BAD NEWS IS A GOOD NEWS BUT DISASTER IS AN UNEXPECTED NEWS

 

Maaf jika saya menuliskan judul tulisan ini dalam bahasa Inggris, bukan karena saya ingin mengikuti tren berbahasa yang mulai mencampur bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari atau ingin dianggap pintar karena menguasai bahasa internasional.  Judul tersebut saya kutip dari frasa ironis yang umum dalam dunia jurnalistik; bad news is a good news. Berita buruk adalah kabar baik. Ini bukan berarti para jurnalis menari di atas penderitaan orang lain tetapi  kewajiban insan pers untuk mewartakan kejadian menuntut mereka harus siap bahkan dengan kabar terburuk sekali pun. Wartawan juga manusia dan di saat memberitakan tragedi maka hati mereka juga tersentuh namun profesionalisme  dan kode etik  membuat mereka harus obyektif dalam mengabarkannya.  Dalam setiap kabar buruk ada berita yang harus disebarkan dan itulah tugas setiap jurnalis.  Kekuatan media massa memang sudah diakui sebagai pilar ke-empat sesudah trias politica; yudikatif, legislatif dan eksekutif. Hubungan diantara mereka semua serupa kekasih gelap, saling mencumbu namun tak ada yang mengaku. Karena di era demokrasi ini faktor popularitas yang disokong pers akan mendongkrak tingkat elektabilitas.

Bencana pohon tumbang

Namun sebagaimana para pesohor yang terlebih dahulu bersimbiosis mutualisme dengan pers, maka kabar buruk pun bisa diposisikan sebagai kabar baik. Berada  didalam jangkauan radar media massa terus menerus bisa menambah atau minimal mempertahankan popularitas dan untuk itu para pesohor tak jarang memakai cerita yang menguras emosi publik untuk dikonversi sebagai berita. Sejalan dengan trik selebritas tersebut kini juga banyak  politikus menggunakan cerita  untuk membentuk citra dan dikemas dalam bentuk berita. Apakah ini salah? Bila merunut pada aspek yuridis maka yang dimaksud sebagai tugas pers adalah memberitakan dengan porsi perimbangan melalui konfirmasi dan klarifikasi serta sesuai dengan fakta dan bukti nyata. Maka bila sebuah berita, walau sensasional sekali pun, bila sudah melalui tahapan-tahapan tadi layak disebut berita yang valid. Namun bagaimana bila fakta dan bukti adalah hasil konstruksi yang disertai konfirmasi dan klarifikasi dari sumber imitasi yang hanya menghasilkan berita palsu, apakah kesalahan layak ditanggung media massa yang memuat berita? Tentu saja tidak demikian, namun media bersangkutan wajib memuat sanggahan dari sumber otentik yang terkait dan menuliskan ralat atas pemuatan berita palsu itu. Namun publikasi atas solusi masalah tersebut masih belum meluas, maka tak heran sering terjadi pengerahan massa untuk mengancam redaksi atas kabar bohong yang disebarkan walau tak dipungkiri juga aksi massa tersebut juga bisa bertujuan ganda untuk mengintimidasi redaksi. Bingkai pemberitaan menjadi cara ampuh untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi popularitas, dan karena itu mengokupasi redaksi menjadi jalan cepat menuju pembingkaian yang bagus. Di masa huru-hara 1965, tentara segera merebut pemberitaan untuk melokalisir berita dari Dewan Revolusi dan memenangkan opini dari masyarakat dan cara itu berhasil sehingga publik disajikan kabar dari pihak militer semata dan mudah untuk dimobilisasi sesuai kepentingan militer kala itu. Di masa orde baru, lewat Departemen Penerangan, negara mengontrol ketat pemberitaan dengan regulasi akibatnya pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) menjadi hal yang dihindari media massa.  Banyak dari contoh pencabutan SIUPP (Sebelumnya bernama SIT atau Surat Izin Terbit)  terjadi karena pewartaan negatif terhadap negara dan keluarga Cendana. Di era reformasi yang diwarnai dengan kendornya regulasi maka euforia informasi terjadi melampaui batas, akibatnya banyak penerbitan baru muncul bak nyanyian katak menjelang hujan. Semua bisa memiliki media massa dengan aturan yang mudah.  Dan di zaman revolusi teknologi malah setiap orang bisa memiliki medianya sendiri-sendiri dan dipublisir melalui internet. Namun ironisnya, kuantitas media tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas media itu sendiri. Karena untuk bisa meluas, banyak media menggunakan jurus tukang koran di bis kota (di era 70-80an).  Pada masa lalu, tukang koran sering menggunakan judul-judul bombastis yang bisa saja dipelintir untuk diteriakkan dan menarik perhatian orang untuk membeli. Contoh menarik dan nyata bisa disimak dalam salah satu adegan di film Warkop DKI yang saya lupa judulnya namun menggambarkan polah tukang koran yang mengibuli pembeli dengan promosinya. Hal serupa terjadi dengan media masa kini yang  demi mengejar pengunjung situs menuliskan judul yang se-provokatif mungkin. Tak jarang kaitan antara judul dengan isi justru tidak terkoneksi, tetapi bila itu berhasil menarik pembaca tidaklah soal bagi mereka. Segmentasi dan fragmentasi publik sudah demikian tajamnya maka berita dari media A hanya untuk kalangan tertentu saja sebagaimana pemberitaan dari media B yang terfokus untuk golongannya juga. Setiap berita memiliki massanya tersendiri. Dan tentunya seperti media konvensional, memiliki efek popularitasnya tersendiri. Ini adalah basis bagi tokoh publik atau politisi untuk meningkatkan nilai keterpilihannya. Dalam peristiwa politik internasional,  kesuksesan Donald Trump terpillih sebagai Presiden Amerika Serikat ditengah tuduhan cabul dari banyak perempuan terhadapnya tak menyurutkan citranya. Donald Trump memiliki media dan tentunya uang, semuanya ia kerahkan untuk membingkai dirinya dalam pemberitaan yang  membuat publik Amerika percaya bahwa Trump dibutuhkan Paman Sam. Setidaknya bagi pemilihnya. Okupasi Trump atas media berlangsung halus dan berbungkus bisnis dengan nilai ekonomi yang tentunya  tidak sedikit. Pola relasi seperti ini yang marak terjadi sejak era revolusi teknologi informasi terjadi. Tidak mungkin lagi menggunakan cara kasar seperti masa lalu karena akan dianggap tidak demokratis. Sementara dalam kasus domestik, banyak elit partai politik yang dikenal juga sebagai saudagar media. Dengan memiliki medianya sendiri maka akan terjaga citra baik darinya selain itu juga sebagai sarana publikasi atas kinerja positifnya sekaligus menyebarkan prestasi buruk dari lawan politik. Hal ini lumrah terjadi karena memang relasi mesra antara pers sebagai kekuatan ke-empat dengan trias politika sebagaimana yang saya tulis sebelumnya.

Wah, panjang sekali alinea di atas. Padahal saya belum memasuki inti persoalan seperti yang tersirat dalam judul.

Kabar buruk adalah kabar baik dalam politik, dengan menyebarkan berita buruk atas nasib rakyat akan menebarkan ketidakpercayaan atas kesanggupan penguasa dalam menguasai dan menyelesaikan masalah bangsa. Kenaikan harga BBM bisa berdampak naiknya pula popularitas penantang penguasa. Semakin rendah daya beli masyarakat maka bisa menurunkan tingkat elektabilitas penguasa. Frasa bad news is a good news mendapatkan aktualisasinya dalam medan politik. Satu kabar buruk dapat merontokkan sembilan kabar baik bila di eksplotasi  dan mampu memobilisasi massa untuk bergerak. Kita tidak bicara etika disini, namun  logika matematis. Jangan biarkan hati bersuara karena ini masalah kursi untuk kuasa. Tak heran eksplotasi kabar buruk juga bisa memakai tenaga-tenaga cendekiawan atau bahkan ulama untuk bisa menggerakkan massa demi tercapainya tujuan politis. Kasus Ahok yang disangkakan menista agama sejatinya adalah peristiwa politik untuk menyingkirkan Ahok dari peta  politik. Karena setiap politikus tidak boleh salah namun tetap tak berdaya bila kekuatan massa bergerak. Ahok menjadi salah karena publikasi massif bahwa  ia menista agama membuat publik percaya dan marah sehingga turun ke jalan. Walau bukti-bukti tak cukup kuat namun demonstrasi besar yang terjadi setiap persidangan tak urung membuat majelis hakim juga terintimidasi, itulah kenapa proses peradilannya menjadi lebih cepat dari biasanya. Aksi massa adalah segalanya. Dan untuk menggerakkan massa perlu publikasi pembingkaian berita lewat media. Inilah hebatnya revolusi teknologi informasi. Seperti di beberapa negara Arab beberapa tahun lalu yang dilanda revolusi musim semi karena pemberitaan massif lewat media sosial atas kematian seorang rakyat yang meluas menjadi pembangkangan sipil. Kabar buruk menjadi berita baik bagi politik.

Tetapi, bagaimana jika kabar itu terlalu buruk, misalnya bencana alam atau kecelakaan massal? Apakah itu bisa menjadi kabar yang lebih baik lagi bagi penantang penguasa untuk merebut jabatan politis?

Di Indonesia yang sedang menjadi bulan-bulanan bencana belakangan ini justru berlaku negasi atas tanda tanya tadi.  Saat gempa Lombok terjadi, semua media berduyun-duyun ke sana untuk mendapat akses dan liputan terkini dari lokasi. Negara juga sigap lewat institusi yang dibentuknya untuk penanggulangan bencana.  Empati  publik menimbulkan solidaritas masyarakat. Semua bersatu dalam pemberitaan dan penguasa hadir didalamnya untuk melaksanakan tugasnya sekaligus juga memberikan citra positif atas kinerjanya. Tak ada ruang untuk mempolitisir masalah ini. Bukti saat peristiwa musibah tenggelamnya kapal di Danau Toba dimana seorang Ratna Sarumpaet berusaha membuka isolasi  atas isu politik terhadap musibah ini juga menimbulkan antipati dari publik. Usaha politisasi itu pun gagal. Dan ia mencobanya kembali saat publik terpaku dengan gempa Lombok, namun  kegagalannya lebih besar lagi karena ia mengakui bahwa kasus pengeroyokannya adalah berita palsu. Tetapi harus diakui bahwa terjadi  peralihan atas interes masyarakat ke politik. Media kembali memunculkan isu politik, walau negatif namun itu bisa positif karena di masa kampanye yang panjang ini dan di tengah konsentrasi  massa akan bencana akhirnya bisa juga menoleh ke politik.  Walau tak lama karena kini terjadi lagi bencana dan ini diluar kemampuan manusia, penguasa kembali mendapat kesempatan publikasi besar-besaran lagi dan menenggelamkan penantangnya. Maka perlu ada ‘Ratna Sarumpaet’ lain untuk memecah isolasi berita serupa. Masalahnya, pengorbanan yang besar walau memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi namun juga mengandung resiko kegagalan yang dahsyat pula.  Itulah bencana, berita yang tidak diperkirakan namun tak bisa ditolak kedatangannya oleh semua kekuatan di dalam dunia.

LUCY IN THE SKY WITH KORAN KAMI

Waktu pertama membaca cuitan Tommy F.Awuy tentang kolaborasi seni terbesar di akhir tahun ini saya sudah tertarik untuk menyaksikannya. Bukan karena promosi yang bombastis tadi tetapi karena ada kalimat Lucy In The Sky dalam judulnya.

Sebagai generasi pra milenial, saya turut terkena demam The Beatles yang bangkit kembali pada era 80an lewat Bharata Band.  Lagu Lucy In The Sky With Diamond menjadi salah satu lagu yang turut dipelajari oleh saya dan teman-teman bermodalkan buku lagu The Beatles yang kami peroleh dari hasil bajakan.

Aria Baron, Nana Soebianto dan Tommy F.Awuy membawakan Lucy In The Sky With Diamond

Dari komik The Beatles yang hadir di Majalah Hai pada saat itu, saya mengetahui bahwa lagu tersebut dicurigai sebagai kepanjangan dari LSD namun John Lennon membantahnya dengan berdalih bahwa judul lagu itu bersumber dari gambar yang dibuat anaknya Julian Lennon.

Terlepas dari pro kontra kandungan LSD di dalam lagu tersebut, saya pikir pola lagu yang dibuat John dan paul ini memang menyimpang dari pola lagu pop masa itu. Tercatat 3 kali nada dasarnya berubah dimana jembatan tiap nada dasar mengalir dan menyatu di bawah rezim teks yang surealistik. Besar kemungkinan pengaruh yang dominan dari era psikedelik yang ditandai dengan meluasnya pemakaian acid pada generasi bunga. Efek dari pemakaian acid ini memang membuat penggunanya berada diantara mimpi dan realita, kebanyakan lebih condong ke mimpinya. Tapi inilah salah satu bentuk perlawanan generasi bunga terhadap kemapanan yang berujung pada dehumanisasi. Manusia dinilai berdasarkan warna kulit, tingkat ekonomi dan status sosialnya. Manusia menjadi begitu mekanistik dan melupakan alam. Dalam situasi zaman seperti itulah seni dan gaya hidup menjadi alat protes mereka. Inilah kritik generasi pemimpi terhadap zamannya.

episode transisi

The Beatles dengan Lucy-nya berada dalam garda depan musik pop psikedelik. Konser Woodstock tahun 1969 menjadi kongres generasi bunga dimana cinta dan perdamaian menjadi narasi yang digemakan.

adegan yang mengingatkan memori pahit tentang identitas sebagai pribumi

Disaat menuliskan ini, hujan sedang turun, namun kepalaku menghangat membayangkan betapa merdekanya generasi pemimpi mempresentasikan eksistensinya. Dan kehangatan dalam kepala itu pula yang saya rasakan saat menyaksikan karya Bre Redana yang bertajuk Koran Kami With Lucy In The Sky.

Terlambat datang karena dihadang hujan, begitu tiba sudah disambut nyanyian Lucy In The Sky With Diamond dimana Tommy F Awuy bak konduktor yang mengajak penonton turut bernyanyi. Sementara Aria Baron mengiringi dengan gitarnya.  Sesudahnya potongan Koran Kami dibacakan bergantian oleh dua wartawan Kompas untuk  memperkenalkan tokoh ceritanya kepada penonton yang sebagian besar akrab dengan gambaran tokoh yang dibacakan. Bagian ini memang prosa yang menyelami realita dalam ruang dan waktu cerita. Setelah penonton mengenali tokoh dan alurnya maka adegan berikutnya adalah transisi kepemimpinan yang berdarah dalam format teater. Saya sendiri lebih memaknai adegan ini sebagai puisi visual yang menghadirkan tragedi dalam rupa mimpi. Namun cerita belum berakhir, masih ada Whiter Shade of pale milik procol Harum yang dinyanyikan duet oleh Nana Soebianto dan Tommy serta pembacaan irisan novel oleh dua jurnalis Kompas lainnya untuk memungkasi alur kisah Koran Kami.

Strategi kolaborasi lintas disiplin seni pada karya ini memang menjadi suatu kebutuhan untuk memberikan ruang kepada jaringan perkawanan Bre Redana yang luas. Sebagai wartawan, ia mengenal dan dikenal banyak figur populer dalam masyarakat kita. Dan pentas perpisahan dari jurnalis ini membuktikan luasnya pergaulan yang ia jalani selama ini.

Bre Redana pamit pensiun

Dalam perjalanan pulang dari Bentara Budaya Jakarta, tempat karya ini dipentaskan, kepala saya yang menghangat ini memikirkan apa yang harus dikritisi dari pertunjukan ini. Namun sampai saya menuliskan kata ke 546  ini tak jua saya temukan kritik yang sepadan. Saya malah menemukan dalih kenapa saya tak bisa membuat tulisan kritik. Karena untuk menghasilkan kritik maka saya harus mengetahui prosesnya dari awal hingga akhir agar mendapat gambaran yang luas mengenai muatan yang akan diangkat dari pentas ini. Lalu sebagai karya dari seorang pemimpi maka kritik yang seimbang haruslah muncul dari seorang yang realistis, dalam artian emoh bermimpi. Sebagaimana barok sebagai kritik terhadap rennaisans, klasik sebagai kritik terhadap barok, romantik sebagai kritik terhadap klasik. Maka sulitlah bagi pemimpi untuk mengkritisi pemimpi lainnya. Kalaupun mau dicari-cari adalah kurangnya bir yang disajikan. Saya kehabisan ketika hendak mencicipinya, padahal Bre dan bir adalah satu kesatuan dan acara belum berakhir selama beliau masih berada di Bentara Budaya Jakarta.

Tetapi saya harus mengakhiri menjadi penyaksi dan bergegas pulang, bukan karena ketiadaan bir tetapi saya sudah membeli tiket kereta pulang dan berdasarkan perhitungan maka bila saya pulang lebih dahulu akan sempat bersua kereta terakhir hari ini. Dan di sepanjang perjalanan hingga tiba di rumah, kepala saya masih menghangat dan mengingat.

Mas Bre, jika anda membaca ini maka anda berutang segelas bir untuk mendinginkan kepala saya.

 

 

30 November 2017

01:56 WIB

 

ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI.

Sebenarnya artikel ini tidak akan ada jika saja komentar saya pada tulisan Dandhy yang berjudul “Antara Suu Kyi dan Megawati” di acehkita.com tidak mengalami kendala pemuatan. Tetapi karena begitu saya meng-klik submit untuk memposting komentar ternyata keluar notifikasi error 508 yang berarti komentar saya tidak bisa diproses lebih lanjut karena masalah pada server maka saya merasa perlu untuk menulis kolom dengan judul “ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI”.

Saya mengetahui tulisan Dandhy setelah membaca cuitan Coen Pontoh yang mengabarkan pemidanaan Dandhy karena tulisannya dan tersedia pula pranala sumber artikelnya. Yang membuat saya tertarik membacanya justru karena ada pelaporan dari Repdem Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Megawati, Jokowi dan PDI Perjuangan. Tanpa adanya laporan tersebut bisa dipastikan saya tidak niat membaca artikel Dandhy. Saya membacanya sekali pada kemarin dan malam ini begitu saya berniat membacanya lagi untuk berjaga-jaga bila ada kutipan yang keliru ternyata yang keluar notifikasi error 403 yang berarti laman tersebut dibatasi aksesnya oleh administrator.

Maka menjadi sedikit was-was juga saya menuliskan ini karena bila terjadi salah kutip bisa jadi saya dipidanakan, tetapi yang membuat saya sedikit lega adalah peluang tulisan ini dibaca oleh Dandhy atau pihak-pihak lain adalah kecil karena tingkat popularitas penulis mendasari tingginya jumlah pembaca. Maka sebagai orang yang tidak dikenal saya merasa bebas menulis apa pun yang hinggap di kepala saya.

Dandhy Laksono adalah jurnalis dan aktivis yang juga aktif membagikan kepingan opini di media sosial, saya bukan pengikutnya tetapi banyak kawan yang membagikan cuitannya yang mau tidak mau tetap terbaca oleh saya. Tetapi walau begitu saya tetap tidak merasa perlu mengikutinya di twitter atau pun facebook. Tak penting untuk diurai alasannya, yang jelas saya memang seorang pemilih dalam berbagai hal.

Dalam kolom Suu Kyi dan Megawati, Dandhy melakukan studi komparasi antara kedua nama tersebut. Walau, seperti yang ia tulis juga, ada perbedaan konteks dan waktu. Keduanya adalah korban dari kesewenang-wenangan rezim militer yang kemudian mendapat peluang untuk berkuasa. Dan, dalam tulisan Dandhy, ironisnya baik Suu Kyi mau pun Megawati sama-sama tak bersuara atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer terhadap sipil. Mereka dianalogikan menari dalam irama para jendral. Terdapat banyak paparan data-data jumlah korban yang memang tak bisa dipungkiri terjadi dan dijadikan pendukung atas riset perbandingan tersebut.

Namun hal ini justru dijadikan landasan Repdem Jatim dalam mempolisikan Dandhy karena data-data yang dipilih adalah yang hanya mendukung penguatan opini bahwa terjadi peningkatan jumlah orang Papua yang tewas sejak Megawati dengan PDIP-nya menang pemilu 2014. Dandhy dianggap mengabaikan data-data jumlah infrastruktur yang dibangun di tanah Papua, divestasi 51% saham Freeport atau meningkatnya jumlah TPN-OPM yang bergabung ke Indonesia.

Sampai disini, dimana posisi saya ?

Untuk menegaskan hal itu saya perlu kembali kepada tulisan Dandhy.

Dalam perspektif saya, Dandhy sebenarnya ingin menunjukan betapa demokrasi di Asia, dalam hal ini di Burma dan Indonesia,  telah dikotori oleh militerisme. Kedua pemimpin sipil yang juga sama-sama perempuan dan putri dari penguasa sebelumnya yang juga pemenang pemilu yang diselenggarakan secara demokratis itu adalah contoh aktual dari ketidakberdayaan sipil dalam hegemoni militer. Itu yang saya tangkap dengan yang dimaksud Dandhy lewat frasa “menari dalam irama para jendral”.

Begitu kuatnya militerisme sehingga pemimpin sipil terpilih pun tidak dapat berbuat banyak untuk mewujudkan janji kampanyenya karena realitas poitik yang mengharuskannya berkompromi. Tetapi itu pun bukan suatu dosa selama dilakukan oleh politisi.

Pemimpin sipil seperti diberkahi kekuasaan yang tanggung. Karena kekuatan riil masih digenggam para jendral baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawan. Pemilu seolah menjadi basa-basi politik, apalagi kini para elit militer, yang karena dihapuskannya dwi fungsi ABRI dan kursi gratis fraksi ABRI di MPR, membuat mereka mendirikan kendaraan politik sendiri dan menerapkan strategi perangnya masing-masing.

Tadinya saya mengira Dandhy akan menguliti bahaya militerisme lewat pintu Suu Kyi dan Megawati, tetapi ternyata Dandhy berhenti kepada mereka berdua dan malah ‘menelanjangi’nya. Ini menjadikan kolom Dandhy terasa tanggung. Mirip seperti kekuasaan sipil di tengah hegemoni militer. Dandhy begitu gagah menuliskan ‘dosa’ pemimpin sipil dan terkesan takut ketika berhadapan dengan realitas militer dalam politik. Saya bisa menerima kenyataan itu bila alasannya Dandhy masih ingin ‘hidup’  karena itu manusiawi. Tetapi saya merasa mual bila ternyata sasaran tembaknya adalah kedua pemimpin sipil tersebut dengan mengabaikan bahaya militerisme bagi demokrasi. Bila alasan terakhir itu benar maka Dandhy hanya memanfaatkan momentum Rohingya di era Jokowi ini untuk melemahkan kekuatan sipil dalam demokrasi kita. Dalam kata lain, buat apa memilih pemimpin sipil bila nantinya tak berdaya maka lebih baik pilih yang berlatar belakang militer sekalian. Pesan yang sesat seperti itu bisa saja muncul dari pembaca. Padahal militerisme menelurkan solusi kekerasan dalam mengatasi persoalan dan itu racun bagi terbentuknya masyarakat yang demokratik. Tengoklah banyaknya ormas-ormas paramiliter yang kerap bertempur demi kepentingan sepihak dan mengorbankan kepentingan orang banyak. Apa solusi militeristik seperti itu yang akan kita wariskan kepada generasi nanti dalam mengelola negeri? Sikap tanggung Dandhy dalam menelanjangi bahaya militerisme membuat harapan saya buram dalam menjawab pertanyaan tadi.

Namun walau saya tidak sepakat dengan sikap tanggung Dandhy saya juga tetap mendukungnya untuk tidak dipidanakan. Pelaporan Repdem Jawa Timur membuat seolah-olah Dandhy berada satu lingkaran dengan Jonru atau Alfian Tanjung. Padahal mereka berbeda. Setidaknya dalam cara mereka melontarkan tuduhannya. Dandhy ditopang data-data dan bukti dokumentasi, sedangkan Jonru dan Alfian Tanjung berbasis rumor a la intelijen militer tanpa dukungan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Bila Dandhy masih memiliki spirit anti-militerisme sedangkan Jonru dan Alfian Tanjung malah menjadi ‘alat’ para jendral  dalam menggembar-gemborkan sikap anti komunisme. Semestinya Repdem menjawab Dandhy dengan tulisan tanpa perlu melaporkan, walau melaporkan adalah hak konstitusi warganegara yang dijamin setara dalam hukum. Akan menjadi elok pertarungan ini bila diteruskan dari pena ke pena. Tetapi bila kapasitas Repdem memang belum memadai untuk membuat tulisan yang menjawab Dandhy maka pihak Dandhy pun, yang didukung banyak hashtag media sosial, juga tak perlu bersikap defensif dengan mengatakan bahwa hal ini adalah serangan terhadap kebebasan beropini karena kebebasan pun masih dibatasi oleh aturan hukum. Agar tak ada orang seperti Jonru atau Alfian Tanjung yang hanya bisa menghina tanpa pembuktian dan berdalih bahwa itu kebebasan beropini.

Sampai  disini tentu ada penilaian terbersit bahwa saya membela kubu Megawati. Karena saya seolah memojokkan Dandhy. Bila anda berpikir begitu maka ada yang perlu anda ketahui, bahwa pada tahun 2003 saya pernah melukis wajah Megawati di atas kloset jongkok dan meletakkannya di pertigaan jalan arah masuk ke jalan rumah saya, hal tersebut saya lakukan sebagai respon lemahnya Megawati sebagai Presiden menghadapi para jendralnya. Tentu saja aksi itu tidak menjadi kontroversial karena popularitas saya tidak sebanding dengan Dandhy, Jonru atau Alfian Tanjung.

Pada sisi yang lain bisa saja ada anggapan bahwa saya membela Dandhy. Perlu saya tegaskan, bahwa sampai detik dimana saya menuliskan kalimat ini pun saya tidak menjadi pengikut akun Dandhy di media sosial.

Saya juga tidak sedang membicarakan krisis Rohingya, karena pemakaian nama Aung San Suu Kyi pun disebabkan namanya ditulis dalam kolom Dandhy sebagaimana nama Megawati. Itulah kenapa  saya menggunakan judul “ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI” untuk melansir betapa berbahayanya militerisme bagi demokrasi kita kini dan mendatang dengan umpan nama-nama beken ini.