LUCY IN THE SKY WITH KORAN KAMI

Waktu pertama membaca cuitan Tommy F.Awuy tentang kolaborasi seni terbesar di akhir tahun ini saya sudah tertarik untuk menyaksikannya. Bukan karena promosi yang bombastis tadi tetapi karena ada kalimat Lucy In The Sky dalam judulnya.

Sebagai generasi pra milenial, saya turut terkena demam The Beatles yang bangkit kembali pada era 80an lewat Bharata Band.  Lagu Lucy In The Sky With Diamond menjadi salah satu lagu yang turut dipelajari oleh saya dan teman-teman bermodalkan buku lagu The Beatles yang kami peroleh dari hasil bajakan.

Aria Baron, Nana Soebianto dan Tommy F.Awuy membawakan Lucy In The Sky With Diamond

Dari komik The Beatles yang hadir di Majalah Hai pada saat itu, saya mengetahui bahwa lagu tersebut dicurigai sebagai kepanjangan dari LSD namun John Lennon membantahnya dengan berdalih bahwa judul lagu itu bersumber dari gambar yang dibuat anaknya Julian Lennon.

Terlepas dari pro kontra kandungan LSD di dalam lagu tersebut, saya pikir pola lagu yang dibuat John dan paul ini memang menyimpang dari pola lagu pop masa itu. Tercatat 3 kali nada dasarnya berubah dimana jembatan tiap nada dasar mengalir dan menyatu di bawah rezim teks yang surealistik. Besar kemungkinan pengaruh yang dominan dari era psikedelik yang ditandai dengan meluasnya pemakaian acid pada generasi bunga. Efek dari pemakaian acid ini memang membuat penggunanya berada diantara mimpi dan realita, kebanyakan lebih condong ke mimpinya. Tapi inilah salah satu bentuk perlawanan generasi bunga terhadap kemapanan yang berujung pada dehumanisasi. Manusia dinilai berdasarkan warna kulit, tingkat ekonomi dan status sosialnya. Manusia menjadi begitu mekanistik dan melupakan alam. Dalam situasi zaman seperti itulah seni dan gaya hidup menjadi alat protes mereka. Inilah kritik generasi pemimpi terhadap zamannya.

episode transisi

The Beatles dengan Lucy-nya berada dalam garda depan musik pop psikedelik. Konser Woodstock tahun 1969 menjadi kongres generasi bunga dimana cinta dan perdamaian menjadi narasi yang digemakan.

adegan yang mengingatkan memori pahit tentang identitas sebagai pribumi

Disaat menuliskan ini, hujan sedang turun, namun kepalaku menghangat membayangkan betapa merdekanya generasi pemimpi mempresentasikan eksistensinya. Dan kehangatan dalam kepala itu pula yang saya rasakan saat menyaksikan karya Bre Redana yang bertajuk Koran Kami With Lucy In The Sky.

Terlambat datang karena dihadang hujan, begitu tiba sudah disambut nyanyian Lucy In The Sky With Diamond dimana Tommy F Awuy bak konduktor yang mengajak penonton turut bernyanyi. Sementara Aria Baron mengiringi dengan gitarnya.  Sesudahnya potongan Koran Kami dibacakan bergantian oleh dua wartawan Kompas untuk  memperkenalkan tokoh ceritanya kepada penonton yang sebagian besar akrab dengan gambaran tokoh yang dibacakan. Bagian ini memang prosa yang menyelami realita dalam ruang dan waktu cerita. Setelah penonton mengenali tokoh dan alurnya maka adegan berikutnya adalah transisi kepemimpinan yang berdarah dalam format teater. Saya sendiri lebih memaknai adegan ini sebagai puisi visual yang menghadirkan tragedi dalam rupa mimpi. Namun cerita belum berakhir, masih ada Whiter Shade of pale milik procol Harum yang dinyanyikan duet oleh Nana Soebianto dan Tommy serta pembacaan irisan novel oleh dua jurnalis Kompas lainnya untuk memungkasi alur kisah Koran Kami.

Strategi kolaborasi lintas disiplin seni pada karya ini memang menjadi suatu kebutuhan untuk memberikan ruang kepada jaringan perkawanan Bre Redana yang luas. Sebagai wartawan, ia mengenal dan dikenal banyak figur populer dalam masyarakat kita. Dan pentas perpisahan dari jurnalis ini membuktikan luasnya pergaulan yang ia jalani selama ini.

Bre Redana pamit pensiun

Dalam perjalanan pulang dari Bentara Budaya Jakarta, tempat karya ini dipentaskan, kepala saya yang menghangat ini memikirkan apa yang harus dikritisi dari pertunjukan ini. Namun sampai saya menuliskan kata ke 546  ini tak jua saya temukan kritik yang sepadan. Saya malah menemukan dalih kenapa saya tak bisa membuat tulisan kritik. Karena untuk menghasilkan kritik maka saya harus mengetahui prosesnya dari awal hingga akhir agar mendapat gambaran yang luas mengenai muatan yang akan diangkat dari pentas ini. Lalu sebagai karya dari seorang pemimpi maka kritik yang seimbang haruslah muncul dari seorang yang realistis, dalam artian emoh bermimpi. Sebagaimana barok sebagai kritik terhadap rennaisans, klasik sebagai kritik terhadap barok, romantik sebagai kritik terhadap klasik. Maka sulitlah bagi pemimpi untuk mengkritisi pemimpi lainnya. Kalaupun mau dicari-cari adalah kurangnya bir yang disajikan. Saya kehabisan ketika hendak mencicipinya, padahal Bre dan bir adalah satu kesatuan dan acara belum berakhir selama beliau masih berada di Bentara Budaya Jakarta.

Tetapi saya harus mengakhiri menjadi penyaksi dan bergegas pulang, bukan karena ketiadaan bir tetapi saya sudah membeli tiket kereta pulang dan berdasarkan perhitungan maka bila saya pulang lebih dahulu akan sempat bersua kereta terakhir hari ini. Dan di sepanjang perjalanan hingga tiba di rumah, kepala saya masih menghangat dan mengingat.

Mas Bre, jika anda membaca ini maka anda berutang segelas bir untuk mendinginkan kepala saya.

 

 

30 November 2017

01:56 WIB

 

Iklan

ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI.

Sebenarnya artikel ini tidak akan ada jika saja komentar saya pada tulisan Dandhy yang berjudul “Antara Suu Kyi dan Megawati” di acehkita.com tidak mengalami kendala pemuatan. Tetapi karena begitu saya meng-klik submit untuk memposting komentar ternyata keluar notifikasi error 508 yang berarti komentar saya tidak bisa diproses lebih lanjut karena masalah pada server maka saya merasa perlu untuk menulis kolom dengan judul “ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI”.

Saya mengetahui tulisan Dandhy setelah membaca cuitan Coen Pontoh yang mengabarkan pemidanaan Dandhy karena tulisannya dan tersedia pula pranala sumber artikelnya. Yang membuat saya tertarik membacanya justru karena ada pelaporan dari Repdem Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Megawati, Jokowi dan PDI Perjuangan. Tanpa adanya laporan tersebut bisa dipastikan saya tidak niat membaca artikel Dandhy. Saya membacanya sekali pada kemarin dan malam ini begitu saya berniat membacanya lagi untuk berjaga-jaga bila ada kutipan yang keliru ternyata yang keluar notifikasi error 403 yang berarti laman tersebut dibatasi aksesnya oleh administrator.

Maka menjadi sedikit was-was juga saya menuliskan ini karena bila terjadi salah kutip bisa jadi saya dipidanakan, tetapi yang membuat saya sedikit lega adalah peluang tulisan ini dibaca oleh Dandhy atau pihak-pihak lain adalah kecil karena tingkat popularitas penulis mendasari tingginya jumlah pembaca. Maka sebagai orang yang tidak dikenal saya merasa bebas menulis apa pun yang hinggap di kepala saya.

Dandhy Laksono adalah jurnalis dan aktivis yang juga aktif membagikan kepingan opini di media sosial, saya bukan pengikutnya tetapi banyak kawan yang membagikan cuitannya yang mau tidak mau tetap terbaca oleh saya. Tetapi walau begitu saya tetap tidak merasa perlu mengikutinya di twitter atau pun facebook. Tak penting untuk diurai alasannya, yang jelas saya memang seorang pemilih dalam berbagai hal.

Dalam kolom Suu Kyi dan Megawati, Dandhy melakukan studi komparasi antara kedua nama tersebut. Walau, seperti yang ia tulis juga, ada perbedaan konteks dan waktu. Keduanya adalah korban dari kesewenang-wenangan rezim militer yang kemudian mendapat peluang untuk berkuasa. Dan, dalam tulisan Dandhy, ironisnya baik Suu Kyi mau pun Megawati sama-sama tak bersuara atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer terhadap sipil. Mereka dianalogikan menari dalam irama para jendral. Terdapat banyak paparan data-data jumlah korban yang memang tak bisa dipungkiri terjadi dan dijadikan pendukung atas riset perbandingan tersebut.

Namun hal ini justru dijadikan landasan Repdem Jatim dalam mempolisikan Dandhy karena data-data yang dipilih adalah yang hanya mendukung penguatan opini bahwa terjadi peningkatan jumlah orang Papua yang tewas sejak Megawati dengan PDIP-nya menang pemilu 2014. Dandhy dianggap mengabaikan data-data jumlah infrastruktur yang dibangun di tanah Papua, divestasi 51% saham Freeport atau meningkatnya jumlah TPN-OPM yang bergabung ke Indonesia.

Sampai disini, dimana posisi saya ?

Untuk menegaskan hal itu saya perlu kembali kepada tulisan Dandhy.

Dalam perspektif saya, Dandhy sebenarnya ingin menunjukan betapa demokrasi di Asia, dalam hal ini di Burma dan Indonesia,  telah dikotori oleh militerisme. Kedua pemimpin sipil yang juga sama-sama perempuan dan putri dari penguasa sebelumnya yang juga pemenang pemilu yang diselenggarakan secara demokratis itu adalah contoh aktual dari ketidakberdayaan sipil dalam hegemoni militer. Itu yang saya tangkap dengan yang dimaksud Dandhy lewat frasa “menari dalam irama para jendral”.

Begitu kuatnya militerisme sehingga pemimpin sipil terpilih pun tidak dapat berbuat banyak untuk mewujudkan janji kampanyenya karena realitas poitik yang mengharuskannya berkompromi. Tetapi itu pun bukan suatu dosa selama dilakukan oleh politisi.

Pemimpin sipil seperti diberkahi kekuasaan yang tanggung. Karena kekuatan riil masih digenggam para jendral baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawan. Pemilu seolah menjadi basa-basi politik, apalagi kini para elit militer, yang karena dihapuskannya dwi fungsi ABRI dan kursi gratis fraksi ABRI di MPR, membuat mereka mendirikan kendaraan politik sendiri dan menerapkan strategi perangnya masing-masing.

Tadinya saya mengira Dandhy akan menguliti bahaya militerisme lewat pintu Suu Kyi dan Megawati, tetapi ternyata Dandhy berhenti kepada mereka berdua dan malah ‘menelanjangi’nya. Ini menjadikan kolom Dandhy terasa tanggung. Mirip seperti kekuasaan sipil di tengah hegemoni militer. Dandhy begitu gagah menuliskan ‘dosa’ pemimpin sipil dan terkesan takut ketika berhadapan dengan realitas militer dalam politik. Saya bisa menerima kenyataan itu bila alasannya Dandhy masih ingin ‘hidup’  karena itu manusiawi. Tetapi saya merasa mual bila ternyata sasaran tembaknya adalah kedua pemimpin sipil tersebut dengan mengabaikan bahaya militerisme bagi demokrasi. Bila alasan terakhir itu benar maka Dandhy hanya memanfaatkan momentum Rohingya di era Jokowi ini untuk melemahkan kekuatan sipil dalam demokrasi kita. Dalam kata lain, buat apa memilih pemimpin sipil bila nantinya tak berdaya maka lebih baik pilih yang berlatar belakang militer sekalian. Pesan yang sesat seperti itu bisa saja muncul dari pembaca. Padahal militerisme menelurkan solusi kekerasan dalam mengatasi persoalan dan itu racun bagi terbentuknya masyarakat yang demokratik. Tengoklah banyaknya ormas-ormas paramiliter yang kerap bertempur demi kepentingan sepihak dan mengorbankan kepentingan orang banyak. Apa solusi militeristik seperti itu yang akan kita wariskan kepada generasi nanti dalam mengelola negeri? Sikap tanggung Dandhy dalam menelanjangi bahaya militerisme membuat harapan saya buram dalam menjawab pertanyaan tadi.

Namun walau saya tidak sepakat dengan sikap tanggung Dandhy saya juga tetap mendukungnya untuk tidak dipidanakan. Pelaporan Repdem Jawa Timur membuat seolah-olah Dandhy berada satu lingkaran dengan Jonru atau Alfian Tanjung. Padahal mereka berbeda. Setidaknya dalam cara mereka melontarkan tuduhannya. Dandhy ditopang data-data dan bukti dokumentasi, sedangkan Jonru dan Alfian Tanjung berbasis rumor a la intelijen militer tanpa dukungan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Bila Dandhy masih memiliki spirit anti-militerisme sedangkan Jonru dan Alfian Tanjung malah menjadi ‘alat’ para jendral  dalam menggembar-gemborkan sikap anti komunisme. Semestinya Repdem menjawab Dandhy dengan tulisan tanpa perlu melaporkan, walau melaporkan adalah hak konstitusi warganegara yang dijamin setara dalam hukum. Akan menjadi elok pertarungan ini bila diteruskan dari pena ke pena. Tetapi bila kapasitas Repdem memang belum memadai untuk membuat tulisan yang menjawab Dandhy maka pihak Dandhy pun, yang didukung banyak hashtag media sosial, juga tak perlu bersikap defensif dengan mengatakan bahwa hal ini adalah serangan terhadap kebebasan beropini karena kebebasan pun masih dibatasi oleh aturan hukum. Agar tak ada orang seperti Jonru atau Alfian Tanjung yang hanya bisa menghina tanpa pembuktian dan berdalih bahwa itu kebebasan beropini.

Sampai  disini tentu ada penilaian terbersit bahwa saya membela kubu Megawati. Karena saya seolah memojokkan Dandhy. Bila anda berpikir begitu maka ada yang perlu anda ketahui, bahwa pada tahun 2003 saya pernah melukis wajah Megawati di atas kloset jongkok dan meletakkannya di pertigaan jalan arah masuk ke jalan rumah saya, hal tersebut saya lakukan sebagai respon lemahnya Megawati sebagai Presiden menghadapi para jendralnya. Tentu saja aksi itu tidak menjadi kontroversial karena popularitas saya tidak sebanding dengan Dandhy, Jonru atau Alfian Tanjung.

Pada sisi yang lain bisa saja ada anggapan bahwa saya membela Dandhy. Perlu saya tegaskan, bahwa sampai detik dimana saya menuliskan kalimat ini pun saya tidak menjadi pengikut akun Dandhy di media sosial.

Saya juga tidak sedang membicarakan krisis Rohingya, karena pemakaian nama Aung San Suu Kyi pun disebabkan namanya ditulis dalam kolom Dandhy sebagaimana nama Megawati. Itulah kenapa  saya menggunakan judul “ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI” untuk melansir betapa berbahayanya militerisme bagi demokrasi kita kini dan mendatang dengan umpan nama-nama beken ini.

 

Prabowo dan Kampung Janda

Pengantar: Ini adalah penulisan ulang dari artikel berjudul sama yang bersumber dari laman satutimor.com, hal ini dilakukan karena redaksi satutimor.com menerima intimidasi yang menyebabkan tulisan ini dihapus dari publikasi. Tetapi demi kebebasan memperoleh informasi maka tulisan ini disajikan kembali.

 

PRABOWO DAN KAMPUNG JANDA

Penulis : MATHEOS MESSAKH

Irim Tolentino memerankan Beatriz berdiri mencari kekasihnya Thomas di antara para korban pembantaian Kraras dalam sebuah film terbaru A Guerra da Beatriz (Perang Beatriz) yang didasarkan pada kejadian pembantaian di Kraras.

 

Kraras, sebuah kampung di Timor-Leste disebut sebagai ‘kampung janda’. Satu saat di bulan September 1983 hampir semua laki-laki termasuk anak-anak laki di kampung itu dibunuh oleh tentara Indonesia. Beberapa orang melarikan diri ke hutan. Saat ditangkap atau menyerah mereka dipaksa tinggal di sebuah tempat di Kraras bernama Lalerek Mutin dimana banyak yang mati kelaparan. Lalu apa hubungannya kampung Kraras itu dengan Kapten Prabowo Subianto?

Menurut sejumlah sumber, Prabowo Subianto punya andil dalam pembunuhan-pembunuhan di bagian timur Timor-Leste termasuk pembunuhan membabi buta di Kraras itu. Menurut Mario Carrascalao, kejadian tragis pada tanggal 6 Agustus itu “dikoordinasi” oleh Prabowo.[1] Mario, yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Timor-Timur, mengatakan ia tidak berada di Timor-Leste waktu itu, ia sedang berada di Jambi untuk melihat program transmigrasi. Namun Mario mengatakan bahwa semua kejadian itu dilaporkan oleh orang-orang Timor dan pihak militer kepadanya. Pada saat itu Komandan Kodim di Viqueque adalah Mayor Hidayat dari Kopassandha[sic*][2] yang kemudian menjadi Bupati Viqueque.

Wilayah sekitar pembantaian Kraras, September 1983. [sumber: Google]

Prabowo datang untuk menemui para pejabat lokal. Selama gencatan senjata yang disepakati sebelumnya oleh Kolonel Purwanto dan Panglima Failintil Xanana Gusmao, Hidayat dan Sekwilda Viqueque Daniel memobilisir para anggota Hansip untuk melakukan kontak dengan para anggota gerilya di hutan. Sementara itu, di kalangan para anggota Hansip orang Timor-Leste terjadi juga ketidakpuasan akibat reorganisasi pasukan-pasukan Hansip yang mengurangi status dan peran orang Timor.[3] Ketidakpuasan ini meluas di Timor-Leste termasuk di Kraras yang merupakan sebuah pemukiman baru bagi orang-orang yang menyerah atau tertangkap tahun 1978-1979.

Pelecehan seksual sampai perkosaan

Pembunuhan-pembunuhan di Kraras dimulai asal usulnya dari perilaku seksual para tentara Indonesia. Menurut Mario Carrascalao dan sejumlah kesaksian pasca kemerdekaan Timor-Leste[4], ada seorang anggota Hansip berhasil melakukan kontak-kontak dan mendapat banyak teman di hutan. Anggota Hansip ini menikah dengan seorang perempuan cantik. Sang istri melapor ke suaminya bahwa ketika ia ke hutan untuk melakukan kontak dengan para gerilyawan di hutan, anggota militer Indonesia telah melecehkannya. Anggota Hansip inilah yang kemudian bereaksi dan memukuli anggota militer yang mengganggu istrinya.

Sebuah scene dari film A Guerra Da Beatriz [http://patnpiptimor.wordpress.com/tag/kraras/]

Carrascalao mengatakan, menurut laporan yang sampai kepadanya, kejadian ini sudah diatur; semua di set-up untuk menciptakan insiden.[5] Sejumlah sumber lain juga mengatakan bahwa dalam bulan Juli 1983 tentara Indonesia melakukan sejumlah pelecehan seksual terhadap perempuan setempat, termasuk terhadap istri anggota Ratih yang disebutkan di atas.[6] Anggota Hansip yang memukuli tentara ini dibawa ke Viqueque. Kira-kira setelah seminggu Mayor Hidayat, sang Komandan Kodim, berkata “Kamu tak membawa pakaian. Kamu tidak mengganti pakaianmu selama seminggu.” Sang anggota Hansip berkata ia ingin pulang ke Kraras untuk mengambil pakaian namun ia tak tahu apakah ia akan diperbolehkan pulang sendiri. Hidayat mengatakan ia mempercayai sang anggota Hansip, lalu ia diperbolehkan pulang ke Kraras. Ketika ia tiba di Kraras, istrinya berlari ke arahnya melaporkan bahwa ia telah diperkosa oleh beberapa tentara. Lalu anggota Hansip ini berlari ke hutan untuk melaporkan kepada teman-teman yang telah ia kenal selama masa gencatan senjata.[7]

Pada tanggal 8 Agustus, pasukan Falintil dan anggota-anggota Ratih di bawah komando Virgílio dos Anjos (Ular Rheik) menyerang desa Kraras, menewaskan 15 atau 16 orang anggota batalyon zeni tempur (zipur) yang sedang mempersiapkan warga desa untuk sebuah pertunjukkan pada tanggal 17 Agustus.[8] Salah seorang anggota zipur sedang berada di atap sebuah rumah sehingga ia selamat. Ia kemudian melaporkan serangan ini kepada komandan batalyon 501. Reaksi Pasukan Indonesia selanjutnya bisa ditebak.

Penduduk sipil jadi sasaran

Pada tanggal 7 September 1983, batalyon 501 memasuki desa Kraras yang sudah kosong dan membakar hampir semua rumah di sana. Sekitar 4 atau 5 orang yang masih tinggal di desa, termasuk seorang perempuan tua, dibunuh dalam serangan ini. Mayat dari beberapa orang yang dibunuh dibakar bersama rumah-rumah mereka. [9]

Sebelum pasukan Indonesia tiba, sebagian besar penduduk Kraras dan kampung-kampung sekitarnya telah melarikan diri ke hutan. Sebuah kelompok Ratih yang lain dari desa Buanurak (Ossu, Viqueque) yang dipimpin oleh Domingos Raul (Falur) juga membelot dari pasukan Indonesia untuk bergabung dengan Falintil.

Dalam minggu-minggu selanjutnya setelah serangan tentara Indonesia ke Kraras, mereka mengadakan patroli di pegunungan sekitar dan memaksa orang-orang yang melarikan diri untuk kembali ke desa Kraras dan Buikaren, serta ke kota Viqueque. Sejumlah orang dieksekusi dalam operasi-operasi ini, termasuk seorang anak laki-laki berusia 15 tahun pada atau sekitar tanggal 12 September, dan tiga orang lainnya pada tanggal 15 September.[10] Sejumlah besar orang juga ditahan dan disiksa, kebanyakan di Olobai, dimana satu kompi dari Batalyon 745 bermarkas.

Di desa Caraubalau pembantaianpun terjadi. Sejumlah besar penduduk Kraras yang lari ke Bibileo ditangkap dan dibawa ke Viqueque. Awalnya mereka ditempatkan di sebuah gedung sekolah di Beloi, namun pada tanggal 16 September 1983 tentara Indonesia dan para anggota Hansip memindahkan sekurang-kurangnya 18 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, ke desa Caraubalau. Mereka diduga diserahkan kepada tentara Indonesia dari kesatuan lain, kemudian dibawa ke satu tempat bernama Welamo dimana mereka diperintahkan berdiri di satu lubang yang terbentuk karena tanah longsor dan dieksekusi di sana.[11] Seorang saksi mata mengatakan kepada para penyelidik dari PBB:

“Tiga orang Hansip berjalan di depan dan anggota tentara mengelilingi kelompok orang sehingga tidak satu orang pun bisa melarikan diri…Kami mulai berjalan sekitar pukul 3 sore dan tiba di satu tempat di gunung sekitar pukul 4 sore…Kami duduk dan tentara mengelilingi kami supaya tidak ada yang lari…Kemudian datang tentara Indonesia lagi…Setelah mereka tiba kami diperintahkan berdiri. Saya bersama semua orang yang lain berdiri menghadap lembah. Kemudian kami disuruh berjalan. Saya baru berjalan satu langkah, tentara Indonesia melepaskan tembakan ke arah kami. Saya bersama saudara saya jatuh ke tanah. Orang-orang yang terkena tembakan jatuh di atas badan saya. Tentara Indonesia menembak semua orang dari belakang.

Kemudian tembakan berhenti dan tentara beristirahat dan merokok. Satu orang tentara Indonesia menyuruh Jerónimo [seorang komandan Hansip] berbicara dengan bahasa Tetun untuk menyuruh yang masih hidup…berdiri…Tidak ada yang menjawab perintah ini. Kemudian tentara menembak lagi mayat-mayat yang tergeletak. Kemudian saya mendengar dua anak kecil. Ketika tentara menembak, mereka tidak kena. Kemudian Jerónimo…mendekat dua bayi itu dan mengambil sebilah pisau menikamkan sampai mereka mati. Kemudian [tentara] Indonesia dan Hansip beristirahat dan merokok lagi.”[12]

Prabowo saat berpangkat Kapten. [sumber:©facebook/prabowo subianto]

Untuk kejadian di Caraubalau ini, CAVR memperkirakan jumlah korban serendah-rendahnya 17 dan setinggi-tingginya 54. [13]

Keesokan harinya juga terjadi pembunuhan massal di sebuah tempat bernama Tahubein. Sekelompok pengungsi Kraras yang ditangkap di dekat desa Buikarin. Para perempuan dipisahkan dari laki-laki dan para laki-laki diperintahkan kembali Kraras untuk mengangkut makanan dibawah pengawasan militer. Menurut satu laporan, 6-8 orang tentara Indonesia dan dua orang Hansip Timor-Leste mengawal sejumlah laki-laki menuju Sungai Wetuku ke satu tempat yang dikenal sebagai Tahubein. Di sana mereka dikepung dan ditembaki. Hanya satu orang yang dilaporkan selamat dari pembantaian ini. Seorang narasumber memberikan uraian berikut ini:

“Semua laki-laki disuruh berbaris dari Buikarin. Pasukan ABRI bersama Hansip mengatakan kepada kami, ‘Kalian laki-laki hari ini kembali ke Kraras untuk mengambil bahan makanan.’ Maka berangkatlah kami ke arah Kraras lewat daerah Tahubein. Kami dikawal oleh Hansip, polisi, Kodim, dan pasukan lainnya dari Batalyon 501. Sampai di daerah Tahubein pasukan meminta kepada kami agar menyanyikan lagu Foho Ramelau. Tetap tidak ada orang yang berani menyanyikan lagu tersebut. Kemudian mereka menyuruh kami untuk menghitung satu, dua, tiga. Sampai pada hitungan ketiga kami langsung dikejutkan dengan suara tembakan. Ketika suara tembakan saya langsung menjatuhkan diri terlebih dahulu. Begitu saya jatuh teman-teman lainnya jatuh di atas saya. Badan saya penuh berlumuran darah. Setelah selesai menembak mereka periksa satu per satu. Apakah yakin sudah meninggal semua atau belum. Saya mendengar suara dari Hansip mengatakan, ‘Kalau ada yang masih hidup, berdirilah dan pergi bersama kami.’ Saya mendengar itu, tetap saja tidak mau bergerak. Kemudian saya merasa bahwa dua orang teman saya berdiri dan seketika itu juga mereka langsung ditembak. Setelah itu pasukan pergi. Saya merasa yakin bahwa setelah pasukan sudah tidak ada baru saya bangun, kemudian melarikan diri ke hutan.”[14]

Laporan tentang jumlah korban jiwa di Tahubein berbeda-beda, mulai dari yang terendah 26 sampai yang tertinggi 181. Militer Indonesia mengakui jumlah korban 80 orang.[15] Pada tahun 1985, Uskup Belo mendaftar nama 84 korban mati.[16] CAVR mendapatkan nama 141 korban, semuanya laki-laki.[17] Orang-orang yang selamat dipaksa tinggal di Lalerek Mutin, dimana diperkirakan sebagian besar orang meninggal akibat kelaparan dan penyakit.[18] Dominggus Rangel mengatakan kepada CAVR bagaimana orang yang ditangkap disiksa dan kemudian ditempatkan di Lalerek Mutin dan dibiarkan mati: “Saya ingat empat atau lima orang meninggal setiap hari. Kami hanya membungkus mereka dalam tikar dan mengubur mereka.”[19] Sampai saat ini, Kraras dikenal sebagai ‘desa para janda’.[20]

Selain pembantaian di Caraubalau dan Tahubein, ada sejumlah pembunuhan yang berlangsung pasca serangan Falintil ini, bahkan pembunuhan-pembunuhan ini tidak saja terjadi di Viqueque di mana desa Kraras berada namun meluas ke semua bagian timur Timor-Leste.[21]

Peta kampung Lalerek Mutin yang di set-up sebagai desa baru bagi penduduk setelah pembantaian Kraras. Jumlah yang meninggal akibat siksaan dan kelaparan di sinipun tak kalah banyak dibanding pembantaian itu sendiri. [sumber: Timor Archives]

Sangat disayangkan sumber Indonesia tentang pembantaian di Kraras ini tidak menyebutkan sedikitpun tentang korban dan penderitaan di kalangan penduduk sipil. Tidak mengherankan karena sumber tentang pembantaian ini adalah sumber militer dan tentu saja mencerminkan cara berpikir militer Indonesia. Letjen (purn.) Kiki Syahnakri hanya menyatakan Kolonel Purwanto sangat menyesalkan serangan ini dan bahwa Xanana mengaku tidak terlibat dalam penyerangan itu.

Seperti biasa, Syahnakri juga menyalahkan pihak asing yang katanya telah menyusup ke Fretilin dan mengganggu proses perdamaian.[22] Tidak disebutkan sedikitpun tentang aksi balas dendam yang menyasar penduduk sipil.

Versi Mario Carrascalao

Menurut Mario Carrascalao, Prabowo ditugaskan kembali ke Timor-Timur pada bulan September setelah serangan Falintil di Kraras, namun menurut sebuah sumber lain yang dikutip dalam wawancara dengan Mario, Prabowo kembali ke Timor pada 28 Agustus 2003.

“Orang-orang tahu bahwa ia dekat dengan Presiden Suharto dan beberapa orang lain dan bahwa ia dipercayai oleh mereka. Prabowo mengirim sebuah memo kepada para anggota militer [untuk mengatasi situasi ini]. Namun ketika kira-kira 200 warga desa [Kraras] keluar dari hutan, tentara Indonesia memisahkan 30 anak-anak dan membunuh mereka. Begitulah laporan orang-orang,” kata Mario Carrascalao.

“Hari itu juga Kolonel Rudjito [yang baru saja menggantikan Kolonel Purwanto sebagai Panglima Korem Timor-Timur] mengatakan kepada saya ‘semua warga desa Kraras telah keluar dari hutan, sehingga saya akan merelokasi mereka ke tempat bernama Lereng Mutin, dekat pantai.’ Saya berkata ‘Panglima, mereka pasti butuh makanan. Saya punya puluhan ton jagung yang disimpan di Viqueque untuk keadaan darurat. Jika anda mau, anda bisa menggunakannya untuk memberi makan orang-orang. Silahkan.’ Ia berkata tidak. ‘Tidak, saya tidak membutuhkannya. Kita harus membuktikan kepada mereka bahwa apa yang anda [Gubernur Carrascalao] katakan kepada mereka tentang gencatan senjata adalah omong kosong.’ Saya menjawab, ‘justru sebaliknya. Jika anda memberi mereka makan, merawat mereka, memperlakukan mereka secara baik, mereka mungkin akan menjadi dekat dengan anda. Tapi jika anda tidak…’’ jelas Carrascalao.

Segera setelah kejadian itu Uskup Belo mengunjungi Viqueque. 31 Ketika ia kembali ke Dili, ia bertemu Mario Carrascalao dan berkata “Pak Mario, saya akan mengatakan sesuatu kepada anda yang mungkin tak akan anda percayai. Saya pergi ke Lereng Mutin. Tak ada satu laki-lakipun. Hanya perempuan dan anak-anak. Rumah-rumahpun tidak ada. Ketika para tentara membawa mereka ke Lereng Mutin, para tentara mengambil semua harta milik mereka. Mereka tak punya rumah-mereka tinggal di sebuah lapangan. Mereka membunuh semua laki-laki dewasa, semuanya. Ada beberapa yang lari ke hutan. Dan semuanya dikuburkan dekat sungai Luca.”

Mario mengatakan bahwa sopir bulldozer yang menggali kuburan massal bernama Asal. Ia pernah bekerja sebagai mekanik di Departemen Kehutanan dimana Mario adalah atasannya. “Jadi saya mencarinya,” Kata Mario. “Tapi rupanya setelah ia menggali kuburan massal, para tentara membunuhnya juga, tetapi mereka mengatakan Fretelinlah yang melakukannya. Orang-orang Fretilin mengatakan lebih dari seribu orang dikubur di pinggiran kali Luca. Yang lain mengatakan ratusan orang hilang. Saya berkunjung ke sana. Ketika saya tiba hanya ada perempuan. Tidak ada laki-laki. Hanya perempuan dan anak-anak. Dan anak-anak ini berusia tiga atau empat tahun. Tak ada anak-anak yang lebih tua. Mereka semua mengenakan pakaian hitam.”

Mario marah dan menulis surat kepada sang komandan. “Anda membunuh semua laki-laki. Juga membunuh anak-anak besar. Ini tidak benar.” Mario menerima sebuah surat balasan dari Zacky Anwar [Makarim], yang menurut Mario masih ia simpan sampai sekarang. Menurut Mario, Zacky Anwar adalah kepala, atau mungkin wakil kepala Intel di Timor-Timur. [23] “Ia menulis surat yang benar-benar mengatakan bahwa anak buahnya menembak [para warga desa]. Ia meminta maaf. Saya bilang jangan minta maaf kepada saya. Minta maaf kepada pihak keluarga. Itulah pertama kalinya seseorang dari kalangan militer meminta maaf.”

Ketika pembantaian Kraras terjadi, Prabowo ditugaskan untuk ketiga kalinya di Timor-Timur.[24] Apakah ada hubungan yang kuat antara kehadiran misterius Prabowo di bagian timur Timor-Leste dan pembunuhan-pembunuhan yang meningkat pada saat itu, tidak ada yang bisa memberi bukti pasti. Namun CAVR mendapat kesaksian-kesaksian tentang keterlibatan berbagai kesatuan ABRI dalam pembantaian ini, termasuk Kodim 1630/Viqueque, Yonif 328, Yonif 501, dan Yonif 745, serta Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha). [Lihat Chega! Bab. 7.2. hal. 107].

Beberapa sumber juga menyatakan kepada CAVR bahwa Prabowo terlibat dalam operasi untuk membawa penduduk sipil turun dari Gunung Bibeleu, dimana tidak lama kemudian beberapa ratus orang dibunuh tentara Indonesia. CAVR juga menerima bukti keterlibatan Kopassus dalam pembunuhan-pembunuhan ini [lihat Chega! Bab 3. Sejarah Konflik, hal. 109].

Dari pihak Indonesia sendiri, Carrascalao dan bahkan Kolonel Purwanto mengkhawatirkan tindak tanduk Prabowo saat itu. CAVR sendiri mensinyalir bahwa kemungkinan tindakan-tindakan pembunuhan itu dilakukan sebagai upaya untuk mensabotase terhadap gencatan senjata yang disepakati sebelumnya.[25] Apalagi pihak militer Indonesia pernah menyatakan sebelumnya bahwa mereka menganggap operasi-operasi di Timor-Leste sebagai sarana latihan yang berharga bagi pasukan-pasukannya.[26]

Sesaat sebelum digantikan oleh Kolonel Rudjito sebagai Komandan Korem Dili, Kolonel Purwanto pernah mengeluh kepada Mario Carrascalao tentang tindak-tanduk Prabowo:[27] Dalam Timor Timur yang dinyatakan tertutup saat itu, tak seorangpun baik sipil ataupun militer yang boleh masuk atau meninggalkan Timor tanpa sepengetahuan Purwanto. Purwanto berkata kepada Carrascalao dalam sebuah kesempatan:

“Apa yang saya takutkan terjadi. Ia kembali ke Timor Timur – Prabowo. Ternyata ia datang, dan pergi ke pedalaman. Ke Viqueque, sekitar Bibileo. Saya tidak tahu apa yang ia lakukan. Saya tidak tahu lagi.”[28]

Menurut Mario, Prabowo “berpikir baik selama penugasan pertama dan kedua. Saya tak tahu apa yang terjadi, tapi setelah itu ia kehilangan kontrol.” [S]

[1] Ben Anderson, Arief Djati, dan Douglas Kammen, “Interview with Mário Carrascalão,” Indonesia, No. 76, Oktober 2003. Serangan pasukan gabungan Falintil-Ratih terhadap anggota batalyon zeni tempur di Kraras, Bibileo terjadi pada 16 Agustus (bukan 6 Agustus). Lihat Jill Jolliffe, Cover-Up: The Inside Story of the Balibo Five (Melbourne: Scribe Publications, 2001), untuk penjelasan lengkap tentang pembantaian ini.

[2] Di tahun 1975, RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) telah menjadi Kopassandha (Komando Pasukan Sandhi Yudha, Kopassandha), namun masih sering disebut dengan nama lama. Di tahun 1985 Kopassandha menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

[3] Chega! Bab 3. Sejarah Konflik. Hal. 110.

[4] Tulisan ini didasarkan kepada sejumlah kesaksian kepada Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (di kenal dengan akronim Portugis, CAVR) yang tertuang dalam laporan Chega!, dan kesaksian kepada Serius Crime Unit.

[5] Ben Anderson et.al., “Interview with Mário Carrascalão,” Indonesia, No. 76, Oktober 2003.

[6] Wawancara CAVR dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004; wawancara CAVR dengan Geronimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004.

[7] Ben Anderson et.al.,“Interview with Mário Carrascalão,” Indonesia, No. 76, Oktober 2003.

[8] CAVR menyebut 14 korban jiwa dan satu atau dua orang melarikan diri. Untuk informasi mengenai serangan yang dilakukan kelompok Ular Rheik lihat wawancara dengan Ular Rheik [sic] di

http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3557 [access 15 Maret 2014]

[9] Wawancara CAVR dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004

[10] Ibid.

[11] Wawancara CAVR dengan Jerónimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004.

[12] Serious Crimes Unit, Wawancara dengan José da Costa Carvalho.

[13] Keterangan ini didasarkan pada Wawancara Serious Crimes Unit dengan José da Costa Carvalho; lihat pula Wawancara CAVR dengan Jeróonimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengatakan bahwa korbannya 18 orang; Filomena de Jesus Sousa, Lalerek Mutin, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengatakan bahwa korbannya 26 orang; dan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengatakan bahwa korbannya 54 orang.

[14] Wawancara CAVR dengan Olinda Pinto Martins, Lalerek Mutin, Viqueque, 8 November 2003; lihat juga Wawancara Serious Crimes Unit dengan Jacinto Gomes (Leki Rubi), Viqueque (Viqueque), 11 April 2001, dan Antonio Soares (Toni Rubik), Viqueque (Viqueque), 11 April 2001.

[15] Timor Information Service, Gough Whitlam Fails to Convince, Maret/April 1982, hal. 10.

[16] “Uskup Timor Menuduh Militer Membantai 84 Penduduk Desa”, Peter Millership, Reuters, Dili, 1 Maret 1984, disebutkan dalam John G. Taylor, East Timor: The Price of Freedom, Zed Books, London, 1991, hal. 147.

[17] Chega! Bab.7.2 hal. 180-1.

[18] Wawancara CAVR dengan José Gomes, Kepala Desa Bibileo-Lalerek Mutin [wawancara tidak bertanggal].

[19] Pernyataan HRVD 04118. Tentang kondisi Lalerek Mutin pasca peristiwa Kraras lihat Chega! Bab 7.3. Pemindahan Paksa dan Kelaparan, khusunya hal. 111-3.

[20] Lihat juga Olinda Pinto Martins, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian , Nopember 2003.

[21] Untuk detil tentang kejadian-kejadian dan korban pembunuhan-pembunuhan mulai tahun 1983-1984 lihat Chega! Bab 7.2. Pembunuhan di luar hukum dan Penghilangan Paksa, hal. 176-208.

[22] Kiki Syahnakri, Timor-Timur The Untold Story, Jakarta: Kompas, hal. 110-115.

[23] Di tahun 1999, Mayor Jendral Zacky Anwar Makarim menangani pengorganisasian milisi pro-Jakarta di Timor-Leste. Pada 24 Februari 2003, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Serius mengajukan dakwaan terhadap Anwar Makarim dan tujuh orang lainnya (enam dari militer) yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

[24] Setelah menyelesaikan sebuah kursus anti-teroris di Jerman, pada Maret 1982 Mayor Luhut Pandjaitan dan Kapten Prabowo Subianto ditunjuk untuk membentuk sebuah unit anti-teroris dari Kopassandha, yang diberi nama Detasement 81. Pada bulan Oktober 1982 Luhut mengikuti kursus komando dan staff, meninggalkan Kapten Prabowo menangani Detasement 81. Di bulan November 1982, Prabowo memimpin unit ini ke sebuah operasi di wilayah Papua New Guinea. Kemunculannya di Viqueque dengan demikian dihubungkan dengan operasi kedua dari detasemen ini. Versi lain yang tidak menyebutkan kemunculan Prabowo di Viqueque di akhir Maret atau awal April, lihat Ken Conboy, Kopassus: Inside Indonesia’s Special forces (Jakarta: Equinox Publishing, 2003),h. 289-297.

[25] Chega! Bab 3. Sejarah Konflik, hal. 108-9.

[26] Lihat Ken Conboy, Kopassus: Inside Indonesia’s Special Forces, Equinox Publishing, Jakarta dan Singapura, 2002 hal. 310.

[27] Menurut Mario pembicaraan dengan Purwanto terjadi delapan hari setelah pertemuan Mario Carrascalao dengan Jendral Beny Moerdani di Baucau pada 21 April 1983. Lihat “Interview with Mário Carrascalão,” Indonesia, No. 76, Oktober 2003.

[28] Ben Anderson et.al.,“Interview with Mário Carrascalão,” Indonesia, No. 76, Oktober 2003.