atletas en parodia

Tiba-tiba Kota Tangerang menjadi salah satu tempat perhelatan Asian Games. Terlihat atlet-atlet dari beragam cabang olahraga memenuhi panggung di tepian Cisadane pada malam kamis tanggal 29 Agustus lalu.  Warga kota Tangerang yang saat itu sedang berada di Festival  Cisadane dapat menjadi penyaksi dari aksi pemanah, pebulutangkis, pelari, pecatur dan lain-lainnya. Liputan langsung dari stasiun televisi pun tak mau ketinggalan guna mendapat wawancara eksklusif dengan mereka. Sayangnya di penghujung pentas ternyata semua atlet termasuk jurnalis tersebut adalah pasien RSJ atau Rumah Sakit Jiwa yang ditandai dengan kehadiran dokter yang bermaksud memberikan obat pada mereka.

teater atlet festival cisadane

Namun jangan tersesat dengan paragraf di atas, karena sejatinya Kota Tangerang tidak termasuk dari kota tempat penyelenggaraan pesta olahraga Asia tersebut. Aksi para atlet di atas adalah bagian dari pertunjukan teater yang berlangsung  di panggung festival Cisadane. Menampilkan para pelajar kota Tangerang yang tergabung dalam Komunitas Teater Pelajar dibawah asuhan komite teater Dewan Kesenian Tangerang. Lakon mereka malam itu “Parodi Atlet atawa Er-Es-Je” sebuah karya komedi yang dimaksudkan untuk menghibur warga kota yang berlalu lalang di gelaran itu.

Pentas ini terasa aktual dengan menyodorkan isu terkini yang bertaut dengan ajang Asian Games namun dalam kemasan parodi. Parodi yang berasal dari kata parodia yang secara harfiah berarti “lagu samping” adalah gaya yang muncul di seni musik eropa pada abad pertengahan dimana sederhananya diartikan lirik alternatif untuk struktur melodi yang sama. Pada perkembangannya bentuk parodi tidak hanya dipakai pada musik semata namun juga menyebar ke seni lainnya. Yang terkenal  memakai parodi di Indonesia adalah kelompok Padhyangan dari Bandung yang mencuat di era 90-an dengan lagu-lagu terkenal yang diganti liriknya. Tidak hanya lagu, mereka juga melakukan parodi di video klipnya

Sementara dalam lakon yang dimainkan KTEPEL (Komunitas Teater Pelajar) unsur parodi melekat daam aksi para atlet dan Asian Games. Tidak bermaksud merendahkan perjuangan para atlet yang berlaga di Jakarta-Palembang namun mencoba menghibur dengan isu aktual agar dapat dinikmati masyarakat yang antusias dengan Asian Games. Dan tidak bermaksud merendahkan perjuangan para pelajar yang bermain malam itu namun dalam kacamata seorang penonton yang hadir bahwa tidak ada karakter yang menonjol dari mereka. Toto Widayanto, warga Cimone yang menjadi satu dari ratusan penyaksi melihat bahwa tidak adanya yang menonjol malam itu adalah yang paling menonjol dari pertunjukan itu.

“Padahal jika ada karakter yang mencuat mungkin akan lebih menyedot perhatian publik yang lalu lalang,” ucap lelaki yang biasa disapa TW ini. Minimalnya lahan untuk penonton juga menjadi perhatiannya dan ia mengusulkan kepada pemerintah kota selaku penyelenggara untuk meninggikan saja panggungnya agar lalulintas publik tidak terganggu atau mengganggu penonton yang ingin menyaksikan.

Menjawab kritik di atas, Eb Magor selaku penulis dan sutradara pertunjukan mengatakan bahwa proses berlangsung selama sebulan dan prioritas baginya adalah agar para pelajar dapat menikmati apa itu teater. “Proses teater harus mengikuti perkembangan zaman dan tidak mungkin bagi saya untuk memakai proses seperti yang pernah saya terima dahulu karena zaman sudah berubah,” terang Magor seraya menyontohkan bagaimana kerasnya proses berteater di era lampau yang dialaminya.

“Menjadi aktor adalah soal disiplin dan ini bisa diterapkan dalam panggung kehidupan. Ini juga jembatan bagi mereka untuk menjadi aktor di kehidupan mereka nantinya,” kembali dijelaskan oleh Magor perihal pendekatan dan metode yang dilatihnya selama proses bersama para pelajar ini.

Terlepas dari pengamatan intrinsik dalam pentas ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa publik lumayan menyemut di muka panggung malam itu berdesakan dengan mereka yang ingin lewat dan kendaraan yang parkir atau pun melintas di jalan itu.

nb

Judul diambil dari bahasa Spanyol yang artinya Atlet dalam parodi.

Iklan

MENYAKSIKAN GERHANA DI SITIHINGGIL

MENYAKSIKAN
Menjadi saksi kadang adalah situasi yang tidak diinginkan setiap orang, apalagi bila harus bersaksi di pengadilan atas sebuah kasus pidana. Dalam persidangan pernyataan seorang saksi akan diuji kebenarannya dan seringkali harus dikaitkan dengan preferensi subyektif dari sang saksi yang bisa saja melewati penggalian yang kasar. Itulah kenapa banyak orang yang sebisa mungkin tidak dilibatkan menjadi saksi atas sebuah peristiwa pidana yang dilihatnya. Namun dalam peristiwa kesenian maka menjadi saksi adalah suatu hal yang sedapat mungkin tidak untuk dilewatkan bagi kebanyakan orang. Menonton pertunjukan seni sejatinya adalah menjadi saksi atas peristiwa kesenian. Banyak peristiwa kesenian yang terjadi sepanjang tahun di berbagai tempat namun mayoritas tak terjaring oleh media massa. Hal ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pers, bisa jadi karena informasi yang tidak sampai kepada media atau mungkin juga karena jumlah peristiwa kesenian yang terjadi tidak sanggup untuk diliput oleh jurnalis itu sendiri. Karena tidak semua pewarta dapat menjadi saksi peristiwa kesenian maka kehadiran penonton dengan piranti berupa kamera ponsel dan akun media sosial adalah sebuah alternatif bagi publik yang tidak sempat menjadi saksi dalam peristiwa kesenian tersebut. Dan melalui tulisan ini, saya sedang memaparkan kesaksian saya kala diundang untuk menonton sebuah pertunjukan teater.
Bertempat di Wisma Sitihinggil, sebuah ruang alternatif untuk pementasan kesenian yang terletak di tengah-tengah kepungan rumah-rumah masyarakat di wilayah Tanah Tinggi di Kota Tangerang. Tempat ini belum lama berdiri, setidaknya dari yang saya tahu dari kawan-kawan seniman, usianya belum lagi setahun. Namun dari tempat inilah kesaksian saya mulai melaju.
Minggu, 10 April 2016. Kebanyakan orang mungkin sedang menikmati masa liburnya, tapi tidak dengan Teater Cahaya UMT. Selama tiga hari dimulai dari tanggal 8 hingga 10 April mereka memainkan lakon Gerhana. Dan kabarnya selama tiga hari itu pula penonton memadati Wisma Sitihinggil yang berkapasitas sekitar 50-70 orang penonton itu. Saya sebetulnya sudah mendapat kabar untuk hadir pada gladi resik namun karena mendadaknya berita maka saya mencoba meluangkan waktu pada hari terakhir untuk menghadirinya.
Hal ini menjadi penting bagi saya, karena menonton peristiwa kesenian adalah sebuah kebutuhan rohani bagi jiwa saya. Mengapresiasi sebuah pementasan pada substansinya adalah memberikan makanan dengan menu artistik dan estetik bagi pikiran saya. Dengan menonton pun maka saya menjadi saksi, dan dengan demikian maka saya harus memberikan kesaksian kepada publik dalam cara yang bisa saya lakukan, yaitu menulis.
Karenanya untuk memenuhi rasa lapar pikiran saya terhadap pertunjukan seni ini pun saya bergegas menuju tempat yang dituju. Lewat Jalan Jendral Soedirman, tepatnya di muka gerbang Komplek Kehakiman di seberang Komplek Pusat Pemerintahan Kota Tangerang saya berjalan terus menuju Mesjid Al-Muhajirin. Mesjid ini menjadi penanda lokasi karena Wisma Sitihinggil terletak di sekitar Komplek Mesjid tersebut. Bagi anda yang belum pernah ke tempat ini sebaiknya banyak bertanya karena jalan menuju lokasi lumayan jauh dari pinggir jalan raya.

GERHANA
Lakon Gerhana ditulis oleh Sutradara Teater Cahaya UMT yaitu Intan Sari Ramdhani berdasarkan cerita pendek berjudul sama karya Mohammad Ali. Saya belum membaca cerita pendek tersebut namun berdasarkan keterangan Madin Tyasawan, supervisor Produksi dalam pentas ini, cerita yang ditulis tidak mengubah banyak dari cerita pendek. Kalau pun ada perbedaan tentunya dalam misi meruangkan peristiwa yang terjadi dalam cerpen tersebut.
Ceritanya sendiri bagi saya realistis, adalah Sali yang kalap karena pada suatu pagi ia mendapati pohon pepaya satu-satunya yang tumbuh di pekarangan rumahnya dalam keadaan roboh melintang di tanah. Ia marah dan merasakan ketidakadilan. Sali lantas bergegas mengadukan peristiwa itu ke pihak yang berwenang. Dari Pak Lurah, kecamatan hingga kepolisian ia datangi. Namun aduannya dianggap terlalu remeh untuk ditindak lanjuti. Padahal tempat-tempat yang didatanginya adalah tempat yang sepengetahuannya bisa untuk mengadukan permasalahan dan mendapat solusi yang berkeadilan. Cemooh dan bentakan kemarahan yang didapatnya membuatnya limbung akan pencarian keadilan. Ia menanggung beban berat atas tumbangnya pohon pepaya miliknya, dan.. sebaiknya saya tidak perlu rinci dalam hal ini karena akan merusak imaji publik yang belum dan ingin menyaksikan lakon ini.

Sali diancam Polisi

Sali diancam Polisi

Lakon ini dipenuhi banyak unsur simbolik. Dimulai dari pemberian judul yang setahu saya tidak sekalipun terucapkan. Tentu ini memancing pertanyaan dari penonton. Apa relasi Gerhana dengan situasi yang terjadi? Gerhana adalah fenomena alam dimana posisi bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus dengan matahari. Bila gerhana matahari maka bumi dalam keadaan gulita sesaat, sedangkan dalam gerhana bulan maka bulan akan menghilang sejenak. Ketiadaan bulan atau matahari yang sesaat tersebut menimbulkan imajinasi bagi nenek moyang yang mendiami nusantara ini untuk menciptakan narasi-narasi menggemparkan yang disebut dengan mitos. Pada saat gerhana matahari total tahun 1983, saya yang masih duduk di bangku sekolah dasar ikut merasakan mitos yang dirakit oleh kekuasaan pada waktu itu untuk menimbulkan ketakutan pada publik yang akhirnya bersembunyi di rumah masing-masing dan menutup pintu juga jendela. Reaksi yang berbeda justru terjadi pada maret 2016, kala gerhana matahari kembali melintasi negeri ini. Gerhana menjadi sebuah peristiwa yang harus dirayakan, berbondong-bondong publik dari mancanegara juga mengunjungi titik-titik perlintasan. Walaupun begitu, masih banyak juga masyarakat tidak peduli terhadap fenomena alam tersebut dan memilih terus bekerja seperti biasa. Pilihan akan pemaknaan gerhana memang menjadi hak setiap orang, tidak terkecuali gerhana dalam lakon pementasan ini. Simbolisme berlanjut dalam penamaan peran utama yaitu Sali yang memiliki makna teguh atau kuat. Bagi masyarakat di dunia timur, nama adalah doa, adalah harapan dari si pemberi nama terhadap orang yang dinamai. Tidak terkecuali bagi penulis lakon ini yang berharap nama Sali dapat menyiratkan harapan sang penulis terhadap peristiwa. Terus terang saya belum mengkonfirmasi hal ini kepada si penulis cerita, bisa dikatakan ini tafsir dari saya sebagai penyaksi. Simbolisme juga kuat dalam penataan set yang memiliki konsep set bertumbuh. Ruang yang diciptakan dalam panggung bisa dibilang tidak mencoba menjiplak sepenuhnya akan realita, namun dengan berbagai penanda yang akrab dalam benak penonton. Strategi penataan set demikian kiranya sebagai upaya beradaptasi dengan ruang yang ada. Dan itu sudah maksimal dimata saya.
Perlu diketahui bagi publik yang belum dan ingin menyaksikan lakon ini bahwa cerita ini akan dibawa kembali pada Fesdrak 2016 yang juga berlangsung di Wisma Sitihinggil pada minggu ketiga bulan Mei hingga awal Juni 2016. Dan karenanya pementasan ini menjadi penting bagi Teater Cahaya UMT dan Wisma Sitihinggil untuk menguji coba lakon di ruang pentas alternatif ini.

DI SITIHINGGIL
Pada alinea kedua dan paragraf di atas ini saya tuliskan Wisma Sitihinggil sebagai ruang alternatif pertunjukan seni dan ini adalah kesengajaan dari saya untuk menggambarkan impresi kegembiraan dari saya akan terciptanya ruang pertunjukan baru di kota Tangerang. Ini menjadi penting bagi saya yang juga pelaku kesenian karena dengan demikian membuka peluang bagi saya dan pelaku seni lain untuk berkiprah di sini. Lokasinya yang rapat dengan rumah-rumah penduduk sekitar menebar benih kesempatan bagi publik untuk berkenalan dengan pertunjukan seni dan menjadi penyaksi. Bagi saya ini positif karena semakin banyak ruang pertunjukan maka semakin banyak pilihan bagi publik untuk menyaksikan pertunjukan seni yang beragam.
Dari penuturan Madin Tyasawan dan Eb Magor, Wisma Sitihinggil dimiliki dan dikelola secara mandiri. Saya kagum mendengar ini, karena butuh ‘kegilaan’ untuk membuka ruang pertunjukan tanpa dukungan pemerintah. Di kota lain mungkin hal ini biasa, tetapi di Tangerang ini langka.
Karenanya saya berharap Wisma Sitihinggil dapat terus konsisten menyajikan pementasan bagi publik Tangerang dan sekitarnya, dengan atau tanpa APBD.

TITIK
Sebelum mencapai titik maka perlu kiranya saya mengantarkan konklusi atas kesaksian saya ini. Gerhana masa kini adalah momentum perayaan penyatuan harmoni antara manusia dengan ruang semesta. Ini adalah sebuah keindahan, dan itu pula yang sudah dilakukan dengan maksimal oleh Teater Cahaya UMT pada pementasan kali ini di ruang bernama Wisma Sitihinggil.

MENOHOK AHOK DENGAN SENJATA BACOT

Dengan dilantiknya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014 maka kursi Gubernur Jakarta dipegang sementara oleh Wakil Gubernur sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta hingga dilantiknya menjadi Gubernur DKI. Walaupun sempat muncul persepsi berbeda dari beberapa politikus DPRD DKI seperti Haji Abraham Lunggana (Fraksi PPP) dan M.Taufik (Fraksi Gerindra) beserta sekutunya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (saya meragukannya karena hanya fraksi PPP dan Gerindra saja yang giat dan muncul di permukaan) dimana mereka beropini Ahok tidak lantas menjadi Gubernur untuk menggantikan Jokowi tetapi harus dikembalikan kepada partai pengusung mereka sewaktu Pilkada DKI tahun 2012 yaitu PDIP dan Gerindra. Tetapi segala riak tersebut tidak menghalangi laju Ahok sebagai Gubernur DKI hingga 2017 mendatang. Dalam berita-berita yang dilansir media massa, pelantikan Ahok akan dilakukan pada 18 November 2014.

Namun belum lagi dilantik, Haji Lulung, panggilan Haji Abraham Lunggana, sudah mengisyaratkan adanya interpelasi yang diskenariokan menuju pemakzulan. Upaya interpelasi itu juga diaminkan oleh M.Taufik dan juga M.Sanusi dari Fraksi Gerindra. Tetapi tidak demikian dengan niatan pemakzulan. Muhammad Sanusi dalam wawancara di stasiun Kompas TV mengatakan bahwa pemakzulan bukan menjadi wewenang DPRD DKI tetapi menjadi otoritas Mahkamah Agung. Begitu pula yang dikatakan M.Taufik saat berorasi di depan massa Front Pembela Islam saat berdemo di depan Balaikota DKI pada 10 November 2014 bahwa ia akan menampung aspirasi massa FPI dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan wewenang yang diberikan sebagai anggota DPRD DKI. Pemahaman yang berbeda dari Haji Lulung dengan sekutunya dari Gerindra ini menimbulkan tanda tanya akan kompetensi Haji Lulung sebagai anggota DPRD. Bisa dikatakan dalam bahasa Betawi, Haji Lulung sedang ngadu bacot dengan Ahok melalui mediasi pers.

menohok-ahok

Walaupun harus diakui, sebagai politikus maka sudah kewajibannya untuk bicara, bicara dan bicara. Oh iya perlu diketahu pula bahwa kata bacot bersinonim dengan bicara. Dan bacot ini pula yang kerap dilontarkan sekutu-sekutu Haji Lulung sebagai hal yang menonjol dari Ahok yang dipakai sebagai upaya menghabisi Ahok. Mungkin anda tidak lupa dengan ocehan Haji Lulung yang berniat menghabisi karier Ahok, walau dalam Lebaran Betawi mereka berdua tampil akrab dan membantah adanya perseteruan.

Bacot Ahok pula yang dituliskan dalam spanduk-spanduk yang dibawa Front Pembela Islam kala berdemo di depan Balaikota DKI. Malah diimbuhi dengan kalimat mengerikan bahwa Ahok adalah musuh Islam. Wow. Aksi yang dilakukan Front Pembela Islam ini jelas menguntungkan Haji Lulung beserta sekutunya dari Fraksi Gerindra.

Apakah sedemikian parah ucapan Ahok sehingga ia harus tidak boleh menjadi Gubernur DKI?

Dalam wawancara dengan Kompas TV pada sore tadi, tanggal 11 November 2014, Muhamad Sanusi sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI menyatakan penyerapan anggaran yang rendah,  kebijakan dan statement Ahok yang meresahkan warga adalah landasan dari interpelasi yang akan diajukan.

Untuk penyerapan anggaran DKI yang tahun ini hanya 28 % seperti yang dikatakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono, memang terkendala masalah teknis karena sejak 4 Oktober 2014 ada gangguan dalam sistem teknologi informasi dari Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI dan ini anomali karena sistem ini dipakai oleh semua provinsi tetapi hanya milik Pemprov DKI saja yang mengalami gangguan. Yang dimaksud dengan gangguan pada sistem teknologi informasi ini ialah terhambatnya baik pihak Pemprov maupun peserta pengadaan barang dan jasa untuk berinteraksi guna melakukan pembangunan di bidang infrastruktur. Dampak yang ditimbulkan dari situasi ini adalah tidak berjalannya pembangunan di wilayah DKI Jakarta yang memiliki proporsi tinggi dalam APBD. Indikasinya ditunjukkan dalam nilai penyerapan anggaran yang rendah selama tahun anggaran 2014, padahal masih ada ribuan proyek tahun anggaran 2014 yang belum dilakukan sementara kini sudah memasuki bulan ke-11 dari tahun 2014. Ini jelas bertaut dengan kinerja Ahok nantinya yang bisa dijadikan alasan bagi DPRD DKI untuk menilainya dengan buruk. Gangguan dalam sistim teknologi informasi ini memang sudah direspon Ahok dengan meningkatkan status Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Diharapkan dengan begitu Badan ini bisa mengeksekusi dengan cepat apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaiki lalulintas data pada pengadaan barang dan jasa guna memaksimalkan penyerapan anggaran.

Sementara kebijakan yang menjadi satu-satunya contoh yang meresahkan warga yang diungkap Sanusi adalah pelarangan berjualan kambing qurban di jalur hijau dan ini sebenarnya bisa dipertanyakan seberapa besar keresahan warga karena peristiwanya sudah berlalu dan terbukti tidak ada gejolak dari masyarakat penduduk DKI seperti yang diucapkan oleh Sanusi. Kalaupun ada, hanya segelintir kecil para penjual kambing musiman yang memang selama ini memaksa untuk berhak menggunakan jalur hijau sebagai lokasi berjualan dan sampai disini saya meyakini justru lebih banyak masyarakat yang terganggu dengan aktivitas jual beli kambing atau sapi tersebut yang diselenggarakan di jalur hijau karena bau menyengat dari kotoran hewan yang diabaikan oleh para penjualnya. Saya tidak sedang berjudi pada saat menuliskan hal tadi karena saya tidak suka berspekulasi, kebenarannya bisa diungkap melalui pengumpulan jajak pendapat yang melibatkan warga DKI seluasnya bila ada yang meragukan pernyataan saya tadi.

Selanjutnya Sanusi justru lebih banyak mengurai pernyataan-pernyataan Ahok yang disebutnya juga meresahkan warga. Dari sisi kuantitas, secara tidak langsung Sanusi membeberkan bahwa bacot Ahok-lah yang menjadi pemicu interpelasi. Sedangkan bila melihat kualitas, maka baik penyerapan anggaran, kebijakan atau pun pernyataan Ahok tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan untuk mengajukan hak interpelasi. Sebagai hak DPRD maka interpelasi bukanlah hal yang membahayakan sepanjang kualitas dari landasan untuk mengeluarkan interpelasi memang bisa dibuktikan bahwa kebijakan Gubernur DKI tidak berorientasi kepada rakyat. Tetapi interpelasi menjadi beracun bila dijadikan kamuflase hanya untuk merebut jabatan Gubernur DKI.

Baik Haji Abraham Lunggana, Muhamad Taufik, Muhamad Sanusi maupun koleganya di luar parlemen seperti Habieb Rizieq Shihab dengan Front Pembela Islam-nya sebenarnya hanya menunjuk bacot Ahok-lah sebagai hal utama kenapa mereka ingin menghabisi karier Ahok, kalaupun ada bumbu seperti penyerapan anggaran yang rendah atau satu-satunya kebijakan Ahok yang dianggap meresahkan warga bisa dikatakan tidak nikmat sebagai bumbu penyedap dalam menu politik DKI Jakarta. FPI dalam hal ini malah lebih bombastis dengan menyatakan Ahok sebagai musuh Islam karena ia bukan muslim. Isu yang di era orde baru sukses dalam membelah rakyat dalam dikotomi islamisasi-kristenisasi. Tentu saja isu ini tidak mungkin diangkat secara terbuka oleh Haji Lulung, Muhamad Taufik maupun Muhamad Sanusi dalam kesempatan bicara di media karena itu akan menjadi bumerang bagi karier politik mereka ke depan kecuali NKRI berhasil diubah menjadi NII (Negara Islam Indonesia).

Saya ingin kembali mempertanyakan: Apakah sedemikian parah ucapan Ahok sehingga ia harus tidak boleh menjadi Gubernur DKI?

Basuki Tjahaja Purnama memiliki karakter yang lugas, seperti kebanyakan karakter orang China Benteng, warga keturunan Tionghoa yang tumbuh dan berkembang di Kota Tangerang, kota tempat saya tinggal. Sebagai warga keturunan Tionghoa warga China Benteng justru merasa lebih Indonesia ketimbang mereka yang mengaku sebagai pribumi. Mereka tidak takut ditekan karena kulit mereka juga hitam. Saya ingat di masa sekolah dulu, bersama beberapa rekan, kami kerap meminta uang secara paksa kepada pelajar-pelajar dengan ciri-ciri berkulit putih dan bermata sipit. Dan kami tidak mendapat perlawanan berarti dari mereka kecuali bila ternyata pelajar tersebut warga China Benteng karena mereka akan melawan kami walau resikonya dikeroyok oleh kami yang merasa sebagai pribumi. Seperti itulah karakter Ahok yang saya tangkap. Ia berani dan lugas walau resikonya bakal dikeroyok oleh orang-orang yang merasa pribumi. Beberapa kali saya tuliskan merasa pribumi karena sebagai bangsa pun sebenarnya kita di lahirkan dari nenek moyang yang berasal dari Yunan, dari negeri China. Jadi siapa yang sebenarnya pribumi?

Pemerintah Kolonial Belanda adalah pionir di negeri ini dalam memanipulasi rakyat agar tetap terpisah berdasarkan ras, suku, ataupun agama. Lewat ordonansi kependudukan yang mereka buat maka digolongkanlah warga negara berdasarkan kelas dan asal-usulnya. Rakyat yang berasal dari Belanda dan benua Eropa adalah warga negara kelas 1, dibawahnya berturut-turut keturunan Timur Tengah, Tionghoa dan yang paling rendah statusnya adalah apa yang mereka namakan pribumi. Pengelompokkan ini diikuti dengan pemilahan tempat tinggal berdasarkan kelasnya, maka warga Belanda dan Eropa menempati lahan-lahan hunian eksklusif di tengah kota dan dikelilingi hunian rakyat keturunan Timur Tengah serta Tionghoa sementara di dusun-dusun hiduplah pribumi. Hal ini disengaja oleh Pemerintah Kolonial agar bila terjadi serangan oleh tentara-tentara Kerajaan di Nusantara yang menolak Kolonialisme maka korban pertamanya adalah rakyat keturunan Tionghoa yang tinggal di tepi kota besar. Sewaktu Indonesia merdeka, ordonansi ini belum lagi sempat dihapus malah di era orde baru pemisahan warga negara berdasarkan keturunan ini malah lebih ekspansif. Pada saat Jendral Besar Soeharto berkuasa, warga keturunan Tionghoa hanya boleh berkecimpung dalam wirausaha, dan mereka harus memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari kebijakan inilah lahir konglomerat Indonesia yang keturunan Tionghoa dan menguasai mayoritas jalur-jalur perekonomian bangsa ini. Dan pada saat kejatuhan orde baru, mereka inilah yang dijadikan kambing hitam atas ambruknya perekonomian nasional. Waktu Jakarta di landa prahara 1998, Lim Sioe Liong adalah salah satu sasaran amukan massa. Rumahnya dijarah dan lukisan dirinya dirusak dan diarak massa. Belum lagi perempuan keturunan Tionghoa yang dihalalkan untuk diperkosa pada saat itu. Dan hebatnya tidak ada satupun yang dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan semua itu.

Era Reformasi membuka pintu demokrasi menjadi lebih lebar. Warga keturunan Tionghoa banyak yang menjadi tentara, polisi atau pun politisi. Ahok adalah salah satunya. Dan sebagai politisi, Ahok menunjukkan kelugasan dalam bertindak dan berbicara. Ini adalah buah Reformasi dimana semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan memiliki hak yang setara dalam jabatan publik. Inilah yang tidak dikehendaki elit politik kita yang memang sebagian besar menjadi anak-anak ideologis orde baru dengan kebijakannya seperti tertulis di alinea sebelumnya. Dan elit-elit tersebut menggunakan pion-pion dibawahnya yaitu Haji Lulung Lunggana, Muhamad Taufik dan Muhamad Sanusi untuk mengakhiri Ahok sebagai Gubernur DKI.

Tetapi Ahok bukanlah tipikal orang yang pasrah, ia seperti karakter warga China Benteng. Belum lama ini ia malah merekomendasikan pembubaran Front Pembela Islam kepada Kementrian Dalam Negeri karena aksi-aksi mereka yang meresahkan warga dan melanggar konstitusi. Inilah salah satu bentuk karakter lugas dan berani dari seorang Ahok yang layak kita apresiasi. Dan perang bacot sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Menjelang akhir tulisan ini saya masih belum menemukan jawaban yang pas untuk pertanyaan yang sudah saya sampaikan sebelumnya: Apakah sedemikian parah ucapan Ahok sehingga ia harus tidak boleh menjadi Gubernur DKI?

Saya malah lebih cepat menemukan jawaban bila pertanyaaan tersebut diajukan kepada Haji Abraham Lunggana, Muhamad Taufik, Muhamad Sanusi dan Habieb Rizieq Shihab bila materi pertanyaannya diubah menjadi: Apakah sedemikian parah bacot mereka berempat? Ya. Ucapan mereka memang begitu parahnya karena tidak ada satu pun argumentasi yang cerdas dan membela kepentingan rakyat selain dari terciumnya aroma busuk ingin menduduki jabatan Gubernur DKI tanpa perlu dipilih langsung oleh warga DKI Jakarta sebagaimana pasangan Jokowi-Ahok yang menang dua kali dalam dua putaran pada Pilkada DKI 2012.

Tetapi saya menyadari bahwa tugas politikus memang bicara, bicara dan bicara. Berbeda dengan eksekutif yang wajib bekerja, bekerja dan bekerja. Bila Ahok hanya bicara dan tanpa bekerja maka ia harus diturunkan. Namun bagaimana dengan politikus bila mereka tidak bicara? Tentu saja seperti pejuang tanpa senjata, karena bicara atau bacot adalah senjata politikus.

Mungkinkah menohok Ahok dengan senjata bacot?