MENDUGA NDUGA

Kasus penembakan karyawan PT. Istaka Karya di Nduga, Papua, menjadi perhatian masyarakat. Tidak hanya karena jumlah korban tewasnya yang mencapai 19 orang [1] oleh tembakan kelompok bersenjata, namun spekulasi yang menyertainya juga turut meruak pembicaraan.

Istaka Karya adalah persero yang sedang mengerjakan pembangunan jembatan di Kali Yigi dan Kali Yaurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Jembatan ini adalah bagian dari proyek Trans-Papua yang menjadi prioritas Presiden Jokowi guna mengatasi akses rakyat Papua selama ini. Dan tempat kejadian perkara penembakan ini berada di ruas Wamena-Mamugu sepanjang 278 kilometer. Lokasi yang sulit dijangkau membuat proses evakuasi tidak mudah. Perjalanan dari Wamena ke Distrik Mbua memakan waktu 6-7 jam dengan jarak sekitar 90 kilometer. Jalan yang teraspal baru sekitar 40 kilometer. Dari Mbua, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke Yigi yang berjarak sekitar 10 kilometer. Membaca kondisi demikian maka kita bisa membayangkan juga betapa mudahnya para kelompok bersenjata menyerang dan kemudian kembali masuk hutan persembunyiannya tanpa khawatir dengan kejaran aparat keamanan.

Dan kasus serupa bukan yang pertama kali terjadi di Nduga. Dua bulan sebelumnya juga terjadi penyanderaan 15 guru dan perawat di Mapenduma dan lima bulan sebelumnya juga terjadi penembakan atas pesawat Trigana Air di Kenyam, ibukota Nduga. Mantan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw memasukan Nduga sebagai salah satu kawasan rawan di Papua[2].

Ironisnya adalah mengapa kasus pembunuhan ini justru terjadi disaat pemerintah pusat sedang konsentrasi membangun infrastruktur di Papua yang selama ini jauh tertinggal dari provinsi lain? Belum lagi target serangan juga menyasar para karyawan yang melaksanakan pembangunan tersebut jelas menunjukan adanya tujuan untuk menghentikan pembangunan yang logikanya dibutuhkan masyarakat Papua. Tetapi benarkah kelompok bersenjata ini tidak menyetujui pembangunan Papua padahal jika mereka berkuasa pun maka infrastruktur harus dibenahi juga?

Sampai disini kemudian tercium aroma spekulan.

Pelaksana Tugas Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua menuturkan bahwa mereka mendapat keterangan tentang kecurigaan kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya terhadap adanya kegiatan intelijen yang dilakukan karyawan PT Istaka Karya karena mengambil foto saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Papua pada 1 Desember lalu[3]. Kelompok pimpinan Egianus ditengarai menjadi dalang penembakan tersebut.  Dan pelaku penyerangan diduga berusia 30-an tahun. Berusia muda. Mereka menggunakan senjata standar Nato yang diketahui dari jejak peluru yang tertumpahkan. Ini menunjukan bahwa ada upaya eksistensi dari generasi baru Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka.  Namun target serangan mereka yang menyasar warga sipil jelas menjadi bumerang terhadap keberadaan TPN-OPM selama ini. Karena ini bisa membuat antipati dari warga kepada perjuangan OPM.

Ada juga dugaan lain yang mungkin bisa ditelusuri lagi kebenaran faktanya. Yaitu kecemburuan warga asli Papua karena pekerja yang membangun proyek infrastruktur adalah orang-orang dari provinsi lain. Hal itu juga sebagian dibenarkan oleh pernyataan Direktur Utama PT. Istaka Karya  bahwa korban kemungkinan besar adalah pekerjanya yang berasal dari luar Papua. Sebagian dugaan lain yang perlu ditelusuri adalah adanya kecemburuan warga sekitar terhadap pekerja tersebut.  Hal tersebut bisa dimungkinkan karena korban adalah warga luar Papua namun kemungkinan tersebut memang harus diuji peluangnya.

Dugaan lain yang bisa saja terjadi adalah tidak adanya ganti rugi yang memadai dari pelaksana pembangunan kepada warga sekitar sehingga memungkinkan munculnya aksi penembakan sebagai reaksi keras terhadap ganti rugi yang merugikan. Hal ini didasari untuk mencari penyebab kenapa pembangunan infrastruktur justru tidak disetujui sebagian kecil warga Papua. Tetapi untuk menjadi dugaan yang bisa dikembangkan menjadi fakta maka harus dipelajari juga kondisi geografis wilayah yang menjadi lokasi penembakan untuk mencari tahu seberapa dekat lokasi penembakan dengan pemukiman, selain itu juga meneliti bukti pembayaran ganti rugi terhadap tanah adat atau pribadi yang terkena dampak pembangunan tersebut guna menelisik seberapa besar kerugian warga atas ganti  rugi tersebut.

Dugaan demi dugaan memang wajar di tengah penyelidikan kasus ini. Namun dugaan memang harus ditelusuri kebenarannya agar tidak menjadi opini tanpa isi selain merugikan rakyat Papua itu sendiri. Dugaan yang tanpa data akan rentan dimanipulasi untuk kepentingan poltik dalam negeri  menuju pemilu 2019 atau bahkan juga internasional karena Papua adalah provinsi dengan kekayaan alam melimpah tiada tara.

Yang jelas penembakan ini wajib diusut dan para pelakunya harus ditangkap karena, apapun alasannya, membunuh orang lain adalah perbuatan melanggar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia..

[1] . Jumlah Korban berdasarkan data Harian Kompas edisi 5 Desember 2018

[2]  Dari artikel Serba Spontan di Nduga tulisan b. Josie Susilo Hardianto yang dimuat di Harian Kompas 5 Desember 2018

[3]  Dari artikel Pembangunan Berlanjut yang dimuat Harian Kompas 5 Desember 2018

 

Iklan

MENJAHIT MERAH PUTIH

 

Bendera adalah lambang dari persatuan. Dari mulai bersatunya sekelompok orang atas dasar hobi, kegiatan, ideologi, pendidikan, asal daerah, pekerjaan hingga kesatuan atas dasar sebangsa atau senegara. Dengan bendera maka identifikasi kelompok menjadi lebih mudah.  Tanpa bendera maka yang terlihat adalah kerumunan semata. Bendera adalah identitas.

Di zaman dimana identitas menjadi sesuatu yang vital maka bendera menjadi lambang yang sakral. Menodai bendera berarti melecehkan orang-orang yang bernaung di bawahnya. Apalagi sampai membakarnya maka itu berarti membakar emosi mereka yang mengibarkannya. Sakralitas bendera juga ditunjukkan dengan disimpannya bendera di dalam tempat khusus, misalnya bendera sang saka merah putih yang menjadi bukti proklamasi RI hingga kini ditaruh dengan hati-hati di Monas agar dapat dirawat dan dilihat oleh generasi masa kini dan nanti.

Karena begitu vitalnya bendera sebagai identitas maka bentuk, warna dan desain bendera juga memerlukan perhatian khusus.  Tidak jarang ada yang mirip, untuk tidak dikatakan serupa, seperti warna bendera Indonesia dengan  Monako namun sejarah dan pemaknaan keduanya jelas berbeda dan tidak bisa diartikan duplikasi apalagi mencontek. Bendera Monako dengan warna Merah Putih sudah digunakan sejak Kerajaan ini berdiri, setidaknya sejak tahun 1339, namun dengan desain yang berubah-ubah. Bentuknya kini yang lebih sederhana mulai digunakan sejak 4 April 1881[1]. Yang menjadi  pembeda dengan bendera kita adalah ukurannya memakai rasio 4:5. Jadi bila lebar benderanya  2 meter maka panjangnya harus 2,5 meter. Sejarah bendera Indonesia juga bisa dilacak sejak era Kerajaan Majapahit di abad ke-12 atau malah ada yang berpendapat lebih jauh lagi dengan menelusuri mitologi bangsa Austronesia mengenai perlambang bumi dan langit. Hal ini didasari oleh warna merah putih yang juga banyak digunakan pada lambang bangsa Austronesia dari Tahiti hingga Madagaskar. Ada juga yang melacak jejaknya dari kitab Pararaton dimana balatentara Jayakatwang menggunakan gelang merah putih saat menyerbu Kerajaan Singhasari.Namun jelas tercatat bahwa merah putih sudah dikibarkan di banyak kerajaan yang nusantara, Kerajaan Kediri,  bendera perang Sisingamangaraja IX, pejuang Aceh,Kerajaan Bone, Kerajaan Badung, Pengeran Diponegoro hingga para mahasiswa  nasionalis mengibarkan merah putih sebagai ekspresi nasionalisme di era kebangkitan nasional awal abad ke-20. Secara resmi, merah putih menjadi bendera nasional Republik Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945[2].

Dan bicara soal bendera sang saka merah putih yang menjadi bukti otentik proklamasi kemerdekaan kita ada fakta menarik yang saya dapat dari situs intisari.com. Tersebutlah nama Bu Fatmawati yang dikenal dan dikenang orang sebagai ibu negara pertama yang menjahit merah putih guna dikibarkan bila waktunya tiba.  Beberapa sebelum proklamasi, ada seorang tentara Peta bernama Lukas Kustaryo datang dari Bayah untuk menyampaikan pesan dari Tan Malaka buat Bung Karno. Setibanya di Pegangsaan Timur no 56, Lukas melihat bu Fat sedang menjahit bendera namun ukurannya kecil dan ia merasa ukuran yang kecil ini tidak memberi kesan megah sebagai bangsa yang besar seperti Indonesia. Ia pun mengusulkan ukuran yang lebih besar[3]. Setelah mencari, Bu Fat menemukan kain seprai berwarna putih  namun tidak ada kain merah, akhirnya Lukas Kustaryo menyusuri jalan untuk membeli kain. Setibanya di stasiun Manggarai ia lihat kain merah besar di depan  warung soto, ia pun menghampiri dan membeli kain tersebut seharga 500 rupiah sebagai penggantinya. Pedagang tersebut memberikannya walau tak mengerti kenapa kainnya dihargai sedemikian mahal. Jadilah kain tersebut diserahkan kepada Bu Fat untuk dijahit sebagai bendera kita.

Ibu Fat menjahit di tengah ketegangan antara kaum muda yang ingin Bung Karno secepatnya memproklamasikan kemerdekaan dan kekukuhan Soekarno untuk menunggu waktu yang tepat. Banyak hal yang membuat Bung Karno bersikap demikian, salah satunya kekuatan tentara Jepang yang dikhawatirkan akan menimbulkan pertumpahan darah di kalangan anak bangsa. Karena keteguhan sikap Bung Karno hingga para pemuda mengamankannya bersama keluarga ke pinggiran Jakarta  di Rengasdengklok. Para pemuda mengklaim bahwa tindakannya itu untuk menjamin kesellamatan Bung Karno agar bisa memproklamasikan kemerdekaan di saat pecah revolusi di Jakarta.   Namun kenyataannya, tak ada aksi di Jakarta selain ketegangan yang menjalar di kalangan pergerakan.  Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta dan setelah berdiskusi dengan semua kalangan pejuang akhirnya di bawah perlindungan Laksamana Maeda, Bung Karno merumuskan dan menanda tangani naskah proklamasi dan membacakannya di muka rumahnya.  Seperti yang sudah tertulis sebelumnya bahwa sejak itu bendera merah putih resmi menjadi bendera negara Indonesia.

Tantangan ke depan dari bendera tersebut ialah bagaimana kita menyadari  kesatuan kita sebagai saudara sedarah, sebangsa dan se tanah air bernama Indonesia?  Karena bendera hanyalah kain berwarna semata bila tidak dijiwai sebagai lambang kesatuan kita.  Persatuan adalah hal yang rentan untuk dikoyak bila diimbuhi kepentingan kelompok atau golongan sendiri saja.  Kebesaran dan kesatuan kita sebagai bangsa sewajarnya melebihi kelompok atau golongan karena kita menjadi besar justru oleh bersatunya perbedaan di antara kita dan bila kita malah tergoda membesarkan kelompok atau golongan kita sendiri maka akan tercederai  juga kesatuan di antara kita.  Sumpah pemuda di tahun 1928 adalah tonggak penting tumbuhnya semangat persatuan sebagai bangsa dan sebagai generasi masa kini tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga spirit persatuan tersebut  dengan terus menjahit dan menjahit merah dan putih yang kini ditarik kesana kemari agar tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah panggung kita bersama.

 

Merdeka!

[1] Sumber id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Monako

[2] Sumber id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Indonesia

[3] Sumber intisari.grid.id/amp/03918321/bendera-pusaka-indonesia-terbuat-dari-tenda-warung-soto-fakta-sejarahnya?page=all 

BAD NEWS IS A GOOD NEWS BUT DISASTER IS AN UNEXPECTED NEWS

 

Maaf jika saya menuliskan judul tulisan ini dalam bahasa Inggris, bukan karena saya ingin mengikuti tren berbahasa yang mulai mencampur bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari atau ingin dianggap pintar karena menguasai bahasa internasional.  Judul tersebut saya kutip dari frasa ironis yang umum dalam dunia jurnalistik; bad news is a good news. Berita buruk adalah kabar baik. Ini bukan berarti para jurnalis menari di atas penderitaan orang lain tetapi  kewajiban insan pers untuk mewartakan kejadian menuntut mereka harus siap bahkan dengan kabar terburuk sekali pun. Wartawan juga manusia dan di saat memberitakan tragedi maka hati mereka juga tersentuh namun profesionalisme  dan kode etik  membuat mereka harus obyektif dalam mengabarkannya.  Dalam setiap kabar buruk ada berita yang harus disebarkan dan itulah tugas setiap jurnalis.  Kekuatan media massa memang sudah diakui sebagai pilar ke-empat sesudah trias politica; yudikatif, legislatif dan eksekutif. Hubungan diantara mereka semua serupa kekasih gelap, saling mencumbu namun tak ada yang mengaku. Karena di era demokrasi ini faktor popularitas yang disokong pers akan mendongkrak tingkat elektabilitas.

Bencana pohon tumbang

Namun sebagaimana para pesohor yang terlebih dahulu bersimbiosis mutualisme dengan pers, maka kabar buruk pun bisa diposisikan sebagai kabar baik. Berada  didalam jangkauan radar media massa terus menerus bisa menambah atau minimal mempertahankan popularitas dan untuk itu para pesohor tak jarang memakai cerita yang menguras emosi publik untuk dikonversi sebagai berita. Sejalan dengan trik selebritas tersebut kini juga banyak  politikus menggunakan cerita  untuk membentuk citra dan dikemas dalam bentuk berita. Apakah ini salah? Bila merunut pada aspek yuridis maka yang dimaksud sebagai tugas pers adalah memberitakan dengan porsi perimbangan melalui konfirmasi dan klarifikasi serta sesuai dengan fakta dan bukti nyata. Maka bila sebuah berita, walau sensasional sekali pun, bila sudah melalui tahapan-tahapan tadi layak disebut berita yang valid. Namun bagaimana bila fakta dan bukti adalah hasil konstruksi yang disertai konfirmasi dan klarifikasi dari sumber imitasi yang hanya menghasilkan berita palsu, apakah kesalahan layak ditanggung media massa yang memuat berita? Tentu saja tidak demikian, namun media bersangkutan wajib memuat sanggahan dari sumber otentik yang terkait dan menuliskan ralat atas pemuatan berita palsu itu. Namun publikasi atas solusi masalah tersebut masih belum meluas, maka tak heran sering terjadi pengerahan massa untuk mengancam redaksi atas kabar bohong yang disebarkan walau tak dipungkiri juga aksi massa tersebut juga bisa bertujuan ganda untuk mengintimidasi redaksi. Bingkai pemberitaan menjadi cara ampuh untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi popularitas, dan karena itu mengokupasi redaksi menjadi jalan cepat menuju pembingkaian yang bagus. Di masa huru-hara 1965, tentara segera merebut pemberitaan untuk melokalisir berita dari Dewan Revolusi dan memenangkan opini dari masyarakat dan cara itu berhasil sehingga publik disajikan kabar dari pihak militer semata dan mudah untuk dimobilisasi sesuai kepentingan militer kala itu. Di masa orde baru, lewat Departemen Penerangan, negara mengontrol ketat pemberitaan dengan regulasi akibatnya pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) menjadi hal yang dihindari media massa.  Banyak dari contoh pencabutan SIUPP (Sebelumnya bernama SIT atau Surat Izin Terbit)  terjadi karena pewartaan negatif terhadap negara dan keluarga Cendana. Di era reformasi yang diwarnai dengan kendornya regulasi maka euforia informasi terjadi melampaui batas, akibatnya banyak penerbitan baru muncul bak nyanyian katak menjelang hujan. Semua bisa memiliki media massa dengan aturan yang mudah.  Dan di zaman revolusi teknologi malah setiap orang bisa memiliki medianya sendiri-sendiri dan dipublisir melalui internet. Namun ironisnya, kuantitas media tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas media itu sendiri. Karena untuk bisa meluas, banyak media menggunakan jurus tukang koran di bis kota (di era 70-80an).  Pada masa lalu, tukang koran sering menggunakan judul-judul bombastis yang bisa saja dipelintir untuk diteriakkan dan menarik perhatian orang untuk membeli. Contoh menarik dan nyata bisa disimak dalam salah satu adegan di film Warkop DKI yang saya lupa judulnya namun menggambarkan polah tukang koran yang mengibuli pembeli dengan promosinya. Hal serupa terjadi dengan media masa kini yang  demi mengejar pengunjung situs menuliskan judul yang se-provokatif mungkin. Tak jarang kaitan antara judul dengan isi justru tidak terkoneksi, tetapi bila itu berhasil menarik pembaca tidaklah soal bagi mereka. Segmentasi dan fragmentasi publik sudah demikian tajamnya maka berita dari media A hanya untuk kalangan tertentu saja sebagaimana pemberitaan dari media B yang terfokus untuk golongannya juga. Setiap berita memiliki massanya tersendiri. Dan tentunya seperti media konvensional, memiliki efek popularitasnya tersendiri. Ini adalah basis bagi tokoh publik atau politisi untuk meningkatkan nilai keterpilihannya. Dalam peristiwa politik internasional,  kesuksesan Donald Trump terpillih sebagai Presiden Amerika Serikat ditengah tuduhan cabul dari banyak perempuan terhadapnya tak menyurutkan citranya. Donald Trump memiliki media dan tentunya uang, semuanya ia kerahkan untuk membingkai dirinya dalam pemberitaan yang  membuat publik Amerika percaya bahwa Trump dibutuhkan Paman Sam. Setidaknya bagi pemilihnya. Okupasi Trump atas media berlangsung halus dan berbungkus bisnis dengan nilai ekonomi yang tentunya  tidak sedikit. Pola relasi seperti ini yang marak terjadi sejak era revolusi teknologi informasi terjadi. Tidak mungkin lagi menggunakan cara kasar seperti masa lalu karena akan dianggap tidak demokratis. Sementara dalam kasus domestik, banyak elit partai politik yang dikenal juga sebagai saudagar media. Dengan memiliki medianya sendiri maka akan terjaga citra baik darinya selain itu juga sebagai sarana publikasi atas kinerja positifnya sekaligus menyebarkan prestasi buruk dari lawan politik. Hal ini lumrah terjadi karena memang relasi mesra antara pers sebagai kekuatan ke-empat dengan trias politika sebagaimana yang saya tulis sebelumnya.

Wah, panjang sekali alinea di atas. Padahal saya belum memasuki inti persoalan seperti yang tersirat dalam judul.

Kabar buruk adalah kabar baik dalam politik, dengan menyebarkan berita buruk atas nasib rakyat akan menebarkan ketidakpercayaan atas kesanggupan penguasa dalam menguasai dan menyelesaikan masalah bangsa. Kenaikan harga BBM bisa berdampak naiknya pula popularitas penantang penguasa. Semakin rendah daya beli masyarakat maka bisa menurunkan tingkat elektabilitas penguasa. Frasa bad news is a good news mendapatkan aktualisasinya dalam medan politik. Satu kabar buruk dapat merontokkan sembilan kabar baik bila di eksplotasi  dan mampu memobilisasi massa untuk bergerak. Kita tidak bicara etika disini, namun  logika matematis. Jangan biarkan hati bersuara karena ini masalah kursi untuk kuasa. Tak heran eksplotasi kabar buruk juga bisa memakai tenaga-tenaga cendekiawan atau bahkan ulama untuk bisa menggerakkan massa demi tercapainya tujuan politis. Kasus Ahok yang disangkakan menista agama sejatinya adalah peristiwa politik untuk menyingkirkan Ahok dari peta  politik. Karena setiap politikus tidak boleh salah namun tetap tak berdaya bila kekuatan massa bergerak. Ahok menjadi salah karena publikasi massif bahwa  ia menista agama membuat publik percaya dan marah sehingga turun ke jalan. Walau bukti-bukti tak cukup kuat namun demonstrasi besar yang terjadi setiap persidangan tak urung membuat majelis hakim juga terintimidasi, itulah kenapa proses peradilannya menjadi lebih cepat dari biasanya. Aksi massa adalah segalanya. Dan untuk menggerakkan massa perlu publikasi pembingkaian berita lewat media. Inilah hebatnya revolusi teknologi informasi. Seperti di beberapa negara Arab beberapa tahun lalu yang dilanda revolusi musim semi karena pemberitaan massif lewat media sosial atas kematian seorang rakyat yang meluas menjadi pembangkangan sipil. Kabar buruk menjadi berita baik bagi politik.

Tetapi, bagaimana jika kabar itu terlalu buruk, misalnya bencana alam atau kecelakaan massal? Apakah itu bisa menjadi kabar yang lebih baik lagi bagi penantang penguasa untuk merebut jabatan politis?

Di Indonesia yang sedang menjadi bulan-bulanan bencana belakangan ini justru berlaku negasi atas tanda tanya tadi.  Saat gempa Lombok terjadi, semua media berduyun-duyun ke sana untuk mendapat akses dan liputan terkini dari lokasi. Negara juga sigap lewat institusi yang dibentuknya untuk penanggulangan bencana.  Empati  publik menimbulkan solidaritas masyarakat. Semua bersatu dalam pemberitaan dan penguasa hadir didalamnya untuk melaksanakan tugasnya sekaligus juga memberikan citra positif atas kinerjanya. Tak ada ruang untuk mempolitisir masalah ini. Bukti saat peristiwa musibah tenggelamnya kapal di Danau Toba dimana seorang Ratna Sarumpaet berusaha membuka isolasi  atas isu politik terhadap musibah ini juga menimbulkan antipati dari publik. Usaha politisasi itu pun gagal. Dan ia mencobanya kembali saat publik terpaku dengan gempa Lombok, namun  kegagalannya lebih besar lagi karena ia mengakui bahwa kasus pengeroyokannya adalah berita palsu. Tetapi harus diakui bahwa terjadi  peralihan atas interes masyarakat ke politik. Media kembali memunculkan isu politik, walau negatif namun itu bisa positif karena di masa kampanye yang panjang ini dan di tengah konsentrasi  massa akan bencana akhirnya bisa juga menoleh ke politik.  Walau tak lama karena kini terjadi lagi bencana dan ini diluar kemampuan manusia, penguasa kembali mendapat kesempatan publikasi besar-besaran lagi dan menenggelamkan penantangnya. Maka perlu ada ‘Ratna Sarumpaet’ lain untuk memecah isolasi berita serupa. Masalahnya, pengorbanan yang besar walau memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi namun juga mengandung resiko kegagalan yang dahsyat pula.  Itulah bencana, berita yang tidak diperkirakan namun tak bisa ditolak kedatangannya oleh semua kekuatan di dalam dunia.