MEMBONGKAR MITOS JENDRAL

Saya adalah generasi orde baru. Lahir di kala orde baru mulai menguat di segala lini kehidupan bangsa ini. Bersekolah di masa orde baru mencengkeram pikiran dengan dogmanya tentang Pancasila. Dan kosakata yang mulia di era orde baru adalah Jendral.

Ya, Jendral adalah subyek tak tercela di masa orde baru. Bahkan hingga kini pandangan itu tak berubah. Beruntunglah Reformasi ’98 dengan segala pengorbanannya telah membuka cakrawala pemikiranku. Dan berkat reformasi segala yang dulu suci kini bisa diperdebatkan kembali.

Jendral adalah mitos sakral yang kini menjadi urgensi untuk dibongkar, berikut adalah beberapa mitos tentang Jendral yang terkuak dalam benakku.

  1. JENDRAL ADALAH ORANG YANG TEGAS.

Mitos nomor satu ini sejak 2004 menemui dekonstruksinya secara otomatis sejak Jendral SBY dilantik menjadi Presiden. Walau banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa Presiden SBY adalah orang yang memperhitungkan segalanya dengan cermat namun itu hanya eufemisme dari ketidak-tegasan. Karena tegas menuntut kecepatan bertindak tidak hanya kecermatan berpikir.

2. JENDRAL PURNAWIRAWAN ADALAH WARGA NEGARA SIPIL.

Ini adalah argumen para Jendral ketika memasuki arena politik, dan dibela oleh para pengamat politik sipil pembela militer yang kujuluki para sipilis. Memang benar bahwa begitu para Jendral memasuki masa purna bhaktinya maka ia menjadi warga sipil dengan hak dan kewajiban yang sama seperti warga sipil lainnya. Tetapi yang luput dari pandangan para sipilis dan publik ialah bahwa seorang Jendral akan tetap Jendral seumur hidupnya. Dalam kemiliteran, prajurit dengan pangkat terendah saja sudah didoktrin untuk berpikir dan bersikap sebagai seorang prajurit dimanapun dan kapanpun. Ini tercantum dalam Sumpah Prajurit. Jadi bila prajurit rendahan saja akan terus menjadi prajurit selamanya apalagi seorang Jendral. Di masa purna bhaktinya, seorang Jendral adalah warga sipil dengan paradigma militeristik yang kental.

3. JENDRAL ADALAH PENYANGGA DEMOKRASI.

Ini jargon a la rezim militer dimanapun jua bahwa militer hadir berpolitik untuk menjaga tetap tegaknya demokrasi. Jargon ini tidak lebih dari mimpi buruk bagi demokrasi sejati karena seorang Jendral dididik bukan untuk menjadi negosiator/perunding/pro dialog tetapi menjadi petempur sejati. Di acara Jak TV beberapa minggu lalu dua orang Jendral yaitu Nono Sampono dan Hendarji berbicara dengan gagahnya tentang konsep CUMEMU (Cuaca, Medan, Musuh) sebuah konsep yang biasa dibicarakan ketika menyusun strategi dalam bertempur. Di kesempatan lain, di tv One, Jendral Sutiyoso juga berbicara konsep yang sama. Mereka rancu kala memasuki arena politik dengan medan perang. Ini berbahaya bagi perkembangan demokrasi kita yang baru mulai menggeliat. Dalam kalimat tegas saya bisa katakan bahwa paradigma militeristik itu anti demokrasi.

4. JENDRAL ADALAH PEMIMPIN SEJATI.

Ini yang selalu digembar-gemborkan oleh para pengamat politik sipilis, mereka membanggakan lembaga militer yang secara tradisional telah melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa sejak dahulu. Mereka berkata begitu karena memang mereka medioker yang tak mau demokrasi berjalan menuju masyarakat madani yang menjunjung supremasi hukum.  Dan ilustrasi menarik tentang mitos ini ketika Jendral Prijanto diwawancarai MetroTV mengenai alasan pengunduran dirinya dan ia menjawab bahwa terdapat perbedaan antara dunia politik yang serba tidak jelas dengan struktur milter yang jelas hirarkinya. Ini merupakan kedangkalan berpikir seorang militer ketika memasuki ranah politik yang didominasi sipil dan tidak mengenal hirarki a la militer. Ketidakmampuan beradaptasi seorang militer di ranah politik ini adalah buah dari paradigma militeristik yang dikunyahnya seumur hidup.

5. JENDRAL ADALAH WARGA NEGARA KELAS 1.

Ini adalah cerita lama versi orde baru ketika Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati, Ketua organisasi olah raga, komisaris BUMN didominasi oleh Jendral. Nyaris tak ada tempat buat sipil untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan. Padahal Gubernur Jendral adalah warisan VOC yang mesti dibuang ke tempat sampah ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan berdirinya Republik Indonesia. Sejak reformasi semua warga negara adalah sama statusnya di depan hukum, sama hak dan kewajibannya. Tidak boleh lagi Jendral di anak emaskan dengan alasan apapun. Dan demi terciptanya proses demokrasi yang sejati maka , seperti yang terjadi di negara-negara kampiun demokrasi, Jendral mesti berada di bawah kendali sipil.

NEGERI TANPA TANAH AIR

Bisakah anda bayangkan sebuah negeri tanpa tanah air? Tak perlu repot-repot untuk berimajinasi mengenai itu, karena realitanya negeri ini telah berada dalam situasi negeri tanpa tanah dan air. Dalam ulang tahun Partai Rakyat Demokratik (PRD) tanggal 22 Juli 2011 Wanda Hamidah, Permadi SH dan segenap Komite Pimpinan Pusat PRD telah menyadari itu dan bergerak lebih lanjut dengan mendeklarasikan Gerakan Pasal 33 yang bertujuan mengembalikan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di nusantara untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Sejak rezim militerisme Orde Baru berkuasa maka dengan resmi pula negara ini berada dalam cengkeraman kapitalisme global. Semua hasil tambang republik ini dieksploitasi oleh korporasi global dengan hanya menyisakan sedikit saham dan sedikit pajak untuk negara. Begitu pula dengan tanah, air dan udara. Perusahaan-perusahaan multinasional telah secara legal, dengan bantuan Undang Undang atau Peraturan Pemerintah, menguasai untuk kepentingan mereka bukan untuk kepentingan rakyat.

Padahal para pendiri bangsa telah melihat visi ke depan berdasarkan sejarah panjang negeri yang kaya hasil bumi ini bahwa bila seluruh hasil alam negara ini tidak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat maka akan terulang kembali penjajahan a la VOC dengan busana yang baru.

merah putih

Negeri gemah ripah loh jinawi ini adalah incaran sepanjang masa dari kepentingan-kepentingan global. VOC telah membuka jalan untuk itu, perusahaan dagang Hindia Belanda ini sudah mengeruk semua untuk diperdagangkan di pasaran Eropa. Dan karena korupsi VOC dibubarkan serta digantikan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk terus mengontrol hasil alam negeri ini.

Tetapi apakah sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agutus 1945 maka kendali kekayaan negeri ini berpindah tangan? Kenyataannya korporasi global terus mengintai dan sejak Orde Baru berkuasa mereka semakin melenggang dengan legal. Bahkan semakin mengganas setelah reformasi.

Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada kemauan Pemerintah untuk berdikari yang kian melemah. Dengan alasan tidak adanya dana untuk eksplorasi dan eksploitasi maka rezim Orde Baru memberikan konsesi hasil tambang kepada Perusahaan-perusahaan multinasional, dan alasan serupa terus dilanggengkan hingga kini oleh penguasa.  Tidak hanya hasil tambang, tetapi juga perkebunan, tanah, air dan udara juga dikuasai oleh korporasi global.

Indonesia adalah sumber bahan baku bagi negeri-negeri kapitalis, karena itulah penanaman modal asing marak mendominasi. Ironisnya, negeri ini juga pasar potensial bagi korporasi global karena jumlah penduduk yang banyak. Menjadi lucu membaca berita bahwa negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia mengimpor garam. Tidak hanya menjadi pasar yang menguntungkan, Indonesia juga pemasok tenaga kerja murah di dunia.

Gambaran riilnya adalah; Korporasi global menanamkan modalnya di Indonesia dengan bahan baku yang ada di Indonesia, memakai tenaga kerja Indonesia dan hasilnya di jual di Indonesia sementara keuntungan menjadi milik sepenuhnya korporasi global tersebut.

sunset

Sunset

Kemakmuran hanya menjadi milik sekelompok elit yang cuma 5% dari seluruh rakyat, sementara 95% lainnya hanya disisakan 20% hasil pembangunan. Dengan argumen bahwa elit ini juga rakyat maka mereka leluasa untuk terus memperkaya diri lewat pengendalian distribusi kekayaan negara secara legal. Elit ini hanya kaki tangan korporasi global namun mereka lah yang mengatur agar keberadaan perusahaan multinasional abadi di negeri ini.

Undang-undang menjadi jalur legal formal untuk memuluskan rencana itu. Air yang menjadi kebutuhan hidup rakyat telah di privatisasikan melalui UU no 7/2004, dominasi swasta terhadap kebutuhan listrik rakyat dikendalikan dalam UU No 20/2002, untuk kontrol terhadap pertambangan mineral dan batubara dirancanglah UU No 4/2009. Kesemuanya bermuara terhadap penguasaan asing atas hasil bumi Indonesia.

Di DKI Jakarta, sebagaimana yang diorasikan Wanda Hamidah anggota DPRD DKI Jakarta, penguasaan sumber daya air oleh dua perusahaan asing, Lyonnaise dan Thames, yang dilakukan sejak tahun 1998 membuat Pemprov DKI memiliki utang Rp 900 milyar yang harus dibayar setiap tahunnya lewat APBD DKI. Hutang ini terjadi karena Pemprov DKI melanggar pasal kontrak yang berbunyi:..apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyetujui kenaikan harga tarif air, maka kedua operator asing akan membebankan selisih Water Charge (imbalan air) dan Tarif Air kepada Pemprov DKI sebagai utang. Dan utang Rp 900 milyar itu adalah APBD yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat tetapi malah dibayarkan untuk keuntungan dua perusahaan asing.

Masih di DKI Jakarta, Wanda juga menyuarakan kasus privatisasi kebablasan yang di seluruh dunia hanya terjadi di DKI Jakarta, dimana masyarakat harus membayar tiket untuk menikmati keindahan alam lautan yaitu di Ancol. Tidak terbayangkan berapa keuntungan yang diraih pengelola Ancol dengan mengeksploitasi pantai Ancol yang tersedia gratis dari Yang Maha Kuasa untuk manusia. Kemanakah keuntungan itu mengalir? Tentu saja tidak kepada kemakmuran rakyat.

Kemana perginya kemakmuran rakyat? Tanah pun yang menjadi anugrah yang Maha Esa telah dikapling oleh swasta, petani harus berjuang tanpa dukungan negara untuk memperoleh kembali lahannya. UU Land Reform belum lagi selesai, maka makin berkuasalah kapitalisme menguasai tanah-tanah di republik ini dengan mengorbankan petani yang tak memiliki kekuatan baik secara hukum atau ekonomi.

Invasi asing di bidang telekomunikasi pun mencapai mayoritas, 70% modal asing menguasai bisnis telekomunikasi, akibatnya udara kita pun telah dimiliki asing dan kita sebagai konsumen membayarkan keuntungan bagi swasta asing terus menerus.

air terjun

Kemakmuran semestinya mengalir ke bawah

Impor yang meraksasa dalam segala kebutuhan rakyat menjadi bukti tidak adanya kemauan kuat dari penguasa untuk memakmurkan rakyat. Karena impor berarti membeli dengan memakai uang rakyat dalam APBN/APBD. Beras, gula, daging sapi, garam, kedelai dan lain-lain adalah kebutuhan rakyat yang harus diimpor setiap tahunnya. Lalu kemana julukan negeri gemah ripah loh jinawi itu hengkang? Kebijakan yang tidak berpihak kepada penguatan sumber daya perkebunan telah menjadikan produksi perkebunankita terus melemah dan menjadi alasan yang sah untuk mengimpornya.

Pasal 33 UUD 1945 berbunyi:

            BAB XIV

            KESEJAHTERAAN SOSIAL

            Pasal 33

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kalimat-kalimat diatas jelas menunjukan keberpihakan pemerintah haruslah terhadap kemakmuran rakyat bukan kepada keuntungan kapitalisme global lewat perusahaan-perusahaan multinasionalnya. Tetapi bagaimana menjadikan Pasal 33 agar kembali menjadi rujukan negara? Dalam hal ini rakyat menjadi motor yang menentukan karena menyerahkan sepenuhnya kepada kemauan pemerintah adalah hal yang menggelikan. Rakyat menjadi kekuatan pendesak bagi pemerintah yang abai, karena rakyat adalah mayoritas, rakyat adalah 95% penduduk yang hanya mendapat sisa 20% kekayaan negara. Rakyat yang berdaulat akan menyadari kekuatannya, rakyat yang demokratik akan mengenali hak dan kewajibannya, rakyat yang bersatu akan mengendalikan penguasa agar kembali kepada cita-cita negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Rakyat adalah penentu dari kembalinya tanah dan air bagi negeri ini.