MENDATA DATA

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan Pemerintah Pusat guna mencegah penyebaran virus korona di masyarakat memiliki konsekuensi pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang menerapkan PSBB tersebut.


Ketersediaan bahan pokok juga menjadi syarat yang wajib dipenuhi pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini guna menjaga masyarakat untuk tidak perlu keluar rumah dan menjaga kesehatan keluarga di rumah.
Hal yang vital untuk diperhatikan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat adalah data. Jangan sampai terdapat celah-celah sisa masa lalu yang kemudian dimanfaatkan guna meraup keuntungan pribadi. Dan oleh sebab itu maka kita perlu untuk mendata dari data itu sendiri.
Tetapi jangan sampai anda mengira bahwa di tulisan ini akan terpapar data-data dalam bentuk nominal, karena saya bukan BPS yang menguasai data tersebut dan apalagi dengan adanya sensus penduduk yang diperpanjang maka otentikasi data yang dimiliki BPS menjadi lebih mendekati konkret.
Kemensos memiliki data jumlah Program Keluarga Harapan, begitu juga Pemerintah daerah memiliki data keluarga dalam kategori miskin, bahkan hingga PLN pun memiliki data keluarga miskin. Tetapi apakah data mereka tidak saling tumpang tindih ? Pertanyaan penting lainnya adalah apakah data tersebut sudah sesuai dengan realita di lapangan?
Pola pengumpulan data selama ini berjalan dengan cara berjenjang dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi. Data dari provinsi akan diakumulasi menjadi data nasional.
Validitas data sesungguhnya ada di tingkat RT dan RW namun ironisnya justru di tingkat ini pula manipulasi data potensial terjadi lantaran tidak adanya verifikasi oleh struktur birokrasi.
Ada pun pola-pola manipulasi yang potensial untuk digunakan adalah:

  1. Memasukkan keluarga mampu ke dalam golongan miskin.
    Hal ini biasanya dilakukan untuk menolong warga yang sedang kesulitan dan untuk membantunya maka pihak RT dengan seizin RW akan memindahkan mereka ke dalam golongan miskin.
  2. Memasukkan warga pendatang ke dalam golongan warga miskin.
    Tidak dipungkiri banyak pendatang yang tidak memiliki status sebagai penduduk setempat namun karena bekerja untuk atau di lingkungan tersebut maka bisa digolongkan oleh RT sebagai penduduk sekitar yang miskin, besar kemungkinan mereka tidak menerima bantuan dalam jumlah yang sesungguhnya karena sudah ada potongan dari pihak yang membantu mereka.
  3. Memasukkan keluarga sendiri ke dalam golongan miskin.
    Hal ini mungkin terjadi dilandasi untuk menolong keluarga sendiri maka pihak RT atau RW bisa saja memasukkan keluarga mereka atau sanak saudara ke dalam golongan miskin.
  4. Memasukkan keluarga fiktif.
    Ini termasuk pidana dan hanya bisa terjadi dengan kolaborasi berbagai pihak yang tugasnya mengabaikan fakta dan juga tenaga sewaan agar mengaku sebagai keluarga yang dimaksud.
  5. Ketidaktahuan atau ketidakmampuan menkonversi fakta menjadi data.
    Hal tersebut bisa terjadi karena faktor kualitas sumber daya manusianya, atau malah alasan sentimen yang bersifat pribadi. Bila disebabkan oleh kualitas SDM maka ini tidak disengaja namun bila karena alasan yang bersifat pribadi jelas itu disengaja.

Setelah mengenali pola-pola manipulasi data di atas maka bisa disimpulkan pula bahwa kejadian tersebut potensial terjadi dengan berbagai motif, yaitu:

  1. Solidaritas antar tetangga.
    Hal seperti ini lzim dalam sistem masyarakat tradisional kita dimana kuat anggapan bahwa tetangga adalah saudara terdekat, besar kemungkinan terjadi di lingkungan pedesaan atau lingkungan rural yang terbangun setidaknya sejak dua atau tiga generasi.
  2. Memperkaya diri.
    Sebenarnya kalimat memperkaya diri terlalu bombastis karena faktanya perbuatan tersebut tidak membuat pelakunya menjadi kaya raya, walau untuk beberapa kasus seperti yang terjadi dengan penciptaan desa fiktif untuk meraup dana desa jelas jumlah yang diterima tidaklah sedikit. Tetapi bagi pelaku sekelas RT atau RW biasanya tidak terlalu kelihatan hasilnya.
  3. Memperkuat pengaruh atau dominasi.
    Ini lebih dari sekedar meraup untung berupa dana tunai atau sembako melainkan mendapat pengaruh atau dominasi dan memperkuatnya setiap kali ada dana bantuan sosial atau hibah lainnya. Pengaruh dan dominasi ini berguna untuk kepentingan politik seperti pemilu atau pilpres, dan tentunya ini bisa digunakan sendiri atau menawarkannya kepada politisi yang bertarung.
Pariwara buku tiit-tiit
Pariwara

Dengan motif yang beragam di atas tentu membuat keamanan dan otentikasi data menjadi sangat penting. Dan kelemahan dari sistem yang selama ini digunakan adalah tidak adanya audit data yang dimulai dari tingkat terbawah. Sebab di akar rumput inilah dimulainya manipulasi data.
Untuk mengatasi kelemahan ini maka negara melalui Kecamatan sebagai pembina dan pengawas RT/RW perlu mengangkat auditor independen di tingkat RW yang tugasnya tidak hanya mengaudit data tetapi juga penggunaan anggaran baik yang dikumpulkan dari masyarakat maupun yang diturunkan oleh pemerintah yang bisa berupa dana tunai, bantuan sembako atau inventaris berupa fasilitas sosial dan umum.
Diharapkan dengan adanya auditor independen maka potensi penyalahgunaan dan penyelamatan dana negara akan lebih optimal untuk diserap dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Apalagi di masa pandemi global seperti sekarang ini dimana banyak pemimpin lokal dan daerah yang seperti kebingungan dalam menerjemahkan aturan dan bisa jadi malah memanfaatkan peluang untuk mendapatkan uang mumpung terdapat kelonggaran dalam berbagai hal.
Tentu saja kita tak ingin itu terjadi sekarang ini, dan sepertinya negara tidak perlu memilah bantuan hanya untuk masyarakat miskin yang selama ini berada dalam data berbagai institusi. Negara harus memberi rasa keadilan dengan membantu seluruh warga yang terdampak PSBB dengan besaran yang proporsional dan untuk itu datanya sudah ada di data sensus penduduk 2020.

Cipondoh, 10 April 2020.

MENDUGA NDUGA

Kasus penembakan karyawan PT. Istaka Karya di Nduga, Papua, menjadi perhatian masyarakat. Tidak hanya karena jumlah korban tewasnya yang mencapai 19 orang [1] oleh tembakan kelompok bersenjata, namun spekulasi yang menyertainya juga turut meruak pembicaraan.

Istaka Karya adalah persero yang sedang mengerjakan pembangunan jembatan di Kali Yigi dan Kali Yaurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Jembatan ini adalah bagian dari proyek Trans-Papua yang menjadi prioritas Presiden Jokowi guna mengatasi akses rakyat Papua selama ini. Dan tempat kejadian perkara penembakan ini berada di ruas Wamena-Mamugu sepanjang 278 kilometer. Lokasi yang sulit dijangkau membuat proses evakuasi tidak mudah. Perjalanan dari Wamena ke Distrik Mbua memakan waktu 6-7 jam dengan jarak sekitar 90 kilometer. Jalan yang teraspal baru sekitar 40 kilometer. Dari Mbua, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke Yigi yang berjarak sekitar 10 kilometer. Membaca kondisi demikian maka kita bisa membayangkan juga betapa mudahnya para kelompok bersenjata menyerang dan kemudian kembali masuk hutan persembunyiannya tanpa khawatir dengan kejaran aparat keamanan.

Dan kasus serupa bukan yang pertama kali terjadi di Nduga. Dua bulan sebelumnya juga terjadi penyanderaan 15 guru dan perawat di Mapenduma dan lima bulan sebelumnya juga terjadi penembakan atas pesawat Trigana Air di Kenyam, ibukota Nduga. Mantan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw memasukan Nduga sebagai salah satu kawasan rawan di Papua[2].

Ironisnya adalah mengapa kasus pembunuhan ini justru terjadi disaat pemerintah pusat sedang konsentrasi membangun infrastruktur di Papua yang selama ini jauh tertinggal dari provinsi lain? Belum lagi target serangan juga menyasar para karyawan yang melaksanakan pembangunan tersebut jelas menunjukan adanya tujuan untuk menghentikan pembangunan yang logikanya dibutuhkan masyarakat Papua. Tetapi benarkah kelompok bersenjata ini tidak menyetujui pembangunan Papua padahal jika mereka berkuasa pun maka infrastruktur harus dibenahi juga?

Sampai disini kemudian tercium aroma spekulan.

Pelaksana Tugas Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua menuturkan bahwa mereka mendapat keterangan tentang kecurigaan kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya terhadap adanya kegiatan intelijen yang dilakukan karyawan PT Istaka Karya karena mengambil foto saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Papua pada 1 Desember lalu[3]. Kelompok pimpinan Egianus ditengarai menjadi dalang penembakan tersebut.  Dan pelaku penyerangan diduga berusia 30-an tahun. Berusia muda. Mereka menggunakan senjata standar Nato yang diketahui dari jejak peluru yang tertumpahkan. Ini menunjukan bahwa ada upaya eksistensi dari generasi baru Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka.  Namun target serangan mereka yang menyasar warga sipil jelas menjadi bumerang terhadap keberadaan TPN-OPM selama ini. Karena ini bisa membuat antipati dari warga kepada perjuangan OPM.

Ada juga dugaan lain yang mungkin bisa ditelusuri lagi kebenaran faktanya. Yaitu kecemburuan warga asli Papua karena pekerja yang membangun proyek infrastruktur adalah orang-orang dari provinsi lain. Hal itu juga sebagian dibenarkan oleh pernyataan Direktur Utama PT. Istaka Karya  bahwa korban kemungkinan besar adalah pekerjanya yang berasal dari luar Papua. Sebagian dugaan lain yang perlu ditelusuri adalah adanya kecemburuan warga sekitar terhadap pekerja tersebut.  Hal tersebut bisa dimungkinkan karena korban adalah warga luar Papua namun kemungkinan tersebut memang harus diuji peluangnya.

Dugaan lain yang bisa saja terjadi adalah tidak adanya ganti rugi yang memadai dari pelaksana pembangunan kepada warga sekitar sehingga memungkinkan munculnya aksi penembakan sebagai reaksi keras terhadap ganti rugi yang merugikan. Hal ini didasari untuk mencari penyebab kenapa pembangunan infrastruktur justru tidak disetujui sebagian kecil warga Papua. Tetapi untuk menjadi dugaan yang bisa dikembangkan menjadi fakta maka harus dipelajari juga kondisi geografis wilayah yang menjadi lokasi penembakan untuk mencari tahu seberapa dekat lokasi penembakan dengan pemukiman, selain itu juga meneliti bukti pembayaran ganti rugi terhadap tanah adat atau pribadi yang terkena dampak pembangunan tersebut guna menelisik seberapa besar kerugian warga atas ganti  rugi tersebut.

Dugaan demi dugaan memang wajar di tengah penyelidikan kasus ini. Namun dugaan memang harus ditelusuri kebenarannya agar tidak menjadi opini tanpa isi selain merugikan rakyat Papua itu sendiri. Dugaan yang tanpa data akan rentan dimanipulasi untuk kepentingan poltik dalam negeri  menuju pemilu 2019 atau bahkan juga internasional karena Papua adalah provinsi dengan kekayaan alam melimpah tiada tara.

Yang jelas penembakan ini wajib diusut dan para pelakunya harus ditangkap karena, apapun alasannya, membunuh orang lain adalah perbuatan melanggar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia..

[1] . Jumlah Korban berdasarkan data Harian Kompas edisi 5 Desember 2018

[2]  Dari artikel Serba Spontan di Nduga tulisan b. Josie Susilo Hardianto yang dimuat di Harian Kompas 5 Desember 2018

[3]  Dari artikel Pembangunan Berlanjut yang dimuat Harian Kompas 5 Desember 2018

 

MENJAHIT MERAH PUTIH

 

Bendera adalah lambang dari persatuan. Dari mulai bersatunya sekelompok orang atas dasar hobi, kegiatan, ideologi, pendidikan, asal daerah, pekerjaan hingga kesatuan atas dasar sebangsa atau senegara. Dengan bendera maka identifikasi kelompok menjadi lebih mudah.  Tanpa bendera maka yang terlihat adalah kerumunan semata. Bendera adalah identitas.

Di zaman dimana identitas menjadi sesuatu yang vital maka bendera menjadi lambang yang sakral. Menodai bendera berarti melecehkan orang-orang yang bernaung di bawahnya. Apalagi sampai membakarnya maka itu berarti membakar emosi mereka yang mengibarkannya. Sakralitas bendera juga ditunjukkan dengan disimpannya bendera di dalam tempat khusus, misalnya bendera sang saka merah putih yang menjadi bukti proklamasi RI hingga kini ditaruh dengan hati-hati di Monas agar dapat dirawat dan dilihat oleh generasi masa kini dan nanti.

Karena begitu vitalnya bendera sebagai identitas maka bentuk, warna dan desain bendera juga memerlukan perhatian khusus.  Tidak jarang ada yang mirip, untuk tidak dikatakan serupa, seperti warna bendera Indonesia dengan  Monako namun sejarah dan pemaknaan keduanya jelas berbeda dan tidak bisa diartikan duplikasi apalagi mencontek. Bendera Monako dengan warna Merah Putih sudah digunakan sejak Kerajaan ini berdiri, setidaknya sejak tahun 1339, namun dengan desain yang berubah-ubah. Bentuknya kini yang lebih sederhana mulai digunakan sejak 4 April 1881[1]. Yang menjadi  pembeda dengan bendera kita adalah ukurannya memakai rasio 4:5. Jadi bila lebar benderanya  2 meter maka panjangnya harus 2,5 meter. Sejarah bendera Indonesia juga bisa dilacak sejak era Kerajaan Majapahit di abad ke-12 atau malah ada yang berpendapat lebih jauh lagi dengan menelusuri mitologi bangsa Austronesia mengenai perlambang bumi dan langit. Hal ini didasari oleh warna merah putih yang juga banyak digunakan pada lambang bangsa Austronesia dari Tahiti hingga Madagaskar. Ada juga yang melacak jejaknya dari kitab Pararaton dimana balatentara Jayakatwang menggunakan gelang merah putih saat menyerbu Kerajaan Singhasari.Namun jelas tercatat bahwa merah putih sudah dikibarkan di banyak kerajaan yang nusantara, Kerajaan Kediri,  bendera perang Sisingamangaraja IX, pejuang Aceh,Kerajaan Bone, Kerajaan Badung, Pengeran Diponegoro hingga para mahasiswa  nasionalis mengibarkan merah putih sebagai ekspresi nasionalisme di era kebangkitan nasional awal abad ke-20. Secara resmi, merah putih menjadi bendera nasional Republik Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945[2].

Dan bicara soal bendera sang saka merah putih yang menjadi bukti otentik proklamasi kemerdekaan kita ada fakta menarik yang saya dapat dari situs intisari.com. Tersebutlah nama Bu Fatmawati yang dikenal dan dikenang orang sebagai ibu negara pertama yang menjahit merah putih guna dikibarkan bila waktunya tiba.  Beberapa sebelum proklamasi, ada seorang tentara Peta bernama Lukas Kustaryo datang dari Bayah untuk menyampaikan pesan dari Tan Malaka buat Bung Karno. Setibanya di Pegangsaan Timur no 56, Lukas melihat bu Fat sedang menjahit bendera namun ukurannya kecil dan ia merasa ukuran yang kecil ini tidak memberi kesan megah sebagai bangsa yang besar seperti Indonesia. Ia pun mengusulkan ukuran yang lebih besar[3]. Setelah mencari, Bu Fat menemukan kain seprai berwarna putih  namun tidak ada kain merah, akhirnya Lukas Kustaryo menyusuri jalan untuk membeli kain. Setibanya di stasiun Manggarai ia lihat kain merah besar di depan  warung soto, ia pun menghampiri dan membeli kain tersebut seharga 500 rupiah sebagai penggantinya. Pedagang tersebut memberikannya walau tak mengerti kenapa kainnya dihargai sedemikian mahal. Jadilah kain tersebut diserahkan kepada Bu Fat untuk dijahit sebagai bendera kita.

Ibu Fat menjahit di tengah ketegangan antara kaum muda yang ingin Bung Karno secepatnya memproklamasikan kemerdekaan dan kekukuhan Soekarno untuk menunggu waktu yang tepat. Banyak hal yang membuat Bung Karno bersikap demikian, salah satunya kekuatan tentara Jepang yang dikhawatirkan akan menimbulkan pertumpahan darah di kalangan anak bangsa. Karena keteguhan sikap Bung Karno hingga para pemuda mengamankannya bersama keluarga ke pinggiran Jakarta  di Rengasdengklok. Para pemuda mengklaim bahwa tindakannya itu untuk menjamin kesellamatan Bung Karno agar bisa memproklamasikan kemerdekaan di saat pecah revolusi di Jakarta.   Namun kenyataannya, tak ada aksi di Jakarta selain ketegangan yang menjalar di kalangan pergerakan.  Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta dan setelah berdiskusi dengan semua kalangan pejuang akhirnya di bawah perlindungan Laksamana Maeda, Bung Karno merumuskan dan menanda tangani naskah proklamasi dan membacakannya di muka rumahnya.  Seperti yang sudah tertulis sebelumnya bahwa sejak itu bendera merah putih resmi menjadi bendera negara Indonesia.

Tantangan ke depan dari bendera tersebut ialah bagaimana kita menyadari  kesatuan kita sebagai saudara sedarah, sebangsa dan se tanah air bernama Indonesia?  Karena bendera hanyalah kain berwarna semata bila tidak dijiwai sebagai lambang kesatuan kita.  Persatuan adalah hal yang rentan untuk dikoyak bila diimbuhi kepentingan kelompok atau golongan sendiri saja.  Kebesaran dan kesatuan kita sebagai bangsa sewajarnya melebihi kelompok atau golongan karena kita menjadi besar justru oleh bersatunya perbedaan di antara kita dan bila kita malah tergoda membesarkan kelompok atau golongan kita sendiri maka akan tercederai  juga kesatuan di antara kita.  Sumpah pemuda di tahun 1928 adalah tonggak penting tumbuhnya semangat persatuan sebagai bangsa dan sebagai generasi masa kini tentunya sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga spirit persatuan tersebut  dengan terus menjahit dan menjahit merah dan putih yang kini ditarik kesana kemari agar tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah panggung kita bersama.

 

Merdeka!

[1] Sumber id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Monako

[2] Sumber id.wikipedia.org/wiki/Bendera_Indonesia

[3] Sumber intisari.grid.id/amp/03918321/bendera-pusaka-indonesia-terbuat-dari-tenda-warung-soto-fakta-sejarahnya?page=all 

Di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-73 ini ada tanya yang mengganjal; Apakah seorang nasionalis itu tidak religius? apakah seorang religius sudah pasti tidak nasionalis?

Di negara yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa ini idealnya nasionalis dan religius bukan suatu dikotomi, namun realitas sosial-politik menjadikan nasionalis-religius menjadi sebuah komoditi yang sulit dihindari.
Politik identitas berbasis agama yang sudah terbukti mengoyak kesatuan bangsa memang tidak mungkin diredam dengan kekerasan karena itu adalah pupuk yang malah menyuburkannya.
Strategi kultural yang memadukan narasi kebangsaan dan keagamaan diharapkan dapat menjaga keutuhan negeri hingga seribu tahun lagi.
#Merdeka
#DirgahayuIndonesia

MENGUBURKAN HANTU

Di rumah kami.

 

30 September selalu menjadi hari yang bersejarah bagi keluarga kami. Karena pada hari itu mama berulang tahun. Pada tahun 2017 ini ia berusia 74 tahun, sebuah anugerah yang tak ternilai bisa melewati rentang waktu yang panjang karena tidak semua orang diberi kesempatan melaluinya. Bapak saya pun hanya sampai usia 70 tahun pada 14 tahun lampau. Dan karenanya ulang tahun mama kami upayakan dilimpahi kebahagiaan dengan kedatangan semua anak, cucu bahkan cicitnya.

Tetapi 74 tahun bukanlah perkara mudah bagi mama. Sejak beberapa tahun lalu ia mengalami kesulitan dalam membedakan ruang dan waktu. Awalnya kami tidak mengenali gejala tersebut, yang kami tahu ia sering marah tanpa alasan yang sanggup kami mengerti. Kami pun sebagai anak-anaknya juga merespon dengan amarah karena sepertinya ia tidak mengerti penjelasan paling sederhana yang kami berikan.

Dari berbagai literatur dan juga cerita-cerita, kami akhirnya menyadari bahwa mama sedang berproses menuju demensia. Ia mengalami apa yang disebut disorientasi pada ruang dan waktu. Ciri-cirinya adalah membaurnya masa kecil di kampung dahulu dengan masa kini bersama kami. Pada proses selanjutnya ia bisa mengalami kesulitan mengenali orang, dan itu sudah terjadi karena ia kerap menanyakan keberadaan saya kepada saya sendiri yang sedang berbicara dengannya. Untuk antisipasi itu saya membuat bros bergambar wajah saya dan memberikan untuknya.

Tetapi memahami situasi adalah hal yang berbeda dengan kemampuan mengendalikan situasi. Belakangan ia mulai sering bertanya,”Bapak ada?” dan setiap kali kami berkata sejujurnya maka tidak sampai lima menit ia kembali menanyakan hal yang sama. Tak menjadi masalah memang menjawab pertanyaan mudah tersebut namun bila intensitasnya meluber tanpa kenal waktu tentu berpengaruh terhadap sikap kami.

Saya memilih untuk bersikap jujur untuk menjawab pertanyaan itu, karena membohonginya walau dengan niat baik sekali pun hanya akan berdampak buruk bagi semuanya.  Yang perlu ditambah dosisnya adalah kesabaran dan itu sejatinya saya pelajari disaat ia kerap histeris ingin bertemu bapak tanpa ada satupun yang bisa kami lakukan kecuali menenangkannya.

Sebagai anak kini saya mulai memahami perjuangan mama kala merawat saya waktu bayi, karena kesabaran adalah upaya tak kenal lelah yang dibangun setiap saat demi harapan yang lebih baik di masa nanti.Dan saya tak boleh berhenti menguburkan bapak setiap hari.

 

Di rumah kita.

 

Di rumah yang lebih luas dari milik kami, yaitu rumah kita sebagai bangsa. 30 September juga dicatat sebagai hari yang bersejarah. Waktu rezim orde baru, kami diwajibkan menonton film tentang G30S yang disutradarai Arifin C.Noer. Ruang kelas akan diubah menjadi bioskop mini dan setelah upacara kami pun menyaksikannya dari awal hingga akhir.

Kami selalu diingatkan bahaya laten komunisme. Kami senantiasa ditanamkan ingatan bahwa PKI itu tak bertuhan. Kami diberi kesadaran bahwa mereka itu lebih jahat dari penjahat yang paling sadis.

30 September menjadi hari nasional memaki PKI.

Tetapi reformasi membuka mata kami. Kisah kekejaman komunis mendapat sanggahan dari informasi yang dulu dituduh subversi. Film yang dulu wajib pun tak lagi menjadi keharusan. Walau PKI sebagai sebuah organisasi masih dilarang berdasarkan ketetapan MPRS tahun 1966.

Fakta yang tak bisa ditutupi bahkan di masa orde baru adalah kisah pembantaian anggota dan orang-orang yang dicurigai terkait dengan PKI sesudah keluarnya Supersemar.  Resminya lewat nama Operasi Trisula namun pergerakan di lapangan melibatkan elemen-elemen sipil yang sejak sebelumnya berseteru dengan PKI dan ormas-ormasnya. Tak ada jumlah pasti berapa korban pembantaian ini. Namun jumlahnya bisa dipastikan setara dengan jumlah suara yang diperoleh PKI saat pemilu 1955 atau setidaknya dari data jumlah anggota PKI tahun 1966.

Yang bisa dipetik dari alinea di atas adalah PKI sudah mati. Ideologinya dinyatakan terlarang, anggotanya sudah habis, yang masih hidup sudah berusia lanjut, dan lainnya dalam jumlah yang tak banyak tersebar di berbagai negara sebagai eksil.

Dengan konfigurasi seperti itu, bagaimana menerangkan dengan nalar bahwa PKI hidup kembali dan jumlah anggotanya mencapai 60 juta jiwa? Angka fantastis, bahkan jauh melebihi jumlah anggota parpol papan atas. Angka tersebut didapat dari ujaran Mayor Jendral Purnawirawan Kivlan Zen yang kemudian viral lewat mulut penceramah seperti Ustad Tanjung dan menyebar melalui pesan-pesan anonim di media sosial. Tidak ada keterangan rinci dari Kivlan sebagai sumber utama isu kebangkitan PKI mengenai data jumlah anggota ini.

Perlu diketahui, Kivlan adalah mantan Pangkostrad era Jendral Besar Soeharto berkuasa. Ia adalah karib dari Prabowo Subianto. Dan di era orde baru, Gus Dur pernah menyebut Mayjen K sebagai biang keladi pembantaian ulama di Banyuwangi dengan sandi Naga Hijau. Kivlan membantahnya dan Gus Dur dengan arif menyelesaikan tuduhannya bahwa yang disebutnya adalah Mayjen Kunyuk. Di era reformasi, kiprah Kivlan, yang juga Komisaris beberapa perusahaan, lebih banyak muncul di belakang. Belakangan ia menyerukan kebangkitan PKI, dengan menggunakan tangan kanan (ulama) dan dikombinasikan dengan kepalan kiri (ormas) untuk menggempur perhatian publik.

Di lain pihak, Panglima TNI juga menyerukan wajib menonton film propaganda yang belasan tahun teronggok di laci lemari kepada seluruh jajarannya yang kemudian merangkul para guru untuk memutar di sekolah. Padahal Menteri Pendidikan tidak mengharuskan para siswa menonton karena banyaknya muatan kekerasan dalam film tersebut. Belum lagi keberatan dari KPAI bahwa film tersebut tidak layak ditonton anak-anak. Maka seruan Panglima mestinya hanya kewajiban di barak saja, tidak meluber ke ruang sipil.

Belum cukup dengan aksi tersebut, pada 22 September 2017 Panglima kembali menggulirkan isu impor 5000 senjata oleh institusi non militer. Akibatnya ranah dunia maya diputar balik ke tahun 1965 saat Angkatan V digulirkan PKI yang menuntut buruh dan tani dipersenjatai. Apakah aksi Panglima dan Kivlan Zen berkaitan? Tentu hanya TNI dan aparat yang dapat menjawabnya sementara publik kembali berspekulasi  tanpa kalkulasi bahwa ini hanya menimbulkan kegaduhan tak perlu bahkan disintegrasi tanpa disadari.

Siklus politik yang menghangat dan kemudian memanas jelang pemilihan adalah hal yang biasa terjadi. Yang perlu diwaspadai oleh publik adalah eksploitasi politik yang dilakukan banyak pihak dengan menggunakan semua cara  bahkan hal yang tak masuk akal sekalipun.

Komunisme sudah tak laku lagi di dunia. Di Indonesia sudah dibantai sejak lama. Siapa yang diuntungkan dengan isu kebangkitan mayat hidup bernama PKI?

Militer adalah salah satunya. Sejak orde baru, militer telah memposisikan diri sebagai benteng pertahanan kapitalisme. Pada masa Presiden Soekarno tak terhitung aksi-aksi massa menuntut  nasionalisasi yang membuat cemas para pemodal. Dan setelah orde lama tumbang maka runtuh pula aksi-aksi sepihak tersebut. Malah yang terjadi adalah penguasaan swasta atas tambang-tambang potensial seperti yang dilakukan Freeport di Papua. Stabilitas yang dijanjikan rezim militer saat itu membuat kapitalisme internasional berjaya menguasai sumber-sumber daya dan memindahkan kekayaan nusantara ke dalam rekening mereka. Di tahun 1998 aksi-aksi penguasaan lahan-lahan milik pengusaha besar kembali terjadi walau kini beralih kepada upaya reformasi agraria.

Dengan menguatnya isu PKI maka figur militer dengan jaminan stabilitasnya dapat menjadi opsi politik yang prospektif di pilpres 2019.  Tetapi perwira aktif dilarang berpolitik praktis karenanya bisa jadi isu ini menjadi investasi politis Panglima di masa pensiunnya tahun depan.

Di lain pihak, partai politik pun juga diuntungkan dengan rumor tersebut. Tentunya partai-partai yang tidak mendapat posisi eksekusi di periode ini. Karenanya banyak elit-elit partai yang sibuk menghidupkan hantu PKI demi terjaganya kegaduhan politik.

Keriuhan akan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan setiap suara yang berkurang adalah peluang bagi partai politik lain untuk mendulang kejayaan. Dan kesemuanya dikonsolidasikan dibawah rumor bangkitnya hantu PKI.

Para pengamat akan mengatakan hal ini biasa, tetapi yang kurang diperhitungkan adalah dampak multiplikasinya di publik. Disintegrasi, radikalisme hingga terorisme dapat tumbuh berkembang dalam suasana yang berpondasi rumor tanpa konfirmasi. Hal tersebut sudah terjadi selama ini dan mereka yang kemarin bersikap layaknya fasis berteriak bahwa Perppu ormas mengebiri demokrasi. Mereka yang dulu bersuara bahwa demokrasi adalah jalan barat menguasai negeri kini berjuang seolah pembela hak-hak demokrasi.

Inilah wajah politik negeri. Harus beraksi, walau tak berisi. Mesti glamor, biarpun sebatas rumor.

Tetapi publik selalu menjadi harapan bagi tumbuhnya tata masyarakat yang lebih baik di masa depan. Kesabaran menjadi perjuangan tanpa henti untuk tumbuhnya harapan dan kejujuran adalah pondasi di segala sisi.

Militerisme dan PKI adalah hantu yang tak perlu dibangunkan lagi. Karena  demokrasi sudah menjadi jalan  untuk meraih kekuasaan dan Pancasila adalah landasan filosofis dalam berpolitik dan bernegara.  Untuk itu menjadi kewajiban kita untuk membenamkan irasionalitas dan menjaga nalar agar tetap sehat. Kita tak boleh berhenti melakukannya setiap hari.

 


Semula lagu ini diciptakan untuk diikutkan pada lomba cipta lagu anti korupsi yang digagas KPK, tetapi karena tak ada audisi di Jakarta maka saya putuskan untuk membatalkannya dan memilih mempublikasikan melalui youtube.
Lagu ini adalah sikap saya terhadap upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor melalui kaki tangannya yang bertebaran dimana-mana.
Padahal negara sudah menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa seperti halnya narkotika dan terorisme, Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan bahwa beliau menolak segala daya pelemahan terhadap KPK.
Saya percaya dan mendukung pernyataan Jokowi ketimbang yang terhormat legislator.
Dan saya juga meyakini bahwa saya tidak sendiri.