MENJAHIT MERAH PUTIH

 

Bendera adalah lambang dari persatuan. Dari mulai bersatunya sekelompok orang atas dasar hobi, kegiatan, ideologi, pendidikan, asal daerah, pekerjaan hingga kesatuan atas dasar sebangsa atau senegara. Dengan bendera maka identifikasi kelompok menjadi lebih mudah.  Tanpa bendera maka yang terlihat adalah kerumunan semata. Bendera adalah identitas.

Di zaman dimana identitas menjadi sesuatu yang vital maka bendera menjadi lambang yang sakral. Menodai bendera berarti melecehkan orang-orang yang bernaung di bawahnya. Apalagi sampai membakarnya maka itu berarti membakar emosi mereka yang mengibarkannya. Sakralitas bendera juga ditunjukkan dengan disimpannya bendera di dalam tempat khusus, misalnya bendera sang saka merah putih yang menjadi bukti proklamasi RI hingga kini ditaruh dengan hati-hati di Monas agar dapat dirawat dan dilihat oleh generasi masa kini dan nanti.

Karena begitu vitalnya bendera sebagai identitas maka bentuk, warna dan desain bendera juga memerlukan perhatian khusus.  Tidak jarang ada yang mirip, untuk tidak dikatakan serupa, seperti warna bendera Indonesia dengan  Monako namun sejarah dan pemaknaan keduanya jelas berbeda dan tidak bisa diartikan duplikasi apalagi mencontek. Bendera Monako dengan warna Merah Putih sudah digunakan sejak Kerajaan ini berdiri, setidaknya sejak tahun 1339, namun dengan desain yang berubah-ubah. Bentuknya kini yang lebih sederhana mulai digunakan sejak 4 April 1881[1]. Yang menjadi  pembeda dengan bendera kita adalah ukurannya memakai rasio 4:5. Jadi bila lebar benderanya  2 meter maka panjangnya harus 2,5 meter. Sejarah bendera Indonesia juga bisa dilacak sejak era Kerajaan Majapahit di abad ke-12 atau malah ada yang berpendapat lebih jauh lagi dengan menelusuri mitologi bangsa Austronesia mengenai perlambang bumi dan langit. Hal ini didasari oleh warna merah putih yang juga banyak digunakan pada lambang bangsa Austronesia dari Tahiti hingga Madagaskar. Ada juga yang melacak jejaknya dari kitab Pararaton dimana balatentara Jayakatwang menggunakan gelang merah putih saat menyerbu Kerajaan Singhasari.Namun jelas tercatat bahwa merah putih sudah dikibarkan di banyak kerajaan yang nusantara, Kerajaan Kediri,  bendera perang Sisingamangaraja IX, pejuang Aceh,Kerajaan Bone, Kerajaan Badung, Pengeran Diponegoro hingga para mahasiswa  nasionalis mengibarkan merah putih sebagai ekspresi nasionalisme di era kebangkitan nasional awal abad ke-20. Secara resmi, merah putih menjadi bendera nasional Republik Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945[2].

Dan bicara soal bendera sang saka merah putih yang menjadi bukti otentik proklamasi kemerdekaan kita ada fakta menarik yang saya dapat dari situs intisari.com. Tersebutlah nama Bu Fatmawati yang dikenal dan dikenang orang sebagai ibu negara pertama yang menjahit merah putih guna dikibarkan bila waktunya tiba.  Beberapa sebelum proklamasi, ada seorang tentara Peta bernama Lukas Kustaryo datang dari Bayah untuk menyampaikan pesan dari Tan Malaka buat Bung Karno. Setibanya di Pegangsaan Timur no 56, Lukas melihat bu Fat sedang menjahit bendera namun ukurannya kecil dan ia merasa ukuran yang kecil ini tidak memberi kesan megah sebagai bangsa yang besar seperti Indonesia. Ia pun mengusulkan ukuran yang lebih besar[3]. Setelah mencari, Bu Fat menemukan kain seprai berwarna putih  namun tidak ada kain merah, akhirnya Lukas Kustaryo menyusuri jalan untuk membeli kain. Setibanya di stasiun Manggarai ia lihat kain merah besar di depan  warung soto, ia pun menghampiri dan membeli kain tersebut seharga 500 rupiah sebagai penggantinya. Pedagang tersebut memberikannya walau tak mengerti kenapa kainnya dihargai sedemikian mahal. Jadilah kain tersebut diserahkan kepada Bu Fat untuk dijahit sebagai bendera kita.

Ibu Fat menjahit di tengah ketegangan antara kaum muda yang ingin Bung Karno secepatnya memproklamasikan kemerdekaan dan kekukuhan Soekarno untuk menunggu waktu yang tepat. Banyak hal yang membuat Bung Karno bersikap demikian, salah satunya kekuatan tentara Jepang yang dikhawatirkan akan menimbulkan pertumpahan darah di kalangan anak bangsa. Karena keteguhan sikap Bung Karno hingga para pemuda mengamankannya bersama keluarga ke pinggiran Jakarta  di Rengasdengklok. Para pemuda mengklaim bahwa tindakannya itu untuk menjamin kesellamatan Bung Karno agar bisa memproklamasikan kemerdekaan di saat pecah revolusi di Jakarta.   Namun kenyataannya, tak ada aksi di Jakarta selain ketegangan yang menjalar di kalangan pergerakan.  Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta dan setelah berdiskusi dengan semua kalangan pejuang akhirnya di bawah perlindungan Laksamana Maeda, Bung Karno merumuskan dan menanda tangani naskah proklamasi dan membacakannya di muka rumahnya.  Seperti yang sudah tertulis sebelumnya bahwa sejak itu bendera merah putih resmi menjadi bendera negara Indonesia.

Tantangan ke depan dari bendera tersebut ialah bagaimana kita menyadari  kesatuan kita sebagai saudara sedarah, sebangsa dan se tanah air bernama Indonesia?  Karena bendera hanyalah kain berwarna semata bila tidak dijiwai sebagai lambang kesatuan kita.  Persatuan adalah hal yang rentan untuk dikoyak bila diimbuhi kepentingan kelompok atau golongan sendiri saja.  Kebesaran dan kesatuan kita sebagai bangsa sewajarnya melebihi kelompok atau golongan karena kita menjadi besar justru oleh bersatunya perbedaan di antara kita dan bila kita malah tergoda membesarkan kelompok atau golongan kita sendiri maka akan tercederai  juga kesatuan di antara kita.  Sumpah pemuda di tahun 1928 adalah tonggak penting tumbuhnya semangat persatuan sebagai bangsa dan sebagai generasi masa kini tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga spirit persatuan tersebut  dengan terus menjahit dan menjahit merah dan putih yang kini ditarik kesana kemari agar tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah panggung kita bersama.

 

Merdeka!

[1] Sumber id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Monako

[2] Sumber id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Indonesia

[3] Sumber intisari.grid.id/amp/03918321/bendera-pusaka-indonesia-terbuat-dari-tenda-warung-soto-fakta-sejarahnya?page=all 

Iklan

BAD NEWS IS A GOOD NEWS BUT DISASTER IS AN UNEXPECTED NEWS

 

Maaf jika saya menuliskan judul tulisan ini dalam bahasa Inggris, bukan karena saya ingin mengikuti tren berbahasa yang mulai mencampur bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari atau ingin dianggap pintar karena menguasai bahasa internasional.  Judul tersebut saya kutip dari frasa ironis yang umum dalam dunia jurnalistik; bad news is a good news. Berita buruk adalah kabar baik. Ini bukan berarti para jurnalis menari di atas penderitaan orang lain tetapi  kewajiban insan pers untuk mewartakan kejadian menuntut mereka harus siap bahkan dengan kabar terburuk sekali pun. Wartawan juga manusia dan di saat memberitakan tragedi maka hati mereka juga tersentuh namun profesionalisme  dan kode etik  membuat mereka harus obyektif dalam mengabarkannya.  Dalam setiap kabar buruk ada berita yang harus disebarkan dan itulah tugas setiap jurnalis.  Kekuatan media massa memang sudah diakui sebagai pilar ke-empat sesudah trias politica; yudikatif, legislatif dan eksekutif. Hubungan diantara mereka semua serupa kekasih gelap, saling mencumbu namun tak ada yang mengaku. Karena di era demokrasi ini faktor popularitas yang disokong pers akan mendongkrak tingkat elektabilitas.

Bencana pohon tumbang

Namun sebagaimana para pesohor yang terlebih dahulu bersimbiosis mutualisme dengan pers, maka kabar buruk pun bisa diposisikan sebagai kabar baik. Berada  didalam jangkauan radar media massa terus menerus bisa menambah atau minimal mempertahankan popularitas dan untuk itu para pesohor tak jarang memakai cerita yang menguras emosi publik untuk dikonversi sebagai berita. Sejalan dengan trik selebritas tersebut kini juga banyak  politikus menggunakan cerita  untuk membentuk citra dan dikemas dalam bentuk berita. Apakah ini salah? Bila merunut pada aspek yuridis maka yang dimaksud sebagai tugas pers adalah memberitakan dengan porsi perimbangan melalui konfirmasi dan klarifikasi serta sesuai dengan fakta dan bukti nyata. Maka bila sebuah berita, walau sensasional sekali pun, bila sudah melalui tahapan-tahapan tadi layak disebut berita yang valid. Namun bagaimana bila fakta dan bukti adalah hasil konstruksi yang disertai konfirmasi dan klarifikasi dari sumber imitasi yang hanya menghasilkan berita palsu, apakah kesalahan layak ditanggung media massa yang memuat berita? Tentu saja tidak demikian, namun media bersangkutan wajib memuat sanggahan dari sumber otentik yang terkait dan menuliskan ralat atas pemuatan berita palsu itu. Namun publikasi atas solusi masalah tersebut masih belum meluas, maka tak heran sering terjadi pengerahan massa untuk mengancam redaksi atas kabar bohong yang disebarkan walau tak dipungkiri juga aksi massa tersebut juga bisa bertujuan ganda untuk mengintimidasi redaksi. Bingkai pemberitaan menjadi cara ampuh untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi popularitas, dan karena itu mengokupasi redaksi menjadi jalan cepat menuju pembingkaian yang bagus. Di masa huru-hara 1965, tentara segera merebut pemberitaan untuk melokalisir berita dari Dewan Revolusi dan memenangkan opini dari masyarakat dan cara itu berhasil sehingga publik disajikan kabar dari pihak militer semata dan mudah untuk dimobilisasi sesuai kepentingan militer kala itu. Di masa orde baru, lewat Departemen Penerangan, negara mengontrol ketat pemberitaan dengan regulasi akibatnya pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) menjadi hal yang dihindari media massa.  Banyak dari contoh pencabutan SIUPP (Sebelumnya bernama SIT atau Surat Izin Terbit)  terjadi karena pewartaan negatif terhadap negara dan keluarga Cendana. Di era reformasi yang diwarnai dengan kendornya regulasi maka euforia informasi terjadi melampaui batas, akibatnya banyak penerbitan baru muncul bak nyanyian katak menjelang hujan. Semua bisa memiliki media massa dengan aturan yang mudah.  Dan di zaman revolusi teknologi malah setiap orang bisa memiliki medianya sendiri-sendiri dan dipublisir melalui internet. Namun ironisnya, kuantitas media tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas media itu sendiri. Karena untuk bisa meluas, banyak media menggunakan jurus tukang koran di bis kota (di era 70-80an).  Pada masa lalu, tukang koran sering menggunakan judul-judul bombastis yang bisa saja dipelintir untuk diteriakkan dan menarik perhatian orang untuk membeli. Contoh menarik dan nyata bisa disimak dalam salah satu adegan di film Warkop DKI yang saya lupa judulnya namun menggambarkan polah tukang koran yang mengibuli pembeli dengan promosinya. Hal serupa terjadi dengan media masa kini yang  demi mengejar pengunjung situs menuliskan judul yang se-provokatif mungkin. Tak jarang kaitan antara judul dengan isi justru tidak terkoneksi, tetapi bila itu berhasil menarik pembaca tidaklah soal bagi mereka. Segmentasi dan fragmentasi publik sudah demikian tajamnya maka berita dari media A hanya untuk kalangan tertentu saja sebagaimana pemberitaan dari media B yang terfokus untuk golongannya juga. Setiap berita memiliki massanya tersendiri. Dan tentunya seperti media konvensional, memiliki efek popularitasnya tersendiri. Ini adalah basis bagi tokoh publik atau politisi untuk meningkatkan nilai keterpilihannya. Dalam peristiwa politik internasional,  kesuksesan Donald Trump terpillih sebagai Presiden Amerika Serikat ditengah tuduhan cabul dari banyak perempuan terhadapnya tak menyurutkan citranya. Donald Trump memiliki media dan tentunya uang, semuanya ia kerahkan untuk membingkai dirinya dalam pemberitaan yang  membuat publik Amerika percaya bahwa Trump dibutuhkan Paman Sam. Setidaknya bagi pemilihnya. Okupasi Trump atas media berlangsung halus dan berbungkus bisnis dengan nilai ekonomi yang tentunya  tidak sedikit. Pola relasi seperti ini yang marak terjadi sejak era revolusi teknologi informasi terjadi. Tidak mungkin lagi menggunakan cara kasar seperti masa lalu karena akan dianggap tidak demokratis. Sementara dalam kasus domestik, banyak elit partai politik yang dikenal juga sebagai saudagar media. Dengan memiliki medianya sendiri maka akan terjaga citra baik darinya selain itu juga sebagai sarana publikasi atas kinerja positifnya sekaligus menyebarkan prestasi buruk dari lawan politik. Hal ini lumrah terjadi karena memang relasi mesra antara pers sebagai kekuatan ke-empat dengan trias politika sebagaimana yang saya tulis sebelumnya.

Wah, panjang sekali alinea di atas. Padahal saya belum memasuki inti persoalan seperti yang tersirat dalam judul.

Kabar buruk adalah kabar baik dalam politik, dengan menyebarkan berita buruk atas nasib rakyat akan menebarkan ketidakpercayaan atas kesanggupan penguasa dalam menguasai dan menyelesaikan masalah bangsa. Kenaikan harga BBM bisa berdampak naiknya pula popularitas penantang penguasa. Semakin rendah daya beli masyarakat maka bisa menurunkan tingkat elektabilitas penguasa. Frasa bad news is a good news mendapatkan aktualisasinya dalam medan politik. Satu kabar buruk dapat merontokkan sembilan kabar baik bila di eksplotasi  dan mampu memobilisasi massa untuk bergerak. Kita tidak bicara etika disini, namun  logika matematis. Jangan biarkan hati bersuara karena ini masalah kursi untuk kuasa. Tak heran eksplotasi kabar buruk juga bisa memakai tenaga-tenaga cendekiawan atau bahkan ulama untuk bisa menggerakkan massa demi tercapainya tujuan politis. Kasus Ahok yang disangkakan menista agama sejatinya adalah peristiwa politik untuk menyingkirkan Ahok dari peta  politik. Karena setiap politikus tidak boleh salah namun tetap tak berdaya bila kekuatan massa bergerak. Ahok menjadi salah karena publikasi massif bahwa  ia menista agama membuat publik percaya dan marah sehingga turun ke jalan. Walau bukti-bukti tak cukup kuat namun demonstrasi besar yang terjadi setiap persidangan tak urung membuat majelis hakim juga terintimidasi, itulah kenapa proses peradilannya menjadi lebih cepat dari biasanya. Aksi massa adalah segalanya. Dan untuk menggerakkan massa perlu publikasi pembingkaian berita lewat media. Inilah hebatnya revolusi teknologi informasi. Seperti di beberapa negara Arab beberapa tahun lalu yang dilanda revolusi musim semi karena pemberitaan massif lewat media sosial atas kematian seorang rakyat yang meluas menjadi pembangkangan sipil. Kabar buruk menjadi berita baik bagi politik.

Tetapi, bagaimana jika kabar itu terlalu buruk, misalnya bencana alam atau kecelakaan massal? Apakah itu bisa menjadi kabar yang lebih baik lagi bagi penantang penguasa untuk merebut jabatan politis?

Di Indonesia yang sedang menjadi bulan-bulanan bencana belakangan ini justru berlaku negasi atas tanda tanya tadi.  Saat gempa Lombok terjadi, semua media berduyun-duyun ke sana untuk mendapat akses dan liputan terkini dari lokasi. Negara juga sigap lewat institusi yang dibentuknya untuk penanggulangan bencana.  Empati  publik menimbulkan solidaritas masyarakat. Semua bersatu dalam pemberitaan dan penguasa hadir didalamnya untuk melaksanakan tugasnya sekaligus juga memberikan citra positif atas kinerjanya. Tak ada ruang untuk mempolitisir masalah ini. Bukti saat peristiwa musibah tenggelamnya kapal di Danau Toba dimana seorang Ratna Sarumpaet berusaha membuka isolasi  atas isu politik terhadap musibah ini juga menimbulkan antipati dari publik. Usaha politisasi itu pun gagal. Dan ia mencobanya kembali saat publik terpaku dengan gempa Lombok, namun  kegagalannya lebih besar lagi karena ia mengakui bahwa kasus pengeroyokannya adalah berita palsu. Tetapi harus diakui bahwa terjadi  peralihan atas interes masyarakat ke politik. Media kembali memunculkan isu politik, walau negatif namun itu bisa positif karena di masa kampanye yang panjang ini dan di tengah konsentrasi  massa akan bencana akhirnya bisa juga menoleh ke politik.  Walau tak lama karena kini terjadi lagi bencana dan ini diluar kemampuan manusia, penguasa kembali mendapat kesempatan publikasi besar-besaran lagi dan menenggelamkan penantangnya. Maka perlu ada ‘Ratna Sarumpaet’ lain untuk memecah isolasi berita serupa. Masalahnya, pengorbanan yang besar walau memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi namun juga mengandung resiko kegagalan yang dahsyat pula.  Itulah bencana, berita yang tidak diperkirakan namun tak bisa ditolak kedatangannya oleh semua kekuatan di dalam dunia.

FROGMAN: FRAGMEN INGATAN

 

Dalam rangkaian program Djakarta Teater Platform yang digagas Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, saya berkesempatan menjadi penyaksi dari sebuah pertunjukan teater yang menggabungkan teknologi dengan teater. Curious Directive, sebuah kelompok teater dari Norwich, memboyong teknologi realitas virtual 360 derajat ke dalam lakon Frogman. Pentas yang berlangsung dari tanggal 24 (khusus media massa) hingga 28 Oktober 2018 ini diadakan di Studio Tom Fakultas Film dan TV Institut Kesenian Jakarta. Setiap harinya terdapat dua kali mereka memainkannya yaitu pada jam empat sore dan delapan malam dengan durasi satu jam.  Saya adalah satu dari  500 penonton beruntung  yang menyaksikan mereka. Ditulis beruntung karena hanya tersedia 50 kursi untuk setiap pertunjukan ini, dan  itu juga harus melalui pemesanan daring. Dan pesanan saya yang gagal karena tidak mendapat surel notifikasi, ini masalah serius bagi tim publikasi karena ini bisa berdampak kepada  kegagalan calon penonton untuk menyaksikan pertunjukan yang sudah dipesannya, akhirnya terobati dengan bantuan alam. Jakarta yang diguyur hujan malam itu bisa jadi membuat batal hadirnya sejumlah pemesan tempat yang membuat saya yang mengantri di ruang tunggu bisa menjadi penonton.

Kenapa saya harus berpanjang kata dengan problematika sebagai calon penonton di tepian alinea di atas?  Ini penting karena eksistensi penonton pada lakon Frogman tidak sebatas menjadi saksi eksklusif dari pertunjukan ini semata tetapi juga difungsikan sebagai pemain yang berperan sebagai juri dalam sebuah investigasi kasus hilangnya seorang gadis bernama Ashleigh Richardson di tahun 1995.

pengarahan oleh Jack Lowe sebelum masuk Studio

Seluruh penonton yang terbatas ini diposisikan duduk dalam formasi elips memanjang dengan kursi putar, headphone dan headset VR sebagai peranti pendukungnya. Sebelum memasuki studio kami di beri pengarahan oleh sutradara Jack Lowe tentang cara penggunaan peranti tersebut agar dapat maksimal bermain sebagai juri. Saya yang mendapat kursi juri nomor 26, duduk di sudut kiri arah masuk studio dan berbatasan dengan karpet tebal yang berfungsi sebagai panggung sekaligus sebagai penanda visual seolah pasir pantai.

Adegan dibuka dengan kehadiran tokoh Meera yang tiba-tiba, karena sebelumnya kami diberi kesempatan untuk mencoba headset VR untuk adaptasi dan ketika melepaskannya ternyata sudah ada Tessa Parr yang memerankan Meera. Ini adalah sebuah interogasi terhadap saksi kunci berkaitan dengan kasus hilangnya seorang gadis di tahun 1995. Adegan interogasi berlangsung dalam bahasa Inggris dan mungkin menyulitkan bagi yang tidak memahami bahasa itu untuk menemukan relasi dengan pemaparan bukti-bukti berupa ingatan masa lampau Meera dua puluh tiga tahun silam. Ashleigh Richardson adalah seorang gadis yang suka merundung di sekolah, ia dijauhi banyak anak-anak kecuali Meera dan fakta tersebut tercetus saat bukti ingatan Meera dikupas. Pribadi Ashleigh yang suka merundung ini dilatar belakangi oleh kehidupan rumah tangga yang tak harmonis yang membuatnya suka keluar dari rumah di tengah malam dan mengunjungi kamar Meera lewat jendela. Meera dan Ashleigh menjadi karib saat malam, mereka saling berbagi cerita dan pengalaman. Lewat Asheigh, Meera diajari bagaimana menyelam  dan bernafas dalam air. Dan Meera menjadi tempat Ashleigh berkeluh kesah tanpa rahasia. Hingga suatu waktu, Ashleigh mengatakan bahwa ia akan dipindahkan ke sekolah seni di Melborne namun ia tak mau dan esoknya ia menghilang hingga dua puluh tiga tahun kemudian kasus hilangnya ia diangkat kembali. Fragmentasi interogasi dan paparan bukti-bukti mewajibkan kami untuk bolak-balik memasuki alam nyata dan virtual. Hal ini diperlukan agar kami selaku juri mendapat gambaran utuh sebab akibat peristiwanya dikarenakan rentang yang lama dari kejadian dan proses interogasi.  Alur kronologis dengan lompatan waktu seperti ini memang berpotensi membingungkan penonton bila fokus teralihkan oleh hal-hal vital seperti buang air kecil oleh karenanya panitia mempersilakan penonton untuk ke kamar mandi sebelum memasuki studio agar tetap fokus selama pentas. Dan dengan perangkat yang disediakan juga menyegarkan visual penonton bila sudah kebingungan oleh dialog Meera yang tanpa translasi itu.  Yang juga menarik tentunya kekuatan peran Meera yang dengan gestur dan mimik meyakinkan dalam merespon pertanyaan dari interogator yang hanya terdengar suaranya saja tanpa ujud. Sendirian, Tessa  berusaha menghadirkan serpihan kenangan-kenangan tentang Ashleigh. Perubahan tanggapan Meera berangsur terjadi pada setiap potongan interogasi yang diselingi pemaparan bukti masa lalu dan itu membuat kami sebagai juri menjadi ikut terbawa oleh keyakinan Meera bahwa Ashleigh sesungguhnya masih hidup dan bukanlah hilang tenggelam sebagaimana hasil penyelidikan polisi yang kurang bukti karena mayatnya tidak pernah ditemukan. Meera akhirnya mengingat bahwa Ashleigh tersenyum padanya sebelum menceburkan diri ke laut dan ia juga mengetahui Ashleigh sanggup menahan nafas dalam air. Fakta-fakta tersebut ditambah motivasi keengganan Ashleigh pindah ke Melbourne membuat kami, atau setidaknya saya selaku salah satu juri, percaya dengan analisis Meera dewasa yang tentunya berbeda dengan pemahaman Meera remaja yang tahunya Ashleigh hilang sesuai keterangan polisi.

Ingatan dalam lakon Frogman adalah bukti-bukti yang disodorkan kepada kami dalam bentuk akting Tessa dalam mengingat masa lalunya dan film-film masa lalu serta lanskap bawah laut yang tersaji melalui realitas virtual. “Because it’s about memory,” ungkap Jack Lowe yang saya temui seusai pentas menyikapi tanda tanya saya mengenai gagasan penggunaan realitas virtual dalam pementasannya.

Jack Lowe

Memori atau ingatan masa lalu inilah yang coba dihadirkan dengan menggunakan teknologi realitas virtual, Jack menambahkan penjelasannya.  Untuk mendukung ingatan masa lalu yang semirip mungkin dengan masa itu maka dalam realitas virtual dihadirkan Meera remaja yang sedang menggandrungi lagu When I Came Around milik Green Day, kaset video Dumb And Dumber, ETThe Lion King atau juga video game Sega. Dengan visual yang kadang kabur atau saling menindih antara satu ingatan dengan ingatan lain maka seolah melalui teknologi kita diajak menyelami ingatan Meera. Tidak hanya itu, melalui realitas virtual kami juga diajak menelusuri terumbu karang yang pengambilan gambarnya dilakukan di Raja Ampat, Papua. Alam bawah laut ditampilkan untuk menjejaki proses pencarian korban dan juga kenangan Ashleigh saat menyelam.

Pemanfaatan teknologi dalam panggung teater seusia dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Beberapa bulan lalu saya berkesempatan menyaksikan pentas teater yang menggunakan film yang dibuat khusus untuk pertunjukan teater itu sendiri dimana adegan dalam film diisi suara oleh para aktor dengan pemanggungan yang berbeda dari adegan di film. Begitu juga saat grup teater Kain Hitam Gesbica mementaskan Syekh Siti Jenar juga menggunakan film sebagai bahasa surealis untuk mendukung akting pemainnya. Bisa dikatakan dalam tahun ini saja sudah banyak panggung teater yang dikombinasikan dengan multimedia berupa film atau video mapping. Rita Matu Mona dari Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta yang bertemu di saat antrian masuk menuturkan bahwa ini adalah bagian dari program Djakarta Teater Platform yang tahun ini banyak mengedepankan pertunjukan dengan pemanfaatan teknologi terkini dalam teater hal ini dilakukan sebagai studi dan pembacaan zaman yang memasuki era baru nan virtual. Hal ini menjadi vital guna menentukan peta Indonesia dalam teater dunia. Diharapkan hal tersebut menjadi stimulasi yang memantik kreator teater nasional dalam mengeksplorasi teknologi guna kebutuhan pemanggungan.

Dunia sudah melampaui apa yang sanggup dibayangkan fantasi manusia. Penyebaran teknologi yang meluas hingga ke genggaman publik selama ini hanya disikapi sebagai upaya eskapisme masyarakat dari realitas pahit yang dihadapi. Dengan bermain game daring mereka bisa melepas lelah dari kehidupan nyata untuk sementara dan sebatas menyegarkan sedikit demi sedikit, kecuali mereka yang sudah tingkat pecandu akut, ingatan mereka. Namun sebagaimana hal lainnya maka teknologi pun bersisi positif dan negatif.  Untuk Jack Lowe dengan Frogman-nya adalah contoh pemanfaatan yang positif namun di ruang publik yang terjadi kebanyakan sisi negatif dan satu contoh negatif saya alami sendiri saat usai menyaksikan Frogman.

Malam itu, Jakarta diguyur hujan dengan kilat dan angin berkoalisi di dalamnya. Saya terjebak satu jam lebih tak bisa keluar dari Studio TOM tempat pertunjukan berlangsung, sementara aplikasi angkutan daring juga tak membuahkan hasil karena gangguan sinyal. Setelah hujan sedikit reda saya memberanikan diri untuk ke jalan raya sambil terus mencoba aplikasi angkutan daring namun karena tak jua berhasil dan jarak ke stasiun Cikini juga kian dekat maka saya putuskan untuk fokus berjalan di tengah gerimis yang tak henti. Sesampainya di stasiun Cikini, angin besar menumbangkan sebatang pohon besar yang menimpa enam remaja di bawahnya, untungnya karena ada pagar berlapis membuat lima remaja selamat dan hanya satu yang terkena dahan mengakibatkan ia pingsan. Melihat itu saya berlari menghampiri korban dan membantu menggotongnya. Ironisnya beberapa tukang ojek, yang pastinya tinggal di sekitar lokasi, yang sebelumnya saya lihat sedang asyik bermain game di ponsel mereka(asumsi saya atas bahasa tubuh mereka)  hanya berdiri di tempat sambil berteriak  seolah memberi instruksi kepada kami yang bergerak menggotong korban kesana kemari.

Korban pohon tumbang di Stasiun Cikini

Entah apakah mereka  belum move on dari realitas virtual di ponsel mereka atau memang tak berani menghadapi realitas di depan mata tetapi saya berani beropini bahwa mereka terlalu larut dengan dunia virtual sehingga melupakan melakukan virtue  (kebajikan) dalam dunia.  Kemajuan teknologi memang tidak diimbangi dengan kemajuan akal budi namun bukan tidak mungkin di masa mendatang keduanya beriringan.

Kembali ke Frogman, yang diklaim oleh Jack Lowe sebagai yang pertama di dunia dalam pemanfaatan teknologi virtual realitas di panggung teater,  adalah upaya awal yang patut diapresiasi walau dalam pemkiran saya hal ini masih bisa dieksplorasi lebih lanjut karena Jack masih memberi batas tegas antara realitas panggung dan realitas virtual dan bila dinding teritori ini dibongkar maka revolusi akan terjadi. Ide di atas ide adalah suatu yang wajar terjadi sepanjang ide baru tidak berdiri menindas ide sebelumnya melainkan serupa tongkat estafet yang mebuat dinamika peradaban ke arah yang sesuai perkembangan zaman. Gagasan Jack bila diteruskan dengan menghadirkan tokoh virtual ke dalam realitas panggung tentulah revolusioner, bisa jadi ia berbentuk hologram seperti wawancara sebuah stasiun televisi dengan buronan pendiri wikileaks, Assange, beberapa tahun lalu. Atau bisa juga karakter virtual ini terlihat nyata dalam realitas panggung yang disimak melalui perangkat ponsel seperti pokemon. Mungkin inilah manifestasi dramaturgi baru; bertolak dari yang tak ada, meminjam tema diskusi publik dengan pembicara Cecil Mariani dan Dea Aulia Widyaevan masih dalam lingkup acara Djakarta Teater Platform juga. Apa pun eksplorasi  yang dipilih tentunya harus didasarkan atas kebutuhan panggung, kemampuan penggunaan teknologi dan tentunya yang  tidak boleh dilupakan adalah cara kita memperlakukan ingatan sebagai subyek sekaligus obyek dari gagasan yang ingin disampaikan. Karena tanpa ingatan manusia didefinisikan gila dan surplus ingatan juga berpotensi menimbulkan kegilaan.

Saya harap anda tidak lelah membaca tulisan ini karena di media pribadi yang bebas dari unsur kapitalisasi maka kebebasan adalah hal yang hakiki, tentu berbeda dengan media massa yang dipagari sensor dan tuntutan perspektif yang sepaham dengan redaksi.

Jika pun anda lelah, maka anda beruntung. Karena saya juga letih dan mengakhiri tulisan ini sampai disini.