarah negerinya sendiri.

Bila hal itu terus berlanjut, bisa jadi di masa mendatang kasus ini akan tutup buku dan dicampakkan dalam tong sampah peradaban. Ini tugas mulia bagi generasi yang menjadi saksi hidup untuk terus mendorong penuntasannya.

Pengadilan HAM (walau masih ad hoc) perlu mengadili peristiwa ini berdasar bukti dan fakta yang sudah dihasilkan TGPF dan Komnas HAM, kemudian mengadili siapapun yang bertanggung jawab atas tragedi itu tanpa pandang bulu apakah orang tersebut masih berada dalam lingkaran kekuasaan atau tidak. Semua harus bertanggung jawab atas penuntasan kasus ini. Rakyat harus diingatkan terus menerus tentang kekejian politik yang terjadi.

Karena Indonesia yang demokratis di masa mendatang adalah hasil jerih payah generasi kini agar anak cucu kita memahami bahwa demokrasi sejati adalah supremasi hukum dan dominasi sipil atas militer. Sehingga tak ada lagi kekejian politik yang melahirkan tragedi-tragedi yang memakan anak bangsa di masa mendatang.

PENGEJAR ANGIN; sebuah catatan.

Sabtu, 19 November 2011 saya hanya tidur kurang dari dua jam. Ini kusengaja karena mendapat undangan nonton bareng film “Pengejar Angin” yang dijadwalkan pada jam 9 pagi di XII Citos. Melihat ruang dan waktu yang harus ditempuh maka agar sampai tujuan tepat waktu aku harus mengurangi tidurku. Sebagai seorang yang jarang bertemu mentari pagi maka aksi mengurangi tidur termasuk mengejar peluang menyapa matahari di timur bumi. Dan akhirnya memang bersua pula, bahkan hingga berpeluh di sekujur tubuh.

Tetapi itu sepadan dengan tidak terlambatnya kehadiranku di ruang yang sudah direncanakan. Riuh di selasar bioskop melempar tubuhku ke dalam dan mencari kursi yang setara dengan fokus mata. Lama kelamaan riuh diluar mulai mereda dan membanjiri kursi-kursi yang tersedia. Sepatah dua patah kata pembuka terlontar dari Wanda Hamidah dan Mathias Muchus, pemeran Ibu dan Bapak Dapunta, mewakili pemeran-pemeran lain juga sutradara, Hanung Bramantyo. Dan sesudahnya lampu meredup. Film mulai diputar.

Pengejar Angin

Layar dimulai dengan lanskap yang menawan. Hutan dengan pohon-pohon menjulang. Dan orang-orang bertopeng berlari dan memanjat diantaranya. Mereka adalah kawanan perampok yang akan membajak bis yang melewati jalur rawan itu. Sampai disini aku mencium tipikal wong kito yang konon keras dan banyak yang terjerumus kriminalitas. Tipikal bukan karakteristik. Hanya generalisasi yang kurang akurat. Kembali ke layar, adegan aksi dengan jurus-jurus silat yang menjadi tradisi kebanggaan Nusantara segera merebak. Kawanan begal ini dipimpin oleh Bapak dari Dapunta yang disimbolisasikan dengan jejak harimau dalam langkahnya. Tiba-tiba teringat Mochtar Lubis dengan frasanya “Harimau dalam diri” dalam novelnya. Entah kesengajaan atau sebagai inspirasi? Ben Sihombing sebagai penulis naskah yang mengetahui pasti jawabannya.

Sebelum perampokan berjalan, ada adegan kecil yang kuat dimana Dapunta malah pamit pulang kepada bapaknya dan tidak mau ikut merampok. Posisi diametral ayah-anak sudah diboyong di awal cerita. Dan itulah yang menjadi bahasan pokok dari kisah ini.

Dapunta (diperankan oleh Qausar Harta Yudana) adalah tokoh sentral dari film yang dibiayai oleh Pemprov Sumatra Selatan ini. Namanya diambil dari Raja pendiri Kerajaan Sriwijaya. Hal itu terucap dari bibir Bapak ketika dijenguk oleh Dapunta di sel Polisi. Dapunta memiliki mimpi bisa bersekolah hingga perguruan tinggi. Mimpi yang dianggap ilusi oleh Bapaknya namun didukung penuh oleh Ibunya. Konflik tidak hanya berkembang dalam ruang domestik tetapi menjalar dalam lingkup persahabatan di kelasnya.  Dibumbui pula dengan romantika remaja maka cocoklah bila film ini menjadi sajian bagi keluarga.

Para Pemeran berfoto bersama

Akhirnya memang bahagia walau harus ditebus dengan duka. Bapak Dapunta melarikan diri dari tahanan polisi, walau tertembak namun mayatnya tidak ditemukan. Ia melakukannya agar dapat melihat Dapunta saat berlaga di POR Pelajar se-Provinsi. Ibu Dapunta yang terbaring di rumah sakit, bahkan sempat nyaris meninggal dunia, terharu bahagia kala mendengar suara Dapunta yang memekik girang karena kemenangan. Dapunta pun bisa kuliah di Universitas Indonesia dari prestasi atletiknya. Dan ia kembali ke kampung halamannya sebagaimana pesan mendiang ayahnya yang kerap ia temui dalam wujud harimau.

Sungguh, tema yang digarap adalah hal kecil yang selalu menarik: Mewujudkan mimpi. Sesuatu yang sering meredup kala manusia menemui batas kedewasaannya. Dan yang lebih dibutuhkan di zaman penuh kekecewaan seperti sekarang ini.

Ditambah lagi dengan pesona alam yang luar biasa natural dan indahnya. Mendadak teringat ucapan seorang pembuat film yang saya lupa namanya. Katanya, bila naskah kurang berbobot maka lanskap harus lebih menarik. Tetapi dalam film ini kedua hal itu masih berjalan sejajar beriringan.

Tadinya di awal film diputar aku mengira bahwa dengan suasana dingin ruangan dan kursi empuk akan membuatku tertidur dan tak sempat menonton cerita. Nyatanya sampai film berdurasi sekitar 100 menit ini usai, aku tak bisa tidur walau kantuk selalu membayangi.

Hal lain yang perlu dicatat adalah kemauan dari Pemprov Sumatera Selatan untuk membiayai film ini. Andai saja 33 Provinsi yang ada di negeri ini melakukan hal yang serupa maka akan semaraklah film nasional dengan keindahan alam serta budayanya yang beragam. Atau mungkin tidak hanya film tetapi juga seni-seni lainnya baik itu tradisional atau kontemporer.

Dan akhirnya saya merekomendasikan anda sekeluarga untuk menonton film Pengejar Angin ini selekasnya sebelum ditarik dari peredaran karena puluhan film hollywood sudah mengantre untuk berebut diputar di hadapan publik Nusantara.

20-11-2011

01:01 WiB