Posted on

Musuh Demokrasi Bukan Golput Tapi Rasa Takut

Judul yang saya pilih sebenarnya sudah mencerminkan seluruh kalimat dalam tulisan ini dan titik berangkatnya adalah mulai riuhnya eksistensi golput dalam pemilu 2019. Namun, tentunya, apa riuh tersebut ekuivalen dengan jumlah golput dalam pemilu nanti akan dibuktikan dengan hasil penghitungan suara oleh KPU.

Golput atau Golongan Putih diinisiasi oleh Arief Budiman sejak pemilu 1971 dimana dalam prakteknya sengaja mencoblos bidang putih di surat suara yang tentunya dihitung sebagai suara tidak sah. Jadi, golput adalah pemilih yang hadir dan menggunakan suaranya dengan sengaja menjadi tidak sah. Sikap politik ini diambil lantaran aspirasinya tidak sejalan dengan partai-partai yang ada. Di pemilu 1971 terdapat 10 partai politik dan Golkar sebagai peserta pemilu dan di pemilu ini pula proses kurasi oleh negara dilakukan setelah sebelumnya pembasmian terhadap PKI dan partai kiri lainnya oleh penguasa militer. Kurasi ini tidak memuaskan Arief Budiman dkk sehingga mereka memilih untuk bersikap golput.

Penulis pun pernah memilih golput dan itu terjadi di pemilu pertama yang saya ikuti di tahun 1997. Setahun sebelumnya terjadi Kerusuhan 27 Juli, sebuah proyek pengerdilan PDI oleh negara demi mengamankan kembali aklamasinya MPR memilih Soeharto sebagai Presiden dan wakil presiden yang ia kehendaki. Suara PDI bentukan pemerintah anjlok drastis di pemilu dan yang mendapat limpahan suara adalah PPP lewat kampanye Mega-Bintang yang dimotori Moedrik Sangidu. Saya membaca situasi politik saat itu adalah sebuah kesia-siaan karena hasilnya sudah kelihatan. Pemilu menjadi basa-basi berbiaya tinggi. Saat pagi di hari pencoblosan, saya dihampiri oleh Ketua TPS yang meminta saya menjadi saksi PDI yang saya tolak karena saya bukan anggota atau kader PDI dan saya juga tidak memiliki surat mandat sebagai saksi dari PDI, lagipula bukan tugas ketua TPS menunjuk saksi secara sepihak karena itu otoritas Partai. Di pemilu 1999 yang meriah juga saya sebagai Koordinator Politik di Kecamatan yang mengordinasikan kawan-kawan saksi memberi kebebasan untuk boleh golput sejalan dengan instruksi dari Komite Pimpinan Pusat, namun agar tidak ganjil maka saya yang menjadi saksi di wilayah lain saat itu mencoblos juga karena akan janggal bila ada saksi tapi tidak ada suara, minimal suara si saksi itu sendiri. Pada pemilu 2004 dan 2009 saya kembali memilih golput karena kontestasi diikuti pemain lama yang tak mungkin juga menawarkan kebaruan. Barulah di tahun 2014 saya akhiri sikap golput karena ada situasi membahayakan dengan kebangkitan fasisme yang di tahun 2011 saya ekspresikan dalam rangkaian monolog berjudul “Hitler For President”. Bermain di berbagai tempat saya mencoba mengedukasi masyarakat untuk tidak mudah termakan orasi berapi-api sang demagog yang dipenuhi jargon retoris populis. Cukuplah saya sedikit berpromosi tentang kiprah seni yang saya lakukan dan kini kita kembali ke bahasan soal golput.

Ada beberapa jenis golput yang saya dapati. Yang pertama adalah golput ideologis yang saya pecah menjadi golput ideologis rasional dan yang irrasional. Pemilahan ini subyektif karena bagi golput ideologis irrasional maka yang rasional itu justru irrasional. Golput ideologis adalah mereka yang memiliki kesadaran untuk tidak memilih karena pilihan yang ada tidak mungkin mereka pilih. Pembeda antara rasional dan yang irrasional bagi saya terjadi begitu saya menemukan pamflet HTI (sebelum mereka dinyatakan terlarang oleh MA) yang menilai pemerintahan ini thogut dan oleh sebab itu pemilu (utamanya menyasar sistem demokrasi) tidak boleh diikuti. Bagi HTI, pilihan diluar mereka adalah irrasional sedangkan bagi saya justru sikap HTI itu justru irrasional dan inilah kenapa tadi saya tulis bahwa pemilahan golput ideologis rasional dan irrasional adalah subyektif.

Golput lainnya adalah karena administratif yang saya pisah menjadi dua yaitu sengaja dan tidak sengaja. Golput administratif yang disengaja terjadi pada mereka yang pindah domisili namun belum melaporkan kepindahannya di tempat tinggal sebelumnya dan ini berakibat nama mereka tercantum di DPT pada dua wilayah. Hingga 2014 kasus ini saya temui di lingkungan saya sehingga membuat saya pernah mengeluarkan pernyataan lewak facebook bahwa, “..andai semua pemilih di Indonesia hadir mencoblos pun akan tetap ada golput”. Sedangkan golput administratif yang tidak sengaja terjadi karena belum menerima e-ktp karena ketiadaan blanko, belum merekam data karena pasifnya pemerintah dalam sosialisasi dan juga mereka yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat di DPT. Kasus semacam itu pun hingga 2014 masih saya temui di lingkungan saya.

Jenis golput yang terakhir adalah golput intimidatif, ini adalah tipe orang yang merasa takut untuk memilih atau tidak memilih. Kasus ini mencuat sejak 2016 di Pilkada DKI dimana ada mobilisasi massa dari luar Jakarta yang membuat pemilih di wilayah tertentu menjadi takut yang imbasnya dirasakan paslon dengan turunnya jumlah suara yang didapat pada Pilkada putaran kedua. Tidak tertutup kemungkinan hal serupa akan terjadi di pemilu kali ini.

Dari klasifikasi golput di atas, lalu bagaimana menekan jumlahnya dan menjadi tanggung jawab siapa? Anda tidak perlu menjawabnya karena itu retoris. Tentunya sukses tidaknya pemilu menjadi tanggung jawab semua pihak. KPU sebagai penyelenggara harus maksimal dan kreatif dalam bersosialisasi agar informasi soal pemilu tersebar merata dan dipahami. Partai politik juga wajib berperan aktif dalam memobilisasi anggota, kader dan simpatisannya untuk hadir dan menggunakan hak suaranya. Negara memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi segala hal yang diperlukan untuk mengadakan dan mengamankan jalannya pemilu. Selain mereka juga masyarakat menjadi bagian vital dari kesuksesan pemilu yang diindikasikan dengan tingginya tingkat partisipasi dalam semua tahapan pemilu.

Bagaimana efektivitas dari peranan semua pihak dalam mengurangi jumlah golput? Tentu, ini masih pertanyaan retoris yang akan saya jawab sendiri. Bagi golput ideologis rasional maka kinerja dan transparansi dari hasil pemilu, yaitu eksekutif dan legislatif, akan menjadi landasan bagi mereka untuk bersikap di pemilu selanjutnya. Sedangkan untuk golput ideologis irrasional, HTI dan simpatisannya, maka akan butuh waktu lebih lama lagi dan itu harus melewati semacam proses deindoktrinasi.

Mereka yang menjadi golput administratif, baik yang disengaja atau tidak, hanya bisa diselesaikan melalui jalur kependudukan yang ditandai dengan sudah 100% rakyat memiliki Nomor Induk Kependudukan yang dibuktikan dengan kepemilikan e-ktp. Untuk jangka pendek Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan bahwa surat keterangan dari kelurahan bisa sebagai pengganti e-ktp.

Yang paling sulit tingkat keberhasilannya adalah mengurangi jumlah golput intimidatif. Hal tersebut butuh kematangan berpolitik dari elit yang tidak memanfaatkan kampanye untuk agitasi, provokasi dan misinformasi. Agitasi melahirkan kebencian, provokasi mewujudkan kekerasan dan misinformasi menetaskan kebohongan yang kesemuanya tidak berguna bagi rakyat selain meningkatkan apatisme dan menjadikan golput sebagai solusi yang dipilih.

Jaminan dari aparat TNI-POLRI akan keamanan dan perlindungan juga diperlukan agar mereka yang takut karena termakan isu kerusuhan saat pemilu bisa berani dan menentukan sikap.

Karena pemilu adalah pesta demokrasi yang menjadi tak berguna bila disikapi dengan ketakutan.

Bagikan Responmu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.