BAD NEWS IS A GOOD NEWS BUT DISASTER IS AN UNEXPECTED NEWS

 

Maaf jika saya menuliskan judul tulisan ini dalam bahasa Inggris, bukan karena saya ingin mengikuti tren berbahasa yang mulai mencampur bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari atau ingin dianggap pintar karena menguasai bahasa internasional.  Judul tersebut saya kutip dari frasa ironis yang umum dalam dunia jurnalistik; bad news is a good news. Berita buruk adalah kabar baik. Ini bukan berarti para jurnalis menari di atas penderitaan orang lain tetapi  kewajiban insan pers untuk mewartakan kejadian menuntut mereka harus siap bahkan dengan kabar terburuk sekali pun. Wartawan juga manusia dan di saat memberitakan tragedi maka hati mereka juga tersentuh namun profesionalisme  dan kode etik  membuat mereka harus obyektif dalam mengabarkannya.  Dalam setiap kabar buruk ada berita yang harus disebarkan dan itulah tugas setiap jurnalis.  Kekuatan media massa memang sudah diakui sebagai pilar ke-empat sesudah trias politica; yudikatif, legislatif dan eksekutif. Hubungan diantara mereka semua serupa kekasih gelap, saling mencumbu namun tak ada yang mengaku. Karena di era demokrasi ini faktor popularitas yang disokong pers akan mendongkrak tingkat elektabilitas.

Bencana pohon tumbang

Namun sebagaimana para pesohor yang terlebih dahulu bersimbiosis mutualisme dengan pers, maka kabar buruk pun bisa diposisikan sebagai kabar baik. Berada  didalam jangkauan radar media massa terus menerus bisa menambah atau minimal mempertahankan popularitas dan untuk itu para pesohor tak jarang memakai cerita yang menguras emosi publik untuk dikonversi sebagai berita. Sejalan dengan trik selebritas tersebut kini juga banyak  politikus menggunakan cerita  untuk membentuk citra dan dikemas dalam bentuk berita. Apakah ini salah? Bila merunut pada aspek yuridis maka yang dimaksud sebagai tugas pers adalah memberitakan dengan porsi perimbangan melalui konfirmasi dan klarifikasi serta sesuai dengan fakta dan bukti nyata. Maka bila sebuah berita, walau sensasional sekali pun, bila sudah melalui tahapan-tahapan tadi layak disebut berita yang valid. Namun bagaimana bila fakta dan bukti adalah hasil konstruksi yang disertai konfirmasi dan klarifikasi dari sumber imitasi yang hanya menghasilkan berita palsu, apakah kesalahan layak ditanggung media massa yang memuat berita? Tentu saja tidak demikian, namun media bersangkutan wajib memuat sanggahan dari sumber otentik yang terkait dan menuliskan ralat atas pemuatan berita palsu itu. Namun publikasi atas solusi masalah tersebut masih belum meluas, maka tak heran sering terjadi pengerahan massa untuk mengancam redaksi atas kabar bohong yang disebarkan walau tak dipungkiri juga aksi massa tersebut juga bisa bertujuan ganda untuk mengintimidasi redaksi. Bingkai pemberitaan menjadi cara ampuh untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi popularitas, dan karena itu mengokupasi redaksi menjadi jalan cepat menuju pembingkaian yang bagus. Di masa huru-hara 1965, tentara segera merebut pemberitaan untuk melokalisir berita dari Dewan Revolusi dan memenangkan opini dari masyarakat dan cara itu berhasil sehingga publik disajikan kabar dari pihak militer semata dan mudah untuk dimobilisasi sesuai kepentingan militer kala itu. Di masa orde baru, lewat Departemen Penerangan, negara mengontrol ketat pemberitaan dengan regulasi akibatnya pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) menjadi hal yang dihindari media massa.  Banyak dari contoh pencabutan SIUPP (Sebelumnya bernama SIT atau Surat Izin Terbit)  terjadi karena pewartaan negatif terhadap negara dan keluarga Cendana. Di era reformasi yang diwarnai dengan kendornya regulasi maka euforia informasi terjadi melampaui batas, akibatnya banyak penerbitan baru muncul bak nyanyian katak menjelang hujan. Semua bisa memiliki media massa dengan aturan yang mudah.  Dan di zaman revolusi teknologi malah setiap orang bisa memiliki medianya sendiri-sendiri dan dipublisir melalui internet. Namun ironisnya, kuantitas media tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas media itu sendiri. Karena untuk bisa meluas, banyak media menggunakan jurus tukang koran di bis kota (di era 70-80an).  Pada masa lalu, tukang koran sering menggunakan judul-judul bombastis yang bisa saja dipelintir untuk diteriakkan dan menarik perhatian orang untuk membeli. Contoh menarik dan nyata bisa disimak dalam salah satu adegan di film Warkop DKI yang saya lupa judulnya namun menggambarkan polah tukang koran yang mengibuli pembeli dengan promosinya. Hal serupa terjadi dengan media masa kini yang  demi mengejar pengunjung situs menuliskan judul yang se-provokatif mungkin. Tak jarang kaitan antara judul dengan isi justru tidak terkoneksi, tetapi bila itu berhasil menarik pembaca tidaklah soal bagi mereka. Segmentasi dan fragmentasi publik sudah demikian tajamnya maka berita dari media A hanya untuk kalangan tertentu saja sebagaimana pemberitaan dari media B yang terfokus untuk golongannya juga. Setiap berita memiliki massanya tersendiri. Dan tentunya seperti media konvensional, memiliki efek popularitasnya tersendiri. Ini adalah basis bagi tokoh publik atau politisi untuk meningkatkan nilai keterpilihannya. Dalam peristiwa politik internasional,  kesuksesan Donald Trump terpillih sebagai Presiden Amerika Serikat ditengah tuduhan cabul dari banyak perempuan terhadapnya tak menyurutkan citranya. Donald Trump memiliki media dan tentunya uang, semuanya ia kerahkan untuk membingkai dirinya dalam pemberitaan yang  membuat publik Amerika percaya bahwa Trump dibutuhkan Paman Sam. Setidaknya bagi pemilihnya. Okupasi Trump atas media berlangsung halus dan berbungkus bisnis dengan nilai ekonomi yang tentunya  tidak sedikit. Pola relasi seperti ini yang marak terjadi sejak era revolusi teknologi informasi terjadi. Tidak mungkin lagi menggunakan cara kasar seperti masa lalu karena akan dianggap tidak demokratis. Sementara dalam kasus domestik, banyak elit partai politik yang dikenal juga sebagai saudagar media. Dengan memiliki medianya sendiri maka akan terjaga citra baik darinya selain itu juga sebagai sarana publikasi atas kinerja positifnya sekaligus menyebarkan prestasi buruk dari lawan politik. Hal ini lumrah terjadi karena memang relasi mesra antara pers sebagai kekuatan ke-empat dengan trias politika sebagaimana yang saya tulis sebelumnya.

Wah, panjang sekali alinea di atas. Padahal saya belum memasuki inti persoalan seperti yang tersirat dalam judul.

Kabar buruk adalah kabar baik dalam politik, dengan menyebarkan berita buruk atas nasib rakyat akan menebarkan ketidakpercayaan atas kesanggupan penguasa dalam menguasai dan menyelesaikan masalah bangsa. Kenaikan harga BBM bisa berdampak naiknya pula popularitas penantang penguasa. Semakin rendah daya beli masyarakat maka bisa menurunkan tingkat elektabilitas penguasa. Frasa bad news is a good news mendapatkan aktualisasinya dalam medan politik. Satu kabar buruk dapat merontokkan sembilan kabar baik bila di eksplotasi  dan mampu memobilisasi massa untuk bergerak. Kita tidak bicara etika disini, namun  logika matematis. Jangan biarkan hati bersuara karena ini masalah kursi untuk kuasa. Tak heran eksplotasi kabar buruk juga bisa memakai tenaga-tenaga cendekiawan atau bahkan ulama untuk bisa menggerakkan massa demi tercapainya tujuan politis. Kasus Ahok yang disangkakan menista agama sejatinya adalah peristiwa politik untuk menyingkirkan Ahok dari peta  politik. Karena setiap politikus tidak boleh salah namun tetap tak berdaya bila kekuatan massa bergerak. Ahok menjadi salah karena publikasi massif bahwa  ia menista agama membuat publik percaya dan marah sehingga turun ke jalan. Walau bukti-bukti tak cukup kuat namun demonstrasi besar yang terjadi setiap persidangan tak urung membuat majelis hakim juga terintimidasi, itulah kenapa proses peradilannya menjadi lebih cepat dari biasanya. Aksi massa adalah segalanya. Dan untuk menggerakkan massa perlu publikasi pembingkaian berita lewat media. Inilah hebatnya revolusi teknologi informasi. Seperti di beberapa negara Arab beberapa tahun lalu yang dilanda revolusi musim semi karena pemberitaan massif lewat media sosial atas kematian seorang rakyat yang meluas menjadi pembangkangan sipil. Kabar buruk menjadi berita baik bagi politik.

Tetapi, bagaimana jika kabar itu terlalu buruk, misalnya bencana alam atau kecelakaan massal? Apakah itu bisa menjadi kabar yang lebih baik lagi bagi penantang penguasa untuk merebut jabatan politis?

Di Indonesia yang sedang menjadi bulan-bulanan bencana belakangan ini justru berlaku negasi atas tanda tanya tadi.  Saat gempa Lombok terjadi, semua media berduyun-duyun ke sana untuk mendapat akses dan liputan terkini dari lokasi. Negara juga sigap lewat institusi yang dibentuknya untuk penanggulangan bencana.  Empati  publik menimbulkan solidaritas masyarakat. Semua bersatu dalam pemberitaan dan penguasa hadir didalamnya untuk melaksanakan tugasnya sekaligus juga memberikan citra positif atas kinerjanya. Tak ada ruang untuk mempolitisir masalah ini. Bukti saat peristiwa musibah tenggelamnya kapal di Danau Toba dimana seorang Ratna Sarumpaet berusaha membuka isolasi  atas isu politik terhadap musibah ini juga menimbulkan antipati dari publik. Usaha politisasi itu pun gagal. Dan ia mencobanya kembali saat publik terpaku dengan gempa Lombok, namun  kegagalannya lebih besar lagi karena ia mengakui bahwa kasus pengeroyokannya adalah berita palsu. Tetapi harus diakui bahwa terjadi  peralihan atas interes masyarakat ke politik. Media kembali memunculkan isu politik, walau negatif namun itu bisa positif karena di masa kampanye yang panjang ini dan di tengah konsentrasi  massa akan bencana akhirnya bisa juga menoleh ke politik.  Walau tak lama karena kini terjadi lagi bencana dan ini diluar kemampuan manusia, penguasa kembali mendapat kesempatan publikasi besar-besaran lagi dan menenggelamkan penantangnya. Maka perlu ada ‘Ratna Sarumpaet’ lain untuk memecah isolasi berita serupa. Masalahnya, pengorbanan yang besar walau memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi namun juga mengandung resiko kegagalan yang dahsyat pula.  Itulah bencana, berita yang tidak diperkirakan namun tak bisa ditolak kedatangannya oleh semua kekuatan di dalam dunia.

MENGUBURKAN HANTU

Di rumah kami.

 

30 September selalu menjadi hari yang bersejarah bagi keluarga kami. Karena pada hari itu mama berulang tahun. Pada tahun 2017 ini ia berusia 74 tahun, sebuah anugerah yang tak ternilai bisa melewati rentang waktu yang panjang karena tidak semua orang diberi kesempatan melaluinya. Bapak saya pun hanya sampai usia 70 tahun pada 14 tahun lampau. Dan karenanya ulang tahun mama kami upayakan dilimpahi kebahagiaan dengan kedatangan semua anak, cucu bahkan cicitnya.

Tetapi 74 tahun bukanlah perkara mudah bagi mama. Sejak beberapa tahun lalu ia mengalami kesulitan dalam membedakan ruang dan waktu. Awalnya kami tidak mengenali gejala tersebut, yang kami tahu ia sering marah tanpa alasan yang sanggup kami mengerti. Kami pun sebagai anak-anaknya juga merespon dengan amarah karena sepertinya ia tidak mengerti penjelasan paling sederhana yang kami berikan.

Dari berbagai literatur dan juga cerita-cerita, kami akhirnya menyadari bahwa mama sedang berproses menuju demensia. Ia mengalami apa yang disebut disorientasi pada ruang dan waktu. Ciri-cirinya adalah membaurnya masa kecil di kampung dahulu dengan masa kini bersama kami. Pada proses selanjutnya ia bisa mengalami kesulitan mengenali orang, dan itu sudah terjadi karena ia kerap menanyakan keberadaan saya kepada saya sendiri yang sedang berbicara dengannya. Untuk antisipasi itu saya membuat bros bergambar wajah saya dan memberikan untuknya.

Tetapi memahami situasi adalah hal yang berbeda dengan kemampuan mengendalikan situasi. Belakangan ia mulai sering bertanya,”Bapak ada?” dan setiap kali kami berkata sejujurnya maka tidak sampai lima menit ia kembali menanyakan hal yang sama. Tak menjadi masalah memang menjawab pertanyaan mudah tersebut namun bila intensitasnya meluber tanpa kenal waktu tentu berpengaruh terhadap sikap kami.

Saya memilih untuk bersikap jujur untuk menjawab pertanyaan itu, karena membohonginya walau dengan niat baik sekali pun hanya akan berdampak buruk bagi semuanya.  Yang perlu ditambah dosisnya adalah kesabaran dan itu sejatinya saya pelajari disaat ia kerap histeris ingin bertemu bapak tanpa ada satupun yang bisa kami lakukan kecuali menenangkannya.

Sebagai anak kini saya mulai memahami perjuangan mama kala merawat saya waktu bayi, karena kesabaran adalah upaya tak kenal lelah yang dibangun setiap saat demi harapan yang lebih baik di masa nanti.Dan saya tak boleh berhenti menguburkan bapak setiap hari.

 

Di rumah kita.

 

Di rumah yang lebih luas dari milik kami, yaitu rumah kita sebagai bangsa. 30 September juga dicatat sebagai hari yang bersejarah. Waktu rezim orde baru, kami diwajibkan menonton film tentang G30S yang disutradarai Arifin C.Noer. Ruang kelas akan diubah menjadi bioskop mini dan setelah upacara kami pun menyaksikannya dari awal hingga akhir.

Kami selalu diingatkan bahaya laten komunisme. Kami senantiasa ditanamkan ingatan bahwa PKI itu tak bertuhan. Kami diberi kesadaran bahwa mereka itu lebih jahat dari penjahat yang paling sadis.

30 September menjadi hari nasional memaki PKI.

Tetapi reformasi membuka mata kami. Kisah kekejaman komunis mendapat sanggahan dari informasi yang dulu dituduh subversi. Film yang dulu wajib pun tak lagi menjadi keharusan. Walau PKI sebagai sebuah organisasi masih dilarang berdasarkan ketetapan MPRS tahun 1966.

Fakta yang tak bisa ditutupi bahkan di masa orde baru adalah kisah pembantaian anggota dan orang-orang yang dicurigai terkait dengan PKI sesudah keluarnya Supersemar.  Resminya lewat nama Operasi Trisula namun pergerakan di lapangan melibatkan elemen-elemen sipil yang sejak sebelumnya berseteru dengan PKI dan ormas-ormasnya. Tak ada jumlah pasti berapa korban pembantaian ini. Namun jumlahnya bisa dipastikan setara dengan jumlah suara yang diperoleh PKI saat pemilu 1955 atau setidaknya dari data jumlah anggota PKI tahun 1966.

Yang bisa dipetik dari alinea di atas adalah PKI sudah mati. Ideologinya dinyatakan terlarang, anggotanya sudah habis, yang masih hidup sudah berusia lanjut, dan lainnya dalam jumlah yang tak banyak tersebar di berbagai negara sebagai eksil.

Dengan konfigurasi seperti itu, bagaimana menerangkan dengan nalar bahwa PKI hidup kembali dan jumlah anggotanya mencapai 60 juta jiwa? Angka fantastis, bahkan jauh melebihi jumlah anggota parpol papan atas. Angka tersebut didapat dari ujaran Mayor Jendral Purnawirawan Kivlan Zen yang kemudian viral lewat mulut penceramah seperti Ustad Tanjung dan menyebar melalui pesan-pesan anonim di media sosial. Tidak ada keterangan rinci dari Kivlan sebagai sumber utama isu kebangkitan PKI mengenai data jumlah anggota ini.

Perlu diketahui, Kivlan adalah mantan Pangkostrad era Jendral Besar Soeharto berkuasa. Ia adalah karib dari Prabowo Subianto. Dan di era orde baru, Gus Dur pernah menyebut Mayjen K sebagai biang keladi pembantaian ulama di Banyuwangi dengan sandi Naga Hijau. Kivlan membantahnya dan Gus Dur dengan arif menyelesaikan tuduhannya bahwa yang disebutnya adalah Mayjen Kunyuk. Di era reformasi, kiprah Kivlan, yang juga Komisaris beberapa perusahaan, lebih banyak muncul di belakang. Belakangan ia menyerukan kebangkitan PKI, dengan menggunakan tangan kanan (ulama) dan dikombinasikan dengan kepalan kiri (ormas) untuk menggempur perhatian publik.

Di lain pihak, Panglima TNI juga menyerukan wajib menonton film propaganda yang belasan tahun teronggok di laci lemari kepada seluruh jajarannya yang kemudian merangkul para guru untuk memutar di sekolah. Padahal Menteri Pendidikan tidak mengharuskan para siswa menonton karena banyaknya muatan kekerasan dalam film tersebut. Belum lagi keberatan dari KPAI bahwa film tersebut tidak layak ditonton anak-anak. Maka seruan Panglima mestinya hanya kewajiban di barak saja, tidak meluber ke ruang sipil.

Belum cukup dengan aksi tersebut, pada 22 September 2017 Panglima kembali menggulirkan isu impor 5000 senjata oleh institusi non militer. Akibatnya ranah dunia maya diputar balik ke tahun 1965 saat Angkatan V digulirkan PKI yang menuntut buruh dan tani dipersenjatai. Apakah aksi Panglima dan Kivlan Zen berkaitan? Tentu hanya TNI dan aparat yang dapat menjawabnya sementara publik kembali berspekulasi  tanpa kalkulasi bahwa ini hanya menimbulkan kegaduhan tak perlu bahkan disintegrasi tanpa disadari.

Siklus politik yang menghangat dan kemudian memanas jelang pemilihan adalah hal yang biasa terjadi. Yang perlu diwaspadai oleh publik adalah eksploitasi politik yang dilakukan banyak pihak dengan menggunakan semua cara  bahkan hal yang tak masuk akal sekalipun.

Komunisme sudah tak laku lagi di dunia. Di Indonesia sudah dibantai sejak lama. Siapa yang diuntungkan dengan isu kebangkitan mayat hidup bernama PKI?

Militer adalah salah satunya. Sejak orde baru, militer telah memposisikan diri sebagai benteng pertahanan kapitalisme. Pada masa Presiden Soekarno tak terhitung aksi-aksi massa menuntut  nasionalisasi yang membuat cemas para pemodal. Dan setelah orde lama tumbang maka runtuh pula aksi-aksi sepihak tersebut. Malah yang terjadi adalah penguasaan swasta atas tambang-tambang potensial seperti yang dilakukan Freeport di Papua. Stabilitas yang dijanjikan rezim militer saat itu membuat kapitalisme internasional berjaya menguasai sumber-sumber daya dan memindahkan kekayaan nusantara ke dalam rekening mereka. Di tahun 1998 aksi-aksi penguasaan lahan-lahan milik pengusaha besar kembali terjadi walau kini beralih kepada upaya reformasi agraria.

Dengan menguatnya isu PKI maka figur militer dengan jaminan stabilitasnya dapat menjadi opsi politik yang prospektif di pilpres 2019.  Tetapi perwira aktif dilarang berpolitik praktis karenanya bisa jadi isu ini menjadi investasi politis Panglima di masa pensiunnya tahun depan.

Di lain pihak, partai politik pun juga diuntungkan dengan rumor tersebut. Tentunya partai-partai yang tidak mendapat posisi eksekusi di periode ini. Karenanya banyak elit-elit partai yang sibuk menghidupkan hantu PKI demi terjaganya kegaduhan politik.

Keriuhan akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan setiap suara yang berkurang adalah peluang bagi partai politik lain untuk mendulang kejayaan. Dan kesemuanya dikonsolidasikan dibawah rumor bangkitnya hantu PKI.

Para pengamat akan mengatakan hal ini biasa, tetapi yang kurang diperhitungkan adalah dampak multiplikasinya di publik. Disintegrasi, radikalisme hingga terorisme dapat tumbuh berkembang dalam suasana yang berpondasi rumor tanpa konfirmasi. Hal tersebut sudah terjadi selama ini dan mereka yang kemarin bersikap layaknya fasis berteriak bahwa Perppu ormas mengebiri demokrasi. Mereka yang dulu bersuara bahwa demokrasi adalah jalan barat menguasai negeri kini berjuang seolah pembela hak-hak demokrasi.

Inilah wajah politik negeri. Harus beraksi, walau tak berisi. Mesti glamor, biarpun sebatas rumor.

Tetapi publik selalu menjadi harapan bagi tumbuhnya tata masyarakat yang lebih baik di masa depan. Kesabaran menjadi perjuangan tanpa henti untuk tumbuhnya harapan dan kejujuran adalah pondasi di segala sisi.

Militerisme dan PKI adalah hantu yang tak perlu dibangunkan lagi. Karena  demokrasi sudah menjadi jalan  untuk meraih kekuasaan dan Pancasila adalah landasan filosofis dalam berpolitik dan bernegara.  Untuk itu menjadi kewajiban kita untuk membenamkan irasionalitas dan menjaga nalar agar tetap sehat. Kita tak boleh berhenti melakukannya setiap hari.

 

Saya dikibuli Orde Baru. Mereka mencekoki saya dengan pemahaman bahwa kiri itu komunis dan kanan adalah fundamentalis.
Reformasi membuka mata saya bahwa kiri adalah sosialis yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan kanan itu kapitalis yang membela pemodal belaka.

Diadaptasi dari ucapan Romo Mudji pada sebuah program dialog di SCTV pada medio 1998.