MENOHOK AHOK DENGAN SENJATA BACOT

Dengan dilantiknya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014 maka kursi Gubernur Jakarta dipegang sementara oleh Wakil Gubernur sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta hingga dilantiknya menjadi Gubernur DKI. Walaupun sempat muncul persepsi berbeda dari beberapa politikus DPRD DKI seperti Haji Abraham Lunggana (Fraksi PPP) dan M.Taufik (Fraksi Gerindra) beserta sekutunya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (saya meragukannya karena hanya fraksi PPP dan Gerindra saja yang giat dan muncul di permukaan) dimana mereka beropini Ahok tidak lantas menjadi Gubernur untuk menggantikan Jokowi tetapi harus dikembalikan kepada partai pengusung mereka sewaktu Pilkada DKI tahun 2012 yaitu PDIP dan Gerindra. Tetapi segala riak tersebut tidak menghalangi laju Ahok sebagai Gubernur DKI hingga 2017 mendatang. Dalam berita-berita yang dilansir media massa, pelantikan Ahok akan dilakukan pada 18 November 2014.

Namun belum lagi dilantik, Haji Lulung, panggilan Haji Abraham Lunggana, sudah mengisyaratkan adanya interpelasi yang diskenariokan menuju pemakzulan. Upaya interpelasi itu juga diaminkan oleh M.Taufik dan juga M.Sanusi dari Fraksi Gerindra. Tetapi tidak demikian dengan niatan pemakzulan. Muhammad Sanusi dalam wawancara di stasiun Kompas TV mengatakan bahwa pemakzulan bukan menjadi wewenang DPRD DKI tetapi menjadi otoritas Mahkamah Agung. Begitu pula yang dikatakan M.Taufik saat berorasi di depan massa Front Pembela Islam saat berdemo di depan Balaikota DKI pada 10 November 2014 bahwa ia akan menampung aspirasi massa FPI dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan wewenang yang diberikan sebagai anggota DPRD DKI. Pemahaman yang berbeda dari Haji Lulung dengan sekutunya dari Gerindra ini menimbulkan tanda tanya akan kompetensi Haji Lulung sebagai anggota DPRD. Bisa dikatakan dalam bahasa Betawi, Haji Lulung sedang ngadu bacot dengan Ahok melalui mediasi pers.

menohok-ahok

Walaupun harus diakui, sebagai politikus maka sudah kewajibannya untuk bicara, bicara dan bicara. Oh iya perlu diketahu pula bahwa kata bacot bersinonim dengan bicara. Dan bacot ini pula yang kerap dilontarkan sekutu-sekutu Haji Lulung sebagai hal yang menonjol dari Ahok yang dipakai sebagai upaya menghabisi Ahok. Mungkin anda tidak lupa dengan ocehan Haji Lulung yang berniat menghabisi karier Ahok, walau dalam Lebaran Betawi mereka berdua tampil akrab dan membantah adanya perseteruan.

Bacot Ahok pula yang dituliskan dalam spanduk-spanduk yang dibawa Front Pembela Islam kala berdemo di depan Balaikota DKI. Malah diimbuhi dengan kalimat mengerikan bahwa Ahok adalah musuh Islam. Wow. Aksi yang dilakukan Front Pembela Islam ini jelas menguntungkan Haji Lulung beserta sekutunya dari Fraksi Gerindra.

Apakah sedemikian parah ucapan Ahok sehingga ia harus tidak boleh menjadi Gubernur DKI?

Dalam wawancara dengan Kompas TV pada sore tadi, tanggal 11 November 2014, Muhamad Sanusi sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI menyatakan penyerapan anggaran yang rendah,  kebijakan dan statement Ahok yang meresahkan warga adalah landasan dari interpelasi yang akan diajukan.

Untuk penyerapan anggaran DKI yang tahun ini hanya 28 % seperti yang dikatakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono, memang terkendala masalah teknis karena sejak 4 Oktober 2014 ada gangguan dalam sistem teknologi informasi dari Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI dan ini anomali karena sistem ini dipakai oleh semua provinsi tetapi hanya milik Pemprov DKI saja yang mengalami gangguan. Yang dimaksud dengan gangguan pada sistem teknologi informasi ini ialah terhambatnya baik pihak Pemprov maupun peserta pengadaan barang dan jasa untuk berinteraksi guna melakukan pembangunan di bidang infrastruktur. Dampak yang ditimbulkan dari situasi ini adalah tidak berjalannya pembangunan di wilayah DKI Jakarta yang memiliki proporsi tinggi dalam APBD. Indikasinya ditunjukkan dalam nilai penyerapan anggaran yang rendah selama tahun anggaran 2014, padahal masih ada ribuan proyek tahun anggaran 2014 yang belum dilakukan sementara kini sudah memasuki bulan ke-11 dari tahun 2014. Ini jelas bertaut dengan kinerja Ahok nantinya yang bisa dijadikan alasan bagi DPRD DKI untuk menilainya dengan buruk. Gangguan dalam sistim teknologi informasi ini memang sudah direspon Ahok dengan meningkatkan status Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Diharapkan dengan begitu Badan ini bisa mengeksekusi dengan cepat apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaiki lalulintas data pada pengadaan barang dan jasa guna memaksimalkan penyerapan anggaran.

Sementara kebijakan yang menjadi satu-satunya contoh yang meresahkan warga yang diungkap Sanusi adalah pelarangan berjualan kambing qurban di jalur hijau dan ini sebenarnya bisa dipertanyakan seberapa besar keresahan warga karena peristiwanya sudah berlalu dan terbukti tidak ada gejolak dari masyarakat penduduk DKI seperti yang diucapkan oleh Sanusi. Kalaupun ada, hanya segelintir kecil para penjual kambing musiman yang memang selama ini memaksa untuk berhak menggunakan jalur hijau sebagai lokasi berjualan dan sampai disini saya meyakini justru lebih banyak masyarakat yang terganggu dengan aktivitas jual beli kambing atau sapi tersebut yang diselenggarakan di jalur hijau karena bau menyengat dari kotoran hewan yang diabaikan oleh para penjualnya. Saya tidak sedang berjudi pada saat menuliskan hal tadi karena saya tidak suka berspekulasi, kebenarannya bisa diungkap melalui pengumpulan jajak pendapat yang melibatkan warga DKI seluasnya bila ada yang meragukan pernyataan saya tadi.

Selanjutnya Sanusi justru lebih banyak mengurai pernyataan-pernyataan Ahok yang disebutnya juga meresahkan warga. Dari sisi kuantitas, secara tidak langsung Sanusi membeberkan bahwa bacot Ahok-lah yang menjadi pemicu interpelasi. Sedangkan bila melihat kualitas, maka baik penyerapan anggaran, kebijakan atau pun pernyataan Ahok tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan untuk mengajukan hak interpelasi. Sebagai hak DPRD maka interpelasi bukanlah hal yang membahayakan sepanjang kualitas dari landasan untuk mengeluarkan interpelasi memang bisa dibuktikan bahwa kebijakan Gubernur DKI tidak berorientasi kepada rakyat. Tetapi interpelasi menjadi beracun bila dijadikan kamuflase hanya untuk merebut jabatan Gubernur DKI.

Baik Haji Abraham Lunggana, Muhamad Taufik, Muhamad Sanusi maupun koleganya di luar parlemen seperti Habieb Rizieq Shihab dengan Front Pembela Islam-nya sebenarnya hanya menunjuk bacot Ahok-lah sebagai hal utama kenapa mereka ingin menghabisi karier Ahok, kalaupun ada bumbu seperti penyerapan anggaran yang rendah atau satu-satunya kebijakan Ahok yang dianggap meresahkan warga bisa dikatakan tidak nikmat sebagai bumbu penyedap dalam menu politik DKI Jakarta. FPI dalam hal ini malah lebih bombastis dengan menyatakan Ahok sebagai musuh Islam karena ia bukan muslim. Isu yang di era orde baru sukses dalam membelah rakyat dalam dikotomi islamisasi-kristenisasi. Tentu saja isu ini tidak mungkin diangkat secara terbuka oleh Haji Lulung, Muhamad Taufik maupun Muhamad Sanusi dalam kesempatan bicara di media karena itu akan menjadi bumerang bagi karier politik mereka ke depan kecuali NKRI berhasil diubah menjadi NII (Negara Islam Indonesia).

Saya ingin kembali mempertanyakan: Apakah sedemikian parah ucapan Ahok sehingga ia harus tidak boleh menjadi Gubernur DKI?

Basuki Tjahaja Purnama memiliki karakter yang lugas, seperti kebanyakan karakter orang China Benteng, warga keturunan Tionghoa yang tumbuh dan berkembang di Kota Tangerang, kota tempat saya tinggal. Sebagai warga keturunan Tionghoa warga China Benteng justru merasa lebih Indonesia ketimbang mereka yang mengaku sebagai pribumi. Mereka tidak takut ditekan karena kulit mereka juga hitam. Saya ingat di masa sekolah dulu, bersama beberapa rekan, kami kerap meminta uang secara paksa kepada pelajar-pelajar dengan ciri-ciri berkulit putih dan bermata sipit. Dan kami tidak mendapat perlawanan berarti dari mereka kecuali bila ternyata pelajar tersebut warga China Benteng karena mereka akan melawan kami walau resikonya dikeroyok oleh kami yang merasa sebagai pribumi. Seperti itulah karakter Ahok yang saya tangkap. Ia berani dan lugas walau resikonya bakal dikeroyok oleh orang-orang yang merasa pribumi. Beberapa kali saya tuliskan merasa pribumi karena sebagai bangsa pun sebenarnya kita di lahirkan dari nenek moyang yang berasal dari Yunan, dari negeri China. Jadi siapa yang sebenarnya pribumi?

Pemerintah Kolonial Belanda adalah pionir di negeri ini dalam memanipulasi rakyat agar tetap terpisah berdasarkan ras, suku, ataupun agama. Lewat ordonansi kependudukan yang mereka buat maka digolongkanlah warga negara berdasarkan kelas dan asal-usulnya. Rakyat yang berasal dari Belanda dan benua Eropa adalah warga negara kelas 1, dibawahnya berturut-turut keturunan Timur Tengah, Tionghoa dan yang paling rendah statusnya adalah apa yang mereka namakan pribumi. Pengelompokkan ini diikuti dengan pemilahan tempat tinggal berdasarkan kelasnya, maka warga Belanda dan Eropa menempati lahan-lahan hunian eksklusif di tengah kota dan dikelilingi hunian rakyat keturunan Timur Tengah serta Tionghoa sementara di dusun-dusun hiduplah pribumi. Hal ini disengaja oleh Pemerintah Kolonial agar bila terjadi serangan oleh tentara-tentara Kerajaan di Nusantara yang menolak Kolonialisme maka korban pertamanya adalah rakyat keturunan Tionghoa yang tinggal di tepi kota besar. Sewaktu Indonesia merdeka, ordonansi ini belum lagi sempat dihapus malah di era orde baru pemisahan warga negara berdasarkan keturunan ini malah lebih ekspansif. Pada saat Jendral Besar Soeharto berkuasa, warga keturunan Tionghoa hanya boleh berkecimpung dalam wirausaha, dan mereka harus memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dari kebijakan inilah lahir konglomerat Indonesia yang keturunan Tionghoa dan menguasai mayoritas jalur-jalur perekonomian bangsa ini. Dan pada saat kejatuhan orde baru, mereka inilah yang dijadikan kambing hitam atas ambruknya perekonomian nasional. Waktu Jakarta di landa prahara 1998, Lim Sioe Liong adalah salah satu sasaran amukan massa. Rumahnya dijarah dan lukisan dirinya dirusak dan diarak massa. Belum lagi perempuan keturunan Tionghoa yang dihalalkan untuk diperkosa pada saat itu. Dan hebatnya tidak ada satupun yang dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan semua itu.

Era Reformasi membuka pintu demokrasi menjadi lebih lebar. Warga keturunan Tionghoa banyak yang menjadi tentara, polisi atau pun politisi. Ahok adalah salah satunya. Dan sebagai politisi, Ahok menunjukkan kelugasan dalam bertindak dan berbicara. Ini adalah buah Reformasi dimana semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan memiliki hak yang setara dalam jabatan publik. Inilah yang tidak dikehendaki elit politik kita yang memang sebagian besar menjadi anak-anak ideologis orde baru dengan kebijakannya seperti tertulis di alinea sebelumnya. Dan elit-elit tersebut menggunakan pion-pion dibawahnya yaitu Haji Lulung Lunggana, Muhamad Taufik dan Muhamad Sanusi untuk mengakhiri Ahok sebagai Gubernur DKI.

Tetapi Ahok bukanlah tipikal orang yang pasrah, ia seperti karakter warga China Benteng. Belum lama ini ia malah merekomendasikan pembubaran Front Pembela Islam kepada Kementrian Dalam Negeri karena aksi-aksi mereka yang meresahkan warga dan melanggar konstitusi. Inilah salah satu bentuk karakter lugas dan berani dari seorang Ahok yang layak kita apresiasi. Dan perang bacot sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Menjelang akhir tulisan ini saya masih belum menemukan jawaban yang pas untuk pertanyaan yang sudah saya sampaikan sebelumnya: Apakah sedemikian parah ucapan Ahok sehingga ia harus tidak boleh menjadi Gubernur DKI?

Saya malah lebih cepat menemukan jawaban bila pertanyaaan tersebut diajukan kepada Haji Abraham Lunggana, Muhamad Taufik, Muhamad Sanusi dan Habieb Rizieq Shihab bila materi pertanyaannya diubah menjadi: Apakah sedemikian parah bacot mereka berempat? Ya. Ucapan mereka memang begitu parahnya karena tidak ada satu pun argumentasi yang cerdas dan membela kepentingan rakyat selain dari terciumnya aroma busuk ingin menduduki jabatan Gubernur DKI tanpa perlu dipilih langsung oleh warga DKI Jakarta sebagaimana pasangan Jokowi-Ahok yang menang dua kali dalam dua putaran pada Pilkada DKI 2012.

Tetapi saya menyadari bahwa tugas politikus memang bicara, bicara dan bicara. Berbeda dengan eksekutif yang wajib bekerja, bekerja dan bekerja. Bila Ahok hanya bicara dan tanpa bekerja maka ia harus diturunkan. Namun bagaimana dengan politikus bila mereka tidak bicara? Tentu saja seperti pejuang tanpa senjata, karena bicara atau bacot adalah senjata politikus.

Mungkinkah menohok Ahok dengan senjata bacot?

TAK ADA ORMAS ANARKIS DI DUNIA INI.

Menyimak tayangan berita soal aksi buruh di penghujung oktober ini yang melakukan mogok massal guna menekan Dewan Pengupahan di tiap provinsi untuk menaikkan upah buruh sungguh miris, bukan karena aksi buruh itu sendiri tapi karena aksi tandingan dari ormas-ormas yang merasa dirugikan dengan mogok massal para buruh.

Dalam tayangan sebuah tv swasta malah ditampilkan para anggota ormas Pemuda Pancasila yang terlihat mengamuk di sebuah pabrik seraya menghancurkan pos jaga juga motor dari buruh yang ditinggalkan demi menyelamatkan diri dari amukan para anggota Ppini.

Narasi tekstual dan yang disuarakan kemudian mengarahkan kepada aksi anarkis dari ormas. Stop, sebelum beranjak kemana-mana, maka inti dari narasi yang dikembangkan oleh stasiun tv tersebut jelas berangkat dari titik pandang yang sesat.

Titik pandang yang sesat  dari redaksional berita tersebut adalah menyamakan anarkis sebagai kata sifat seperti halnya sadistis. Jelas sekali ini membuat narasi yang berfondasi sudut penglihatan yang keliru akan menghasilkan narasi yang keliru pula.

Anarkis adalah sebutan bagi pribadi atau individu yang meyakini anarkisme sebagai filosofi hidupnya. Lalu apakah anarkisme itu? Anarkisme adalah paham yang meyakini bahwa kebebasan, persamaan dan solidaritas adalah falsafah ideal.
Ditilik dari definisi pada alinea di atas maka akan memaksa akal sehat saya untuk mengabaikan narasi yang dikembangkan oleh stasiun tv tersebut.

Dalam adegan yang ditampilkan pada berita tersebut terlihat aksi pengrusakan atas properti milik perusahaan dan juga milik pribadi yang dilakukan dengan kesadaran dan di bawah komando. Apakah tepat bila aksi tersebut dinamakan anarkis? Bila ditinjau secara harfiah saja jelas keliru seperti yang sudah saya ulas di paragraf sebelumnya.  Lalu bila didalami lebih lanjut maka aksi pengrusakan yang dikomando tersebut juga jelas bukanlah karakteristik dari anarkis, karena para anarkis di seluruh dunia justru melawan hirarki atau struktur karena sistem kepangkatan tersebut justru mendehumanisasikan manusia dan membuatnya menjadi seperti robot dimana anak buah harus melakukan apapun yang diperintahkan komandannya.

boleh-demo-jangan-anarki-IMG_1555

Para anarkis diseluruh dunia tak sudi menjadi anggota ormas, angkatan bersenjata, pegawai negeri, anggota kepolisian atau jabatan struktural apapun dalam suatu negara. Bahkan negara itu sendiri, bagi para anarkis,  juga adalah obyek yang harus dimusnahkan karena hirarki dikembangkan oleh negara guna membuat pembeda yang jelas antara satu orang dengan orang lainnya dalam negara tersebut hingga menjadi legal bila ada eksploitator (baca: penguasa) dan obyek eksploitasinya (baca: SDM dan SDA).

Sebenarnya ada beberapa filsuf dan juga munsyi yang menyodorkan kata “vandalis” untuk menggantikan kata anarkis sebagai definisi dari aksi pengrusakan oleh ormas/aksi buruh/aparat dan lain sebagainya. Kata “vandalis” ini diambil dari aksi Bangsa Vandals di masa lalu yang selalu menghancurkan setiap kota yang dikuasainya lewat jalur pemaksaan. Tetapi kalimat ini tak pernah dipakai oleh media massa untuk ”merehabilitasi” anarkis.  Akan menjadi naif bila saya berpikir bahwa kesalahan ini terjadi karena ketidak tahuan media massa karena pers Indonesia diisi oleh orang-orang berpendidikan tinggi dari zaman kolonial hingga kini. Kesalahan yang terus dipelihara ini adalah kesengajaan dari investor yang menguasai industri pers dalam negeri karena ideologi anarki ini berbahaya bagi kelangsungan laba investasinya. Seperti halnya negara maka para kapitalis yang menguasai industri berita juga menganggap anarkisme adalah ancaman yang harus dimusnahkan. Sampai disini saya perlu mepertanyakan kepada anda yang membaca ini; apakah anda masih memiliki akal sehat? Bila jawaban anda adalah ya maka tidak menjadi masalah bagi anda untuk meneruskan membaca, tetapi bila anda menjawab tidak maka saya sarankan untuk mengakhiri bacaan anda tepat pada alinea ini.

Anarkisme, sebagaimana halnya ideologi lainnya, bersifat lintas batas atau internasional.  Karena itu apa yang menjadi landasan pemikiran saya dalam tulisan ini juga berlaku sama di negara-negara lain. Bila saya menulis bahwa tak ada ormas anarkis di Indonesia maka hal yang sama juga terjadi di belahan dunia manapun. Menggerogoti akal sehat bila memaksakan bahwa para anarkis bergabung dalam sebuah ormas yang jelas mengedepankan komando dari atas ke bawah padahal justru hal tersebut yang menjadi jalan perjuangan para anarkis.

Memang pernah tertulis dalam sejarah ketika para anarkis berkolaborasi dengan barisan sosialis dalam menjungkalkan kediktatoran Jendral Franco dalam sejarah politik Spanyol, tetapi kolaborasi tersebut tidaklah menjadi massif hingga harus dilegalkan dan termanifestasikan sebagai sebuah organisasi. Kerjasama itu lebih  bersifat strategis karena adanya kesamaan  musuh politik yang harus ditumbangkan. Kediktatoran Militer.

Hal serupa juga potensial terjadi di negeri ini bila situasi sosial politik menurun ke arah ketidak-percayaan rakyat terhadap institusi negara beserta aparat dan pejabatnya. Rakyat yang sadar bahwa dirinya seumur hidup hanya menjadi obyek eksploitasi para penyelenggara negara akan memuntahkan sikap pembangkangan dan dalam carut marut kondisi itu maka aksi vandalis akan terjadi dan negara akan berhenti.

Mei 1998 bukanlah aksi pembangkangan rakyat seperti yang saya tulis di paragraf di atas ini. Mei 1998 adalah aksi terorganisir dari rezim yang tak mau hilang kendali atas negeri ini. Hal ini sesuai pula dengan hasil rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk negara untuk menyelidiki kerusuhan mei 1998.

Tapi saya tidak ingin melebar kepada kasus tersebut, melainkan mencoba fokus pada narasi sesat yang dikembangkan media massa arus utama yang harus diakhiri sekarang juga. Bagaimana caranya? Bila semua opini masyarakat sudah dikondisikan oleh para industriawan berita?? Internet adalah senapan super yang siap memuntahkan peluru-peluru untuk menghancurkan opini massal tersebut.  Dan saya menggunakan itu. Apakah efektif? Saya harap efektif karena peluru yang saya tembakkan ini hanya akan berfungsi bila akal sehat anda, sebagai pembaca, selalu berada pada tempurung kepala anda. Karena di zaman sekarang banyak orang yang suka bepergian tanpa membawa akal sehat.

Sekali lagi; tak ada ormas anarkis di Indonesia dan ini berarti tak ada ormas anarkis di seluruh dunia.