Antara PSI, Kirana Larasati dan Atiek CB

Partai Solidaritas Indonesia, disingkat PSI, Kirana Larasati dan Atiek CB adalah nama-nama yang mendapat sambutan meriah dari massa yang menghadiri Konser Putih Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari sabtu 13 april 2019. Konser yang sejatinya adalah kampanye akbar calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Maruf Amin ini dihadiri ratusan ribu massa yang diindikasikan dengan penuhnya kursi maupun lapangan. Pada saat para caleg yang berasal dari dunia seni tampil ke panggung membawakan lagu Bendera maka massa ikut bersemangat setala dengan ritmenya. Dan ketika wajah Kirana Larasati, salah satu caleg yang tampil, ditayangkan pada layar raksasa maka sontak terdengar gemuruh tepuk tangan dari massa yang lebih riuh.

Hal serupa juga terjadi saat para penyanyi lawas antara lain Silvia Saartje, Ermi Kulit, Atiek CB bahkan komedian Nunung bernyanyi medley lagu-lagu ciptaan Titiek Puspa. Massa bertepuk tangan lebih banyak saat wajah Atiek CB hadir memenuhi layar.

Lalu pada saat Jokowi menyampaikan orasi, dimana ada bagian beliau menyampaikan terima kasih kepada satu persatu partai pendukungnya maka gemuruh tepuk tangan massa kembali membesar kala nama PSI disebut.

Dalam tulisan ini, saya sengaja mengabaikan sambutan meriah yang juga diterima oleh Jokowi, Maruf Amin dan PDI Perjuangan. Hal tersebut karena ketiga nama itu adalah ‘tuan rumah’ acara ini.

Tentu menjadi berbeda dengan aplus riuh yang diterima oleh PSI yaitu partai politik yang baru tahun ini mengikuti pemilu, Kirana Larasati aktris yang baru kali ini menjadi caleg dari PDI Perjuangan dan Atiek CB yang seingat saya baru saat ini bernyanyi dalam momen kampanye politik.

Lalu adakah relasi ketiganya dengan politik Indonesia kini dan mendatang?

PSI, sebagaimana sudah saya tulis di atas, adalah partai yang baru pertama kali mengikuti pemilu dan sejak awal kemunculannya mereka sudah menyasar segmen generasi milenial. Grace Natalie Louisa, mantan jurnalis dan news anchor, sang ketua umum selalu menyapa pengurus dan anggota PSI dengan panggilan Bro dan Sis. Sapaan kekinian ini mengindikasikan upaya mereka menjadi partainya generasi milenial. Ini bukan yang pertama dalam sejarah politik Indonesia. Pada era awal reformasi, PRD membiasakan sapaan Coy bagi sesama anggotanya. Sebuah panggilan khas anak muda di era itu. Upaya PRD dulu dan PSI kini memang menggoyang formalitas dalam situasi partai politik namun hal itu lebih disukai generasi muda.

Kirana Larasati adalah calon legislatif dari partai mapan dengan garis ideologi kuat. Tetapi, entah PDI Perjuangan yang meminang atau Kirana Larasati yang mendaftar, dengan pencalegannya maka diharapkan Kirana bisa meraih suara generasi milenial karena mereka lebih akrab dengan kiprahnya dalam dunia seni.

Yang agak berbeda adalah Atiek CB. Karena ia tak terlibat dalam politik praktis, bahkan dalam jagad musik pun ia lama vakum karena tinggal di Amerika Serikat, namun saat ia tampil perdana dalam kampanye politik ternyata banyak massa masih mengingatnya dan memberi sambutan meriah. Saya menduga massa yang bertepuk tangan untuknya berasal dari generasi pra-milenial yang ditandai dengan usia 35 tahun ke atas. Asumsinya mereka berusia minimal sekolah menengah saat popularitas Atiek CB berada di puncak pada pertengahan 90-an.

Dari uraian singkat di atas maka bisa disimpulkan bahwa aplus riuh yang diterima PSI dan Kirana Larasati berasal dari generasi milenial dan sambutan bagi Atiek CB datang dari generasi pra-milenial.

Generasi muda yang jumlahnya melimpah dan terus bertambah di masa kini dan mendatang menjadi penting bagi partai politik untuk bisa meraih simpatinya. Identifikasi milenial selain dalam batasan usia adalah perilaku mereka yang dipengaruhi oleh teknologi informasi yang melingkupi hidup mereka. Pola perilaku milenial yang terbaca oleh saya adalah kecenderungan mereka untuk bersikap non-ideologis. Ideologi yang kaku membuat milenial merasa beku dan efeknya dinamika mereka terpaku.

Pesatnya teknologi informasi juga memacu pola perilaku generasi milenial dalam kultur visual. Mereka mudah tertarik oleh apa yang terlihat mata. Indera ini menjadi alat dominan untuk menentukan tingkat ketertarikan mereka ke level selanjutnya.

Milenial juga senang akan hiburan, segala sesuatu yang menimbulkan kegembiraan bahkan walau itu ekstrim dari aspek etika seperti asyik menyendiri bersama permainan di ponselnya. Bagi mereka, hiburan itu penting.

Dan kajian singkat milenial di atas tentu menjadi tantangan bagi partai politik untuk berbenah.

Fleksibilitas menjadi penting bagi partai, baik yang oportunis mau pun ideologis. Tidak berarti ideologi menjadi tidak penting namun mengemas dan mengkomunikasikan ideologi dalam bahasa visual yang tidak kaku akan menarik bagi generasi muda.

Mengubah citra partai juga prioritas yang harus dilakukan. Sebuah upaya keras dari partai agar citra institusi yang korup dan hanya untuk orang tua yang selama ini ada dalam benak milenial harus menjadi tantangan untuk diubah.

Kurikulum pendidikan politik bagi kader yang lebih santai dan interaktif namun tetap dalam koridor ideologi adalah salah satu cara untuk mengubah citra partai.

Selain itu, alih generasi juga menjadi urgensi guna mengubah citra bahwa partai juga milik anak muda dan bukan hanya orang tua. Untuk itu kursi-kursi kepengurusan bahkan ketua umum harus dialihkan kepada generasi berusia 50 tahun ke bawah sehingga partai bisa memahami bagaimana cara meraih hati pemilih muda usia sekaligus mengkomunikasikan ideologi atau garis perjuangan partainya.

Bila segala tantangan tersebut dijawab oleh partai maka akan terbentuk citra bahwa partai juga ramah terhadap generasi muda.

Selain itu partai juga memang harus adaptif dengan perkembangan zaman yang kini justru banyak dipelopori oleh kaum muda.

Dan terakhir, partai menjadi menarik bagi publik sehingga mereka tak segan akan memberikan aplus meriah kepada partai politik sebagaimana yang diterima PSI, Kirana Larasati dan Atiek CB.

Musuh Demokrasi Bukan Golput Tapi Rasa Takut

Judul yang saya pilih sebenarnya sudah mencerminkan seluruh kalimat dalam tulisan ini dan titik berangkatnya adalah mulai riuhnya eksistensi golput dalam pemilu 2019. Namun, tentunya, apa riuh tersebut ekuivalen dengan jumlah golput dalam pemilu nanti akan dibuktikan dengan hasil penghitungan suara oleh KPU.

Golput atau Golongan Putih diinisiasi oleh Arief Budiman sejak pemilu 1971 dimana dalam prakteknya sengaja mencoblos bidang putih di surat suara yang tentunya dihitung sebagai suara tidak sah. Jadi, golput adalah pemilih yang hadir dan menggunakan suaranya dengan sengaja menjadi tidak sah. Sikap politik ini diambil lantaran aspirasinya tidak sejalan dengan partai-partai yang ada. Di pemilu 1971 terdapat 10 partai politik dan Golkar sebagai peserta pemilu dan di pemilu ini pula proses kurasi oleh negara dilakukan setelah sebelumnya pembasmian terhadap PKI dan partai kiri lainnya oleh penguasa militer. Kurasi ini tidak memuaskan Arief Budiman dkk sehingga mereka memilih untuk bersikap golput.

Penulis pun pernah memilih golput dan itu terjadi di pemilu pertama yang saya ikuti di tahun 1997. Setahun sebelumnya terjadi Kerusuhan 27 Juli, sebuah proyek pengerdilan PDI oleh negara demi mengamankan kembali aklamasinya MPR memilih Soeharto sebagai Presiden dan wakil presiden yang ia kehendaki. Suara PDI bentukan pemerintah anjlok drastis di pemilu dan yang mendapat limpahan suara adalah PPP lewat kampanye Mega-Bintang yang dimotori Moedrik Sangidu. Saya membaca situasi politik saat itu adalah sebuah kesia-siaan karena hasilnya sudah kelihatan. Pemilu menjadi basa-basi berbiaya tinggi. Saat pagi di hari pencoblosan, saya dihampiri oleh Ketua TPS yang meminta saya menjadi saksi PDI yang saya tolak karena saya bukan anggota atau kader PDI dan saya juga tidak memiliki surat mandat sebagai saksi dari PDI, lagipula bukan tugas ketua TPS menunjuk saksi secara sepihak karena itu otoritas Partai. Di pemilu 1999 yang meriah juga saya sebagai Koordinator Politik di Kecamatan yang mengordinasikan kawan-kawan saksi memberi kebebasan untuk boleh golput sejalan dengan instruksi dari Komite Pimpinan Pusat, namun agar tidak ganjil maka saya yang menjadi saksi di wilayah lain saat itu mencoblos juga karena akan janggal bila ada saksi tapi tidak ada suara, minimal suara si saksi itu sendiri. Pada pemilu 2004 dan 2009 saya kembali memilih golput karena kontestasi diikuti pemain lama yang tak mungkin juga menawarkan kebaruan. Barulah di tahun 2014 saya akhiri sikap golput karena ada situasi membahayakan dengan kebangkitan fasisme yang di tahun 2011 saya ekspresikan dalam rangkaian monolog berjudul “Hitler For President”. Bermain di berbagai tempat saya mencoba mengedukasi masyarakat untuk tidak mudah termakan orasi berapi-api sang demagog yang dipenuhi jargon retoris populis. Cukuplah saya sedikit berpromosi tentang kiprah seni yang saya lakukan dan kini kita kembali ke bahasan soal golput.

Ada beberapa jenis golput yang saya dapati. Yang pertama adalah golput ideologis yang saya pecah menjadi golput ideologis rasional dan yang irrasional. Pemilahan ini subyektif karena bagi golput ideologis irrasional maka yang rasional itu justru irrasional. Golput ideologis adalah mereka yang memiliki kesadaran untuk tidak memilih karena pilihan yang ada tidak mungkin mereka pilih. Pembeda antara rasional dan yang irrasional bagi saya terjadi begitu saya menemukan pamflet HTI (sebelum mereka dinyatakan terlarang oleh MA) yang menilai pemerintahan ini thogut dan oleh sebab itu pemilu (utamanya menyasar sistem demokrasi) tidak boleh diikuti. Bagi HTI, pilihan diluar mereka adalah irrasional sedangkan bagi saya justru sikap HTI itu justru irrasional dan inilah kenapa tadi saya tulis bahwa pemilahan golput ideologis rasional dan irrasional adalah subyektif.

Golput lainnya adalah karena administratif yang saya pisah menjadi dua yaitu sengaja dan tidak sengaja. Golput administratif yang disengaja terjadi pada mereka yang pindah domisili namun belum melaporkan kepindahannya di tempat tinggal sebelumnya dan ini berakibat nama mereka tercantum di DPT pada dua wilayah. Hingga 2014 kasus ini saya temui di lingkungan saya sehingga membuat saya pernah mengeluarkan pernyataan lewak facebook bahwa, “..andai semua pemilih di Indonesia hadir mencoblos pun akan tetap ada golput”. Sedangkan golput administratif yang tidak sengaja terjadi karena belum menerima e-ktp karena ketiadaan blanko, belum merekam data karena pasifnya pemerintah dalam sosialisasi dan juga mereka yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat di DPT. Kasus semacam itu pun hingga 2014 masih saya temui di lingkungan saya.

Jenis golput yang terakhir adalah golput intimidatif, ini adalah tipe orang yang merasa takut untuk memilih atau tidak memilih. Kasus ini mencuat sejak 2016 di Pilkada DKI dimana ada mobilisasi massa dari luar Jakarta yang membuat pemilih di wilayah tertentu menjadi takut yang imbasnya dirasakan paslon dengan turunnya jumlah suara yang didapat pada Pilkada putaran kedua. Tidak tertutup kemungkinan hal serupa akan terjadi di pemilu kali ini.

Dari klasifikasi golput di atas, lalu bagaimana menekan jumlahnya dan menjadi tanggung jawab siapa? Anda tidak perlu menjawabnya karena itu retoris. Tentunya sukses tidaknya pemilu menjadi tanggung jawab semua pihak. KPU sebagai penyelenggara harus maksimal dan kreatif dalam bersosialisasi agar informasi soal pemilu tersebar merata dan dipahami. Partai politik juga wajib berperan aktif dalam memobilisasi anggota, kader dan simpatisannya untuk hadir dan menggunakan hak suaranya. Negara memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi segala hal yang diperlukan untuk mengadakan dan mengamankan jalannya pemilu. Selain mereka juga masyarakat menjadi bagian vital dari kesuksesan pemilu yang diindikasikan dengan tingginya tingkat partisipasi dalam semua tahapan pemilu.

Bagaimana efektivitas dari peranan semua pihak dalam mengurangi jumlah golput? Tentu, ini masih pertanyaan retoris yang akan saya jawab sendiri. Bagi golput ideologis rasional maka kinerja dan transparansi dari hasil pemilu, yaitu eksekutif dan legislatif, akan menjadi landasan bagi mereka untuk bersikap di pemilu selanjutnya. Sedangkan untuk golput ideologis irrasional, HTI dan simpatisannya, maka akan butuh waktu lebih lama lagi dan itu harus melewati semacam proses deindoktrinasi.

Mereka yang menjadi golput administratif, baik yang disengaja atau tidak, hanya bisa diselesaikan melalui jalur kependudukan yang ditandai dengan sudah 100% rakyat memiliki Nomor Induk Kependudukan yang dibuktikan dengan kepemilikan e-ktp. Untuk jangka pendek Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan bahwa surat keterangan dari kelurahan bisa sebagai pengganti e-ktp.

Yang paling sulit tingkat keberhasilannya adalah mengurangi jumlah golput intimidatif. Hal tersebut butuh kematangan berpolitik dari elit yang tidak memanfaatkan kampanye untuk agitasi, provokasi dan misinformasi. Agitasi melahirkan kebencian, provokasi mewujudkan kekerasan dan misinformasi menetaskan kebohongan yang kesemuanya tidak berguna bagi rakyat selain meningkatkan apatisme dan menjadikan golput sebagai solusi yang dipilih.

Jaminan dari aparat TNI-POLRI akan keamanan dan perlindungan juga diperlukan agar mereka yang takut karena termakan isu kerusuhan saat pemilu bisa berani dan menentukan sikap.

Karena pemilu adalah pesta demokrasi yang menjadi tak berguna bila disikapi dengan ketakutan.