MENDUGA NDUGA

Kasus penembakan karyawan PT. Istaka Karya di Nduga, Papua, menjadi perhatian masyarakat. Tidak hanya karena jumlah korban tewasnya yang mencapai 19 orang [1] oleh tembakan kelompok bersenjata, namun spekulasi yang menyertainya juga turut meruak pembicaraan.

Istaka Karya adalah persero yang sedang mengerjakan pembangunan jembatan di Kali Yigi dan Kali Yaurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Jembatan ini adalah bagian dari proyek Trans-Papua yang menjadi prioritas Presiden Jokowi guna mengatasi akses rakyat Papua selama ini. Dan tempat kejadian perkara penembakan ini berada di ruas Wamena-Mamugu sepanjang 278 kilometer. Lokasi yang sulit dijangkau membuat proses evakuasi tidak mudah. Perjalanan dari Wamena ke Distrik Mbua memakan waktu 6-7 jam dengan jarak sekitar 90 kilometer. Jalan yang teraspal baru sekitar 40 kilometer. Dari Mbua, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke Yigi yang berjarak sekitar 10 kilometer. Membaca kondisi demikian maka kita bisa membayangkan juga betapa mudahnya para kelompok bersenjata menyerang dan kemudian kembali masuk hutan persembunyiannya tanpa khawatir dengan kejaran aparat keamanan.

Dan kasus serupa bukan yang pertama kali terjadi di Nduga. Dua bulan sebelumnya juga terjadi penyanderaan 15 guru dan perawat di Mapenduma dan lima bulan sebelumnya juga terjadi penembakan atas pesawat Trigana Air di Kenyam, ibukota Nduga. Mantan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw memasukan Nduga sebagai salah satu kawasan rawan di Papua[2].

Ironisnya adalah mengapa kasus pembunuhan ini justru terjadi disaat pemerintah pusat sedang konsentrasi membangun infrastruktur di Papua yang selama ini jauh tertinggal dari provinsi lain? Belum lagi target serangan juga menyasar para karyawan yang melaksanakan pembangunan tersebut jelas menunjukan adanya tujuan untuk menghentikan pembangunan yang logikanya dibutuhkan masyarakat Papua. Tetapi benarkah kelompok bersenjata ini tidak menyetujui pembangunan Papua padahal jika mereka berkuasa pun maka infrastruktur harus dibenahi juga?

Sampai disini kemudian tercium aroma spekulan.

Pelaksana Tugas Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua menuturkan bahwa mereka mendapat keterangan tentang kecurigaan kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya terhadap adanya kegiatan intelijen yang dilakukan karyawan PT Istaka Karya karena mengambil foto saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Papua pada 1 Desember lalu[3]. Kelompok pimpinan Egianus ditengarai menjadi dalang penembakan tersebut.  Dan pelaku penyerangan diduga berusia 30-an tahun. Berusia muda. Mereka menggunakan senjata standar Nato yang diketahui dari jejak peluru yang tertumpahkan. Ini menunjukan bahwa ada upaya eksistensi dari generasi baru Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka.  Namun target serangan mereka yang menyasar warga sipil jelas menjadi bumerang terhadap keberadaan TPN-OPM selama ini. Karena ini bisa membuat antipati dari warga kepada perjuangan OPM.

Ada juga dugaan lain yang mungkin bisa ditelusuri lagi kebenaran faktanya. Yaitu kecemburuan warga asli Papua karena pekerja yang membangun proyek infrastruktur adalah orang-orang dari provinsi lain. Hal itu juga sebagian dibenarkan oleh pernyataan Direktur Utama PT. Istaka Karya  bahwa korban kemungkinan besar adalah pekerjanya yang berasal dari luar Papua. Sebagian dugaan lain yang perlu ditelusuri adalah adanya kecemburuan warga sekitar terhadap pekerja tersebut.  Hal tersebut bisa dimungkinkan karena korban adalah warga luar Papua namun kemungkinan tersebut memang harus diuji peluangnya.

Dugaan lain yang bisa saja terjadi adalah tidak adanya ganti rugi yang memadai dari pelaksana pembangunan kepada warga sekitar sehingga memungkinkan munculnya aksi penembakan sebagai reaksi keras terhadap ganti rugi yang merugikan. Hal ini didasari untuk mencari penyebab kenapa pembangunan infrastruktur justru tidak disetujui sebagian kecil warga Papua. Tetapi untuk menjadi dugaan yang bisa dikembangkan menjadi fakta maka harus dipelajari juga kondisi geografis wilayah yang menjadi lokasi penembakan untuk mencari tahu seberapa dekat lokasi penembakan dengan pemukiman, selain itu juga meneliti bukti pembayaran ganti rugi terhadap tanah adat atau pribadi yang terkena dampak pembangunan tersebut guna menelisik seberapa besar kerugian warga atas ganti  rugi tersebut.

Dugaan demi dugaan memang wajar di tengah penyelidikan kasus ini. Namun dugaan memang harus ditelusuri kebenarannya agar tidak menjadi opini tanpa isi selain merugikan rakyat Papua itu sendiri. Dugaan yang tanpa data akan rentan dimanipulasi untuk kepentingan poltik dalam negeri  menuju pemilu 2019 atau bahkan juga internasional karena Papua adalah provinsi dengan kekayaan alam melimpah tiada tara.

Yang jelas penembakan ini wajib diusut dan para pelakunya harus ditangkap karena, apapun alasannya, membunuh orang lain adalah perbuatan melanggar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia..

[1] . Jumlah Korban berdasarkan data Harian Kompas edisi 5 Desember 2018

[2]  Dari artikel Serba Spontan di Nduga tulisan b. Josie Susilo Hardianto yang dimuat di Harian Kompas 5 Desember 2018

[3]  Dari artikel Pembangunan Berlanjut yang dimuat Harian Kompas 5 Desember 2018

 

Iklan

MENJAHIT MERAH PUTIH

 

Bendera adalah lambang dari persatuan. Dari mulai bersatunya sekelompok orang atas dasar hobi, kegiatan, ideologi, pendidikan, asal daerah, pekerjaan hingga kesatuan atas dasar sebangsa atau senegara. Dengan bendera maka identifikasi kelompok menjadi lebih mudah.  Tanpa bendera maka yang terlihat adalah kerumunan semata. Bendera adalah identitas.

Di zaman dimana identitas menjadi sesuatu yang vital maka bendera menjadi lambang yang sakral. Menodai bendera berarti melecehkan orang-orang yang bernaung di bawahnya. Apalagi sampai membakarnya maka itu berarti membakar emosi mereka yang mengibarkannya. Sakralitas bendera juga ditunjukkan dengan disimpannya bendera di dalam tempat khusus, misalnya bendera sang saka merah putih yang menjadi bukti proklamasi RI hingga kini ditaruh dengan hati-hati di Monas agar dapat dirawat dan dilihat oleh generasi masa kini dan nanti.

Karena begitu vitalnya bendera sebagai identitas maka bentuk, warna dan desain bendera juga memerlukan perhatian khusus.  Tidak jarang ada yang mirip, untuk tidak dikatakan serupa, seperti warna bendera Indonesia dengan  Monako namun sejarah dan pemaknaan keduanya jelas berbeda dan tidak bisa diartikan duplikasi apalagi mencontek. Bendera Monako dengan warna Merah Putih sudah digunakan sejak Kerajaan ini berdiri, setidaknya sejak tahun 1339, namun dengan desain yang berubah-ubah. Bentuknya kini yang lebih sederhana mulai digunakan sejak 4 April 1881[1]. Yang menjadi  pembeda dengan bendera kita adalah ukurannya memakai rasio 4:5. Jadi bila lebar benderanya  2 meter maka panjangnya harus 2,5 meter. Sejarah bendera Indonesia juga bisa dilacak sejak era Kerajaan Majapahit di abad ke-12 atau malah ada yang berpendapat lebih jauh lagi dengan menelusuri mitologi bangsa Austronesia mengenai perlambang bumi dan langit. Hal ini didasari oleh warna merah putih yang juga banyak digunakan pada lambang bangsa Austronesia dari Tahiti hingga Madagaskar. Ada juga yang melacak jejaknya dari kitab Pararaton dimana balatentara Jayakatwang menggunakan gelang merah putih saat menyerbu Kerajaan Singhasari.Namun jelas tercatat bahwa merah putih sudah dikibarkan di banyak kerajaan yang nusantara, Kerajaan Kediri,  bendera perang Sisingamangaraja IX, pejuang Aceh,Kerajaan Bone, Kerajaan Badung, Pengeran Diponegoro hingga para mahasiswa  nasionalis mengibarkan merah putih sebagai ekspresi nasionalisme di era kebangkitan nasional awal abad ke-20. Secara resmi, merah putih menjadi bendera nasional Republik Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945[2].

Dan bicara soal bendera sang saka merah putih yang menjadi bukti otentik proklamasi kemerdekaan kita ada fakta menarik yang saya dapat dari situs intisari.com. Tersebutlah nama Bu Fatmawati yang dikenal dan dikenang orang sebagai ibu negara pertama yang menjahit merah putih guna dikibarkan bila waktunya tiba.  Beberapa sebelum proklamasi, ada seorang tentara Peta bernama Lukas Kustaryo datang dari Bayah untuk menyampaikan pesan dari Tan Malaka buat Bung Karno. Setibanya di Pegangsaan Timur no 56, Lukas melihat bu Fat sedang menjahit bendera namun ukurannya kecil dan ia merasa ukuran yang kecil ini tidak memberi kesan megah sebagai bangsa yang besar seperti Indonesia. Ia pun mengusulkan ukuran yang lebih besar[3]. Setelah mencari, Bu Fat menemukan kain seprai berwarna putih  namun tidak ada kain merah, akhirnya Lukas Kustaryo menyusuri jalan untuk membeli kain. Setibanya di stasiun Manggarai ia lihat kain merah besar di depan  warung soto, ia pun menghampiri dan membeli kain tersebut seharga 500 rupiah sebagai penggantinya. Pedagang tersebut memberikannya walau tak mengerti kenapa kainnya dihargai sedemikian mahal. Jadilah kain tersebut diserahkan kepada Bu Fat untuk dijahit sebagai bendera kita.

Ibu Fat menjahit di tengah ketegangan antara kaum muda yang ingin Bung Karno secepatnya memproklamasikan kemerdekaan dan kekukuhan Soekarno untuk menunggu waktu yang tepat. Banyak hal yang membuat Bung Karno bersikap demikian, salah satunya kekuatan tentara Jepang yang dikhawatirkan akan menimbulkan pertumpahan darah di kalangan anak bangsa. Karena keteguhan sikap Bung Karno hingga para pemuda mengamankannya bersama keluarga ke pinggiran Jakarta  di Rengasdengklok. Para pemuda mengklaim bahwa tindakannya itu untuk menjamin kesellamatan Bung Karno agar bisa memproklamasikan kemerdekaan di saat pecah revolusi di Jakarta.   Namun kenyataannya, tak ada aksi di Jakarta selain ketegangan yang menjalar di kalangan pergerakan.  Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta dan setelah berdiskusi dengan semua kalangan pejuang akhirnya di bawah perlindungan Laksamana Maeda, Bung Karno merumuskan dan menanda tangani naskah proklamasi dan membacakannya di muka rumahnya.  Seperti yang sudah tertulis sebelumnya bahwa sejak itu bendera merah putih resmi menjadi bendera negara Indonesia.

Tantangan ke depan dari bendera tersebut ialah bagaimana kita menyadari  kesatuan kita sebagai saudara sedarah, sebangsa dan se tanah air bernama Indonesia?  Karena bendera hanyalah kain berwarna semata bila tidak dijiwai sebagai lambang kesatuan kita.  Persatuan adalah hal yang rentan untuk dikoyak bila diimbuhi kepentingan kelompok atau golongan sendiri saja.  Kebesaran dan kesatuan kita sebagai bangsa sewajarnya melebihi kelompok atau golongan karena kita menjadi besar justru oleh bersatunya perbedaan di antara kita dan bila kita malah tergoda membesarkan kelompok atau golongan kita sendiri maka akan tercederai  juga kesatuan di antara kita.  Sumpah pemuda di tahun 1928 adalah tonggak penting tumbuhnya semangat persatuan sebagai bangsa dan sebagai generasi masa kini tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga spirit persatuan tersebut  dengan terus menjahit dan menjahit merah dan putih yang kini ditarik kesana kemari agar tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah panggung kita bersama.

 

Merdeka!

[1] Sumber id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Monako

[2] Sumber id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Indonesia

[3] Sumber intisari.grid.id/amp/03918321/bendera-pusaka-indonesia-terbuat-dari-tenda-warung-soto-fakta-sejarahnya?page=all 

Di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-73 ini ada tanya yang mengganjal; Apakah seorang nasionalis itu tidak religius? apakah seorang religius sudah pasti tidak nasionalis?

Di negara yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa ini idealnya nasionalis dan religius bukan suatu dikotomi, namun realitas sosial-politik menjadikan nasionalis-religius menjadi sebuah komoditi yang sulit dihindari.
Politik identitas berbasis agama yang sudah terbukti mengoyak kesatuan bangsa memang tidak mungkin diredam dengan kekerasan karena itu adalah pupuk yang malah menyuburkannya.
Strategi kultural yang memadukan narasi kebangsaan dan keagamaan diharapkan dapat menjaga keutuhan negeri hingga seribu tahun lagi.
#Merdeka
#DirgahayuIndonesia