MENGUBURKAN HANTU

Di rumah kami.

 

30 September selalu menjadi hari yang bersejarah bagi keluarga kami. Karena pada hari itu mama berulang tahun. Pada tahun 2017 ini ia berusia 74 tahun, sebuah anugerah yang tak ternilai bisa melewati rentang waktu yang panjang karena tidak semua orang diberi kesempatan melaluinya. Bapak saya pun hanya sampai usia 70 tahun pada 14 tahun lampau. Dan karenanya ulang tahun mama kami upayakan dilimpahi kebahagiaan dengan kedatangan semua anak, cucu bahkan cicitnya.

Tetapi 74 tahun bukanlah perkara mudah bagi mama. Sejak beberapa tahun lalu ia mengalami kesulitan dalam membedakan ruang dan waktu. Awalnya kami tidak mengenali gejala tersebut, yang kami tahu ia sering marah tanpa alasan yang sanggup kami mengerti. Kami pun sebagai anak-anaknya juga merespon dengan amarah karena sepertinya ia tidak mengerti penjelasan paling sederhana yang kami berikan.

Dari berbagai literatur dan juga cerita-cerita, kami akhirnya menyadari bahwa mama sedang berproses menuju demensia. Ia mengalami apa yang disebut disorientasi pada ruang dan waktu. Ciri-cirinya adalah membaurnya masa kecil di kampung dahulu dengan masa kini bersama kami. Pada proses selanjutnya ia bisa mengalami kesulitan mengenali orang, dan itu sudah terjadi karena ia kerap menanyakan keberadaan saya kepada saya sendiri yang sedang berbicara dengannya. Untuk antisipasi itu saya membuat bros bergambar wajah saya dan memberikan untuknya.

Tetapi memahami situasi adalah hal yang berbeda dengan kemampuan mengendalikan situasi. Belakangan ia mulai sering bertanya,”Bapak ada?” dan setiap kali kami berkata sejujurnya maka tidak sampai lima menit ia kembali menanyakan hal yang sama. Tak menjadi masalah memang menjawab pertanyaan mudah tersebut namun bila intensitasnya meluber tanpa kenal waktu tentu berpengaruh terhadap sikap kami.

Saya memilih untuk bersikap jujur untuk menjawab pertanyaan itu, karena membohonginya walau dengan niat baik sekali pun hanya akan berdampak buruk bagi semuanya.  Yang perlu ditambah dosisnya adalah kesabaran dan itu sejatinya saya pelajari disaat ia kerap histeris ingin bertemu bapak tanpa ada satupun yang bisa kami lakukan kecuali menenangkannya.

Sebagai anak kini saya mulai memahami perjuangan mama kala merawat saya waktu bayi, karena kesabaran adalah upaya tak kenal lelah yang dibangun setiap saat demi harapan yang lebih baik di masa nanti.Dan saya tak boleh berhenti menguburkan bapak setiap hari.

 

Di rumah kita.

 

Di rumah yang lebih luas dari milik kami, yaitu rumah kita sebagai bangsa. 30 September juga dicatat sebagai hari yang bersejarah. Waktu rezim orde baru, kami diwajibkan menonton film tentang G30S yang disutradarai Arifin C.Noer. Ruang kelas akan diubah menjadi bioskop mini dan setelah upacara kami pun menyaksikannya dari awal hingga akhir.

Kami selalu diingatkan bahaya laten komunisme. Kami senantiasa ditanamkan ingatan bahwa PKI itu tak bertuhan. Kami diberi kesadaran bahwa mereka itu lebih jahat dari penjahat yang paling sadis.

30 September menjadi hari nasional memaki PKI.

Tetapi reformasi membuka mata kami. Kisah kekejaman komunis mendapat sanggahan dari informasi yang dulu dituduh subversi. Film yang dulu wajib pun tak lagi menjadi keharusan. Walau PKI sebagai sebuah organisasi masih dilarang berdasarkan ketetapan MPRS tahun 1966.

Fakta yang tak bisa ditutupi bahkan di masa orde baru adalah kisah pembantaian anggota dan orang-orang yang dicurigai terkait dengan PKI sesudah keluarnya Supersemar.  Resminya lewat nama Operasi Trisula namun pergerakan di lapangan melibatkan elemen-elemen sipil yang sejak sebelumnya berseteru dengan PKI dan ormas-ormasnya. Tak ada jumlah pasti berapa korban pembantaian ini. Namun jumlahnya bisa dipastikan setara dengan jumlah suara yang diperoleh PKI saat pemilu 1955 atau setidaknya dari data jumlah anggota PKI tahun 1966.

Yang bisa dipetik dari alinea di atas adalah PKI sudah mati. Ideologinya dinyatakan terlarang, anggotanya sudah habis, yang masih hidup sudah berusia lanjut, dan lainnya dalam jumlah yang tak banyak tersebar di berbagai negara sebagai eksil.

Dengan konfigurasi seperti itu, bagaimana menerangkan dengan nalar bahwa PKI hidup kembali dan jumlah anggotanya mencapai 60 juta jiwa? Angka fantastis, bahkan jauh melebihi jumlah anggota parpol papan atas. Angka tersebut didapat dari ujaran Mayor Jendral Purnawirawan Kivlan Zen yang kemudian viral lewat mulut penceramah seperti Ustad Tanjung dan menyebar melalui pesan-pesan anonim di media sosial. Tidak ada keterangan rinci dari Kivlan sebagai sumber utama isu kebangkitan PKI mengenai data jumlah anggota ini.

Perlu diketahui, Kivlan adalah mantan Pangkostrad era Jendral Besar Soeharto berkuasa. Ia adalah karib dari Prabowo Subianto. Dan di era orde baru, Gus Dur pernah menyebut Mayjen K sebagai biang keladi pembantaian ulama di Banyuwangi dengan sandi Naga Hijau. Kivlan membantahnya dan Gus Dur dengan arif menyelesaikan tuduhannya bahwa yang disebutnya adalah Mayjen Kunyuk. Di era reformasi, kiprah Kivlan, yang juga Komisaris beberapa perusahaan, lebih banyak muncul di belakang. Belakangan ia menyerukan kebangkitan PKI, dengan menggunakan tangan kanan (ulama) dan dikombinasikan dengan kepalan kiri (ormas) untuk menggempur perhatian publik.

Di lain pihak, Panglima TNI juga menyerukan wajib menonton film propaganda yang belasan tahun teronggok di laci lemari kepada seluruh jajarannya yang kemudian merangkul para guru untuk memutar di sekolah. Padahal Menteri Pendidikan tidak mengharuskan para siswa menonton karena banyaknya muatan kekerasan dalam film tersebut. Belum lagi keberatan dari KPAI bahwa film tersebut tidak layak ditonton anak-anak. Maka seruan Panglima mestinya hanya kewajiban di barak saja, tidak meluber ke ruang sipil.

Belum cukup dengan aksi tersebut, pada 22 September 2017 Panglima kembali menggulirkan isu impor 5000 senjata oleh institusi non militer. Akibatnya ranah dunia maya diputar balik ke tahun 1965 saat Angkatan V digulirkan PKI yang menuntut buruh dan tani dipersenjatai. Apakah aksi Panglima dan Kivlan Zen berkaitan? Tentu hanya TNI dan aparat yang dapat menjawabnya sementara publik kembali berspekulasi  tanpa kalkulasi bahwa ini hanya menimbulkan kegaduhan tak perlu bahkan disintegrasi tanpa disadari.

Siklus politik yang menghangat dan kemudian memanas jelang pemilihan adalah hal yang biasa terjadi. Yang perlu diwaspadai oleh publik adalah eksploitasi politik yang dilakukan banyak pihak dengan menggunakan semua cara  bahkan hal yang tak masuk akal sekalipun.

Komunisme sudah tak laku lagi di dunia. Di Indonesia sudah dibantai sejak lama. Siapa yang diuntungkan dengan isu kebangkitan mayat hidup bernama PKI?

Militer adalah salah satunya. Sejak orde baru, militer telah memposisikan diri sebagai benteng pertahanan kapitalisme. Pada masa Presiden Soekarno tak terhitung aksi-aksi massa menuntut  nasionalisasi yang membuat cemas para pemodal. Dan setelah orde lama tumbang maka runtuh pula aksi-aksi sepihak tersebut. Malah yang terjadi adalah penguasaan swasta atas tambang-tambang potensial seperti yang dilakukan Freeport di Papua. Stabilitas yang dijanjikan rezim militer saat itu membuat kapitalisme internasional berjaya menguasai sumber-sumber daya dan memindahkan kekayaan nusantara ke dalam rekening mereka. Di tahun 1998 aksi-aksi penguasaan lahan-lahan milik pengusaha besar kembali terjadi walau kini beralih kepada upaya reformasi agraria.

Dengan menguatnya isu PKI maka figur militer dengan jaminan stabilitasnya dapat menjadi opsi politik yang prospektif di pilpres 2019.  Tetapi perwira aktif dilarang berpolitik praktis karenanya bisa jadi isu ini menjadi investasi politis Panglima di masa pensiunnya tahun depan.

Di lain pihak, partai politik pun juga diuntungkan dengan rumor tersebut. Tentunya partai-partai yang tidak mendapat posisi eksekusi di periode ini. Karenanya banyak elit-elit partai yang sibuk menghidupkan hantu PKI demi terjaganya kegaduhan politik.

Keriuhan akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan setiap suara yang berkurang adalah peluang bagi partai politik lain untuk mendulang kejayaan. Dan kesemuanya dikonsolidasikan dibawah rumor bangkitnya hantu PKI.

Para pengamat akan mengatakan hal ini biasa, tetapi yang kurang diperhitungkan adalah dampak multiplikasinya di publik. Disintegrasi, radikalisme hingga terorisme dapat tumbuh berkembang dalam suasana yang berpondasi rumor tanpa konfirmasi. Hal tersebut sudah terjadi selama ini dan mereka yang kemarin bersikap layaknya fasis berteriak bahwa Perppu ormas mengebiri demokrasi. Mereka yang dulu bersuara bahwa demokrasi adalah jalan barat menguasai negeri kini berjuang seolah pembela hak-hak demokrasi.

Inilah wajah politik negeri. Harus beraksi, walau tak berisi. Mesti glamor, biarpun sebatas rumor.

Tetapi publik selalu menjadi harapan bagi tumbuhnya tata masyarakat yang lebih baik di masa depan. Kesabaran menjadi perjuangan tanpa henti untuk tumbuhnya harapan dan kejujuran adalah pondasi di segala sisi.

Militerisme dan PKI adalah hantu yang tak perlu dibangunkan lagi. Karena  demokrasi sudah menjadi jalan  untuk meraih kekuasaan dan Pancasila adalah landasan filosofis dalam berpolitik dan bernegara.  Untuk itu menjadi kewajiban kita untuk membenamkan irasionalitas dan menjaga nalar agar tetap sehat. Kita tak boleh berhenti melakukannya setiap hari.

 

Menghakimi Hukum

Menghakimi Hukum

Ilustrasi oleh : Ade Kaha.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penistaan terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Memang bila ditinjau hanya dari judul semata tanpa menelaah muatan, seperti yang banyak dilakukan orang-orang terhadap berita di internet, maka bisa ditafsirkan seperti penistaan. Tetapi tujuan dari tulisan ini adalah memberikan masukan kepada penyelenggara negara yang akan mengeluarkan kebijakan reformasi hukum dalam waktu dekat ini.

Sebagaimana telah diketahui oleh kita semua bahwasanya negara ini dibangun berdasarkan hukum (Rechstaat) dan bukan atas pondasi kekuasaan (Machtstaat) seperti yang tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Karena itulah hukum yang menjadi landasan kita haruslah adil dan berlaku sama kepada segenap warganegara.

Namun kini jejak langkah hukum di negeri ini berkubang dalam lumpur keserakahan para aparat hukum yang membuat banyak rakyat mendapat perlakuan yang tidak setara dan tanpa setitikpun keadlian. Hukum menjadi alat legitimasi dari penegak hukum untuk memperkaya diri dan ini berlaku serentak hingga seantero nusantara.

Para aparat hukum menunjukkan wajah poker kala menyidik perkara yang dilakukan rakyat jelata. Pasal-pasal KUHP menjadi kartu-kartu truf yang siap membuat tersangka jatuh miskin. Dan hanya dengan menyuap maka tuntutan yang berat dapat terhindarkan, atau bahkan malah dibebaskan sama sekali dari tuduhan.

Hal berbeda terhadap para tersangka yang surplus finansial. Dengan pertolongan pengacara maka dapat dirancang cerita absurd sekali pun demi terhindar dari tuntutan pidana. Tentu saja simbiosis mutualisme dari para penegak hukum ini mahal harganya. Bila anda ingat kasus pedangdut  Saipul Jamil yang lewat tangan pengacara serta kakaknya menyuap panitera pengadilan  setelah menjual rumahnya adalah bukti simbiosis mutualisme tadi.

Contoh tersebut hanya sebutir pasir dari lautan saja. Masih banyak lagi kejadian serupa yang tidak terungkap. Pendek kata hukum kini justru menjadi alat kekuasaan para aparat hukum untuk menindas rakyat demi keuntungan pribadi.

Perlu dipertegas disini bahwa yang saya maksud dengan aparat hukum adalah polisi, kejaksaan, mahkamah agung dan juga pengacara. Dan berdasarkan penelitian banyak lembaga memang lembaga-lembaga tersebut yang terbukti korup hingga kini.

Koruptifnya institusi hukum di negara ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas penyelenggara negara menjadi terdegradasi yang bila tidak diantisipasi akan meruntuhkan negara ini menjadi serakan tuan-tuan tanah tanpa hukum.

Korupsi menjadi satu dari tiga kejahatan luar biasa. Namun dibandingkan dengan terorisme dan narkotika maka perlakuan hukum terhadap pelaku korupsi jutru lebih ringan. Vonis yang dijatuhkan pengadilan tipikor maksimal hanya 20 tahun dan dicabut hak politik seperti yang dialami mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Selebihnya, banyak yang hanya dijatuhi hukuman ringan berkisar satu hingga sepuluh tahun saja itu pun tanpa penyitaan aset atau pencabutan hak politik. Perlakuan hukum terhadap pidana korupsi inilah yang menciptakan krisis kepercayaan rakyat terhadap hukum.

Bagi aparat hukum dan kebanyakan masyarakat, yang dimaksud hukum adalah si aparat hukum itu sendiri. Distorsi makna inilah yang harus dibersihkan Presiden Jokowi dengan serangkaian sapuan-sapuan tegas dan legal.

Sapuan pertama yang saya usulkan adalah dengan memberlakukan hukuman maksimal terhadap tersangka korupsi tanpa memandang nilai atau keuntungan yang mereka telah terima. Bila kepada bandar-bandar narkotika para hakim berani menghukum mati maka selayaknya hal serupa dikenakan terhadap koruptor. Terlepas dari layak tidaknya hukuman mati yang dikhawatirkan selama ini oleh para pegiat HAM adalah selama perilaku koruptif masih marak di dunia hukum maka tidak selayaknya hukuman mati diterapkan namun bila hukuman mati dijadikan sapuan tegas untuk membersihkan dunia hukum, politik dan ekonomi kita dari ketamakan koruptor maka saya bisa pastikan semua rakyat akan mendukung tindakan itu.

Yang selama ini terjadi dengan hukuman mati adalah anomali. Para hakim begitu gagah berani memvonis mati tersangka terorisme dan narkotika padahal di dalam kedua jenis kejahatan tersebut ada peluang untuk merubah perilaku lewat program deradikalisasi bagi terpidana terorisme dan rehabilitasi untuk pengguna narkotika. Sementara tidak ada program semacam itu bagi terpidana korupsi karena memang para pembuat dan aparat hukum menyadari bahwa perilaku koruptif tdak mungkin tersembuhkan. Upaya pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi yang berlatar belakang politikus memang mematikan karier politik koruptor namun itu hanya sementara dan apabila rezim berganti bukan tidak mungkin ada upaya merehabilitir hak politik dengan alasan politis tentunya.

Belum lama terdengar wacana dari para akademisi untuk menambah hukuman koruptor dengan  sanksi sosial yang belum jelas bentuknya seperti apa. Namun dengan tegas saya dapat katakan gagasan tersebut tidak akan menyurutkan perilaku koruptif bila ada peluang di masa mendatang. Para koruptor itu tidak punya malu, lihatlah betapa gagahnya mereka melangkah usai diperiksa KPK dan memberikan keterangan kepada jurnalis yang menanti. Dengan rompi oranye yang membungkus baju-baju mahal, para koruptor masih bisa tersenyum membantah di depan pers bahkan biarpun mereka tertangkap tangan sekalipun. Aksi tidak tahu malu mereka sudah mendarah daging begitu mereka melakukan tindak pidana korupsi. Bila hukuman mereka yang ringan ini ditambah dengan sanksi sosial yang juga enteng maka dapat saya teriakkan bahwa ini adalah pemborosan waktu dan tenaga terhadap upaya penegakan hukum yang ingin dilakukan Presiden.

Hanya dengan hukuman mati maka perubahan yang signifikan di kalangan aparat hukum, politik dan ekonomi bakal meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Sapuan kedua yang harus dilakukan adalah membersihkan kabinet, birokrasi dan segenap aparat hukum dari orang-orang yang cacat hukum. Karena tidaklah mungkin membersihkan dengan sapu yang penuh debu. Dan debu-debu ini walaupun kecil namun jumlahnya banyak hingga ini berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum.

Menkopolhukam Jendral Wiranto, untuk menyebut contoh debu yang dimaksud, memiliki cacat hukum karena pernah terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan kala masih menjabat sebagai Panglima TNI di era transisi.  Berdalih perintah dari atasan maka Jendral ini justru melatih dan mempersenjatai masyarakat sipil untuk dihadapkan berbenturan dengan elemen masyarakat yang menuntut turunnya Jendral Besar Soeharto dari kekuasaan. Ratih atau Rakyat Terlatih adalah program yang baik bila tujuannya untuk mempertahankan negara dari serangan negara lain karena kurangnya jumlah tentara kita. Tetapi paramiliter ini dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan semata dan gilanya lagi hingga kini masih terus dipelihara oleh elit-elit militer demi kepentingan pribadi.

Sejak 1998 kita sudah sepakat bahwa pelanggaran HAM adalah kejahatan berat dan karenanya wajib divonis dengan hukuman maksimal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang. Namun hingga kini pengadilan HAM masih belum terealisasi itulah kenapa para penjahat kemanusiaan masih berkeliaran di  istana dengan bebasnya.

Dengan metode top-down untuk aksi pembersihan ini maka diharapkan akan menggelinding bak bola salju hingga meluncur dengan pesat ke seluruh penjuru Indonesia.

Sapuan ketiga tentunya kepada rancangan KUHP yang lebih memberikan rasa keadilan kepada seluruh warganegara, adaptif terhadap perubahan zaman dan tidak meberikan peluang kepada penegak hukum untuk berlaku semena-mena.

Bila anda ingat kasus seorang nenek yang diajukan ke pengadilan karena mencuri beberapa biji kakao, atau nenek lain yang dituntut karena tuduhan mencuri jati milik Perhutani tentu memberikan gambaran kepada rakyat betapa tidak adilnya KUHP. Tidakkah masalah sepele itu bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa harus memindahkan nenek tua yang miskin tersebut ke penjara? Lagi pula energi masyarakat menjadi terkuras karenanya padahal banyak kasus besar justru tidak terlirik sama sekali oleh media dan publik.

KUHP juga harus adaptif dengan perubahan zaman, contoh nyata adalah kejahatan dunia maya yang tidak terpikirkan oleh para pembuat hukum di era kolonial Belanda yang lalu dilokalkan oleh pendiri bangsa ini. Dengan demikian akan banyak kejahatan-kejahatan ‘baru’ yang perlu diakomodasi dalam KUHP agar polisi dan pengacara tidak perlu membuat tafsir yang menguntungkan diri mereka masing-masing.

KUHP juga perlu dibuat dalam bahasa yang tegas. Redaksional ini perlu melibatkan pakar linguistik agar para penegak hukum tidak lagi berwajah poker dan memperlakukan pasal-pasal bak kartu truf yang siap membuat bangkrut tersangka.

Sapuan berikutnya adalah membudayakan kepada masyarakat agar berani melaporkan kesewenang-wenangan pihak berwenang. Ini adalah tugas jangka panjang yang memerlukan stamina lebih dari penyelenggara negara. Sapuan ini kan mendepersonifikasi hukum seperti yang selama ini dilakukan kebanyakan aparat hukum. Hal ini juga akan berdampak terhadap kepercayaan diri warganegara bahwa kita semua sama dimata hukum dan menambah rasa percaya terhadap hukum itu sendiri. Tugas ini menjadi tugas bersama semua elemen masyarakat karena dengan kerjasama lah sapuan ini akan membersihkan hukum dari kotoran yang masih melekat.

Sapuan lain yang juga perlu dilakukan Presiden adalah dalam bidang politik. Karena sistem politik yang baik akan menguatkan hukum. Perlu aturan tegas untuk melarang militer atau polisi untuk turun dalam politik. Bukankah hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang TNI? Ya memang hal tersebut sudah tercantum legal namun yang saya maksud disini adalah militer atau polisi aktif dan juga purnawira. Kenapa demikian? Karena sejak Kolonel (saat itu) Nasution menodongkan meriam ke Istana menuntut Presiden Soekarno membubarkan parlemen  maka terbongkarlah watak militer. Bagi tentara, sekali masuk tentara maka selamanya menjadi tentara. Dan dalam ketentaraan hanya ada komando yang harus dipatuhi. Diplomasi dan kompromi seperti dalam dunia politik adalah haram bagi tentara. Segala yang bertolak belakang dengan komando adalah musuh yang harus dihabisi. Doktrin militer ini positif bagi pertahanan negara tetapi menyesatkan bila diterapkan dalam politik.

Orde Baru adalah contoh nyata militerisme yang menguasai dunia politik. Tidak ada kebebasan berpendapat. Tidak ada kesetaraan dalam hukum dan politik karena militer adalah warganegara kelas satu dan kasta terendah adalah masyarakat sipil. Semua jabatan pemerintahan dikuasai oleh militer berdasarkan hirarkinya. Direksi dan komisaris BUMN/D diberikan kepada purnawirawan jendral yang sudah tidak diperlukan lagi dalam politik aktif. Rakyat dijadikan tumbal pembangunan dan bila menyadari hak politiknya maka bisa diculik dan dibunuh tanpa proses pengadilan walau melalui jalur aparat hukum.

Pola militerisme orde baru yang kini masih terjadi adalah kekerasan dalam menyampaikan pendapat dan perlakuan terhadap lawan politik. Beberapa jendral yang mendirikan parpol juga menggunakan jurus dan strategi militer sehingga menganggap lawan politik sebagai musuh yang harus dihabisi. Bedanya adalah bila di era orde baru hal tersebut dilakukan terang-terangan maka kini lewat kaki tangan seperti ormas, paramilisi dan tentunya politikus binaannya. Saya mengistilahkan untuk para kaki tangan elit militer ini sebagai sipilis, seorang sipil yang berjiwa militeristis.

Padahal politik adalah murni dunia para sipil dalam menentukan masa depan negeri tanpa perlu membenturkan rakyat demi ambisi. Kekerasan dalam dunia politik yang diinisiasi elit militer yang berpolitik ini hanya bisa diredam dengan melarang militer dan polisi aktif juga purnawira untuk terjun ke politik. Tak boleh ada senjata api dalam politik kita.

Saya pikir demikianlah sapuan-sapuan yang perlu dilakukan Presiden Jokowi demi bersihnya dunia hukum kita yang berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena seperti yang dituliskan para pendiri bangsa ini bahwa negara berdasar hukum dan bukan atas dasar kekuasaan.
10 Oktober 2016

JOKOWI, DI BULLY DAN DI BELA.

INTRO

Sejak 14 Maret 2014 resmilah sudah Joko Widodo menjadi calon Presiden yang diusung oleh PDIP lewat surat mandat yang ditulis  tangan dan ditanda tangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.

Hal ini membuahkan pro dan kontra tentunya bagi masyarakat Indonesia. Yang pro tentulah membela keputusan tersebut, terlepas dari apakah mereka anggota PDIP atau bukan. Sedangkan yang kontra tentulah membully Jokowi dengan berbagai cara dan lewat berbagai mulut.

Jokowi4President

DI BULLY DAN DIBELA.

Media massa tentulah secara sadar telah melakukan upaya bully terhadap Jokowi, ini menjadi logis karena nyaris semua media massa dimiliki oleh petinggi parpol yang tidak mengusung Jokowi. Dengan cara jurnalisme dan meminjam mulut rakyat mereka menilai Jokowi masih memiliki hutang terhadap Kota Jakarta karena banyak agenda dan janji-janji yang belum diwujudkan olehnya selama ia memimpin sejak 2012 silam.

Biasanya mereka (dalam hal ini rakyat dan pengamat yang diwawancarai media) lalu menelisik jauh ke belakang di saat Jokowi belum selesai dengan Solo lalu hijrah ke Ibukota dan belum lagi usai dengan Jakarta sudah pindah ke ranah Nasional. Opini ini merujuk kepada keraguan akan konsistensi  Jokowi. Pertanyaan yang muncul dari adanya opini ini adalah: apakah Solo berantakan ditinggalkan Jokowi? Bukankah sistem politik kita sudah mengatur tentang peralihan kekuasaan dan karena itu hadirlah Wakil Walikota yang bisa naik menduduki jabatan Walikota bila sang Walikota dipecat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap. FX Roedyatmo, Walikota Solo yang menggantikan Jokowi, membuktikan bahwa ia mampu bekerja sebaik Jokowi (saya katakan sebaik Jokowi karena lewat jabatan Walikota Solo, Jokowi menjadi salah satu Walikota Terbaik di dunia yang pernah ada oleh penilaian sebuah situs luar negeri). Jokowi meninggalkan Solo tidak dengan tanpa mewariskan program kepada Roedyatmo. Program mobil nasional esemka masih berjalan, begitu pun program-program penataan kota yang tidak menindas kaki lima sudah menjadi agenda kerja selama periode kepemimpinan sesudah Jokowi.
Tidak ada bukti bahwa Solo hancur lebur ditinggal Jokowi. Begitu pun dengan Jakarta sepeninggal Jokowi, saya yakin Basuki Tjahaja Purnama sanggup bekerja sebaik Jokowi dan tentunya tidak akan sama gaya kepemimpinannya tetapi yang lebih penting adalah program-program yang menjadi janji-janji pasangan ini ketika Pilgub lalu sudah menjadi agenda Gubernur DKI hingga 2017 mendatang. Jadi apa yang mesti ditakuti bila Jokowi hanya setahun lebih di Jakarta dan hijrah ke pentas politik nasional?

Ada lagi upaya bully lainnya dari mereka yang pernah dikalahkan Jokowi dalam Pilgub DKI dengan mengatakan blusukan Jokowi adalah pencitraan. Benarkah demikian? Apakah pencitraan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,pencitraan dengan kata dasarnya citra memiliki arti gambaran, rupa. Sehingga pencitraan bisa diartikan sebagai upaya membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu; kesan atau gambaran visual yg ditimbulkan lewat kata atau visual. Dalam politik kontemporer, istilah pencitraan bisa diartikan upaya memoles diri dengan kosmetik berlebih yang menggambarkan kebaikan yang diinginkan. Itu artinya seorang koruptor bila memoles dirinya menjadi terlihat alim di mata masyarakat itu disebut pencitraan. Tetapi apakah bila seseorang yang baik dan memiliki reputasi baik karena kinerjanya baik dan diterima masyarakat itu juga disebut pencitraan? Dalam sejarah kepemimpinan nasional baru kali ini saya melihat seorang Gubernur  turun ke selokan hanya untuk memastikan laporan anak buahnya tentang selokan yang mampet. Sebelumnya, bahkan seorang kepala dinas pun enggan turun dari mobil mewahnya untuk merasakan sendiri masalah yang timbul di masyarakat. Apakah ini pencitraan? Tentu saja itu pencitraan, bagi mereka yang dikalahkan Jokowi. Karena opini-opini tersebut datang dari petinggi parpol berkuasa yang kalah mutlak dalam Pilgub DKI kemarin. Padahal mereka sudah dibantu birokrat, Panwaslu dan KPUD untuk mempertahankan kursi Gubernur tetapi rakyat berkehendak lain. Dan fenomena ini akhirnya membuka mata masyarakat agar mampu membedakan mana yang pencitraan dan mana yang realita. Konsistensi Jokowi sebenarnya sudah terasa   ketika ia menjabat Gubernur DKI, ia rajin blusukan karena ia meyakini untuk memahami masalah masyarakat maka pemimpin harus turun langsung ke masyarakat bukan melalui laporan-laporan birokrasi yang sering kali penuh tipu daya. Malah akibatnya banyak petinggi negara juga ikut-ikutan blusukan, lihatlah presiden dan mentri-mentri yang turun ke pasar, posko pengungsian dan lain sebagainya. Terasa janggal bila blusukan dilakukan oleh mereka karena mereka melakukan blusukan sebagai strategi memenangkan hati rakyat bukan memahami persoalan rakyat. Dalam kalimat yang singkat dan keras, mereka tidak tulus. Blusukan mereka hanya menambah beban rakyat dengan adanya voorrider yang panjangnya bukan kepalang, belum lagi sensor terhadap apa yang ingin diucapkan rakyat terhada presiden. Itu namanya blusukan yang busuk. Tidak berpengaruh apapun di hati rakyat. Jadi, apakah kinerja Jokowi selama ini hanyalah hasil pencitraan semata? Rakyat lebih tahu jawabannya ketimbang para petinggi parpol tersebut.

Ada lagi “dosa” terbaru Jokowi yang dengan gencarnya dikorek media massa belum lama ini yaitu mengenai pengadaan bus TransJakarta yang diindikasikan barang bekas. Mengenai hal ini sebenarnya sudah ada mekanismenya melalui BPKP yang akan mengaudit transaksi pengadaan bus ini. Dan Jokowi sudah membuka pintu bagi BPKP untuk menemukan penyimpangan tersebut dan mencari pelakunya sehingga bisa dikenai sanksi. Apa ini salah Jokowi? Alangkah bodohnya Gubernur bila harus turun langsung untuk hal yang menjadi ranah dinas perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan sudah dimutasi sementara audit sedang berjalan, ini untuk menghindari upaya menghilangkan bukti-bukti berkait bila memang benar dirinya bersalah. Dan itu sudah tepat, lalu untuk apa “dosa” ini ditimpakan kepada Jokowi? Tentu saja bagi para seteru politik, salah atau benar Jokowi tetap salah. Sama seperti ketika musim hujan turun dan mengakibatkan banjir di Jakarta maka hal tersebut menjadi kesalahan Jokowi pula, padahal ia sudah mempercepat pembangunan Banjir Kanal untuk mengatur lalu lintas air berlebih. Kalau pun itu belum memberikan hasil maka itu bukan berarti Jokowi salah, tetapi banjir tidak bisa diselesaikan oleh Gubernur DKI semata karena butuh koordinasi dengan kepala-kepala daerah dari wilayah sekitar Jakarta yang memiliki rute sungai melewati Jakarta. Komunikasi kepada kepala-kepala daerah sudah diintensifkan, tinggal menunggu program tersebut dijalankan secara bersamaan di tiap daerah dan semoga banjir dapat teratasi.

Dalam hitungan jam sesudah Jokowi diberi mandat untuk menjadi Capres, Mendagri Gamawan Fauzi berkomentar bahwa Jokowi harus minta izin kepada Presiden. Bila itu menyangkut cuti sebagai juru kampanye maka hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang,dan  bila SBY tidak memberikan izin maka itu akan menurunkan popularitasnya di mata rakyat karena ia telah bersikap tidak adil dalam pemberian izin. Lihatlah semua mentrinya, mereka semua menjadi jurkam bagi partainya masing-masing dan tidak masalah begitu pula dengan kepala-kepala daerah yang berasal dari PD dan sekutunya. Lalu bila hanya Jokowi yang tidak diberikan izin cuti kampanye maka PD bakal langsung anjlok perolehan suaranya dalam pemilu kali ini.
Bila yang dimaksud Gamawan  adalah pengajuan izin karena menjadi capres, apakah ini sudah diatur dalam UU? Ini adalah preseden yang belum tersentuh para legislator. Saya mengandaikan para legislator tentu tak ingin memberatkan para Ketua Umumnya untuk melaju di Pemilihan Presiden, karena yang selama ini mengajukan diri sebagai Capres ya para Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina dari Parpol. Atau ada pula konvensi, seperti yang sudah dilakukan Partai Golkar tahun 2004 dan kini dilakukan Partai Demokrat. Namun belum pernah ada sejarah Gubernur yang bukan Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina Parpol diusung sebagai capres, bukan? Baru Jokowi, capres yang didukung oleh para aktivis pro demokrasi jauh sebelum mandat Mega turun. Penggalangan dana swadaya untuk Jokowi sudah dilakukan dengan bermacam cara sejak setahun terakhir. Dan itu membuktikan dukungan untuk Jokowi tidak hanya sebatas anggota PDIP saja tetapi masyarakat yang lebih luas.  Opini yang berkembang di masyarakat  dari sentilan Gamawan tersebut tak lain upaya terakhir menjegal Jokowi sebagai capres.

Berkaca dari pengalaman Pilgub DKI, saya meyakini akal-akalan mentri tersebut dan petinggi parpol lainnya tidak akan mendapat simpati dari masyarakat luas. Karena rakyat sudah bosan dengan kinerja mentri dibawah SBY selama 10 tahun yang terlalu panjang ini. Harga-harga kebutuhan pokok semakin melesat naik, sementara gaji pokok naik setitik demi setitik. Itu baru kebutuhan dasar, belum lagi masalah lainnya seperti terpeliharanya ormas-ormas vigilante yang bertugas mengacaukan kerukunan beragama dan menghancurkan gereja-gereja. Lebih tepat bila mereka disebut milisi, lihatlah penampilannya yang sangat militeristik dengan sistem komando yang terkoordinasi rapi dengan aparat setempat. (Mendagri Gamawan Fauzi pernah kena tulahnya karena membela FPI tetapi kemudian kantornya dihancurkan FPI tetapi bodohnya ia masih membela FPI, pastilah ini pemikiran strategis.)
Milisi-milisi inilah yang perlu dikhawatirkan selama 4 bulan ke depan. Mereka bisa menyusup kedalam khotbah-khotbah di mesjid atau musholla dengan meminjam mulut para khatib atau penceramah dan kemudian menggulirkan kampanye hitam terhadap Jokowi. Hal ini bukan baru terjadi, tetapi sudah ada sejak era orba dan lebih vulgar lagi di zaman reformasi. Tahun 1999, 2004, 2009 dan kini 2014 akan banyak dipenuhi khotbah-khotbah agitatif. Biasanya argumen yang diungkap adalah PDIP itu partainya orang Kristen, maka haramlah memilih pemimpin dari PDIP. Dalih ini pasti ditertawakan oleh orang berakal tetapi bagaimana dengan pola patron masyarakat kita yang akan mengikuti apapun kata ulama atau panutannya tanpa daya kritis? Pada saat Pilgub lalu muncul isu, orangtua Jokowi itu non-muslim dan isu itu palsu.  Bisa jadi isu palsu yang lebih dahsyat akan muncul lagi kali ini. Bila soal isu tentu melibatkankan orang-orang cerdik, mereka bisa berupa akun anonim di media sosial (seperti TrioMacan2000 yang tak pernah saya ikuti karena tak jelas), mulut-mulut pengurus parpol yang memiliki capresnya sendiri, konsultan politik yang membuat jajak pendapat berdasarkan bayaran atau bisa pula lewat mulut rakyat yang terpedaya oleh isu-isu yang dilontarkan orang-orang cerdik di atas. Tapi isu itu tak akan mempan bila rakyat memahami situasi. Yang lebih dikhawatirkan lebih dari isu adalah intimidasi politis lewat tangan milisi-milisi berbaju ormas, mereka bergerak dalam tataran fisik dan itu menakutkan bagi kebanyakan rakyat. Kita lihat nanti apakah Polri benar-benar netral seperti yang diucapkan Jendral Sutarman bila intimidasi ini terjadi nanti.

OUTRO

Pada tahun 2011 saya mementaskan monolog “Hitler For President” di beberapa tempat, visi saya dengan pentas tersebut adalah masyarakat dapat membedakan mana pemimpin yang bijak dan mana pemimpin yang menjebak. Di lakon tersebut, Hitler (manifestasi dari rasialisme) tampak seperti seorang santo, seorang  kudus. Dan ia juga berapi-api layaknya Soekarno. Tetapi ia tetap Hitler, yang akan membantai mereka yang berseberangan dengan tujuannya membentuk Ras Murni Arya. Jangan mudah tertipu dengan penampilan, itu harapan saya bagi rakyat banyak sebagaimana juga jangan mudah terhasut dengan provokasi dan agitasi yang mengkotakkan kita berdasarkan agama, suku dan ras. Karena Republik Indonesia adalah negeri untuk bangsa Indonesia.

15 Maret 2014

22:50 WiB