PERMENHUB 32 TAHUN 2016: Gula-gula Untuk Sopir Angkot

1 April kini tidak lagi dimonopoli April Mop. Lelucon yang diadaptasi dari luar negeri tersebut mendapat pesaing tangguh dari dalam negeri. Namun yang ini bukan guyonan a la April Fool’s day, melainkan hal yang patut diperhatikan dengan serius. Mulai 1 April 2017 berlaku revisi terhadap Peraturan Mentri Perhubungan No 32 Tahun 2016 yang mengatur tentang moda transportasi darat di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan tersebut direvisi guna mengakomodasi tuntutan para sopir angkutan kota dan taksi di beberapa kota yang merasa penghasilan mereka turun akibat keberadaan angkutan berbasis aplikasi.

Kemajuan teknologi informasi yang melesat secepat kilat memang membuat sebagian besar orang seperti tertinggal jauh. Berkat revolusi teknologi setiap orang dimungkinkan untuk melakukan apa pun melalui ponselnya. Hal tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang kreatif guna melakukan terobosan dalam berusaha guna mempermudah. Dari sisi konsumen pun turut dimudahkan untuk melakukan pencarian, pemesanan, pembelian dan layanan purna jual. Situs-situs belanja menjadi situs-situs yang banyak dijelajahi oleh pengguna internet. Uang yang tersirkulasi melalui dunia maya pun tidak sedikit jumlahnya. Hal tersebut membuat banyak pelaku usaha yang sudah mapan mulai melebarkan sayapnya ke internet.

permenhub 32/2016

Tidak terkecuali dengan bisnis transportasi. Bermunculan inovasi dalam usaha angkutan darat.  Taksi, ojek motor hingga kurir sepeda menjadi moda transportasi yang menawarkan pilihan baru yang mudah, murah, aman dan nyaman bagi publik. Akibatnya masyarakat mulai beralih ke pola transpotarsi baru ini.

Migrasi konsumen inilah yang berdampak merugikan bagi sopir-sopir angkutan umum dan taksi. Dilain sisi, pemerintah pun belum siap  akan perubahan yang terjadi ini. Regulasi tertinggal jauh oleh pesatnya inovasi. Namun kepentingan masyarakat yang mulai diuntungkan oleh moda transpotasi berbasis aplikasi pun tidak bisa dihilangkan begitu saja hanya karena belum diatur dalam regulasi. Para sopir yang merasa putus asa dengan terus turunnya pendapatan mereka memilih untuk menuntut pemerintah menghapus keberadaan taksi dan ojek berbasis aplikasi ketimbang memperbaiki layanan mereka terhadap publik.

Demonstrasi para sopir di beberapa kota berbuntut rusuh. Di Kota Tangerang seorang sopir angkot menabrak dengan sengaja seorang pengojek aplikasi dan meninggalkannya tanpa pertolongan, akibatnya pembalasan terjadi dari rekan-rekan ojek yang melakukan perusakan terhadap angkutan kota. Polisi dibantu TNI melerai dan memediasi kedua pihak disaksikan oleh Walikota. Hasilnya tidak langsung bisa dirasakan, karena aksi-aksi saling membalas masih terjadi beberapa kali. Begitu pun yang terjadi di kota-kota lainnya, peristiwa nyaris serupa terulang. Dan dari keseluruhan insiden tersebut masyarakat kembali dirugikan. Ketiadaan angkutan umum yang sibuk mogok membuat penumpang terbengkalai di jalan-jalan raya.

Sejatinya tanpa insiden tersebut pun masyarakat sudah dirugikan oleh angkutan umum selama ini. Para sopir angkutan umum selalu merasa bahwa publik lebih membutuhkan mereka dari pada mereka membutuhkan penumpang ini diindikasikan dengan terlalu lamanya angkutan umum memangkal menunggu mobilnya penuh tanpa memperhatikan kebutuhan penumpang yang ingin selekasnya tiba di tujuan. Bagaimana jika penumpang protes? Jawaban seragam akan keluar,”Naik taksi aja kalau mau cepat.”

Kenaikan tarif sepihak juga selalu terjadi tanpa memperhatikan keberatan masyarakat, walau pun pola kenaikan tarif selalu di mediasi pemerintah daerah agar tidak semena-mena namun realitas di lapangan mereka tetap membulatkan kenaikan tarif ke nominal terbesar. Ambil contoh bila kesepakatan tarif naik sebesar 15% maka ongkos yang semula 2000 yang seharusnya menjadi 2300 bisa menjadi 2500 atau melonjak 25%. Dalam kasus taksi biasanya modus mereka justru tidak memakai argo.

Faktor keamanan juga menjadi rentan bagi publik pengguna angkutan umum. Terlebih bagi perempuan. Sudah banyak kasus pemerkosaan atau penodongan yang terjadi di dalam angkutan umum baik yang dilakukan oleh sopir atau kriminal yang beroperasi di dalam angkot atau juga taksi.

Dari kerugian demi kerugian yang selama ini di alami oleh masyarakat maka kemanakah mereka bisa mengadu? Tidak ada satu pun angkutan kota yang memiliki pusat layanan pengaduan, seakan semuanya menjadi resiko yang harus ditanggung publik. Taksi pun yang selalu menuliskan nomor layanan di bodi atau pada dashboard sopir pun selalu sulit untuk dihubungi baik untuk pemesanan apalagi keluhan.

Ditengah suasana ketiadaan pilihan tersebut maka angkutan berbasis aplikasi hadir menjawab kebutuhan masyarakat akan moda transportasi yang memudahkan mereka dengan ongkos yang murah, keamanan yang terjamin dan mengutamakan kenyamanan pengguna. Mereka menjadi opsi logis karena angkutan umum yang ada tidak kunjung sadar untuk memperbaiki kualitas layanan kepada publik.

Animo masyarakat tersebut semestinya menjadi petir yang mengguncang langit pemerintah dengan pengusaha angkutan untuk serius memperhatikan kebutuhan dan keluhan pengguna angkutan. Memang tidak mungkin bagi masyarakat untuk mogok massal naik angkutan umum tetapi bila itu dilakukan maka kerugian besar akan dialami pengusaha angkutan dan para sopirnya.

Publik harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan agar setiap aturan yang mengikat masyarakat akan terasa nilai keadilannya. Tidak terkecuali dengan revisi Permenhub no 32 Tahun 2016 yang dilakukan hanya untuk meredam tuntutan para sopir semata. Pemerintah yang diwakili kemenhub beserta Organda dan perwakilan angkutan berbasis aplikasi memang sedang merundingkan kepentingan mereka masing-masing dan mengabaikan suara masyarakat. Tak salah jika saya memandang revisi ini semacam gula-gula bagi para sopir agar menghentikan aksinya. Dan yang namanya gula-gula tidak baik bagi kesehatan kita.