Bermain gitar klasik (walau yang dimainkan karya zaman barok, romantik atau kontemporer) itu sungguh sulit.

Tetapi lebih sulit menemukan orang yang mau mendengarkannya. Padahal dibanding karya untuk piano atau biola maka durasi komposisi untuk gitar relatif lebih singkat durasinya.

Contohnya karya Francisco Tarrega berikut ini, yang diinspirasikan dari perjalanannya ke Granada dimana ia banyak mendengar struktur ritmis dan melodis Arab dan digubah dalam Capricho Arabe (dalam sebuah buku partitur gitar tertulis Caprichio Arabe).

Iklan

JOKOWI, DI BULLY DAN DI BELA.

INTRO

Sejak 14 Maret 2014 resmilah sudah Joko Widodo menjadi calon Presiden yang diusung oleh PDIP lewat surat mandat yang ditulis  tangan dan ditanda tangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.

Hal ini membuahkan pro dan kontra tentunya bagi masyarakat Indonesia. Yang pro tentulah membela keputusan tersebut, terlepas dari apakah mereka anggota PDIP atau bukan. Sedangkan yang kontra tentulah membully Jokowi dengan berbagai cara dan lewat berbagai mulut.

Jokowi4President

DI BULLY DAN DIBELA.

Media massa tentulah secara sadar telah melakukan upaya bully terhadap Jokowi, ini menjadi logis karena nyaris semua media massa dimiliki oleh petinggi parpol yang tidak mengusung Jokowi. Dengan cara jurnalisme dan meminjam mulut rakyat mereka menilai Jokowi masih memiliki hutang terhadap Kota Jakarta karena banyak agenda dan janji-janji yang belum diwujudkan olehnya selama ia memimpin sejak 2012 silam.

Biasanya mereka (dalam hal ini rakyat dan pengamat yang diwawancarai media) lalu menelisik jauh ke belakang di saat Jokowi belum selesai dengan Solo lalu hijrah ke Ibukota dan belum lagi usai dengan Jakarta sudah pindah ke ranah Nasional. Opini ini merujuk kepada keraguan akan konsistensi  Jokowi. Pertanyaan yang muncul dari adanya opini ini adalah: apakah Solo berantakan ditinggalkan Jokowi? Bukankah sistem politik kita sudah mengatur tentang peralihan kekuasaan dan karena itu hadirlah Wakil Walikota yang bisa naik menduduki jabatan Walikota bila sang Walikota dipecat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap. FX Roedyatmo, Walikota Solo yang menggantikan Jokowi, membuktikan bahwa ia mampu bekerja sebaik Jokowi (saya katakan sebaik Jokowi karena lewat jabatan Walikota Solo, Jokowi menjadi salah satu Walikota Terbaik di dunia yang pernah ada oleh penilaian sebuah situs luar negeri). Jokowi meninggalkan Solo tidak dengan tanpa mewariskan program kepada Roedyatmo. Program mobil nasional esemka masih berjalan, begitu pun program-program penataan kota yang tidak menindas kaki lima sudah menjadi agenda kerja selama periode kepemimpinan sesudah Jokowi.
Tidak ada bukti bahwa Solo hancur lebur ditinggal Jokowi. Begitu pun dengan Jakarta sepeninggal Jokowi, saya yakin Basuki Tjahaja Purnama sanggup bekerja sebaik Jokowi dan tentunya tidak akan sama gaya kepemimpinannya tetapi yang lebih penting adalah program-program yang menjadi janji-janji pasangan ini ketika Pilgub lalu sudah menjadi agenda Gubernur DKI hingga 2017 mendatang. Jadi apa yang mesti ditakuti bila Jokowi hanya setahun lebih di Jakarta dan hijrah ke pentas politik nasional?

Ada lagi upaya bully lainnya dari mereka yang pernah dikalahkan Jokowi dalam Pilgub DKI dengan mengatakan blusukan Jokowi adalah pencitraan. Benarkah demikian? Apakah pencitraan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,pencitraan dengan kata dasarnya citra memiliki arti gambaran, rupa. Sehingga pencitraan bisa diartikan sebagai upaya membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu; kesan atau gambaran visual yg ditimbulkan lewat kata atau visual. Dalam politik kontemporer, istilah pencitraan bisa diartikan upaya memoles diri dengan kosmetik berlebih yang menggambarkan kebaikan yang diinginkan. Itu artinya seorang koruptor bila memoles dirinya menjadi terlihat alim di mata masyarakat itu disebut pencitraan. Tetapi apakah bila seseorang yang baik dan memiliki reputasi baik karena kinerjanya baik dan diterima masyarakat itu juga disebut pencitraan? Dalam sejarah kepemimpinan nasional baru kali ini saya melihat seorang Gubernur  turun ke selokan hanya untuk memastikan laporan anak buahnya tentang selokan yang mampet. Sebelumnya, bahkan seorang kepala dinas pun enggan turun dari mobil mewahnya untuk merasakan sendiri masalah yang timbul di masyarakat. Apakah ini pencitraan? Tentu saja itu pencitraan, bagi mereka yang dikalahkan Jokowi. Karena opini-opini tersebut datang dari petinggi parpol berkuasa yang kalah mutlak dalam Pilgub DKI kemarin. Padahal mereka sudah dibantu birokrat, Panwaslu dan KPUD untuk mempertahankan kursi Gubernur tetapi rakyat berkehendak lain. Dan fenomena ini akhirnya membuka mata masyarakat agar mampu membedakan mana yang pencitraan dan mana yang realita. Konsistensi Jokowi sebenarnya sudah terasa   ketika ia menjabat Gubernur DKI, ia rajin blusukan karena ia meyakini untuk memahami masalah masyarakat maka pemimpin harus turun langsung ke masyarakat bukan melalui laporan-laporan birokrasi yang sering kali penuh tipu daya. Malah akibatnya banyak petinggi negara juga ikut-ikutan blusukan, lihatlah presiden dan mentri-mentri yang turun ke pasar, posko pengungsian dan lain sebagainya. Terasa janggal bila blusukan dilakukan oleh mereka karena mereka melakukan blusukan sebagai strategi memenangkan hati rakyat bukan memahami persoalan rakyat. Dalam kalimat yang singkat dan keras, mereka tidak tulus. Blusukan mereka hanya menambah beban rakyat dengan adanya voorrider yang panjangnya bukan kepalang, belum lagi sensor terhadap apa yang ingin diucapkan rakyat terhada presiden. Itu namanya blusukan yang busuk. Tidak berpengaruh apapun di hati rakyat. Jadi, apakah kinerja Jokowi selama ini hanyalah hasil pencitraan semata? Rakyat lebih tahu jawabannya ketimbang para petinggi parpol tersebut.

Ada lagi “dosa” terbaru Jokowi yang dengan gencarnya dikorek media massa belum lama ini yaitu mengenai pengadaan bus TransJakarta yang diindikasikan barang bekas. Mengenai hal ini sebenarnya sudah ada mekanismenya melalui BPKP yang akan mengaudit transaksi pengadaan bus ini. Dan Jokowi sudah membuka pintu bagi BPKP untuk menemukan penyimpangan tersebut dan mencari pelakunya sehingga bisa dikenai sanksi. Apa ini salah Jokowi? Alangkah bodohnya Gubernur bila harus turun langsung untuk hal yang menjadi ranah dinas perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan sudah dimutasi sementara audit sedang berjalan, ini untuk menghindari upaya menghilangkan bukti-bukti berkait bila memang benar dirinya bersalah. Dan itu sudah tepat, lalu untuk apa “dosa” ini ditimpakan kepada Jokowi? Tentu saja bagi para seteru politik, salah atau benar Jokowi tetap salah. Sama seperti ketika musim hujan turun dan mengakibatkan banjir di Jakarta maka hal tersebut menjadi kesalahan Jokowi pula, padahal ia sudah mempercepat pembangunan Banjir Kanal untuk mengatur lalu lintas air berlebih. Kalau pun itu belum memberikan hasil maka itu bukan berarti Jokowi salah, tetapi banjir tidak bisa diselesaikan oleh Gubernur DKI semata karena butuh koordinasi dengan kepala-kepala daerah dari wilayah sekitar Jakarta yang memiliki rute sungai melewati Jakarta. Komunikasi kepada kepala-kepala daerah sudah diintensifkan, tinggal menunggu program tersebut dijalankan secara bersamaan di tiap daerah dan semoga banjir dapat teratasi.

Dalam hitungan jam sesudah Jokowi diberi mandat untuk menjadi Capres, Mendagri Gamawan Fauzi berkomentar bahwa Jokowi harus minta izin kepada Presiden. Bila itu menyangkut cuti sebagai juru kampanye maka hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang,dan  bila SBY tidak memberikan izin maka itu akan menurunkan popularitasnya di mata rakyat karena ia telah bersikap tidak adil dalam pemberian izin. Lihatlah semua mentrinya, mereka semua menjadi jurkam bagi partainya masing-masing dan tidak masalah begitu pula dengan kepala-kepala daerah yang berasal dari PD dan sekutunya. Lalu bila hanya Jokowi yang tidak diberikan izin cuti kampanye maka PD bakal langsung anjlok perolehan suaranya dalam pemilu kali ini.
Bila yang dimaksud Gamawan  adalah pengajuan izin karena menjadi capres, apakah ini sudah diatur dalam UU? Ini adalah preseden yang belum tersentuh para legislator. Saya mengandaikan para legislator tentu tak ingin memberatkan para Ketua Umumnya untuk melaju di Pemilihan Presiden, karena yang selama ini mengajukan diri sebagai Capres ya para Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina dari Parpol. Atau ada pula konvensi, seperti yang sudah dilakukan Partai Golkar tahun 2004 dan kini dilakukan Partai Demokrat. Namun belum pernah ada sejarah Gubernur yang bukan Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina Parpol diusung sebagai capres, bukan? Baru Jokowi, capres yang didukung oleh para aktivis pro demokrasi jauh sebelum mandat Mega turun. Penggalangan dana swadaya untuk Jokowi sudah dilakukan dengan bermacam cara sejak setahun terakhir. Dan itu membuktikan dukungan untuk Jokowi tidak hanya sebatas anggota PDIP saja tetapi masyarakat yang lebih luas.  Opini yang berkembang di masyarakat  dari sentilan Gamawan tersebut tak lain upaya terakhir menjegal Jokowi sebagai capres.

Berkaca dari pengalaman Pilgub DKI, saya meyakini akal-akalan mentri tersebut dan petinggi parpol lainnya tidak akan mendapat simpati dari masyarakat luas. Karena rakyat sudah bosan dengan kinerja mentri dibawah SBY selama 10 tahun yang terlalu panjang ini. Harga-harga kebutuhan pokok semakin melesat naik, sementara gaji pokok naik setitik demi setitik. Itu baru kebutuhan dasar, belum lagi masalah lainnya seperti terpeliharanya ormas-ormas vigilante yang bertugas mengacaukan kerukunan beragama dan menghancurkan gereja-gereja. Lebih tepat bila mereka disebut milisi, lihatlah penampilannya yang sangat militeristik dengan sistem komando yang terkoordinasi rapi dengan aparat setempat. (Mendagri Gamawan Fauzi pernah kena tulahnya karena membela FPI tetapi kemudian kantornya dihancurkan FPI tetapi bodohnya ia masih membela FPI, pastilah ini pemikiran strategis.)
Milisi-milisi inilah yang perlu dikhawatirkan selama 4 bulan ke depan. Mereka bisa menyusup kedalam khotbah-khotbah di mesjid atau musholla dengan meminjam mulut para khatib atau penceramah dan kemudian menggulirkan kampanye hitam terhadap Jokowi. Hal ini bukan baru terjadi, tetapi sudah ada sejak era orba dan lebih vulgar lagi di zaman reformasi. Tahun 1999, 2004, 2009 dan kini 2014 akan banyak dipenuhi khotbah-khotbah agitatif. Biasanya argumen yang diungkap adalah PDIP itu partainya orang Kristen, maka haramlah memilih pemimpin dari PDIP. Dalih ini pasti ditertawakan oleh orang berakal tetapi bagaimana dengan pola patron masyarakat kita yang akan mengikuti apapun kata ulama atau panutannya tanpa daya kritis? Pada saat Pilgub lalu muncul isu, orangtua Jokowi itu non-muslim dan isu itu palsu.  Bisa jadi isu palsu yang lebih dahsyat akan muncul lagi kali ini. Bila soal isu tentu melibatkankan orang-orang cerdik, mereka bisa berupa akun anonim di media sosial (seperti TrioMacan2000 yang tak pernah saya ikuti karena tak jelas), mulut-mulut pengurus parpol yang memiliki capresnya sendiri, konsultan politik yang membuat jajak pendapat berdasarkan bayaran atau bisa pula lewat mulut rakyat yang terpedaya oleh isu-isu yang dilontarkan orang-orang cerdik di atas. Tapi isu itu tak akan mempan bila rakyat memahami situasi. Yang lebih dikhawatirkan lebih dari isu adalah intimidasi politis lewat tangan milisi-milisi berbaju ormas, mereka bergerak dalam tataran fisik dan itu menakutkan bagi kebanyakan rakyat. Kita lihat nanti apakah Polri benar-benar netral seperti yang diucapkan Jendral Sutarman bila intimidasi ini terjadi nanti.

OUTRO

Pada tahun 2011 saya mementaskan monolog “Hitler For President” di beberapa tempat, visi saya dengan pentas tersebut adalah masyarakat dapat membedakan mana pemimpin yang bijak dan mana pemimpin yang menjebak. Di lakon tersebut, Hitler (manifestasi dari rasialisme) tampak seperti seorang santo, seorang  kudus. Dan ia juga berapi-api layaknya Soekarno. Tetapi ia tetap Hitler, yang akan membantai mereka yang berseberangan dengan tujuannya membentuk Ras Murni Arya. Jangan mudah tertipu dengan penampilan, itu harapan saya bagi rakyat banyak sebagaimana juga jangan mudah terhasut dengan provokasi dan agitasi yang mengkotakkan kita berdasarkan agama, suku dan ras. Karena Republik Indonesia adalah negeri untuk bangsa Indonesia.

15 Maret 2014

22:50 WiB