(NONTON) TEATER ZAMAN NOW

Beberapa hari lalu saya mendapat undangan untuk menjadi penyaksi pentas teater dari Kang Ari Jogaiswara dalam rangkaian acara 6th Online Performance Art Festival yang berlangsung dari tanggal 30 November hingga 3 Desember 2017.

Pentas yang dirujuk dalam undangan di atas dilakonkan oleh ETA:Inquiries in Theater and Performance dengan tajuk Defacement in the Side dan berlangsung pada hari kamis 30 November 2017 jam 12:00 WIB. Mengambil lokasi di ruang parkir pada suatu tempat di Kota Bandung dan saya menyaksikannya di rumah saya yang berjarak sekitar 171 kilometer dari tempat pementasan secara langsung.

Ruang, waktu dan aktor adalah tiga prasyarat mutlak bagi kehadiran sebuah pertunjukan teater. Setidaknya hal tersebut valid sejak berabad lampau hingga revolusi teknologi informasi mendekontruksikan (dalam artian harfiah mengurangi susunan bentuk) prasyarat di atas.

Teater sendiri berarti ruang tempat pertunjukan dimana didalamnya terdapat aktor (baik pelakon atau pun penonton) yang terikat dalam kesatuan waktu dan berjibaku guna memproduksi makna.  Pemahaman dengan bau barat yang kental ini tidak hanya menjadi pondasi bagi konstruksi teater literer dari era Shakespeare hingga absurdisme tetapi juga teater tradisi yang berserakan di seluruh penjuru bumi.

Dalam kesatuan ruang dan waktu, penonton dan pelakon memiliki hubungan resiprokal dalam mengolah, menyusun dan memproduksi makna lewat bahasa (baik lisan atau gerakan) yang tersampaikan selama pertunjukan mengalir.

Lalu, bagaimana bila pelakon tak memiliki penonton? Dalam konteks yang mirip saya pernah mempertanyakan itu dalam lakon The Show Must Go On di tahun 2003 dimana pertunjukan terhenti karena ketiadaan penonton, apakah teater akan punah dengan sendirinya bila pelakon tidak ada penonton?

Tentu saja itu hanya mimpi buruk, kenyataannya gedung pertunjukan dipadati penonton yang rela membayar ratusan ribu rupiah untuk duduk manis dan mendapat pencerahan dari pertunjukan yang pelakonnya tidak sedikit dikenal orang sebagai selebritas. Begitu juga yang terjadi di kota-kota kecil hingga ke dusun-dusun terpencil di nusantara, pembedanya hanya tidak ada selebritas yang sudi bermain di sana.

Kembali kepada pertanyaan di paragraf sebelumnya yang menjadi relevan di masa teknologi informasi yang tanpa disadari telah mengalienasi penggunanya dari lingkungan sosialnya. Bagaimana menghadirkan tontonan teater bagi publik yang asyik dengan kesendiriannya?

6th Online Performance Art Festival mungkin adalah salah satu jawaban atas tanda tanya di atas. Dalam  Defacement in the Side, terlihat seorang lelaki yang duduk di meja pada sebuah area parkir sambil membuat topeng di wajahnya. Tak lama datang seorang perempuan yang ikut duduk dan melakukan aktivitas yang sama dengan lelaki sebelumnya. Lalu perempuan ketiga muncul dan melakukan aksi serupa dengan dua pelakon tadi. Mereka bertiga melakukan aksi tanpa dialog, si lelaki yang sudah selesai dengan topengnya segera melepaskan dan meletakkan di sebuah bola hitam. Kemudian ia memotong topeng itu tembus ke bola hitam tadi yang ternyata adalah buah semangka berlapis kain. Hasil potongan tadi dimakan oleh si lelaki sambil berjalan menjauh entah kemana. Dua perempuan yang ada masih menyelesaikan topeng mereka dan begitu selesai salah satu dari perempuan itu menaruh topeng itu di potongan semangka yang tersisa begitu juga dengan perempuan terakhir. Itulah akhir dari pertunjukan ini yang berlangsung sekitar 23 menit. Dan saya menyaksikan langsung di rumah saya yang berjarak 171 kilometer jauhnya secara bersamaan waktunya.

eta, opaf

Bagaimana memproduksi makna dari pelakon dan penonton yang terpisah ini? Tentunya ada independensi pemaknaan dari penyaksi walau ada sedikit petunjuk dari pelakon dalam kata pengantarnya di laman milik penyelenggara program ini. Kebebasan dan kemandirian pemaknaan ini tetap berbasis dari aksi yang dilakukan, serupa dengan menyaksikan pentas teater pada umumnya, namun independensi tersebut bisa tak berguna bila tak ada rujukan empirik dari otak atas peristiwa serupa. Karena otak kita yang super ini tetap membutuhkan adaptasi terhadap segala sesuatu yang baru sebelum mulai mengolah lema visual menjadi arti. Sampai disini ternyata masih tak ada bedanya dengan menonton teater seperti biasanya.

Faktor pembedanya adalah dekonstruksi terhadap prasyarat utama terjadinya teater. Dekonstruksi disini tidak seruwet dalam alam pikir Derrida, tetapi dalam arti mengurangi bentuk dari susunan prasyarat tadi. Dan yang berkurang adalah transfer emosi dari pelakon. Ini akan terasa bila anda menyaksikan teater literer secara daring. Ada emosi yang tidak terunggah dan terunduh dengan sempurna dalam proses ini, setidaknya hingga kini dan entahlah di masa nanti. Dekonstruksi tersebut terjadi karena ketidaksatuan ruang antara pelakon dengan penonton. Beberapa tahun lalu pernah tergagas oleh saya untuk memisah antar pelakon dalam ruang yang berbeda dan disatukan lewat daring, tetapi karena infrastruktur yang belum memadai maka saya memendam gagasan itu untuk nanti, entah kapan persisnya.

ETA:Inquiries in Theater and Performance telah memotret tentang realitas hipokrit yang kita kunyah setiap hari dan saya sebagai penyaksi memilih menuliskan soal gagasan menonton teater zaman now, setidaknya bagi mereka yang teralienasi dalam genggaman teknologi.

 

Iklan

ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI.

Sebenarnya artikel ini tidak akan ada jika saja komentar saya pada tulisan Dandhy yang berjudul “Antara Suu Kyi dan Megawati” di acehkita.com tidak mengalami kendala pemuatan. Tetapi karena begitu saya meng-klik submit untuk memposting komentar ternyata keluar notifikasi error 508 yang berarti komentar saya tidak bisa diproses lebih lanjut karena masalah pada server maka saya merasa perlu untuk menulis kolom dengan judul “ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI”.

Saya mengetahui tulisan Dandhy setelah membaca cuitan Coen Pontoh yang mengabarkan pemidanaan Dandhy karena tulisannya dan tersedia pula pranala sumber artikelnya. Yang membuat saya tertarik membacanya justru karena ada pelaporan dari Repdem Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Megawati, Jokowi dan PDI Perjuangan. Tanpa adanya laporan tersebut bisa dipastikan saya tidak niat membaca artikel Dandhy. Saya membacanya sekali pada kemarin dan malam ini begitu saya berniat membacanya lagi untuk berjaga-jaga bila ada kutipan yang keliru ternyata yang keluar notifikasi error 403 yang berarti laman tersebut dibatasi aksesnya oleh administrator.

Maka menjadi sedikit was-was juga saya menuliskan ini karena bila terjadi salah kutip bisa jadi saya dipidanakan, tetapi yang membuat saya sedikit lega adalah peluang tulisan ini dibaca oleh Dandhy atau pihak-pihak lain adalah kecil karena tingkat popularitas penulis mendasari tingginya jumlah pembaca. Maka sebagai orang yang tidak dikenal saya merasa bebas menulis apa pun yang hinggap di kepala saya.

Dandhy Laksono adalah jurnalis dan aktivis yang juga aktif membagikan kepingan opini di media sosial, saya bukan pengikutnya tetapi banyak kawan yang membagikan cuitannya yang mau tidak mau tetap terbaca oleh saya. Tetapi walau begitu saya tetap tidak merasa perlu mengikutinya di twitter atau pun facebook. Tak penting untuk diurai alasannya, yang jelas saya memang seorang pemilih dalam berbagai hal.

Dalam kolom Suu Kyi dan Megawati, Dandhy melakukan studi komparasi antara kedua nama tersebut. Walau, seperti yang ia tulis juga, ada perbedaan konteks dan waktu. Keduanya adalah korban dari kesewenang-wenangan rezim militer yang kemudian mendapat peluang untuk berkuasa. Dan, dalam tulisan Dandhy, ironisnya baik Suu Kyi mau pun Megawati sama-sama tak bersuara atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer terhadap sipil. Mereka dianalogikan menari dalam irama para jendral. Terdapat banyak paparan data-data jumlah korban yang memang tak bisa dipungkiri terjadi dan dijadikan pendukung atas riset perbandingan tersebut.

Namun hal ini justru dijadikan landasan Repdem Jatim dalam mempolisikan Dandhy karena data-data yang dipilih adalah yang hanya mendukung penguatan opini bahwa terjadi peningkatan jumlah orang Papua yang tewas sejak Megawati dengan PDIP-nya menang pemilu 2014. Dandhy dianggap mengabaikan data-data jumlah infrastruktur yang dibangun di tanah Papua, divestasi 51% saham Freeport atau meningkatnya jumlah TPN-OPM yang bergabung ke Indonesia.

Sampai disini, dimana posisi saya ?

Untuk menegaskan hal itu saya perlu kembali kepada tulisan Dandhy.

Dalam perspektif saya, Dandhy sebenarnya ingin menunjukan betapa demokrasi di Asia, dalam hal ini di Burma dan Indonesia,  telah dikotori oleh militerisme. Kedua pemimpin sipil yang juga sama-sama perempuan dan putri dari penguasa sebelumnya yang juga pemenang pemilu yang diselenggarakan secara demokratis itu adalah contoh aktual dari ketidakberdayaan sipil dalam hegemoni militer. Itu yang saya tangkap dengan yang dimaksud Dandhy lewat frasa “menari dalam irama para jendral”.

Begitu kuatnya militerisme sehingga pemimpin sipil terpilih pun tidak dapat berbuat banyak untuk mewujudkan janji kampanyenya karena realitas poitik yang mengharuskannya berkompromi. Tetapi itu pun bukan suatu dosa selama dilakukan oleh politisi.

Pemimpin sipil seperti diberkahi kekuasaan yang tanggung. Karena kekuatan riil masih digenggam para jendral baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawan. Pemilu seolah menjadi basa-basi politik, apalagi kini para elit militer, yang karena dihapuskannya dwi fungsi ABRI dan kursi gratis fraksi ABRI di MPR, membuat mereka mendirikan kendaraan politik sendiri dan menerapkan strategi perangnya masing-masing.

Tadinya saya mengira Dandhy akan menguliti bahaya militerisme lewat pintu Suu Kyi dan Megawati, tetapi ternyata Dandhy berhenti kepada mereka berdua dan malah ‘menelanjangi’nya. Ini menjadikan kolom Dandhy terasa tanggung. Mirip seperti kekuasaan sipil di tengah hegemoni militer. Dandhy begitu gagah menuliskan ‘dosa’ pemimpin sipil dan terkesan takut ketika berhadapan dengan realitas militer dalam politik. Saya bisa menerima kenyataan itu bila alasannya Dandhy masih ingin ‘hidup’  karena itu manusiawi. Tetapi saya merasa mual bila ternyata sasaran tembaknya adalah kedua pemimpin sipil tersebut dengan mengabaikan bahaya militerisme bagi demokrasi. Bila alasan terakhir itu benar maka Dandhy hanya memanfaatkan momentum Rohingya di era Jokowi ini untuk melemahkan kekuatan sipil dalam demokrasi kita. Dalam kata lain, buat apa memilih pemimpin sipil bila nantinya tak berdaya maka lebih baik pilih yang berlatar belakang militer sekalian. Pesan yang sesat seperti itu bisa saja muncul dari pembaca. Padahal militerisme menelurkan solusi kekerasan dalam mengatasi persoalan dan itu racun bagi terbentuknya masyarakat yang demokratik. Tengoklah banyaknya ormas-ormas paramiliter yang kerap bertempur demi kepentingan sepihak dan mengorbankan kepentingan orang banyak. Apa solusi militeristik seperti itu yang akan kita wariskan kepada generasi nanti dalam mengelola negeri? Sikap tanggung Dandhy dalam menelanjangi bahaya militerisme membuat harapan saya buram dalam menjawab pertanyaan tadi.

Namun walau saya tidak sepakat dengan sikap tanggung Dandhy saya juga tetap mendukungnya untuk tidak dipidanakan. Pelaporan Repdem Jawa Timur membuat seolah-olah Dandhy berada satu lingkaran dengan Jonru atau Alfian Tanjung. Padahal mereka berbeda. Setidaknya dalam cara mereka melontarkan tuduhannya. Dandhy ditopang data-data dan bukti dokumentasi, sedangkan Jonru dan Alfian Tanjung berbasis rumor a la intelijen militer tanpa dukungan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Bila Dandhy masih memiliki spirit anti-militerisme sedangkan Jonru dan Alfian Tanjung malah menjadi ‘alat’ para jendral  dalam menggembar-gemborkan sikap anti komunisme. Semestinya Repdem menjawab Dandhy dengan tulisan tanpa perlu melaporkan, walau melaporkan adalah hak konstitusi warganegara yang dijamin setara dalam hukum. Akan menjadi elok pertarungan ini bila diteruskan dari pena ke pena. Tetapi bila kapasitas Repdem memang belum memadai untuk membuat tulisan yang menjawab Dandhy maka pihak Dandhy pun, yang didukung banyak hashtag media sosial, juga tak perlu bersikap defensif dengan mengatakan bahwa hal ini adalah serangan terhadap kebebasan beropini karena kebebasan pun masih dibatasi oleh aturan hukum. Agar tak ada orang seperti Jonru atau Alfian Tanjung yang hanya bisa menghina tanpa pembuktian dan berdalih bahwa itu kebebasan beropini.

Sampai  disini tentu ada penilaian terbersit bahwa saya membela kubu Megawati. Karena saya seolah memojokkan Dandhy. Bila anda berpikir begitu maka ada yang perlu anda ketahui, bahwa pada tahun 2003 saya pernah melukis wajah Megawati di atas kloset jongkok dan meletakkannya di pertigaan jalan arah masuk ke jalan rumah saya, hal tersebut saya lakukan sebagai respon lemahnya Megawati sebagai Presiden menghadapi para jendralnya. Tentu saja aksi itu tidak menjadi kontroversial karena popularitas saya tidak sebanding dengan Dandhy, Jonru atau Alfian Tanjung.

Pada sisi yang lain bisa saja ada anggapan bahwa saya membela Dandhy. Perlu saya tegaskan, bahwa sampai detik dimana saya menuliskan kalimat ini pun saya tidak menjadi pengikut akun Dandhy di media sosial.

Saya juga tidak sedang membicarakan krisis Rohingya, karena pemakaian nama Aung San Suu Kyi pun disebabkan namanya ditulis dalam kolom Dandhy sebagaimana nama Megawati. Itulah kenapa  saya menggunakan judul “ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI” untuk melansir betapa berbahayanya militerisme bagi demokrasi kita kini dan mendatang dengan umpan nama-nama beken ini.

 

Saya dikibuli Orde Baru. Mereka mencekoki saya dengan pemahaman bahwa kiri itu komunis dan kanan adalah fundamentalis.
Reformasi membuka mata saya bahwa kiri adalah sosialis yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan kanan itu kapitalis yang membela pemodal belaka.

Diadaptasi dari ucapan Romo Mudji pada sebuah program dialog di SCTV pada medio 1998.