Apa Alasannya?

#kitatolakkorupsi https://catetansiboy.wordpress.com/2017/09/13/kita-tolak-korupsi/

A post shared by Boy Mihaballo (@boy.mihaballo) on

Iklan


Semula lagu ini diciptakan untuk diikutkan pada lomba cipta lagu anti korupsi yang digagas KPK, tetapi karena tak ada audisi di Jakarta maka saya putuskan untuk membatalkannya dan memilih mempublikasikan melalui youtube.
Lagu ini adalah sikap saya terhadap upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor melalui kaki tangannya yang bertebaran dimana-mana.
Padahal negara sudah menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa seperti halnya narkotika dan terorisme, Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan bahwa beliau menolak segala daya pelemahan terhadap KPK.
Saya percaya dan mendukung pernyataan Jokowi ketimbang yang terhormat legislator.
Dan saya juga meyakini bahwa saya tidak sendiri.

ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI.

Sebenarnya artikel ini tidak akan ada jika saja komentar saya pada tulisan Dandhy yang berjudul “Antara Suu Kyi dan Megawati” di acehkita.com tidak mengalami kendala pemuatan. Tetapi karena begitu saya meng-klik submit untuk memposting komentar ternyata keluar notifikasi error 508 yang berarti komentar saya tidak bisa diproses lebih lanjut karena masalah pada server maka saya merasa perlu untuk menulis kolom dengan judul “ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI”.

Saya mengetahui tulisan Dandhy setelah membaca cuitan Coen Pontoh yang mengabarkan pemidanaan Dandhy karena tulisannya dan tersedia pula pranala sumber artikelnya. Yang membuat saya tertarik membacanya justru karena ada pelaporan dari Repdem Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik terhadap Megawati, Jokowi dan PDI Perjuangan. Tanpa adanya laporan tersebut bisa dipastikan saya tidak niat membaca artikel Dandhy. Saya membacanya sekali pada kemarin dan malam ini begitu saya berniat membacanya lagi untuk berjaga-jaga bila ada kutipan yang keliru ternyata yang keluar notifikasi error 403 yang berarti laman tersebut dibatasi aksesnya oleh administrator.

Maka menjadi sedikit was-was juga saya menuliskan ini karena bila terjadi salah kutip bisa jadi saya dipidanakan, tetapi yang membuat saya sedikit lega adalah peluang tulisan ini dibaca oleh Dandhy atau pihak-pihak lain adalah kecil karena tingkat popularitas penulis mendasari tingginya jumlah pembaca. Maka sebagai orang yang tidak dikenal saya merasa bebas menulis apa pun yang hinggap di kepala saya.

Dandhy Laksono adalah jurnalis dan aktivis yang juga aktif membagikan kepingan opini di media sosial, saya bukan pengikutnya tetapi banyak kawan yang membagikan cuitannya yang mau tidak mau tetap terbaca oleh saya. Tetapi walau begitu saya tetap tidak merasa perlu mengikutinya di twitter atau pun facebook. Tak penting untuk diurai alasannya, yang jelas saya memang seorang pemilih dalam berbagai hal.

Dalam kolom Suu Kyi dan Megawati, Dandhy melakukan studi komparasi antara kedua nama tersebut. Walau, seperti yang ia tulis juga, ada perbedaan konteks dan waktu. Keduanya adalah korban dari kesewenang-wenangan rezim militer yang kemudian mendapat peluang untuk berkuasa. Dan, dalam tulisan Dandhy, ironisnya baik Suu Kyi mau pun Megawati sama-sama tak bersuara atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer terhadap sipil. Mereka dianalogikan menari dalam irama para jendral. Terdapat banyak paparan data-data jumlah korban yang memang tak bisa dipungkiri terjadi dan dijadikan pendukung atas riset perbandingan tersebut.

Namun hal ini justru dijadikan landasan Repdem Jatim dalam mempolisikan Dandhy karena data-data yang dipilih adalah yang hanya mendukung penguatan opini bahwa terjadi peningkatan jumlah orang Papua yang tewas sejak Megawati dengan PDIP-nya menang pemilu 2014. Dandhy dianggap mengabaikan data-data jumlah infrastruktur yang dibangun di tanah Papua, divestasi 51% saham Freeport atau meningkatnya jumlah TPN-OPM yang bergabung ke Indonesia.

Sampai disini, dimana posisi saya ?

Untuk menegaskan hal itu saya perlu kembali kepada tulisan Dandhy.

Dalam perspektif saya, Dandhy sebenarnya ingin menunjukan betapa demokrasi di Asia, dalam hal ini di Burma dan Indonesia,  telah dikotori oleh militerisme. Kedua pemimpin sipil yang juga sama-sama perempuan dan putri dari penguasa sebelumnya yang juga pemenang pemilu yang diselenggarakan secara demokratis itu adalah contoh aktual dari ketidakberdayaan sipil dalam hegemoni militer. Itu yang saya tangkap dengan yang dimaksud Dandhy lewat frasa “menari dalam irama para jendral”.

Begitu kuatnya militerisme sehingga pemimpin sipil terpilih pun tidak dapat berbuat banyak untuk mewujudkan janji kampanyenya karena realitas poitik yang mengharuskannya berkompromi. Tetapi itu pun bukan suatu dosa selama dilakukan oleh politisi.

Pemimpin sipil seperti diberkahi kekuasaan yang tanggung. Karena kekuatan riil masih digenggam para jendral baik yang aktif maupun yang sudah purnawirawan. Pemilu seolah menjadi basa-basi politik, apalagi kini para elit militer, yang karena dihapuskannya dwi fungsi ABRI dan kursi gratis fraksi ABRI di MPR, membuat mereka mendirikan kendaraan politik sendiri dan menerapkan strategi perangnya masing-masing.

Tadinya saya mengira Dandhy akan menguliti bahaya militerisme lewat pintu Suu Kyi dan Megawati, tetapi ternyata Dandhy berhenti kepada mereka berdua dan malah ‘menelanjangi’nya. Ini menjadikan kolom Dandhy terasa tanggung. Mirip seperti kekuasaan sipil di tengah hegemoni militer. Dandhy begitu gagah menuliskan ‘dosa’ pemimpin sipil dan terkesan takut ketika berhadapan dengan realitas militer dalam politik. Saya bisa menerima kenyataan itu bila alasannya Dandhy masih ingin ‘hidup’  karena itu manusiawi. Tetapi saya merasa mual bila ternyata sasaran tembaknya adalah kedua pemimpin sipil tersebut dengan mengabaikan bahaya militerisme bagi demokrasi. Bila alasan terakhir itu benar maka Dandhy hanya memanfaatkan momentum Rohingya di era Jokowi ini untuk melemahkan kekuatan sipil dalam demokrasi kita. Dalam kata lain, buat apa memilih pemimpin sipil bila nantinya tak berdaya maka lebih baik pilih yang berlatar belakang militer sekalian. Pesan yang sesat seperti itu bisa saja muncul dari pembaca. Padahal militerisme menelurkan solusi kekerasan dalam mengatasi persoalan dan itu racun bagi terbentuknya masyarakat yang demokratik. Tengoklah banyaknya ormas-ormas paramiliter yang kerap bertempur demi kepentingan sepihak dan mengorbankan kepentingan orang banyak. Apa solusi militeristik seperti itu yang akan kita wariskan kepada generasi nanti dalam mengelola negeri? Sikap tanggung Dandhy dalam menelanjangi bahaya militerisme membuat harapan saya buram dalam menjawab pertanyaan tadi.

Namun walau saya tidak sepakat dengan sikap tanggung Dandhy saya juga tetap mendukungnya untuk tidak dipidanakan. Pelaporan Repdem Jawa Timur membuat seolah-olah Dandhy berada satu lingkaran dengan Jonru atau Alfian Tanjung. Padahal mereka berbeda. Setidaknya dalam cara mereka melontarkan tuduhannya. Dandhy ditopang data-data dan bukti dokumentasi, sedangkan Jonru dan Alfian Tanjung berbasis rumor a la intelijen militer tanpa dukungan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Bila Dandhy masih memiliki spirit anti-militerisme sedangkan Jonru dan Alfian Tanjung malah menjadi ‘alat’ para jendral  dalam menggembar-gemborkan sikap anti komunisme. Semestinya Repdem menjawab Dandhy dengan tulisan tanpa perlu melaporkan, walau melaporkan adalah hak konstitusi warganegara yang dijamin setara dalam hukum. Akan menjadi elok pertarungan ini bila diteruskan dari pena ke pena. Tetapi bila kapasitas Repdem memang belum memadai untuk membuat tulisan yang menjawab Dandhy maka pihak Dandhy pun, yang didukung banyak hashtag media sosial, juga tak perlu bersikap defensif dengan mengatakan bahwa hal ini adalah serangan terhadap kebebasan beropini karena kebebasan pun masih dibatasi oleh aturan hukum. Agar tak ada orang seperti Jonru atau Alfian Tanjung yang hanya bisa menghina tanpa pembuktian dan berdalih bahwa itu kebebasan beropini.

Sampai  disini tentu ada penilaian terbersit bahwa saya membela kubu Megawati. Karena saya seolah memojokkan Dandhy. Bila anda berpikir begitu maka ada yang perlu anda ketahui, bahwa pada tahun 2003 saya pernah melukis wajah Megawati di atas kloset jongkok dan meletakkannya di pertigaan jalan arah masuk ke jalan rumah saya, hal tersebut saya lakukan sebagai respon lemahnya Megawati sebagai Presiden menghadapi para jendralnya. Tentu saja aksi itu tidak menjadi kontroversial karena popularitas saya tidak sebanding dengan Dandhy, Jonru atau Alfian Tanjung.

Pada sisi yang lain bisa saja ada anggapan bahwa saya membela Dandhy. Perlu saya tegaskan, bahwa sampai detik dimana saya menuliskan kalimat ini pun saya tidak menjadi pengikut akun Dandhy di media sosial.

Saya juga tidak sedang membicarakan krisis Rohingya, karena pemakaian nama Aung San Suu Kyi pun disebabkan namanya ditulis dalam kolom Dandhy sebagaimana nama Megawati. Itulah kenapa  saya menggunakan judul “ANTARA DANDHY, SUU KYI DAN MEGAWATI” untuk melansir betapa berbahayanya militerisme bagi demokrasi kita kini dan mendatang dengan umpan nama-nama beken ini.