Antara PSI, Kirana Larasati dan Atiek CB

Partai Solidaritas Indonesia, disingkat PSI, Kirana Larasati dan Atiek CB adalah nama-nama yang mendapat sambutan meriah dari massa yang menghadiri Konser Putih Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari sabtu 13 april 2019. Konser yang sejatinya adalah kampanye akbar calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Maruf Amin ini dihadiri ratusan ribu massa yang diindikasikan dengan penuhnya kursi maupun lapangan. Pada saat para caleg yang berasal dari dunia seni tampil ke panggung membawakan lagu Bendera maka massa ikut bersemangat setala dengan ritmenya. Dan ketika wajah Kirana Larasati, salah satu caleg yang tampil, ditayangkan pada layar raksasa maka sontak terdengar gemuruh tepuk tangan dari massa yang lebih riuh.

Hal serupa juga terjadi saat para penyanyi lawas antara lain Silvia Saartje, Ermi Kulit, Atiek CB bahkan komedian Nunung bernyanyi medley lagu-lagu ciptaan Titiek Puspa. Massa bertepuk tangan lebih banyak saat wajah Atiek CB hadir memenuhi layar.

Lalu pada saat Jokowi menyampaikan orasi, dimana ada bagian beliau menyampaikan terima kasih kepada satu persatu partai pendukungnya maka gemuruh tepuk tangan massa kembali membesar kala nama PSI disebut.

Dalam tulisan ini, saya sengaja mengabaikan sambutan meriah yang juga diterima oleh Jokowi, Maruf Amin dan PDI Perjuangan. Hal tersebut karena ketiga nama itu adalah ‘tuan rumah’ acara ini.

Tentu menjadi berbeda dengan aplus riuh yang diterima oleh PSI yaitu partai politik yang baru tahun ini mengikuti pemilu, Kirana Larasati aktris yang baru kali ini menjadi caleg dari PDI Perjuangan dan Atiek CB yang seingat saya baru saat ini bernyanyi dalam momen kampanye politik.

Lalu adakah relasi ketiganya dengan politik Indonesia kini dan mendatang?

PSI, sebagaimana sudah saya tulis di atas, adalah partai yang baru pertama kali mengikuti pemilu dan sejak awal kemunculannya mereka sudah menyasar segmen generasi milenial. Grace Natalie Louisa, mantan jurnalis dan news anchor, sang ketua umum selalu menyapa pengurus dan anggota PSI dengan panggilan Bro dan Sis. Sapaan kekinian ini mengindikasikan upaya mereka menjadi partainya generasi milenial. Ini bukan yang pertama dalam sejarah politik Indonesia. Pada era awal reformasi, PRD membiasakan sapaan Coy bagi sesama anggotanya. Sebuah panggilan khas anak muda di era itu. Upaya PRD dulu dan PSI kini memang menggoyang formalitas dalam situasi partai politik namun hal itu lebih disukai generasi muda.

Kirana Larasati adalah calon legislatif dari partai mapan dengan garis ideologi kuat. Tetapi, entah PDI Perjuangan yang meminang atau Kirana Larasati yang mendaftar, dengan pencalegannya maka diharapkan Kirana bisa meraih suara generasi milenial karena mereka lebih akrab dengan kiprahnya dalam dunia seni.

Yang agak berbeda adalah Atiek CB. Karena ia tak terlibat dalam politik praktis, bahkan dalam jagad musik pun ia lama vakum karena tinggal di Amerika Serikat, namun saat ia tampil perdana dalam kampanye politik ternyata banyak massa masih mengingatnya dan memberi sambutan meriah. Saya menduga massa yang bertepuk tangan untuknya berasal dari generasi pra-milenial yang ditandai dengan usia 35 tahun ke atas. Asumsinya mereka berusia minimal sekolah menengah saat popularitas Atiek CB berada di puncak pada pertengahan 90-an.

Dari uraian singkat di atas maka bisa disimpulkan bahwa aplus riuh yang diterima PSI dan Kirana Larasati berasal dari generasi milenial dan sambutan bagi Atiek CB datang dari generasi pra-milenial.

Generasi muda yang jumlahnya melimpah dan terus bertambah di masa kini dan mendatang menjadi penting bagi partai politik untuk bisa meraih simpatinya. Identifikasi milenial selain dalam batasan usia adalah perilaku mereka yang dipengaruhi oleh teknologi informasi yang melingkupi hidup mereka. Pola perilaku milenial yang terbaca oleh saya adalah kecenderungan mereka untuk bersikap non-ideologis. Ideologi yang kaku membuat milenial merasa beku dan efeknya dinamika mereka terpaku.

Pesatnya teknologi informasi juga memacu pola perilaku generasi milenial dalam kultur visual. Mereka mudah tertarik oleh apa yang terlihat mata. Indera ini menjadi alat dominan untuk menentukan tingkat ketertarikan mereka ke level selanjutnya.

Milenial juga senang akan hiburan, segala sesuatu yang menimbulkan kegembiraan bahkan walau itu ekstrim dari aspek etika seperti asyik menyendiri bersama permainan di ponselnya. Bagi mereka, hiburan itu penting.

Dan kajian singkat milenial di atas tentu menjadi tantangan bagi partai politik untuk berbenah.

Fleksibilitas menjadi penting bagi partai, baik yang oportunis mau pun ideologis. Tidak berarti ideologi menjadi tidak penting namun mengemas dan mengkomunikasikan ideologi dalam bahasa visual yang tidak kaku akan menarik bagi generasi muda.

Mengubah citra partai juga prioritas yang harus dilakukan. Sebuah upaya keras dari partai agar citra institusi yang korup dan hanya untuk orang tua yang selama ini ada dalam benak milenial harus menjadi tantangan untuk diubah.

Kurikulum pendidikan politik bagi kader yang lebih santai dan interaktif namun tetap dalam koridor ideologi adalah salah satu cara untuk mengubah citra partai.

Selain itu, alih generasi juga menjadi urgensi guna mengubah citra bahwa partai juga milik anak muda dan bukan hanya orang tua. Untuk itu kursi-kursi kepengurusan bahkan ketua umum harus dialihkan kepada generasi berusia 50 tahun ke bawah sehingga partai bisa memahami bagaimana cara meraih hati pemilih muda usia sekaligus mengkomunikasikan ideologi atau garis perjuangan partainya.

Bila segala tantangan tersebut dijawab oleh partai maka akan terbentuk citra bahwa partai juga ramah terhadap generasi muda.

Selain itu partai juga memang harus adaptif dengan perkembangan zaman yang kini justru banyak dipelopori oleh kaum muda.

Dan terakhir, partai menjadi menarik bagi publik sehingga mereka tak segan akan memberikan aplus meriah kepada partai politik sebagaimana yang diterima PSI, Kirana Larasati dan Atiek CB.

DPT = Daftar Problem Tetap

#CatatanPileg2014

Pemilihan anggota Legislatif dan Senator sudah berlangsung dalam suasana yang kondusif, begitu menurut keterangan Kapolri Jendral Sutarman, dan penghitungan suara berjenjang telah berlangsung sejak 10 April hingga akhirnya ditetapkan oleh KPU pada 9 Mei nanti.

Saya pun pada kesempatan kali ini memilih untuk mencoblos di TPS 18 yang sudah ditetapkan untuk pemilih di lingkungan saya. Lokasi TPS 18 berada dalam satu lapangan dimana terdapat pula 4 TPS lainnya yaitu TPS 19,20,21 dan 51. Alokasi pemilih di tiap TPS diperuntukan bagi warga 2 RT yang berdekatan. TPS saya sendiri dipenuhi pemilih dari warga RT 01 dan RT 02.

Tepat jam 7 pagi sehabis menyaksikan berita di televisi sambil menyeduh kopi, saya pun beranjak menuju TPS 18 yang hanya berjarak sekitar 50 meter ke utara dari rumah saya. Matahari mulai memanas dan kesibukan sudah merambat. Terlihat para KPPS sudah menyiapkan kartu suara yang akan dibagikan kepada pemilih. Saya pun merapat kesitu namun tidak untuk mendaftar tetapi melihat apa yang bisa saya bantu untuk menyukseskan gelaran massal ini. Di jalur masuk TPS saya melihat papan kosong yang semestinya diisi dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan daftar caleg DPR RI, DPRD I, DPRD II dan DPD agar pemilih dapat melihat dirinya dan bakal pilihannya dengan jelas. Saya pun menanyakan kepada panitia mengenai alat kelengkapan yang belum terpasang tersebut tetapi hanya karena waktunya tidak tepat maka si panitia pun hanya menjawab dengan diplomatis (eufemisme untuk pembiaran). Baiklah, terlihat jelas memang para anggota KPPS sibuk menyiapkan ini dan itu. Tetapi jam sudah bergerak 30 menit lebih dari pukul 7, dan Ketua KPPS sudah membuka TPS maka saya pun segera menuliskan catatan kepada Ketua KPPS agar segera menyiapkan alat kelengkapan berupa DPT dan juga himbauan kepada pemilih untuk menon-aktifkan ponsel saat di bilik suara. Catatan saya direspon oleh Ketua KPPS dengan dibacakan segera, sedikit lega dan saya pun beranjak menuju TPS lainnya yang berjarak sepandangan mata. O iya, perlu diketahui pula bahwa status saya pada pemilu ini hanya pemilih biasa dan bukan anggota KPPS, saksi Parpol atau anggota Panwaslu . Mungkin terdengar seperti seksi sok sibuk, tetapi saya melakukan itu karena saya memahami hak politik saya sebagai warganegara. Dan itu lebih baik daripada berlaku apatis. Di TPS lainnya saya juga melakukan hal serupa dan pada saat saya kembali ke TPS 18, seluruh TPS sudah saya pastikan memasang DPT dan memberikan himbauan untuk pemilih untuk menon-aktifkan ponsel pada saat mencoblos di bilik suara. Ada sedikit ironi, sekitar jam 9 lebih 45 menit datanglah anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang membawa alat kelengkapan lainnya yaitu daftar caleg tetapi hanya DPRD 1 dan DPRD 2 saja, barulah sekitar 1 jam kemudian ia datang lagi membawa daftar caleg DPR dan DPD. Saya sebut ironi karena semestinya tidak boleh terjadi dimana rakyat sudah berduyun-duyun dan banyak yang bertanya dimana daftar calegnya dan Panitia Pemilihan-nya justru datang terlambat dengan tanpa rasa bersalah sama sekali terlihat di wajahnya. Entah ini ironi atau malah tragedi.

coblos

Membaca lagi alinea di atas, saya merasa seperti membuat narasi dan itu bisa menjebak saya pada rincian yang berujung pada tema yang berbeda dari yang sudah ditetapkan pada judul. Karena itu saya ingin berfokus pada tema yang tercantum. Soal Daftar Pemilih Tetap.

DPT adalah problema krusial di setiap pemilu, begitu pun kali ini. Arena polemik DPT membentuk sudut-sudut segitiga yaitu antara KPU sebagai penyelenggara, Parpol sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan DPT dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kemendagri sebagai pihak yang menyediakan data pemilih. Perdebatan sengit diantara ketiganya membuat persoalan DPT berlarut-larut namun karena waktu terus berjalan maka polemik tersebut kendur secara alami. Karena Parpol harus fokus pada kampanye maka serangan bola panas soal DPT pun mereda. Anda dapat membaca polemik tersebut di kliping media massa atau media daring. Saya tak ingin mengulang-ulang kembali inti polemik. Tetapi akhirnya data pemilih pun ditetapkan oleh KPU dan itu artinya data tersebut sudah final tanpa ada perubahan. Namun menyadari ada masalah rawan soal data tersebut maka KPU pun memiliki DPK atau Daftar Pemilih Khusus yang diperuntukan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Apakah masalah sudah selesai? Tentu saja tidak.

Saya tegaskan masalah itu justru terbuka di arena TPS. Anda masih ingat dengan narasi sedikit panjang saya pada alinea kedua dari atas? Pada kesempatan itulah saya menemukan kejanggalan pada DPT. Keanehan yang saya maksud itu berupa: data pemilih ganda, data pemilih yang sudah meninggal dunia/pindah rumah dan data pemilih riil yang tidak tercantum. Tiga keanehan itu membuat DPT jadi bermasalah, bagi saya.

DPT yang ngawurDPT ngawur-2DPT ngawur lagi

Penyebab dari terjadinya hal ini jelas karena pendataan pemilih berlangsung tidak dalam pengawasan ketat. Petugas pendata memang tidak bersalah dalam hal ini karena mereka hanyalah relawan honorer yang bekerja sesuai deskripsi tugas yang diberikan yaitu mendata pemilih yang sudah tercantum dalam DPT. Data tersebutlah yang bermasalah. Dari mana datangnya data tersebut? Dua pihak yaitu KPU dan Kemendagri menjadi pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam urusan ini. Kemendagri mengklaim bahwa dengan proyek e-KTP mereka memiliki data pemilih yang valid karena setiap warganegara hanya memiliki satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan karenanya mereka menjamin tidak ada duplikasi data pemilih. KPU juga mengklaim memiliki data yang sahih karena berdasarkan pendataan langsung ke warga sehingga mereka juga menjamin tidak ada data pemilih ganda atau bermasalah.

DPT acakadutDPT kacau

Saya justru melihat keduanya memiliki masalah yang berakibat pada salahnya data. Baik KPU maupun Kemendagri sama-sama menumpukan urusan pendataan pada tenaga birokrat mulai dari Kelurahan hingga Provinsi. Pendataan adalah proyek abadi bagi birokrasi. Sebagai pihak yang berpengalaman dalam proyek-proyek pendataan, para birokrat mensimplifikasikan pendataan dengan hanya menyalin data yang dipakai pada pemilu sebelumnya. Begitupun dengan pemilu lima tahun lalu. Maka data yang dipergunakan adalah data yang itu-itu juga. Dengan sedikit penambahan, yang berkorelasi dengan potensi pemenuhan kepentingan pihak-pihak tertentu, maka data pemilih seakan-akan diperbaharui. Yang muncul ke permukaan adalah pertarungan klaim antar KPU dan Kemendagri tetapi yang terjadi tidak demikian adanya, karena semua berujung pada data yang disalin dari data pemilu sebelumnya. Akibatnya terasa sekali bagi warga, yang kritis akan hal ini, dimana ada pemilih yang sudah meninggal atau pindah rumah tetapi masih ada namanya atau banyak pula pemilih yang terdata hingga tiga kali dan mendapat undangan tiga lembar di TPS yang sama untuk nama yang sama pula. Kecerobohan ini selalu terjadi disetiap pemilu.

Ini Tautan Sumber DPT

Ini Tautan Sumber DPT

Tadi saya tulis data tersebut berkorelasi dengan potensi pemenuhan kepentingan pihak-pihak tertentu, dan ini bukan tanpa nalar. Dengan ditetapkannya data pemilih maka pihak penyelenggara akan mendasarkan hasil perhitungan dengan mengacu pada jumlah pemilih tersebut. Potensi pemenuhan kepentingan pihak-pihak tertentu akan terasa pada saat rekapitulasi suara berjenjang dilaksanakan. Hal tersebut tidak terasa di TPS karena kesalahan yang terjadi hanya berkisar 1 atau 2 suara yang tidak jelas, hal ini mungkin berbeda di tiap wilayah dan saya mendasarkan pada apa yang terjadi di 5 TPS di lingkungan saya saja.

Banyak kasus yang sudah terjadi dan di beritakan soal kecurangan pemilu yang diakomodasi oleh Panitia Pemilihan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Provinsi. Pada tahap nasional, yang hanya mengesahkan apa yang sudah dilegalisir oleh KPUD, hal tersebut menjadi bahan sengketa bagi Parpol yang kalah karena dicurangi sistematis. Ini bukan isu tetapi sudah terjadi, ada berita oknum-oknum KPUD yang berani menjamin kemenangan bila menyediakan uang yang tidak sedikit. Modusnya adalah penggelembungan suara pada saat penulisan isian rekapitulasi. Di sebuah acara televisi ada petugas KPUD di sebuah daerah yang pernah menjadi tersangka penggelembungan suara menguraikan caranya yaitu dengan penulisan yang disengaja salah misalnya angka 1 yang ditulis menjadi 7 dengan sedikit saja penambahan atau angka 3 yang menjadi 8. Hal tersebut bisa tidak terdeteksi oleh saksi-saksi Parpol, karena proses rekapitulasi adalah proses yang melelahkan otak. Potensi-potensi kecurangan tersebut seperti sengaja dipelihara karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Saya juga berani memprediksi akan ada insiden kebakaran di kantor-kantor panitia pemilihan di daerah-daerah rawan penggelembungan suara dimana kotak-kotak suara yang bisa menjadi bukti bila ada sengketa pemilu akan hangus tanpa sisa. Hal tersebut selalu terjadi dan akan terjadi lagi.

Bila demikian maka apa yang harus dilakukan agar celah kecurangan ini bisa ditutup rapat? Ada beberapa hal yang saya usulkan untuk itu, yang pertama adalah proses rekrutmen petugas pemilihan dari tingkat Pusat hingga ke KPPS harus terbuka dan tidak memperbolehkan tenaga birokrasi melainkan merekrut pemuda-pemuda yang selama ini menjadi massa mengambang bahkan massa yang apatis serta apolitis. Para pemuda ini biasanya kritis, walau tidak sedikit juga yang apatis karena ikut-ikutan. Dengan dilibatkannya mereka maka mereka juga menjadi tahu bagaimana suara pemilih menjadi begitu penting bagi masa depan bangsa lima tahun ke depan. Selama ini ada kecenderungan diantara generasi yang apatis bahwa suara mereka tidak ada pengaruh yang signifikan karena mereka melihat ada potensi suara-suara pemilih dimanipulasi dan dikapitalisasi oleh penyelenggara pemilihan demi kepentingan pribadi. Dengan melibatkan mereka secara sepenuhnya maka terbukalah mata dan wawasan mereka akan pentingnya pemilu. Selain itu proses rekrutmen generasi muda ini akan meminimalisir angka golput karena jumlah angkatan muda dalam golput adalah yang tertinggi dibanding angkatan yang lebih tua. Keuntungan lain dari proses rekrutmen generasi muda ini ialah menciptakan lapangan kerja padat karya walaupun bersifat temporer. Dampak lain yang positif juga adalah tersedianya tenaga, stamina, gagasan dan fokus yang lebih segar dalam pelaksanaan pemilu.

Kekurangan dari proses rekrutmen ini hanya tiadanya pengalaman generasi muda dalam metode kerja. Tetapi hal tersebut bisa ditutupi dengan pelatihan yang berdampak pada memuainya tahapan pemilu, dan buat saya hal itu menjadi tidak masalah.

KPPS menandatangani berkas

KPPS menandatangani berkas

Solusi kedua dari saya adalah proses kaderisasi di setiap parpol wajib diberikan, khususnya dalam hal pelatihan saksi yang kredibel dan kapabel. Karena parpol adalah pihak yang dirugikan, bisa juga diuntungkan, dengan masalah data pemilih yang dimanipulasi. Pada pileg kemarin saya menilai para saksi parpol justru yang paling mudah dibodohi, bila KPPS berniat curang, karena kebanyakan dari mereka tidak paham dengan deskripsi tugas mereka. Semua saksi, di TPS lingkungan saya, tidak ada yang menanyakan lembar C-1 untuk saksi. Padahal itu menjadi hak mereka. Selain itu mereka juga tidak mampu memetakan potensi-potensi kecurangan di TPS yang menjadi area kerja mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kebanyakan saksi parpol yang saya ketahui adalah honorer non kader yang bekerja demi uang dengan nilai variatif antara 50.000-300.000 rupiah dengan jam kerja seharian. Dengan kualitas saksi yang seadanya akan memudahkan pihak penyelenggara berlaku curang.

Solusi lainnya adalah membuka tender untuk pengadaan kelengkapan TPS seperti kotak suara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kotak dan bilik suara yang kita pakai adalah inventaris dari pemilu sebelumnya dan tentu saja dalam anggaran akan selalu ada biaya pengadaan kotak dan bilik suara. Inilah proyek para birokrat yang paling tidak bersinggungan langsung dengan pemilih karena hanya anggaran negara semata yang diakali dan dibagi-bagi. Tetapi bila proses rekrutmen seperti yang sudah saya usulkan di atas dijalankan maka anggaran negara tersebut wajib ditenderkan secara terbuka agar rakyat merasakan langsung bahwa bilik dan kotak suaranya selalu baru di setiap pemilu, atau anggaran tersebut dialihkan untuk honor KPPS karena dengan honor yang sekarang ini berkisar 300.000-350.000 rupiah sungguh tidak sebanding dengan beban moril dan materil para anggota KPPS. Kenapa hanya KPPS yang dinaikkan honornya? Karena merekalah ujung tombak dari penyelenggaraan pemilu. Dan negara wajib memberikan imbalan yang sesuai.

Demikianlah tulisan ini saya buat sebagai evaluasi atas DPT yang selama ini hanya menjadi Daftar Problem Tetap agar bisa dipulihkan sebagai Daftar Pemilih Tetap. Karena dengan begitu maka terjaminlah pemilu sebagai pesta demokrasi sejati bukan lagi pesta politik pemerintah dan parpol semata. Karena rakyatlah yang seharusnya menjadi subyek pemilu bukan semata obyek yang bisa diakali demi kapitalisasi kepentingan pribadi.

 

URGENSI PERPPU MK

Tak ada yang tiba-tiba dalam dunia politik. Dinamika politik adalah hasil dari pertarungan strategi dari para pelakunya dalam jangka waktu yang tak terbatas. Bila politik ditujukan untuk mengupayakan kemakmuran bagi rakyatnya maka strategi politik itu akan didukung oleh rakyat, tetapi bila politik hanya menjadi alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan semata maka rakyat akan menunjukkan sikap apatis terhadap politik yang termanifestasikan dalam pemboikotan pemilu.

Pemilihan umum adalah pertaruhan dari segenap aktor-aktor politik guna menguji keberhasilan strategi politik yang telah dijalankannya. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu idealnya harus independen dari unsur partai politik termasuk juga unsur pemerintahan. Komisioner yang duduk dalam KPU sewajibnya adalah figur-figur publik yang teruji bersih dari korupsi dan mampu berdiri netral dan bebas dari intervensi baik oleh parpol dan juga pemerintah.

Problematika muncul ketika struktur KPU terbagi menjadi Komisioner di satu pihak dengan Sekretariat Jendral di sisi yang lain. Komisioner mendaftarkan diri dan di fit & proper test oleh DPR serta dilantik oleh pemerintah, sementara Setjen KPU adalah para birokrat yang tentu saja loyalitasnya kepada negara (baca: penguasa).

Peristiwa politik jelang pemilu 2014 sudah mulai terjadi ketika tahapan verifikasi parpol berjalan, pihak setjen KPU berkeras dengan sistem yang selama ini mereka lakukan sementara para komisioner merasa sudah menjadi kewajiban mereka mengawasi kinerja setjen. Sengketa tersebut ditengahi oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sebagai badan yang dibuat untuk mengatasi sengketa internal KPU juga KPUD.

Bila sesuatu dimulai dari fondasi yang goyah maka hasilnya pun akan tidak stabil. Dan hal tersebut sudah terjadi dalam pemilukada yang berlangsung selama ini. Dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi yang dibentuk negara guna mengatasi konflik hasil pemilihan umum.

Karena itulah, KPU dan MK adalah lembaga strategis yang menjadi incaran partai politik dan pemerintah, agar legalitas formil kemenangan dalam pemilu menjadi terjamin.

Pada pemilu 2009 begitu banyak kasus terjadi dalam pileg. Modusnya bisa “kesalahan input”, atau SK yang memenangkan calon tertentu dengan pengabaian terhadap bukti faktual seperti surat suara, lagi pula biasanya kantor KPUD dimana konflik terjadi akan mengalami kebakaran yang menghanguskan seluruh isinya termasuk surat suara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kotak suara hasil dari TPS harus dikawal begitu tiba di PPS, PPK hingga di KPUD agar tidak terjadi penggelembungan terhadap calon-calon atau partai tertentu. Banyak yang beranggapan bahwa kasus tersebut terjadi secara sporadis, walau buat saya bukan tak mungkin itu berlangsung secara sistematis dan massif. Dengan melibatkan banyak tenaga mulai dari tingkat TPS hingga ke KPU tentunya. Karena berjasanya orang-orang tersebut hingga tak aneh bila kemudian Parpol merekrut tenaga-tenaga yang sebelumnya berasal dari KPU.

Namun kini MK menjadi lebih strategis dari KPU, karena MK dapat  membatalkan Surat Keputusan KPU tanpa adanya banding atas putusan MK tersebut. Para aktor politik banyak yang kemudian berjuang masuk dalam lingkaran 9 hakim MK.

mk

Peristiwa penangkapan Akil Mochtar, Ketua MK, oleh KPK tentu saja mempunyai implikasi yang luas bagi semua pihak. Bagi masyarakat umum akan membuka mata bahwa suara yang mereka berikan selama ini dalam pemilihan kepala daerah, anggota legislatif hingga Presiden bisa saja ditiadakan oleh keputusan MK yang rentan akan suap. Bila sebelumnya rakyat sudah meragukan KPU maka kini bertambah lagi keraguan terhadap MK.

Di sisi lain, yaitu negara, akan memiliki kesempatan untuk mengkooptasi MK lewat jalur yang disebut pengawasan. Karena krisis kepercayaan masyarakat sudah begitu mengkristalnya dengan penangkapan Akil maka dibutuhkan tindakan cepat, dan bila Presiden Jendral SBY sungguh bertindak cepat dengan menandatangani Perppu maka itu adalah hal yang langka selama 9 tahun kekuasaannya, lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

Kelahiran PERPPU selalu dalam kondisi darurat dimana Presiden sebagai pihak Eksekutif memiliki kewenangan untuk menelurkan keputusan vital tanpa persetujuan DPR, karena bila melalui mekanisme Undang-Undang akan memakan waktu panjang dalam pembahasannya.

Saya tidak ingin mengatakan bahwa kasus yang dialami Akil adalah skenario jebakan untuk menguasai MK, biarlah pembuktian suap dan tiga linting ganja tersebut menjadi ranah yudikatif. Tetapi kasus Akil adalah kunci bagi penguasa untuk memasuki MK tanpa protes dari masyarakat.

Bisa jadi masih banyak Akil-akil yang lain dalam lembaga tinggi negara lainnya. Tetapi selama lembaga tersebut kooperatif maka belum menjadi prioritas untuk diungkap. Ini demokrasi a la penculik, dimana para aktor politik saling memegang sandera atas aktor politik lainnya. Karena itu saya lebih suka menggunakan kalimat perkartuan politik ketimbang percaturan politik.

Percayalah, demokrasi seperti ini akan menemui jalan kehancuran yang dibuatnya sendiri. Dan rakyat masih akan tegak berdiri sebagai bangsa yang dulu bernama Indonesia.

 

Kringggggggggggggg………

Dering weker menidurkanku..

“Ah, ternyata aku bermimpi buruk disaat terjaga,” ucapku dalam tidur.