Bunda Maia, Bunda Maria, dan huruf R yang tercecer

Ini bukan fiksi, tetapi opini. Dan diawali dengan tak sengaja, saat menyaksikan acara Indonesia Idol di televisi dan para juri sedang mencoba kemampuan trio penyanyi tenor yang saya tidak kenal. Bunda Maia, salah seorang juri, mencontohkan bentuk yang diinginkannya untuk dinyanyikan trio tersebut. Dan Bunda Maia mencomot empat not awal dari lagu Hallelujah karya George Friedrich Handel untuk Oratorio Messiah dan diganti teksnya menjadi “Cendol Dawet”.


Dalam sejarah musik, ini disebut Parodia atau secara harfiah berarti “Lagu Samping” dalam pengertian sebuah melodi populer yang diubah liriknya.


Kembali ke peristiwa di tv, trio tersebut mengikuti permintaan juri untuk menyanyikan lirik Cendol Dawet menggantikan teks Hallelujah. Dan semua puas, semua terhibur. Memang itulah esensi televisi.


Cendol Dawet adalah permainan teks yang dipopulerkan oleh penggemar Didi Kempot dalam merespon musik sembari menari dan tentunya puas terhibur. Dalam permintaan Bunda Maia, kata tersebut menggantikan teks Hallelujah dari bahasa Ibrani yang berarti Pujilah Tuhan. Disini yang profan menggantikan teks gerejawi.


Apakah ini artinya Bunda Maia telah melakukan penghinaan terhadap iman Kekristenan?


Sebelum saya jawab, akan lebih baik kita untuk mengenal secara singkat George Friedrich Handel. Beliau dilahirkan di kota Halle pada 23 Februari 1685. Ia sezaman dengan Johann Sebastian Bach. Mereka adalah komponis besar di era musik Barok. Perbedaannya adalah bila Johann Sebastian Bach banyak menciptakan karya-karya untuk gereja, sedangkan Handel besar dalam karya Opera dan Oratorio bagi teater sekuler. Makna teater sekuler disini adalah teater yang memainkan karya-karya yang tidak bersumber dari kitab suci.


Namun karier Handel menemui senjakalanya walau begitu ia tetap berusaha menghidupkan teaternya. Hingga kemudian Charles Jensen memberikan libretto yang berbasis kisah Yesus dari Alkitab dan meminta Handel untuk menggarapnya. Butuh 24 hari baginya untuk membuat naskah oratorio 260 halaman berjudul Messiah ini dan dipentaskan pertama kali saat perayaan Paskah 13 April 1742. Ini adalah titik balik karier Handel. Messiah sukses dipanggungkan dan menyentuh hati siapapun penyaksinya. Bahkan Raja George II sampai berdiri saat musik intro Hallelujah dimainkan. Berbagai pujian mengalir tidak hanya dari publik namun juga dari sesama komponis, minus Bach karena walau hidup sezaman dan berasal dari negara yang sama tetapi Handel dan Bach bagai hidup di dunia yang paralel.


Lagu Hallelujah sebenarnya adalah lagu yang memuat kesimpulan dari bagian kedua naskah oratorio ini. Di zaman sekarang justru dipisahkan dan berdiri sendiri sebagai karya paduan suara atau orkestra instrumental.


Sesudah mengenal secara ringkas biografi Handel dan karya besarnya oratorio Messiah, kita kembali ke bahasan Bunda Maia yang dalam judul tulisan ini disandingkan dengan Bunda Maria serta kalimat absurd mengenai huruf yang tercecer.


Judul tersebut adalah permainan kata dimana antara Bunda Maia dan Bunda Maria ternyata hanya selisih satu huruf; R.


Huruf R dalam Alfabet Fonetik internasional menandakan bunyi konsonan getar rongga-gigi. Dan hanya huruf R yang memang memerlukan getar dalam pengucapannya. Bila tidak bergetar maka akan terdengar seperti L dan orang yang melafalkan demikian dikatakan cadel. Semua manusia pada awalnya pun cadel namun berkat bimbingan orang tua dan tentunya kemampuan rongga-gigi dalam menggetarkan huruf itu yang membuat kebanyakan orang menjadi mampu membunyikan secara benar.

Bunda Maria, Bunda Maia dan huruf R yang tercecer


Bila dalam teks Bunda Maria dihilangkan huruf yang mengharuskan getaran rongga-gigi maka akan menjadi Bunda Maia. Ini hipotesis yang anarkis, bisa juga mengada-ada.


Tetapi sebelum anda memutuskan untuk mengakhiri pembacaan sampai di alinea ini maka pertimbangkanlah untuk memahami arah dari konteks judul tulisan ini.


Bunda Maria adalah ikon bagi Kekristenan karena ia adalah ibu yang melahirkan Yesus. Tentu sudah jamak bila mendengar Yesus lalu identik dengan kekristenan karena itu saya mencoba menggunakan yang lain yaitu Bunda Maria dan alasan lainnya disebabkan kedekatan huruf dengan Bunda Maia. Bukan alasan yang bersifat teologis, tetapi fonetis.


Tetapi tidak sesimpel itu pula, karena Bunda Maia disini bisa mewakili area profan dan Bunda Maria merepresentasikan wilayah gerejawi.


Antara yang profan dan gerejawi memiliki kaitan yang unik. Kadang konfrontatif seperti terjadi di era abad kegelapan Eropa dimana Paus memegang otoritas yang melebihi Raja dan kerap melarang segala bentuk seni profan karena dianggap membuai masyarakat dan melupakan Tuhan.


Namun kemudian, sesudah munculnya abad Renaissance, hubungan yang profan dan gerejawi sering komplementer. Sesudah Marthin Luther melakukan gerakan Reformasi dan melahirkan Protestan maka banyak lagu-lagu profan yang diubah liriknya untuk dipakai dalam ibadah gerejawi. Hal ini dilakukan agar kekristenan bisa membumi dan dimengerti oleh masyarakat jelata bahkan yang buta huruf sekalipun. Hal ini terus berlangsung hingga kini, contoh lagu yang dipakai misalnya Morning Has Broken karya monumental Cat Stevens, yang kemudian mualaf dan berganti nama menjadi Yusuf Islam, juga diubah liriknya dan dipakai dalam liturgi gereja.


Bila yang profan bisa diparodiakan menjadi gerejawi, tentu adalah bisa bila yang terjadi sebaliknya.


Tetapi apakah itu tidak melecehkan kekristenan?


Saya menjawab tidak dalam kapasitas teologis namun logis. Hal tersebut tidak melecehkan karena lagu-lagu gereja adalah upaya manusia untuk membantu ayat-ayat kitab suci atau iman kekristenan agar bisa lebih mudah diterima masyarakat namun yang utama adalah keimanan itu sendiri tumbuh dan berkembang dari kemampuan meresepsi setiap umat Kristen akan kepercayaan terhadap Kristus dan memanifestasikan dalam laku sehari-hari. Dengan kata lain, lagu memang membantu tetapi bukan yang utama apalagi yang terutama.


Itulah mengapa ada banyak upaya menggetarkan iman Kekristenan yang tidak ditanggapi dengan kemarahan atau aksi balasan. Yesus sendiri sudah mengajarkan untuk mengasihi musuh maka menjadi aneh bila umatnya marah-marah atau bahkan sampai membalas bila ada yang menggetarkan situasi melalui isu atau narasi adu domba.


Apakah aksi Bunda Maia termasuk getaran dalam relasi antar umat beragama? Tidak, walau memiliki potensi tersebut apabila terdengar di telinga puritan atau kelompok garis keras, yang sejatinya ada di tiap agama dan ideologi. Secara kuantitas mereka tidak banyak namun suara mereka lebih keras dari mayoritas moderat dan resonansinya bisa menggetarkan kerukunan beragama.

Pariwara buku tiit-tiit
Pariwara


Karena itu bila Bunda Maia membaca tulisan ini, saya berharap sebagai figur yang dikenal luas oleh publik untuk bisa lebih berhati-hati agar setiap ucapannya tidak mencecerkan getaran yang tentunya tidak perlu. Mungkin Bunda Maia bisa meneladani Bunda Maria yang mencoba tetap tenang walau hatinya tergetar di saat menyaksikan Yesus disiksa dan disalibkan di depan matanya sendiri.

Cipondoh, 16 Maret 2020

ANTARA KEKUASAAN DAN KESENIAN

Polemik penghancuran Graha Bhakti Budaya di dalam kompleks Taman Ismail Marzuki yang termasuk dalam paket revitalisasi yang dipaksakan oleh Gubernur Anies Baswedan telah memuai dan mulai dipertanyakan banyak pihak.
Dimotori oleh para seniman yang bergabung didalam gerakan Seniman Peduli TIM dengan tagarnya #SaveTIM yang melakukan protes dalam bentuk Pernyataan Cikini, lalu dirangkai dengan diskusi bertema Genosida Kebudayaan, aksi protes dalam senyap, dan penyebaran ikon menutup mata sebelah dalam media sosial sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Gubernur Anies dalam memandang keberadaan mereka sebagi seniman dan TIM sebagai rumah para seniman.
Tanya jawab dengan pihak yang memiliki dan diserahi otoritas untuk proyek revitalisasi pun sudah dilakukan, baik yang berlangsung tertutup maupun yang diinisiasi media televisi dalam program dialog di tv nasional. Hingga kemudian delegasi seniman diterima oleh Komisi X DPR dan setelah menyerahkan tuntutan moratorium proyek revitalisasi maka Komisi X mengagendakan pemanggilan Gubernur Anies, DPRD DKI dan JakPro sebagai pelaksana proyek pada 27 Februari 2020.
Tetapi seniman tidak hanya terdiri dari delegasi yang diterima Komisi X DPR, karena ada pula institusi seni semisal Dewan Kesenian Jakarta yang memilih jalur lain dengan gerakan #SaveTIM. Dalam keterangan pers, DKJ memilih mengamankan kepentingan seniman dalam revitalisasi TIM walau utusan mereka dicoret oleh Pemprov DKI saat pembentukan tim revitalisasi TIM. Jalur moderasi yang dipilih DKJ adalah suatu yang wajar karena mereka mewakili kepentingan institusi seni dan bisa jadi bertentangan dengan suara nurani mereka sendiri.
Dari situasi di atas maka yang akan dikupas dalam tulisan ini adalah memahami pola relasi antara kekuasaan, baca: Negara, dengan kesenian yang dalam hal ini direpresentasikan dalam jalur struktural dan kultural. Namun sebelumnya saya ingin juga mengingatkan bahwa bisa jadi data yang saya miliki kurang lengkap namun tidak mengurangi substansi dari potensi pola relasi yang sudah dan atau telah terjadi di seluruh nusantara.

Kendaliart (2020, Boy Mihaballo)

STRUKTURAL
Dewan Kesenian adalah mitra pemerintah dalam membina, melindungi dan mengembangkan kesenian. Hal ini sudah menjadi pola dasar pembentukan Dewan Kesenian yang diawali dengan Surat Keputusan Gubernur No 1b. 3/2/19/1968 tentang pembentukan dan pengangkatan struktur Dewan Kesenian Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin. Walaupun dibentuk oleh, di, dan memakai kata Jakarta namun fungsi DKJ meluas hingga nasional.
Namun begitu karena luasnya Indonesia maka perlu dibentuk Dewan Kesenian di daerah agar setiap kesenian di daerah memiliki perhatian yang setara di mata pemerintah. Maka pada 1975 dibentuklah Dewan Kesenian di Surabaya dan setelah diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 5A/1993 tentang pembentukan Dewan-Dewan Kesenian di Daerah dan pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah maka berdirilah Dewan-Dewan Kesenian di tingkat Provinsi dan setelah reformasi Dewan-Dewan Kesenian merambah hingga tingkat Kabupaten/Kota.
Jika membaca paragraf di atas maka sah jika ada kesimpulan bahwa Pemerintah menganggap penting akan keberadaan Dewan Kesenian, namun bagaimana dengan realitanya?
Tidak semua daerah memiliki perhatian yang sama dalam memandang eksistensi Dewan Kesenian yang ada. Hal ini bisa diindikasikan dengan anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan Dewan Kesenian. Memang tidak ada patokan dasar mengenai besaran anggaran minimal untuk itu tetapi seyogianya penentuan anggaran ditentukan melalui proses dialog dengan Dewan Kesenian itu sendiri. Hal ini menjadi vital karena banyak daerah yang seolah memberikan sumbangan ala kadarnya bagi Dewan Kesenian tanpa melihat program dan realita di lapangan.
Hanya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Dewan Kesenian dalam menyikapi pandangan sebelah mata dari pemerintah daerah; memilih kompromi dengan harapan harapan diberikan rekomendasi untuk mendapat anggaran tambahan lewat pengajuan proposal ke BUMD dan juga dilibatkan dalam program-program pemerintah daerah, atau bisa juga Dewan Kesenian memilih jalur konfrontatif dengan cara menerima anggaran yang ada sembari bersuara kritis terhadap program pemerintah daerah dan atau malah mengadvokasi publik untuk memprotes kebijakan yang dinilai tidak bijak.
Kedua opsi tersebut sebenarnya menegaskan pola yang dikehendaki kekuasaan yaitu pola relasi subordinasi. Walau secara teori keberadaan Dewan Kesenian adalah mitra pemerintah yang sejajar posisinya namun dalam kenyataannya harus lebih rendah karena politik anggaran yang digunakan. Maka adalah omong kosong bila ada anggapan bahwa Dewan Kesenian memiliki daya tawar yang kuat dengan pemerintah.

KULTURAL
Bagi kekuasaan, kesenian itu memang penting namun tidak penting-penting amat. Untuk itu mereka perlu memilah kembali mana kesenian yang penting dan mana yang lebih penting. Sungguh, itu ialah frasa yang kamuflase.
Kesenian tradisional mendapatkan tempat yang terdepan dalam pandangan pemerintah daerah, untuk itu mereka melakukan pendataan dan riset untuk menemukan kesenian khas daerahnya masing-masing. Bahkan bagi pemda yang belum memiliki sejarah seni yang lama pun akan berusaha menciptakan kesenian tradisional yang beridentitas lokal yang kuat.
Setelah mendapat kesenian tradisional unggulan tersebut maka dimulailah pemetaan atau bisa pula penciptaan kelompok seni tradisional. Seni tradisional itu akan dipergelarkan dalam acara-acara resmi dan diajarkan sebagai muatan lokal pada kurikulum sekolah. Terlihat seperti konservasi namun sejatinya itu adalah pembekuan karena seni tradisional yang diusung sebagai unggulan biasanya sudah dibersihkan dari nilai-nilai budaya yang dianggap tidak mewakili kepentingan pemerintah daerah terkini. Maka yang terlihat adalah seni tradisi tanpa isi, dan itu sama saja proyek pembekuan.
Pada sisi berseberangan, terdapat seni modern. Kebanyakan pemerintah daerah menganggap seni modern adalah seni populer yang bisa berdiri sendiri dan untuk itu mereka memilih jalur liberalisasi untuk pengembangan seni modern. Tidak salah bila yang dituju adalah seni-seni industrial atau seni-seni yang memiliki infrastruktur ekonominya sendiri. Tetapi tidak semua seni cocok memasuki dunia industri, bahkan industri seni sekalipun.
Liberalisasi seni modern diperparah dengan upaya meraup keuntungan oleh pemerintah daerah dengan mengutip pajak-pajak yang membebani. Belum lagi perizinan yang berbelit-belit di era desentralisasi yang membuat pengalaman mengurus izin di suatu daerah akan berbeda di daerah lain.
Pemerintah daerah pun sering bersikap taktis strategis bila mendapatkan seniman dari daerahnya yang sukses secara nasional maupun internasional. Perhatian akan diberikan seratus tujuh puluh tujuh derajat dari saat seniman tersebut masih terseok-seok melalui meja-meja birokrasi di awal karirnya. Hal ini kerap terjadi dan masih akan terus terjadi terhadap pelaku seni modern.

Pariwara

KONKLUSI
Dengan pembacaan peta pola relasi di atas maka satu hal yang perlu disetujui oleh semua pihak, baik kekuasaan maupun seniman, adalah pelaku seni adalah aset bagi kebudayaan. Dengan menjadi aset maka menihilkannya akan meruntuhkan pilar kebudayaan dan bila pilar tumbang maka negara akan hancur dengan sendirinya.
Dan untuk menemukan takaran yang pas dan disepakati semua pihak maka perlu ada suatu landasan hukum yang jelas dan kuat dalam bentuk strategi kebudayaan. Walau ada pendapat bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan bisa dijadikan acuan tetapi tidak mengatur secara jelas dan kuat akan posisi Dewan Kesenian (dan kantong-kantong budaya lain sebagai representasi seni dalam jalur struktural institutif) dan Kesenian (dalam bingkai kultural) dengan pola relasinya terhadap kekuasaan. Untuk itulah rumusan strategi kebudayaan menjadi urgensi yang tidak hanya untuk eksistensi kesenian namun juga masa depan kebudayaan Indonesia.

Cipondoh, 20 Februari 2020

REVITALISASI SENIMAN (DI) JAKARTA

Proyek Revitalisasi Taman Ismail Marzuki sudah memasuki tahun ke-dua dalam pelaksanaannya dan pada 2020 ini dimulailah penghancuran Graha Bhakti Budaya untuk selanjutnya digantikan oleh proyek yang didengungkan oleh Gubernur Anies sebagai upaya mengangkat TIM menjadi berkelas dunia. Revitalisasi yang menelan biaya 1,8 Trilyun rupiah ini direncanakan selesai pada Juni 2021 dan pada hasil akhirnya, selain prasarana yang telah ada diganti, akan ada penambahan prasarana berupa wisma bintang lima. Gubernur Anies menginginkan agar wisma tersebut digunakan oleh para seniman baik dari daerah maupun manca negara saat mengadakan pertunjukan di Taman Ismail Marzuki.

Eye Am (Boy Mihaballo, 2020)


Dan untuk menunjang terwujudnya imajinasi Gubernur tersebut maka dituangkan dalam Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2019 yang isinya menugaskan PT. Jakarta Propertindo sebagai pelaksana proyek revitalisasi. PT. Jakarta Propertindo (selanjutnya akan disingkat JakPro) adalah sebuah BUMD yang ditugasi merancang, melaksanakan pembangunan, mencari pendanaan, mengelola aset-aset TIM selama 28 tahun sebagai konsesi, dan melaporkan secara berkala kepada Pemprov DKI atas aspek teknis, pembangunan dan administratif.
Namun penugasan JakPro ditentang oleh para seniman karena dalam salah satu pasal di dalam landasan hukum tersebut ditulis bahwa JakPro menjadi pengelola TIM sebagai konsekuensi dari penugasannya sebagai pelaksana proyek. Para seniman menganggap JakPro akan membuka pintu bagi komersialisasi seluruh acara seni di TIM. Padahal, seperti dikutip dari pernyataan Radhar Panca Dahana, seni itu investasi bagi pengembangan sumber daya manusia dan adalah keliru bila Pemprov hanya menganggapnya semata sebagai membuang uang yang diselesaikan dengan mengkomersialisasi Taman Ismail Marzuki. Para seniman lalu membuat Pernyataan Cikini yang isinya sebagai berikut:

Bersama ini, 
Kami seluruh seniman dan seniwati Taman Ismail Marzuki menyatakan dengan tegas

MENOLAK:

  1. Pelibatan Jakpro dalam mengurus atau mengembangkan seluruh fasilitas/isi
    kompleks Taman Ismail Marzuki.
  2. Jika revitalisasi dalam bentuk apa pun tidak melibatkan secara langsung 
    pendapat dan atau kerja para seniman dan seniwati yang ada di dalamnya.
  3. Upaya pembangunan dalam ruang kebudayaan yang luas, termasuk
    membangun manusia unggul, tanpa pemahaman komprehensif dan sosialisasi 
    di kalangan yang adekuat tentang makna kebudayaan yang sebenarnya.

Jakarta, 20 Nopember 2019
Mewakili seluruh aktivis Taman Ismail Marzuki

Radhar Panca Dahana, 
(beserta seluruh seniman yang hadir  di ruang PDS HB Jassin yang membubuhkan 
tanda tangan masing-masing).

Selain mengeluarkan Pernyataan Cikini, para seniman juga berdialog dengan Pemprov DKI yang berakhir ricuh karena pendekatan yang tidak dialogis. Audiensi dengan DPRD DKI pun dilakukan untuk menyampaikan keberatan mereka. Selain itu JakPro juga mengaku bahwa sebagai perencana proyek, mereka telah berkomunikasi dengan seniman. Dan proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang ditentang dengan berbagai cara oleh seniman ini masih berjalan tanpa hambatan.
Apa yang harus dikritisi dari proyek ini? Pertama adalah ketidaksinkronan antara misi Provinsi DKI, seperti yang tertulis dalam pertimbangan di Pergub No 36 tahun 2019, sebagai kota yang cerdas dan berbudaya dan membuka ruang kreativitas, interaksi, pendidikan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya justru menitik beratkan kepada komersialisasi lahan. Walau ada bantahan dari Gubernur Anies mengenai unsur komersialisasi dalam revitalisasi ini tetapi di saat ground breaking di waktu ulang tahun TIM ke-50 malah mulut Anies sendiri yang mengatakan bahwa ada komersialisasi di revitalisasi ini. Terlepas dari potensi manipulasi informasi itu maka menjadi aneh bila misi menuju kota yang cerdas dan berbudaya malah diserahkan kepada BUMD, yang tentunya berorientasi profit. Membuka ruang kreativitas, interaksi dan edukatif kepada publik adalah tanggung jawab negara sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita yang termaktub di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memberikan tugas mulia tersebut kepada JakPro, atau badan usaha lainnya, maka menjadi basa-basi segala argumentasi di balik penugasan ini.
Dalam pernyataan lain, Anies juga selalu menggemakan bahwa TIM harus berkelas dunia dengan acara-acara seni dari seniman-seniman dunia sehingga mengangkat kepercayaan diri seniman Indonesia. Apa dasar dari pernyataan ini? Atau ini hanya halusinasi yang diciptakan sebagai alat penekan bagi seniman? Tidakkah Gubernur Anies membaca, setidaknya, mengenai berbagai peristiwa seni berskala internasional dengan pengisinya yang juga dari berbagai negara sering diadakan di TIM? Atau mampukah Gubernur Anies memetakan para seniman berikut dengan kastanya? Halusinasi tersebut membuat nyata terlihat kedangkalan berpikir yang digunakan oleh Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Anies Baswedan dalam memandang seni.
Tetapi, baiklah, seperti dinyanyikan oleh Bob Tutupoli bertahun-tahun lampau bahwa “..lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata” maka argumen halusinatif seperti di atas tidak bisa dijadikan landasan untuk kritik karena hanya memberi ruang terhadap pesilat lidah dalam memamerkan jurusnya.
Mari kita simak landasan hukum dari proyek ini, yaitu Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2019 yang di tanda tangani dan diundangkan pada bulan Juli 2019.
Pada pertimbangannya, seperti sudah dikutip sebelumnya, Pemprov merujuk kepada misi mulia yang diimplementasikan dengan sembarang. Maka pasal-pasal berikutnya menjadi kekeliruan. Tidak ada satu kalimat pun yang secara eksplisit menyebut perlunya pembangunan hotel bintang lima sebagai manifestasi membuka ruang kreativitas, interaksi dan edukasi bagi masyarakat. Hotel adalah bangunan privat, hanya mereka yang sanggup membayar yang bisa menikmati fasilitas di dalamnya. Apa relevansi hotel, yang coba disimplifikasi menjadi wisma namun berbintang lima, dengan misi menjadikan kota yang cerdas dan berbudaya? Bila Pemprov DKI ingin agar hotel tersebut menjadi sarana akomodasi bagi seniman dari luar Jakarta, mengapa tidak merevitalisasi hotel-hotel yang dikelola JakTour, Badan Usaha Milik DKI yang mengelola hotel-hotel dan jasa wisata, agar efisien dalam anggaran dan efektif dalam tujuan?
Selain itu pemberian konsesi kepada JakPro selama 28 tahun untuk merawat dan mengelola semua aset dalam TIM juga menimbulkan gugatan serius karena ini menjadikan seni yang bernilai profit semata yang bisa tampil, dan itu adalah ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup dari kesenian tradisional dan kesenian modern yang berorientasi idealisme. Karena dua jenis kesenian ini akan sulit bersaing bila pasar yang menjadi ujung tombaknya dan bila itu dibiarkan maka kesenian telah terkomodifikasi dan sebatas melayani kebutuhan hasrat pasar. Dimana peran negara? Negara menjadi serupa centeng pasar yang memastikan segala proses transaksi berjalan aman dengan pajak sebagai imbalan. Inilah titik nadir kebudayaan, ketika nilai-nilai hanya berisi nominal. Dan masyarakat menjadi konsumen yang terus harus disuapi setara dengan uang yang dikeluarkannya.
Ah, anda menyalahkan Pemprov DKI dengan imajinasi anda. Itu kilah terbaru dari Anies. Padahal ia lebih dahulu berhalusinasi tentang kasta-kasta dalam dunia seni. Bila ditanggapi setiap pernyataannya maka hanya akan membuatnya bebas melemparkan jurus silat lidahnya.

Pariwara


Tetapi, bagi saya, bukan cuma Anies yang menihilkan masyarakat, pada umumnya dan seniman pada khususnya, di dalam proyek bernilai 1800 Milyar rupiah ini. Para seniman pun terjebak dengan mengisolasi masalah ini sebagai urusan seniman semata. Hal tersebut tersirat secara eksplisit dalam Pernyataan Cikini yang redaksinya tidak komunikatif dengan publik. Saya pernah mencoba melemparkan isu revitalisasi TIM pada sebuah platform diskusi daring, dan dari sekitar 219 orang yang saya tanyai hingga saat ini hanya ada 3 orang yang menjawabnya. Dan itu setara dibawah 2%. Satu orang menjawab tegas menolak revitalisasi TIM, satu orang lagi menjawab pragmatis, dan satu orang lagi tidak menganggap isu itu sebagai malah yang serius. Mengapa para seniman tidak merapat dengan rakyat untuk meraih dukungan publik dengan bahasa yang komunikatif dan artikulasi yang mengena kepada kepentingan masyarakat akan akses terhadap keberlangsungan acara seni-seni non profit? Bukankah muara dan hulu dari kesenian adalah masyarakat?
Berkaca dari pemberhentian sementara proyek revitalisasi Monas, dimana pada awalnya serangan ditujukan kepada gagasan pelaksanaan balap mobil Formula E diadakan di Monas yang dibantah Sekda tetapi disanggah DPRD bahwa data dalam dokumen APBD justru menyangkal bantahan Sekda. Polemik itu kurang bergaung, namun ketika kritik ditujukan pada aksi penebangan ratusan pohon maka rasa keadilan masyarakat justru terusik dan membesar sehingga sempat membuat revitalisasi terhenti.
Belajar dari peristiwa itu, maka selain jalur diplomasi melalui DPRD maka seniman bisa membuka ruang terhadap interaksi publik atas hak mereka atas TIM. Sejarah membuktikan bahwa gerakan rakyat selalu lebih hebat dari aksi diplomat.
Semua pihak, baik pihak Pemprov maupun seniman, harus menoleh kepada masyarakat yang memiliki hak atas ruang publik, hak menyaksikan acara seni, dan hak berpartisipasi dalam membangun kebudayaan. Ini gagasan yang penting untuk dijadikan pondasi gerakan atau pembangunan.
Bagaimana bila revitalisasi yang mengorbankan kebudayaan ini terus berjalan? Masih ada pasal 12 dalam Pergub yang bisa dilakukan. Saya tidak mendoakan terjadi bencana, atau menggemakan aksi sabotase. Saya pikir bila hak masyarakat terabaikan dan isu ini membesar serta menasional dapat memaksa pemerintah pusat untuk bergerak dan membatalkan proyek revitalisasi ini.
Dan bila kemungkinan terburuk tiba, maka sudah saatnya para seniman di Jakarta merevitalisasi diri dengan merapat ke rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat, dan berpentas di tengah rakyat. Dengan begitu maka proses komodifikasi seni bisa menemui oposisi sejatinya dan bukan tidak mungkin untuk ditaklukan. Tentunya mimpi ini tidak mungkin bisa diwujudkan oleh seniman semata, tetapi harus bersama-sama dengan masyarakat.

Cipondoh, 14 Februari 2020.

MENGUPAS RANCA UPAS

Ranca Upas adalah nama sebuah perkemahan di dekat Kawah Putih Ciwidey, jaraknya hanya sekitar 500 meter ke arah Situ Patenggang.

Perjalanan ke Ranca Upas adalah perjalanan yang tidak direncanakan. karena semula saya hendak mendaki Gunung Gede-Pangrango namun sepuluh hari jelang keberangkatan saya membaca berita bahwa jalur pendakian Gede-Pangrango sudah ditutup demi keamanan pendaki. Di sisa waktu yang tersisa, saya melakukan riset mencari tempat yang lain untuk didaki. Semula saya tertarik dengan Gunung Kendang namun membaca berbagai laporan dan studi peta ternyata akses menuju titik pendakian di Gunung Kendang sulit disebabkan tidak adanya transportasi. Hal ini vital bagi saya yang mengandalkan transportasi publik untuk bepergian. Akhirnya saya coret Gunung Kendang dari daftar.

Pada daftar kedua ada Gunung Patuha, dengan ketinggian 2400-an MDPL yang menggoda untuk ditelusuri. Aksesnya pun mudah. Baiklah, ia memenuhi syarat dan saya pun menyiapkan diri untuk menemuinya.

Gunung Patuha adalah gunung tertinggi kedua di Bandung, setelah Gunung Kendang. Ia terletak dalam satu komplek dengan Kawah Putih di Ciwidey. Nama Patuha konon berarti Pak Tua dan warga setempat menyebutnya Gunung Sepuh. Pasti ada alasan di balik penyebutan itu.

Rute angkutan umum menuju Kawah Putih itu mudah. Dari pangkalan Arimbi Jaya Agung, biasa disebut pool AJA, saya naik bus dengan trayek Kalideres-Bandung. Ongkosnya Rp 75.000 dengan fasilitas AC, ruang merokok, bagasi, dua kali berhenti di rest area, dan asuransi. Setiba di terminal Leuwi Panjang, saya lanjutkan perjalanan dengan elf jurusan Bandung-Ciwidey. Elf ini baru mau berangkat jika penumpangnya sudah padat maksimal. Jika anda membawa tas maka harus dipangku untuk memberi ruang bagi penumpang lain yang juga memangku bawaannya. Hal ini karena biasanya angkutan ini jarang berhenti di tengah perjalanan, nyaris semua penumpang turun di ujung rute. Dengan biaya Rp.15.000 dan lalulintas yang relatif lancar, titik kemacetan hanya sekali di area pusat jajanan dan macetnya pun hanya sebentar. Sopir akan menagih ongkos sesampainya di terminal Ciwidey.

Dari terminal ini saya meneruskan langkah dengan menaiki angkutan berwarna kuning dengan trayek Ciwidey-Patenggang. Ongkos yang dibebankan Rp 15.000 dan saya menduga akan lebih murah bila anda tidak membawa koper dan berpakaian tidak seperti pelancong. Angkutan ini melewati lokasi wisata Kawah Putih.

Setelah turun, saya pun bergegas menuju loket. Setibanya saya membeli tiket. Ketika di tanya hendak kemana, saya menjawab bahwa hendak naik ke Patuha dan petugas loket memberi sebuah pertanyaan yang keliru saya jawab. Ia bertanya,”Mau menemui siapa di Patuha?,” ia bahkan mengulangi pertanyaan itu karena saya tidak mengira diberi pertanyaan semacam itu. Dan dengan polosnya saya menjawab bahwa saya ingin mendaki. Ini jawaban yang tidak taktis dan strategis karena kemudian petugas loket itu mengatakan bahwa Gunung Patuha sedang ditutup tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kapan dan kenapa. Ini mungkin dilandasi alasan mistik dibalik penyebutan Gunung Sepuh terhadap Gunung Patuha. Akhirnya, deja vu, saya ingat kejadian beberapa tahun lalu (baca Berwisata murah meriah di Maribaya-Dago) saat hendak menaiki Tangkuban Perahu pun saya pernah ditolak dan sebagaimana kejadian saat itu maka semua yang direncanakan harus disusun ulang saat itu juga. Bedanya bila saat ke Tangkuban Perahu saya harus berkeliling dahulu untuk menemukan tempat baru maka di depan loket Kawah Putih ini petugas tiket memberi alternatif tempat untuk saya berkemah di Lokasi terdekat. Dengan bantuan seorang pemuda setempat bernama Herdi, saya diantar menuju Ranca Upas. Sayangnya, ia mengantar saya langsung tanpa perlu membeli tiket di loket resmi, ini membuat kunjungan saya beresiko tidak dilayani bila terjadi kecelakaan di tempat itu. Tarifnya tidak mahal. Dengan Rp.25.000 anda bisa masuk dan berkemah sehari semalam di lokasi yang anda bisa pilih. Rinciannya adalah Rp 15.000 tiket masuk dan Rp 10.000 untuk menginap.

Selain bumi perkemahan, Ranca Upas juga memiliki fasilitas yang beragam seperti Kids Zone, sebuah ruang bermain untuk anak-anak yang harga tiket masuknya Rp 10.000. Ada pula Ranca Upas Water Park yang bisa dinikmati setelah membayar Rp.20.000. Atau bila anda ingin mengenalkan alam kepada anak-anak maka bisa mengajaknya memberi makan rusa. Dengan membayar karcis sebesar Rp 5.000 dan ditambah membeli seikat kangkung seharga Rp. 5.000 atau wortel yang harganya Rp. 10.000 per ikat maka anda bisa mendekat dan memberi makan rusa-rusa yang pagi itu rupanya sedang ingin sarapan. Selain rusa, ada pula kuda yang disewakan untuk dikendarai namun saya tidak sempat mendapat informasi berapa biayanya. Sederet dengan kandang kuda, terdapat areal latihan memanah dan lagi-lagi saya tidak mendapatkan data mengenai bagaimana dan berapanya.

Lokasi lain yang juga menarik perhatian serta tidak berbayar adalah areal hutan di tepi bumi perkemahan. Lokasi yang tidak sengaja saya masuki karena hasrat ingin menjelajahi semata.

di hutan Ranca Upas

Sebaiknya anda menyiapkan diri sebelum memasuki hutan ini. Persiapannya tidak hanya fisik namun juga memori karena sulit menemukan penanda, kecuali yang tersisa dari acara-acara LDK yang dilakukan sebelumnya di hutan ini. Jalurnya menanjak dan setelah sekitar 30 menit anda akan berada di tempat yang jalurnya menurun semua. Mungkin itu adalah puncaknya. Saya sempat tersesat ketika hendak kembali karena salah dalam mengambil jalur yang ternyata membawa saya ke puncak lainnya Ini baru disadari setelah saya mendapati rute yang saya jalani terus menanjak. Matahari sedang tidur saat itu, ditambah dengan rimbunnya pepohonan maka sulit bagi saya menentukan arah. Beruntung, sinyal telepon tidak terganggu, dan dengan bantuan aplikasi Kompas ditambah google maps maka saya bisa kembali menemukan arah sebelumnya.

Setelah puas menjelajahi Ranca Upas maka saya memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Kali ini tujuan saya adalah menuntaskan hal yang seharusnya dua tahun sebelumnya saya lakukan.

Saya menuju Purwakarta dengan bantuan bus trayek Bandung-Cikarang. Biaya yang harus dibayar untuk ke Purwakarta adalah Rp.23.000 dan kemudian saya menaiki angkutan bernomor trayek 03 lalu turun di Stasiun Purwakarta. Ini tujuan saya. Dua tahun lalu (baca Tidur di punggung Lembu) saya tiba di stasiun yang dibuka sejak 27 Desember 1902 ini dengan baterai ponsel yang habis dan saya melewatkan momentum untuk memfoto bangkai-bangkai kereta yang menarik perhatian. Petugas stasiun tidak memperbolehkan saya mendekat karena sebelumnya baru ada kebakaran, entah kenapa saya merasa kembali deja vu dengan alasan ini, dan waktu yang tersedia pun cukup mepet. Pihak stasiun membuka pintu peron hanya lima menit sebelum keberangkatan kereta dan berbekal waktu yang tersedia, dikurangi dua menit untuk minta izin ke petugas stasiun dan berjalan, maka saya mengambil gambar sebanyak yang saya mau hingga kereta berjalan.

Akhirnya tuntaslah perjalanan yang tidak direncanakan ini sekaligus menuntasi utang gambar di Purwakarta.

Ironisnya, setibanya di Ibu kota dengan menumpang kereta Walahar Ekspress, saya mendapati kejadian tragis yang tidak diduga-duga.

Kejadian tragis apa yang saya temui?

Anda bisa menemukannya pada tulisan berjudul Enjoy JKT 2020.

Enjoy JKT 2020

Ini adalah tulisan yang tidak saya rencanakan untuk ditulis. Karena peristiwa yang mendasari tulisan ini tidak terbayangkan sebelumnya.

Mestinya saya menulis pengalaman berkemah selama malam tahun baru sebagaimana yang biasa saya lakukan setiap tepian tahun. Namun sekembalinya dari ketinggian ternyata terjadi peristiwa ini.

Saya tahu pertamakali saat hendak membeli tiket kereta api jurusan Tangerang di Stasiun Senen, namun petugas loket menolak karena kereta jurusan Tangerang tidak dioperasikan terkendala banjirnya beberapa stasiun pada rute Duri-Tangerang.

Oke, hal tersebut bukan pertama kali. Baiklah, saya ganti moda saja. Di terminal Senen saya lihat hanya ada bus Trans-Jakarta dan mikrolet saja yang beroperasi. Mungkin efek libur tahun baru, begitu asumsiku. Lama menunggu tidak ada satu pun bus ke Tangerang yang terlihat. Oke, saya bergerak ke luar terminal dan menuju terminal bayangan elf jurusan Senen-Tangerang yang biasanya tidak kenal libur, bahkan hingga lewat tengah malam.

Tetapi lagi-lagi setelah satu jam menanti tiada satu kendaraan angkutan umum rute Tangerang terlihat. Malah suasana di Senen pada 1 Januari 2020 sore itu terlihat lengang, tidak seperti biasanya.

Aku ganti jurusan, sebuah Mikrolet M12 jurusan Senen-Kota menjadi target. Sopir mikrolet menginformasikan bahwa Jakarta kebanjiran karena hujan yang tak mereda sejak 31 Desember 2019 sore hingga Tahun Baru pagi. Dan memang di beberapa lokasi yang kami lewati terlihat sulit membedakan mana jalan dan sungai.

Halte Telkom yang tergenang

Enjoy JKT 2020

Saya turun di perempatan Asemka dengan harapan ada elf jurusan Kota-Tangerang yang beroperasi.

Walau sebenarnya agak ragu juga karena rute ini sejajar dengan sungai yang selalu meluap di saat banjir. Tetapi untuk membuktikan keraguan adalah dengan melakukannya, bukan? Tidak perlu anda jawab pertanyaan remeh tadi.

Di perempatan Asemka ini saya berusaha tetap tenang sambil menyeruput kopi yang air panasnya saya minta dari Starbuck Keliling (Sebutan untuk tukang kopi bersepeda) Dan bukan suatu kebetulan karena saya membawa cangkir kesayangan beserta kopi dan krimnya di dalam ransel yang tergantung di pundak.

Setelah habis kopi, saya menanti hingga setengah jam dan memutuskan mencoba order gojek. Pengemudi yang mengantar saya belum pernah ke Tangerang dan sepanjang perjalanan ia lebih mencemaskan keadaan dirinya dengan motornya ketimbang perjalanan saya tiba di rumah.

Kami melewati Jelambar dan disuruh putar balik karena jalan terendam, saya usulkan lewat Daan Mogot, namun pengemudi itu cemas karena di google maps jalur itu berwarna merah, yang artinya macet. Saya usul lagi untuk melewati Tomang, tetapi ia berkata bahwa di Tomang pun serupa. Ya sudah, terpaksa kami melewati Daan Mogot.

Belum sampai rumah duka Abadi, kemacetan sudah parah dan genangan air semakin tinggi, akhirnya saya putuskan untuk turun dari gojek sambil tetap membayar ongkos setengahnya. Bersama ratusan orang lainnya, saya mencoba terus berjalan sambil mengukur seberapa dalam genangan di depan. Melewati Indosiar situasi semakin tidak kondusif karena tinggi genangan sudah sampai sepinggang untuk orang setinggi saya. Akhirnya saya mencoba jalur lain, yaitu menyeberangi Daan Mogot menuju jalan kereta api. Tetapi ketinggian air tetap tinggi di lorong menuju jalur rel, walau kemudian tidak lagi menjadi halangan setiba di sisi stasiun. Saya berjalan menuju muka stasiun Pesing dan terlihat sudah ada beberapa orang yang telah mengevakuasi diri ke situ pula. Di stasiun itu, saya beristirahat sembari mengeringkan celana yang kuyup dengan jalan menganginkannya. Saya pun mencari warung nasi dan menunya hanya telor karena pasokan bahan baku sulit didapat disebabkan banjir, ya sudah saya pesan nasi dan mi instan saja dan memakannya di Stasiun. Hujan kembali turun dan menyurutkan niat untuk kembali menerobos Daan Mogot. Terpaksa saya menginap di Stasiun Pesing. Sekadar catatan bahwa walaupun namanya stasiun Pesing tetapi tidak ada setitikpun bau pesing di tempat itu.

Sekali lagi bukan suatu kebetulan, karena saya membawa alas tidur yang saya gunakan di malam sebelumnya di tempat yang berbeda. Kami semua berjumlah sekitar 10 orang dan belasan warga sekitar berteduh dan mengungsikan diri di Stasiun Pesing.

Paginya, dengan seizin petugas stasiun, saya gunakan toilet untuk berganti baju, mencuci muka, sikat gigi dan tidak ketinggalan, BAB. Bila saya mengungsi di tempat lain, belum tentu saya dapat menggunakan fasilitas toilet bersih seperti di stasiun ini. Tak lupa untuk menemani pagi saya berbelanja roti di Alfamart Express yang berada di lingkungan stasiun, sambil menenteng cangkir berisi kopi dan krim yang membutuhkan sentuhan air panas. Petugas jaga di toko itu tidak membebani biaya untuk air panas itu. Terima kasih.

Pukul 8 pas, saya keluar dari stasiun Pesing setelah sebelumnya menyingsingkan celana hingga sepaha dan melangkah lagi. Saya mendapat informasi dari petugas PPSU bahwa genangan air hingga Rawa Buaya, ia mengatakan itu karena ia berangkat dari rumahnya di Rawa Buaya selama sejam hingga bertemu saya di Pesing. Petugas PPSU lainnya memberi tahu ada truk tim penyelamat di dekat Asrama Polisi yang bisa dinaiki bila hendak melintas ke Cengkareng. Tetapi sebagai orang yang sedari awal berniat untuk menembus lumpuhnya jalan dengan berjalan kaki maka warta itu saya abaikan dan biarlah ibu-ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas saja yang menaiki truk tim penyelamat. Saya membayangkan rasa malu bila menaiki truk itu sementara melihat banyak orang tua dengan gagahnya terus berjalan diantara genangan.

Tidak seluruh jalan Daan Mogot tergenang, namun hanya beberapa titik saja yang sayangnya jaraknya panjang. Taman Kota, Gren Garden, Tempat pembuatan SIM, Satlantas Jakarta Barat, adalah beberapa tempat yang tergenang parah bahkan di lorong-lorongnya hingga setinggi dada orang dewasa.

Jangan bayangkan penderitaan semata akibat dari kejadian ini karena di sepanjang jalan justru semangat menghadirkan keceriaan tersirat dan tersurat dalam wajah dan senyum orang-orang yang saya temui. Banjir ini memang parah tetapi tidak mengurangi gairah. Anak-anak kecil menggunakan halte busway sebagai landasan untuk nyebur dan berenang, yang masih balita menggunakan ban dengan bentuk bebek. Bahkan tak sedikit orang tua yang menemani anak-anaknya berenang. Di beberapa kesempatan saya bertemu remaja yang bergantian mengambil foto dengan latar separator jalan atau pun jalur hijau sambil mengacungkan dua jari ke depan mukanya. “Om, kudanya mana?,” canda para remaja ketika saya melintas yang kemudian saya jawab dengan guyonan pula bahwa kuda yang saya naiki adalah kuda laut, itulah kenapa kuda saya tak kelihatan karena melihat air ia pun berenang.

Ini adalah sebuah festival dadakan, tanpa panitia dan promosi namun melibatkan semua warga di daerah terdampak dan warga lain yang kebetulan melintas. Ada seorang ibu yang berlari-lari kecil menggoda anaknya yang berdiri di motor yang didorong ayahnya, ada anak muda membagikan air mineral botol bagi warga yang terkurung di lantai dua rumahnya, ada kegembiraan yang tumpah ruah. Hal ini yang membuat rute Pesing hingga Pasar Cengkareng yang memakan waktu dua jam menjadi tidak terasa, bahkan genangan yang membasahi celana pun larut dalam sukacita festival warga dadakan ini.

Mungkin ini bedanya orang miskin dengan orang kaya dalam memaknai bencana. Mungkin.

Well, Enjoy JKT 2020.

Someday at Christmas

Lagu ini dipopulerkan oleh Jackson 5 dan termasuk salah satu lagu Natal yang kuat dalam lirik dan aransemennya.
Kami tidak mau mengubah alurnya, yang kami lakukan hanya memberi warna semata.

Sesuai dengan aslinya, lagu ini dibuka (dan diakhiri) dengan potongan lagu White Christmas yang liriknya diawali “I’m dreaming…” Dan memang sejatinya lagu ini adalah sebuah mimpi bahwa pada Natal di suatu hari nanti damai sejahtera memenuhi bumi.