DEWAN KESEPIAN

Jangan terkecoh dengan judul tulisan ini karena jika anda berasumsi bahwa saya sedang membicarakan masalah politik dalam negeri maka anda tidak sepenuhnya benar. Di masa keterbukaan seperti yang kita alami kini memang banyak hal yang bisa dipolitisasi dengan bebasnya. Tetapi sesungguhnya saya tidak sedang berselera membicarakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, walau dari mereka selalu banyak hal yang bisa ditulis setiap minggunya.

Seperti yang saya tuliskan di atas, bahwa asumsi anda tidak sepenuhnya benar bila mengira muara tulisan ini adalah masalah politik dalam negeri, ini pun bisa diartikan bahwa asumsi tersebut juga tidak seluruhnya salah. Karena seperti yang juga sudah saya tuliskan di paragraf pertama bahwa banyak hal bisa dipolitisasi dengan bebasnya, termasuk dalam memaknai tulisan ini.
Tetapi Dewan apakah yang saya maksudkan sedari awal jika ternyata bukan DPR yang dituju? Tentu saja yang saya maksud adalah Dewan Kesepian. Ini adalah istilah yang umum digunakan untuk menyindir Dewan Kesenian. Tetapi tidak semua Dewan Kesenian itu kesepian, lagi pula saya tidak sedang menggeneralisasi semua Dewan Kesenian itu kesepian. Untuk lebih jelasnya sebaiknya anda meneruskan pembacaan ini hingga tuntas.

bos-nyantai

Namun saya menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini tentu tidak menarik perhatian bagi publik pada umumnya juga seniman-seniman yang telah mapan atau pun pelaku industri seni pada khususnya. Tulisan ini pun tidak menyasar mereka sebagai pembaca walau mereka juga memiliki hak yang setara untuk membaca lalu mengomentari atau bahkan membuat artikel balasan dari tulisan ini.

Gagasan untuk menuliskan ini bermula dari kedatangan seorang rekan perupa, sebut saja namanya Rosithan, yang selain bertujuan melakukan pendataan terhadap seniman dan budayawan di Kota Tangerang, proyek rutin tanpa tujuan jelas dari Disporbudpar Pemkot Tangerang, juga mengabarkan adanya lowongan bagi para seniman untuk mendaftarkan diri sebagai pengurus Dewan Kesenian Banten. Dari mulutnya saya mendapat informasi bahwa pemilihan dilaksanakan melalui tim seleksi yang terdiri dari 9 orang seniman dan ditargetkan pada 4 Oktober 2015 sudah dilantik oleh Gubernur definitif Provinsi Banten. Sepulangnya rekan saya tadi mulailah kegelisahan bertumbuh di benak saya. Dan pertanyaan-pertanyaan merambat dengan pesat di dalam kepala.
Begitu mendadaknya tahapan sosialisasi yang kurang dari sebulan ini, apakah sebanding dengan target jumlah seniman yang tersebar di Provinsi Banten agar antusias berpartisipasi dalam pemilihan ini?

Di era dimana informasi bisa tersebar dengan cepat, kenapa masih ada sosialisasi yang masih menggunakan cara ‘kuno’ yaitu beriklan di harian lokal dan berharap tersebar cepat ke seluruh penjuru Banten. Apakah tim seleksi mengetahui bahwa tidak semua seniman berlangganan harian tersebut? Belum lagi tidak semua seniman yang mengetahui berita itu juga mau menyebarkan warta tersebut. Kenapa tidak diperluas sosialisasinya dengan mengadakan pertemuan dengan Dewan Kesenian tingkat Kota/Kabupaten se-Banten dan mendorong mereka untuk menyebarkan informasi hingga ke komunitas-komunitas atau sanggar seni? Atau melalui cara yang lebih modern; menyebarkan melalui media sosial yang efisien serta efektif sehingga melengkapi apa yang sudah termuat di harian lokal. Saya meyakini pasti tersedia dana sosialisasi yang tidak sedikit dari Pemerintah Provinsi walau saya tidak mengetahui dengan pasti nominalnya.

Tahapan yang terkesan terburu-buru ini juga menimbulkan pertanyaan seberapa urgensi dari pembentukan Dewan Kesenian Banten kali ini? Bila kepengurusan baru ini adalah kesinambungan dari sebelumnya maka semestinya ini sudah terjadwal sejak jauh hari. Tetapi memang ada yang baru dari pemilihan kali ini yaitu dengan adanya lowongan terbuka dan tim seleksi. Lowongan terbuka mengisyaratkan kepengurusan yang dicari tidak harus dari pengurus periode sebelumnya. Eksistensi tim seleksi, mengingatkan saya akan Akademi Jakarta, juga mengindikasikan kepengurusan yang terpilih nantinya bisa mewakili segenap unsur seni dan memahami apa yang dibutuhkan oleh senimannya.

Bisa jadi sosialisasi yang cepat dan tidak meluas ini adalah strategi dari tim seleksi untuk meminimalisir jumlah pelamar hingga tidak memperlambat tahapan agar sesuai dengan jadwal pelantikan. Pada sisi yang lain, bagi yang ingin menjadi pengurus, tentu hal ini merugikan karena keinginan mereka tidak didukung informasi yang lengkap dan meluas. Untuk saya, segala yang mendadak biasanya tidak mendidik.

 

DEWAN KESENIAN

 

Dewan adalah kata yang memiliki arti majelis atau badan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal , dan sebagainya dengan jalan berunding. Definisi ini saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam kalimat lain bisa diartikan Dewan adalah Forum untuk memutuskan sesuatu hal yang spesifik.

Bila mengambil contoh Dewan Perwakilan Rakyat maka menjadi jelas kenapa tugas mereka terbatas pada legislasi (membuat perundang-undangan), keuangan (menetapkan RAPBN menjadi APBN) dan pengawasan terhadap eksekutif. Walau, kabarnya, melalui UU MD3, yang direvisi dalam suasana tanpa musyawarah mufakat, ada fungsi yang ditambahkan yaitu diplomasi. Namun secara garis besar jelas bahwa tugas Dewan tetaplah hanya sebatas mengarahkan dan mengawasi. Yang namanya Dewan tidak bisa melaksanakan fungsi eksekusi anggaran atau kebijakan.

Bagaimana dengan Dewan Kesenian? Dalam KBBI juga ada keterangan terhadap Dewan Kesenian yaitu dewan yang bertugas membina dan mengembangkan kesenian. Membina dan mengembangkan memiliki konklusi kepada mengarahkan. Sekali lagi jelas ada konsistensi dari pemahaman Dewan Kesenian sebagai kata derivasi dari Dewan, bahwa dewan adalah badan yang hanya bertugas mengarahkan.

Kenapa kata mengarahkan menjadi penting bagi saya, karena inilah roh dari kata dewan itu sendiri. Konkretnya di dalam Dewan Kesenian dimana Komite-komite sebagai manifestasi pelaksana tugas dewan hanya merumuskan kebutuhan seniman dan mengembangkan program pembinaan dengan sasaran komunitas-komunitas seni yang ada. Fungsi komite sebatas panitia pengarah dan memberi kesempatan yang adil kepada komunitas-komunitas untuk dipercaya bertindak sebagai panitia pelaksana. Hal ini juga memberikan peluang bagi regenerasi organisasi secara terukur dan berkelanjutan.

Apalagi dalam hitungan beberapa bulan ke depan kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana salah satu indikasinya adalah bebasnya tenaga kerja dari negara-negara ASEAN untuk memasuki lapangan kerja di negara-negara ASEAN. Membina dan mengembangkan adalah sebuah sistem yang mengarah kepada pembentukan kualitas dari para senimannya. Itulah idealnya fungsi dewan kesenian karena itu sudah sewajibnya pengurus dewan kesenian memiliki kemampuan untuk merumuskan permasalahan dan menemukan solusi terhadap perkembangan kesenian.

 

DEWAN KESEPIAN

Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, semoga tidak ada yang perlu tersinggung karenanya, bahwa dewan kesepian adalah sindiran terhadap dewan kesenian. Dewan kesenian seperti apa yang lantas menjadi target sindiran tersebut?

Dewan Kesenian yang kesepian adalah dewan yang melaksanakan program-program tanpa keselarasan dengan kebutuhan para senimannya dan hal ini bisa dilihat dari sepinya animo seniman untuk mengikuti acara yang dilaksanakan, bahkan penyelenggara perlu memberi honor kepada audiens agar terlihat ada pesertanya, target penyelenggara adalah hanya menghabiskan anggaran rutin dengan laporan keuangan yang jelas. Biasanya acara-acara yang dilaksanakan pun hanya itu-itu saja tanpa ada inovasi apalagi motivasi untuk pengembangan kualitas seniman.

Saya jadi ingat pertanyaan Rita Matu Mona di laman facebook-nya mengenai kenapa setiap tahun ada begitu banyak acara pementasan, workshop, diklat, festival dan lain sebagainya tetapi tidak berdampak kepada peningkatan kualitas kesenian itu sendiri.Saya pikir itulah program-program dari dewan kesepian yang tidak peduli terhadap pengembangan kesenian selain hanya kepada anggaran kesenian.

Stamina para pengurus dewan kesepian terkuras habis karena mereka menerjunkan diri hingga ke masalah detil teknis pelaksanaan, membuat mereka tak sempat memikirkan program-program inovatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan seniman. Yang menjadi kebanggaan dari dewan kesepian adalah kuantitas program dan laporan keuangan yang rasional.

Ada banyak alasan kenapa itu terjadi. Bisa karena honor sebagai pengurus yang tidak memadai atau bisa pula karena ketidak tahuan mereka akan fungsi hakiki dari menjadi pengurus dewan kesenian, dalam banyak kasus ada pula karena karakter si pengurus itu sendiri yang enggan berbagi.

 

DEWAN KESENIAN YANG TAK KESEPIAN.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan agar dewan kesenian tak lagi kesepian, yang utama tentu pola rekrutmen. Dengan sistem lowongan terbuka tentu ini baik bagi dewan kesenian untuk berpeluang memiliki pengurus dengan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas. Sistem ini setidaknya bisa memberi kesempatan yang sama kepada semua seniman untuk terlibat tanpa dibatasi kepada komunitas-komunitas atau sanggar-sanggar tertentu yang memiliki kedekatan dengan para anggota tim seleksi. Pola rekrutmen terbuka ini juga seharusnya bisa meminimalisir para kandidat yang tidak memiliki kemampuan konsepsi dan manajerial. Kemampuan konsepsi diperlukan agar pengurus dapat merumuskan kebutuhan seniman yang sesuai dengan kehendak zaman. Kemampuan manajerial jelas diperlukan agar energi pengurus tidak habis karena semua hal dikerjakan sendiri. Kedua kemampuan ini menuntut kecerdasan intra-personal dan inter-personal dari kandidat, karena tanpa kecerdasan intra dan inter-personal bisa dipastikan tidak memiliki kemampuan konsepsi dan manajerial.

Kualifikasi yang jelas dari tim seleksi juga harus disosialisasikan karena hal tersebut terkait dengan kredibilitas tim seleksi, saya sendiri hingga saat menuliskan ini masih belum mengetahui kualifikasi pengurus seperti apa yang dipahami oleh tim seleksi karena seorang kawan yang sudah berjanji akan mengirim surel soal ini ternyata tidak mengirimkannya kepada saya. Jangan sampai persyaratan dibuat hanya untuk meloloskan orang-orang tertentu atau negasinya.

Hal lain yang penting untuk dilakukan adalah pembentukan Komisi Pengawas Dewan Kesenian itu sendiri. Biasanya fungsi pengawasan selama ini justru disfungsi, menjadi pelengkap dari struktur semata. Sementara publik sendiri masih menganggap dunia seni adalah urusan seniman, karenanya bila terjadi penyelewengan atas dana publik yang dilakukan dewan kesenian publik tak bereaksi. Jangankan publik, senimannya sendiri juga tidak ereksi bila terjadi penyimpangan dalam dewan kesenian. Sementara birokrasi justru kadangkala yang menutup mata sepanjang laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Sekedar informasi, banyak kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sementara BPK memberi predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan mereka.

Keberadaan Komisi Pengawas Dewan Kesenian menjadi urgen agar para pengurus bisa merasakan pengawasan atas tugasnya sebagai pengurus dewan kesenian. Komisi ini juga diharapkan bisa menganulir program-program yang tidak sesuai dengan AD/ART atau pun tidak bertujuan untuk membina dan mengembangkan kesenian. Dengan pengawasan terhadap program-program yang dilakukan maka bisa saja Komisi memberi rekomendasi pemecatan kepada Ketua terhadap pengurus yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum.
Lalu apa peran seniman lainnya yang tidak terpilih atau tidak mengikuti pemilihan ini? Bila fungsi ideal dewan kesenian seperti yang sudah saya tulis tadi dijalankan maka bagi seniman yang tidak terpilih atau mengikuti bisa mempersiapkan diri bersama komunitasnya untuk mengajukan program atau menjadi pelaksana program yang sudah dijadwalkan komite-komite seni. Tetapi seperti juga sudah saya tulis bahwa keberadaan dewan kesenian belum tentu menarik atensi semua seniman walau begitu tentu tidak menutup pintu kerjasama di kemudian hari.

Seniman adalah manusia kreatif, tanpa terlibat dalam dewan kesenian pun tidak lantas menghilangkan kreatifitasnya. Kritik para seniman terhadap dewan kesenian pun seyogianya bisa menjadi pemicu kreatifitas bagi pengurus dewan kesenian yang terpilih. Karena kritik adalah bentuk lain dari perhatian juga interaksi sehingga dewan kesenian tidak lagi menjadi dewan kesepian.

ATUT DITANGKAP

          “Hallo, bisa bicara dengan mang Halim?”

          “Dengan Halim. Bisa, dari siapa?”

          “Dari Atut, keponakannya”

          “Tunggu sebentar ya…Lim, ada telepon!”

          “Dari siapa koh?”

          “Dari ponakanmu”

          “Hallo”

          “Halo, mang! Ini Atut”

          “Ada apa, Tut?”

          “Atut ditangkap!”

 

 

* _ *

atut ditangkap

Namanya Atut Chosiyah. Usia 19 tahun. Pendidikan terakhir SMA Negeri. Dan malam ini ia berada di Jalan Merdeka Tangerang. Tujuannya tak lain dan tak bukan hendak melamar kerja. Sebuah tempat bilyar menjadi sasarannya. Tempat yang belum lama dibuka dan sedang membutuhkan beberapa tenaga lagi untuk memenuhi posisi di situ.

Atut tidak begitu mengenal jalan-jalan di Tangerang. Dan ia sudah menghabiskan dua jam menyusuri sepanjang Jalan Merdeka untuk menemukan tempat orang-orang menghabiskan waktu bermain bola sodok itu.

Alhasil, ia malah tak berhasil menemukannya. Alih-alih mendapatkan alamat yang dituju, ia malah ketemu dengan serombongan petugas pamong praja. Dua orang diantaranya turun dari mobil patroli dan langsung menarik lengan dan badannya. Perlakuan mereka persis seperti calo bis antar kota.

          “Lho, pak. Ada apa?”

          “Sudah ikut saja dulu!”

          “Ikut kemana pak?”

                    “Ikut ke kantor!”                                                                                                                       “Tapi Pak?”

          “Sudah..nanti kita selesaikan di kantor!”

          Atut tak berdaya dibawah cengkeraman petugas yang kekar itu. Ia dinaikkan ke atas mobil patroli. Dan tak lama, penuhlah mobil itu dengan perempuan-perempuan lain. Rombongan ini bergerak menembus gelapnya malam.

Ada apa? Kenapa? Kemana? Ribuan tanda tanya menggelayuti pikiran gadis ini. Ia tidak memahami apa yang terjadi. Tetapi ketakutannya mengalahkan semua pertanyaannya.

Atut menurut. Ia tak berdaya. Bahkan terhadap tubuhnya sendiri

 

* _ *

 

 

 

          “Tut, ada lowongan kerja nih!”

          “Dimana, mang?”

          “Di Jalan Merdeka. Tempat bilyar”

          “Mau, mang!”

          “Nanti sore kamu ke sana. Dari sini naik angkot, turun di Kodim. Terus, kamu sambung angkot lagi yang ke Cimone. Bilang sama supirnya kalau kamu turun di Merdeka. Dari situ tinggal tanya orang-orang dimana tempatnya”

          “Makasih, mang. Atut nanti sore berangkat ke sana”

          “Kamu minta ongkos sama teteh, mamang sudah kasih ke dia”

          “Omong-omong, tempat bilyar itu apa mang?”

          “Itu tempat orang-orang bermain bola sodok, kamu coba dulu. Mamang dikasih tahu sama pelanggan mamang kalau tempat itu baru dibuka dan lagi butuh banyak tenaga”

          “Atut mau, mang! Yang penting kerja halal”

          “Ya sudah, mamang mau kerja dulu”

 

 

 

* _ *

 

 

Atut Chosiyah. Sungguh, aku bukannya sedang bercerita tentang Gubernur Banten. Hanya kebetulan saja nama dan jenis kelamin mereka sama. Selebihnya 100% bertolak belakang. Seperti Bumi dan Jupiter.

Karena Atut yang kuceritakan ini bukan dari kalangan orang berpunya. Ia adalah salah satu dari ratusan juta orang miskin yang banyak berserakan di negri ‘gemah ripah loh jinawi’ ini.

Atut dalam kisah ini juga tak memiliki kekuasaan apa pun. Bahkan terhadap dirinya sendiri. Nasibnya lebih ditentukan oleh para pembuat kebijakan publik.

Dulu, ketika ia masih kecil dan masih tinggal dengan kedua orang tuanya, Atut berpikir bahwa dengan bersekolah ia akan menjadi pintar. Dan dengan kepintarannya ia akan mendapat pekerjaan. Dan dengan pekerjaannya ia akan mendapat uang banyak. Dan dengan uang banyak ia bisa membelikan ayahnya tanah dan kerbau serta membelikan ibunya perhiasan dan rumah.

Sebuah cita-cita yang mulia.

Tetapi negara menggantung cita-citanya setinggi awan di langit, dan kini Atut  terseok-seok untuk menggapainya.

Karena BBM terus menerus dikurangi subsidinya oleh negara, maka harga-harga juga terus menerus melonjak, maka hutang-hutang juga terus menerus tak terbayar, maka habislah harta-harta benda yang ada untuk melunasi hutang.

Ayahnya menjual satu demi satu petak-petak sawah dan kerbaunya hingga akhirnya habislah seluruh tanah warisan keluarga. Sesudahnya, ayah jatuh sakit. Ibunya pun menjual satu demi satu perhiasan hingga akhirnya habislah seluruh perhiasan untuk membiayai pengobatan ayah dan biaya pendidikan Atut serta dua adiknya.

Dalam keadaan tak mempunyai apa-apa, kecuali gubuk berukuran 5×6 meter tempat mereka berdiam, ayah meninggal dunia. Atut sudah kelas dua SMA ketika itu terjadi. Tadinya ia mau keluar dari sekolah karena sadar akan biayanya namun ibunya berkeras agar ia menamatkan pendidikannya. Tapi dari mana biayanya?

Dengan sangat terpaksa, Ibu menjual rumah itu dengan harga murah dan kemudian mereka sekeluarga pindah ke rumah nenek. Disana, ibu membantu nenek menganyam tikar dan dari uang yang tak seberapa mereka mencoba bertahan hidup.

Syukurlah, Atut bisa menyelesaikan SMA-nya walau dengan kembali berhutang kesana kesini untuk melunasi uang ujian yang ikut-ikutan tergantung di awan.

Dua adik laki-lakinya tidak berniat meneruskan sekolah. Mereka lebih memilih menjadi buruh tani untuk membantu membiayai kebutuhan hidup.

Dari konfigurasi keluarga yang seperti ini, menjadi logis bila Atut lah tumpuan keluarga ini untuk memperbaiki nasib.

Tetapi, hanya dengan ijazah SMA? Di kota kecil pula?

Harapannya mampu mengubur pesimisme itu. Ia bertekad untuk pergi ke kota lain yang lebih menjanjikan.

Tangerang, Kota Seribu Pabrik, menjadi tujuannya. Ia bisa menumpang hidup sementara di rumah Halim, mamangnya. Sambil membantu pekerjaan rumah di pagi hari, ia bisa melamar kerja sesudahnya. Begitu terus aktivitasnya sepanjang hari.

Tapi memang realita hidup sangatlah keras. Tak mudah baginya mendapatkan kerja. Sudah beratus-ratus surat lamaran ia berikan dan sudah beratus-ratus penolakan ia terima. Aneka ragam pabrik ia datangi dan aneka ragam alasan ia dapati.

Sudah hampir sebulan ia mencoba dan selalu gagal. Akhirnya Atut menurunkan standar pekerjaannya. Ia melamar menjadi pelayan di rumah makan Padang. Tak sampai dua minggu ia berhenti karena gaji yang didapat tak pernah tersisa sedikitpun. Bukan karena ia tak hemat tapi memang gajinya kecil.

Lalu ia mencoba membuka usaha binatu kecil-kecilan di rumah mamangnya. Lumayan banyak juga pelanggannya. Sayangnya musim hujan tiba dan lebih lama dari biasanya. Para pelanggannya mengeluh karena pakaian mereka lama keringnya. Itu bukan kesalahan Atut, tapi mana mau mereka mengerti. Satu demi satu pelanggan berhenti dan berhenti pula bisnis kecil-kecilannya itu.

Hingga akhirnya datanglah kabar dari mamangnya bahwa ada lamaran kerja di tempat bilyar. Atut senang mendengarnya, ia sudah menyiapkan surat lamaran, fotokopi ijazah dan kelengkapan lain yang kira-kira dibutuhkan.

Sorenya, ia pun berangkat dengan harapan yang seakan tak pernah ada habisnya.

Malamnya, Atut malah ditangkap. Ia dicurigai sebagai pelacur oleh petugas pamong praja yang berbekal Perda no. 8 berhak menangkap siapapun yang dicurigai sebagai pelacur. Dan tentu saja korban kecurigaan mereka ya perempuan.

Mau dibilang apa lagi, Atut Chosiyah yang satu ini memang berbeda sama sekali dengan Atut Chosiyah yang berkuasa di Provinsi Banten. Nama boleh sama, jenis kelamin juga. Tapi nasib jelas-jelas berbeda.

 

 

 

* _ *

 

 

Dalam persidangan yang digelar secara terbuka di dalam gedung Pusat Pemerintahan. Disaksikan para pegawai negeri, Walikota, anggota DPRD bahkan Gubernur, gadis malang itu ikut disidang bersama puluhan perempuan lainnya. Tanpa didampingi pembela yang merupakan hak terdakwa, juga tiadanya satu pun saksi yang meringankan, Atut dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman penjara 7 hari subsider denda Rp.500.000,-

Dari mana uang sebanyak itu? Entahlah, mana sang hakim mau mengerti bahwa bagi orang-orang seperti Atut uang sebesar itu sangatlah sulit untuk didapatkan. Ia pun tak mau mamangnya berhutang untuk membayar denda itu. Sekali lagi, dalam keadaan tak berdaya, Atut tak punya pilihan selain dipenjara.

Di dalam bui, ia bergaul, belajar dan menyadari bahwa mencari uang itu sangat susah baik itu yang halal maupun yang haram.

 

 

 

* _  *

 

Itulah kisah lama dirinya. Atut Chosiyah, pelacur yang biasa mangkal di jalan-jalan raya kota Tangerang. Ia sudah berdandan secantik mungkin dan kini sedang menunggu laki-laki yang mau membayar demi menikmati tubuhnya. Tubuh yang sedari dulu tak pernah bisa dikuasainya.

 

 

 

                                                                                                                11 Maret 2006

                                                                                                                                                       19:05

KENAPA SAYA GOLPUT DI PILGUB BANTEN 2011

Sebenarnya saya tidak terlalu antusias dengan hiruk pikuk pemilihan gubernur Banten pada tahun ini, sejak mengetahui nama-nama yang lolos sebagai kandidat dan tak ada satupun calon yang mampu menjembatani aspirasi seperti yang saya inginkan. Sejauh ini saya berusaha menghindar dari proses yang berlangsung, bahkan pada saat penyanyi idola saya (waktu masih sekolah) Iwan Fals menggelar konser pun di Kota Tangerang saya tidak berniat menghadirinya karena di acara tersebut turut hadir salah satu kandidat yang juga Walikota Tangerang sekarang. Konser tersebut berpotensi menjadi ajang kampanye terselubung dari sang Walikota dengan memanfaatkan nama besar Iwan Fals. Karena itulah saya memilih untuk tidak datang di acara tersebut.
Waktu terus berlalu, kampanye pemilihan Gubernur Banten pun berlangsung namun saya memilih tidak terlibat sama sekali. Hingga akhirnya di suatu hari minggu lewat tengah malam saya bertemu dengan ketua RT yang juga Ketua TPS tempat saya memilih. Pertemuan yang tidak disengaja, dan dalam “diskusi” itu saya baru mengetahui beberapa fakta yang membuat saya merasa harus terlibat. Pak RT mengabarkan bahwa baru saja ada pertemuan khusus yang digelar oleh Pak Lurah guna membicarakan beredarnya stiker kampanye yang menurut saya kreatif namun di mata Lurah dan sebagian besar birokrat di bawahnya itu termasuk kampanye hitam. Stiker itu berwarna biru dengan tulisan besar di atasnya “SAATNYA BERUBAH…” dan dua gambar di tengah dengan foto Nazaruddin dalam pose khas Wahidin Halim dan satu lagi foto Satria Baja Hitam. Beredarnya stiker tersebut di sekitar tempat saya tinggal meresahkan Lurah sehingga perlu mengumpulkan jajaran di bawahnya untuk mencari dan merobek stiker-stiker tersebut. Hal ini menjadi titik balik dari ketidak pedulian saya akan proses Pilkada yang berlangsung.
Betapa birokrasi masih menjadi alat bagi pemenangan bagi kandidat tertentu. Ini borok lama yang belum tersembuhkan bahkan di era reformasi sekalipun, terbukti Rezim Jendral SBY pun perlu membuat Kementrian yang khusus menangani Reformasi Birokrasi. Tetapi ini juga menjadi indikasi betapa kebijakan sang presiden belum tentu di jalani oleh “presiden” kecil di provinsi, kabupaten, kota terus sampai ke bawahnya.
Birokrasi belumlah menjadi pelayan rakyat, tetapi masih menjadi momok menakutkan bagi rakyat. Dengan arogansi yang dimilikinya mereka dapat memaksa rakyat membayar pungli untuk hal-hal yang sudah sewajibnya mereka kerjakan.

bendera putih
Beberapa bulan sebelumnya juga saya membaca di surat kabar bahwa ada lurah yang digeser dari kedudukannya karena diduga mendukung calon yang menjadi saingan sang walikota. Tetapi hal ini pun saya yakini juga terjadi di jajaran Provinsi dengan modus mutasi para kepala dinas atau lainnya yang tak terdeteksi oleh rakyat juga media massa.
Sulitnya mengubah paradigma birokrat agar menjadi pelayan bagi rakyatnya ini tak bisa disembuhkan dengan program-program yang dijanjikan selama tidak ada perubahan paradigma juga terutama dari para kepala daerah untuk menjadi pelayan rakyat. Melayani hanya menjadi slogan indah tanpa implementasi yang terbukti, inilah yang membuat para birokrat seakan mengacuhkan saja janji-janji manis reformasi birokrasi karena mereka tak melihat hal tersebut sudah dilaksanakan sang kepala daerah.
Kompleksitas masalah tersebut membuat saya malas berurusan dengan birokrasi, karena mereka memang berprinsip “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah?”.
Kepedulian saya pada proses pilgub Banten kali ini tidak hanya berfokus pada hal-hal yang berkutat dengan birokrasi, tetapi yang lebih utama adalah kala membaca nama-nama para calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Saya tidak melihat adanya pilihan terbaik bagi berkembangnya demokrasi yang sehat di Provinsi Banten. Kalau demikian adanya saya memilih untuk tidak memilih.
Dari pasangan Atut dan Rano saya merasakan dilema, kalau memilih mereka maka sama saja mencederai demokrasi karena kuatnya aroma dinasti dari pasangan ini. Sudah umum diketahui bahwa keluarga (Alm) Tubagus Sochib (ayah dari Atut) memiliki pengaruh yang luar biasa di provinsi Banten. Hegemoni mereka tidak hanya di lingkup politik tetapi juga di jalur ekonomi. Seakan monarki konstitusional berlangsung di Banten. Padahal demokrasi memberikan peluang yang sama besar kepada setiap warga negara untuk memilih dan dipilih tidak hanya kepada orang-orang yang kuat secara politik dan ekonomi.
Pasangan Wahidin dan Irna pun tak beda. Dengan citra moralis, hegemoni juga terjadi di lingkup kota Tangerang. Namun untuk Wahidin pun saya punya catatan buruk dengan apresiasi yang tak ramah terhadap kesenian kontemporer di kota Tangerang kecuali bila pegiat seni tersebut manut terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. Citra moralis lewat slogan “Akhlakul Karimah” pun sebatas upaya politis semata untuk mendapat dukungan dari ulama di Tangerang. Dari dulu saya tak pernah mempercayai politisi yang memakai agama sebagai basis kebijakannya karena pastilah mereka penipu yang hebat. Karena mereka tidak hanya sedang membodohi rakyat tetapi juga mengangkangi Tuhan.
Sedang pasangan Jazuli-Muzakki sangat bombastis dalam melontarkan janji dan memang sudah sewajarnya mereka begitu agar mendapat simpati rakyat. Tetapi politisi PKS saya ragukan komitmennya terhadap keanekaragaman, teringat kasus Depok waktu Walikotanya dipegang bekas Presiden PKS dan mengeluarkan kebijakan yang tidak melindungi minoritas. Sungguh, pasangan no 3 ini tak bisa dipercaya untuk menjaga pluralisme.
Dengan analisa subyektif ini saya mendapati bahwa tak ada satupun kandidat yang layak dipercaya untuk meneruskan suara saya. Dan pastinya banyak pembaca yang setuju ataupun tidak menyetujui pernyataan saya ini. Tetapi demokrasi mensyaratkan perbedaan dihadapi dengan otak bukan caci maki atau otot. Karena itu saya harap dapat muncul tulisan lain dari pembaca yang pro atau kontra terhadap pernyataan saya ini agar demokratisasi dapat berjalan dengan sukses.
Kembali saya teringat pertemuan dengan Ketua RT saya minggu lalu, sebagai ketua TPS beliau juga menyiratkan bahwa setiap warga negara wajib mensukseskan pilkada dengan mengikuti dan memilih di TPS-nya masing-masing. Disini saya tidak menyetujui pola pikir ini, karena bagi saya mensukseskan tidak harus dengan cara hadir dan memilih tetapi yang terutama adalah memahami aspirasi sendiri dan mengenali kandidat yang ada. Kalaupun tak ada yang cocok ya jangan dipaksakan memilih dan jangan paksakan pula untuk membubarkan acara pilkada. Suksesnya pilkada bila rakyat memilih atau tidak memilih atas kehendaknya sendiri tanpa tekanan dari manapun atau siapapun.
Sebagai penutup saya teringat akan puisi almarhum Wiji Thukul yang dicipta 19 tahun yang lampau:

Satu dan dua ataupun tiga,
        Semua sama sama bohongnya,
        Milih boleh, tidak memilih boleh,
        Jangan memaksa, itu hak gue

            (Satu, dua dan tiga. Wiji Thukul)

Tangerang, 21 Oktober 2011