BIG BANG di Nebula

Ini bukan tulisan tentang astronomi, walau judulnya diambil dari terminologi astronomi. Big Bang atau dentuman besar yang menjadi pembuka bukanlah teori penciptaan galaksi a la Stephen Hawking melainkan adalah judul lakon yang dimainkan oleh Teater Nebula. Dengan subjudul Cinta Yang Tak Terucap, pementasan ini dimainkan pada hari minggu, 16 Oktober 2016 bertempat di Gedung Pertunjukan Sitihinggil yang berlokasi di Tanah Tinggi Kota Tangerang.

qr code lokasi

QR Code Lokasi Sitihinggil

Naskah ini juga menjadi penanda kehadiran Teater Nebula dalam panggung teater. Big Bang atawa Cinta yang Tak Terucap adalah lakon yang didasarkan pada kisah nyata Anto Malaya, yang juga menjadi sutradara juga penulis naskah serta aktor, dalam menghadapi anaknya yang berkebutuhan khusus. Autistik atau autisme menjadi pondasi dari tema dan pergulatan batin sang ayah menjadi inti dari keseluruhan narasi.

Adalah sebuah keluarga kecil yang memiliki problematika besar. Ibu, Bapak dan Anak yang berkebutuhan khusus. Dalam naskah yang disusun Edian Munaedi berdasarkan pengalaman sutradara pada upayanya menyelami dunia anaknya, cerita dibangun dengan pendekatan non-linear demi efek dramatisasi yang lebih kuat. Alur bergerak melompat antara masa lalu dan masa kini, dari alam sadar ke dunia bawah sadar dan dengan konstruksi demikian penulis mencoba untuk tidak terperangkap menulis biografi sang sutradara semata tetapi lebih dari untuk membagikan pengalaman batin menuju  jiwa penonton dalam bentuk komunikasi verbal-non verbal juga semiotika atau penanda.

Autisme merupakan gangguan perkembangan yang komplek dan muncul selama tiga tahun kehidupan pertama sebagai akibat gangguan neurologis yang mempengaruhi fungsi otak (The Autism Society of America:2004). Autistik atau autisme berarti gangguan perkembangan yang secara signifikan mempengaruhi komunikasi verbal dan non verbal, dan interaksi sosial…dan dengan keadaan ini sangat mempengaruhi performa pendidikannya (The Individuals With Diabiliies Education Act:1997) . Anak berkebutuhan khusus hidup dalam dunianya sendiri, mereka tidak memiliki kemampuan emosional dan sosial dalam merespon orang lain. Para ahli medis juga masih belum menemukan terapi yang tepat untuk menyembuhkannya. Untuk mengatasi performa dalam pendidikannya, para orangtua akan menyekolahkan mereka pada sekolah khusus. Tetapi bagaimana dengan mereka yang hidup dalam kemiskinan?

Hal inilah yang dialami oleh keluarga kecil dalam lakon Big Bang. Dalam ketiadaan materi mereka melimpahkan kasih sayang kepada bayinya, hingga bertahun-tahun sesudahnya ketika didapati bahwa si anak tidak kunjung berubah dan kian ‘terperangkap’ dalam dunianya yang tidak bisa dimasuki kedua orangtuanya.

dsc_0003086

Frustrasi membenamkan kesadaran si bapak yang goyah dari tabah, sementara ibu terus berusaha menjaga keseimbangan antara dunia si bapak dan dunia si anak. Akting memikat ditampilkan EB Magor dan Dian Mariyana sebagai pemeran bapak dan ibu kala putus asa meraksasa. Ritme berhasil dimainkan diantara amarah sehingga dialog yang penuh dengan ketegangan tidak menguras energi penonton yang memadati selama dua hari pementasan itu. Emosi yang kontras pada keduanya membuat adegan berhasil mengantarkan suasana kejiwaan yang saling melengkapi untuk sampai ke publik. Butuh riset dan kematangan agar aktor dapat sampai pada situasi demikian.  Riset diperlukan agar mampu menyelami kondisi psikologis para orangtua dengan anak berkebutuhan khusus, dan kematangan yang membuat kendali pemeranan tidak terjebak pada upaya melisankan tulisan semata.
Tidak bisa dikesampingkan pula adalah Achmad Soleh Siregar yang sukses memainkan peran sebagai anak yang berkomunikasi dalam bahasa non verbal nyaris di sepanjang pertunjukkan. Butuh fokus dan stamina yang besar untuk mampu menjaga peran tetap pada relnya. Konsentrasi pada bahasa non verbal juga membutuhkan riset yang dalam sehingga penonton dapat mendiferensiasi dengan jelas walau tanpa keterangan secuilpun. Stamina panjang jelas berpengaruh dalam menjaga kontinuitas peran karena bahasa non-verbal membutuhkan tenaga yang tak ada habisnya.
Peran sutradara dalam membangun suasana kerjasama pemain dan artistik pada ruang dan set yang minimalis memerlukan strategi yang tepat. Kalaupun ada kebocoran pada cahaya yang sesekali terjadi tidak menjadi suatu problematika yang perlu dibahas. Konsep lampu yang membagi area menjadi penanda waktu yang berbeda pada ruang yang tidak luas memang beresiko pada pembiasan cahaya.

Selama durasi 60 menit pementasan sebenarnya saya berusaha menemukan Big Bang sebagaimana judul lakon, bila dalam teori Hawking pemicunya adalah benturan gas-gas yang memadat dan serpihannya membentuk semesta, tetapi dalam kisah ini tak terasakan adanya dentuman besar karena benturan. Konflik batin bapak tidak menimbulkan benturan kala berhadapan dengan ibu, begitu pun saat bapak berhadapan dengan anak. Yang terjadi kala berhadapan dengan anaknya adalah aksi ofensif bapak yang menelurkan frustrasi karena gagal memasuki dunia anaknya dan ketidakberhasilan upaya hegemoni realitas normalnya kepada anak. Usaha membunuh anaknya pun yang berlangsung terlalu cepat tidak melahirkan dentuman besar. Yang terjadi sebenarnya kelahiran kembali si bapak dalam relasinya dengan anak, hal ini terucap dengan jelasnya dalam kalimat penutup ibu,”Selamat datang kembali, suamiku.”

Bila dalam Big Bang terjadi proses perubahan bentuk yang menelurkan kehidupan, maka dalam lakon ini lebih tepat Reborn atau kelahiran kembali dimana yang terjadi adalah proses perubahan pemaknaan tanpa mengubah bentuk sama sekali.
Dan dengan begitu maka lakon ini dapat menjadi sebuah teater penguatan bagi para orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, teater yang memberikan motivasi untuk menguatkan hati dan jiwa para orangtua yang dalam hidupnya pernah atau malah sedang mengalami keputus asaan dalam menghadapi dunia anak yang tidak dimengertinya sama sekali. Sehingga setiap orangtua dapat lahir kembali dan meyakini bahwa mereka dicintai anaknya walau kata tersebut tak pernah terucap dari mulut mereka.

Iklan

Menghakimi Hukum

Menghakimi Hukum

Ilustrasi oleh : Ade Kaha.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penistaan terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Memang bila ditinjau hanya dari judul semata tanpa menelaah muatan, seperti yang banyak dilakukan orang-orang terhadap berita di internet, maka bisa ditafsirkan seperti penistaan. Tetapi tujuan dari tulisan ini adalah memberikan masukan kepada penyelenggara negara yang akan mengeluarkan kebijakan reformasi hukum dalam waktu dekat ini.

Sebagaimana telah diketahui oleh kita semua bahwasanya negara ini dibangun berdasarkan hukum (Rechstaat) dan bukan atas pondasi kekuasaan (Machtstaat) seperti yang tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Karena itulah hukum yang menjadi landasan kita haruslah adil dan berlaku sama kepada segenap warganegara.

Namun kini jejak langkah hukum di negeri ini berkubang dalam lumpur keserakahan para aparat hukum yang membuat banyak rakyat mendapat perlakuan yang tidak setara dan tanpa setitikpun keadlian. Hukum menjadi alat legitimasi dari penegak hukum untuk memperkaya diri dan ini berlaku serentak hingga seantero nusantara.

Para aparat hukum menunjukkan wajah poker kala menyidik perkara yang dilakukan rakyat jelata. Pasal-pasal KUHP menjadi kartu-kartu truf yang siap membuat tersangka jatuh miskin. Dan hanya dengan menyuap maka tuntutan yang berat dapat terhindarkan, atau bahkan malah dibebaskan sama sekali dari tuduhan.

Hal berbeda terhadap para tersangka yang surplus finansial. Dengan pertolongan pengacara maka dapat dirancang cerita absurd sekali pun demi terhindar dari tuntutan pidana. Tentu saja simbiosis mutualisme dari para penegak hukum ini mahal harganya. Bila anda ingat kasus pedangdut  Saipul Jamil yang lewat tangan pengacara serta kakaknya menyuap panitera pengadilan  setelah menjual rumahnya adalah bukti simbiosis mutualisme tadi.

Contoh tersebut hanya sebutir pasir dari lautan saja. Masih banyak lagi kejadian serupa yang tidak terungkap. Pendek kata hukum kini justru menjadi alat kekuasaan para aparat hukum untuk menindas rakyat demi keuntungan pribadi.

Perlu dipertegas disini bahwa yang saya maksud dengan aparat hukum adalah polisi, kejaksaan, mahkamah agung dan juga pengacara. Dan berdasarkan penelitian banyak lembaga memang lembaga-lembaga tersebut yang terbukti korup hingga kini.

Koruptifnya institusi hukum di negara ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas penyelenggara negara menjadi terdegradasi yang bila tidak diantisipasi akan meruntuhkan negara ini menjadi serakan tuan-tuan tanah tanpa hukum.

Korupsi menjadi satu dari tiga kejahatan luar biasa. Namun dibandingkan dengan terorisme dan narkotika maka perlakuan hukum terhadap pelaku korupsi jutru lebih ringan. Vonis yang dijatuhkan pengadilan tipikor maksimal hanya 20 tahun dan dicabut hak politik seperti yang dialami mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Selebihnya, banyak yang hanya dijatuhi hukuman ringan berkisar satu hingga sepuluh tahun saja itu pun tanpa penyitaan aset atau pencabutan hak politik. Perlakuan hukum terhadap pidana korupsi inilah yang menciptakan krisis kepercayaan rakyat terhadap hukum.

Bagi aparat hukum dan kebanyakan masyarakat, yang dimaksud hukum adalah si aparat hukum itu sendiri. Distorsi makna inilah yang harus dibersihkan Presiden Jokowi dengan serangkaian sapuan-sapuan tegas dan legal.

Sapuan pertama yang saya usulkan adalah dengan memberlakukan hukuman maksimal terhadap tersangka korupsi tanpa memandang nilai atau keuntungan yang mereka telah terima. Bila kepada bandar-bandar narkotika para hakim berani menghukum mati maka selayaknya hal serupa dikenakan terhadap koruptor. Terlepas dari layak tidaknya hukuman mati yang dikhawatirkan selama ini oleh para pegiat HAM adalah selama perilaku koruptif masih marak di dunia hukum maka tidak selayaknya hukuman mati diterapkan namun bila hukuman mati dijadikan sapuan tegas untuk membersihkan dunia hukum, politik dan ekonomi kita dari ketamakan koruptor maka saya bisa pastikan semua rakyat akan mendukung tindakan itu.

Yang selama ini terjadi dengan hukuman mati adalah anomali. Para hakim begitu gagah berani memvonis mati tersangka terorisme dan narkotika padahal di dalam kedua jenis kejahatan tersebut ada peluang untuk merubah perilaku lewat program deradikalisasi bagi terpidana terorisme dan rehabilitasi untuk pengguna narkotika. Sementara tidak ada program semacam itu bagi terpidana korupsi karena memang para pembuat dan aparat hukum menyadari bahwa perilaku koruptif tdak mungkin tersembuhkan. Upaya pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi yang berlatar belakang politikus memang mematikan karier politik koruptor namun itu hanya sementara dan apabila rezim berganti bukan tidak mungkin ada upaya merehabilitir hak politik dengan alasan politis tentunya.

Belum lama terdengar wacana dari para akademisi untuk menambah hukuman koruptor dengan  sanksi sosial yang belum jelas bentuknya seperti apa. Namun dengan tegas saya dapat katakan gagasan tersebut tidak akan menyurutkan perilaku koruptif bila ada peluang di masa mendatang. Para koruptor itu tidak punya malu, lihatlah betapa gagahnya mereka melangkah usai diperiksa KPK dan memberikan keterangan kepada jurnalis yang menanti. Dengan rompi oranye yang membungkus baju-baju mahal, para koruptor masih bisa tersenyum membantah di depan pers bahkan biarpun mereka tertangkap tangan sekalipun. Aksi tidak tahu malu mereka sudah mendarah daging begitu mereka melakukan tindak pidana korupsi. Bila hukuman mereka yang ringan ini ditambah dengan sanksi sosial yang juga enteng maka dapat saya teriakkan bahwa ini adalah pemborosan waktu dan tenaga terhadap upaya penegakan hukum yang ingin dilakukan Presiden.

Hanya dengan hukuman mati maka perubahan yang signifikan di kalangan aparat hukum, politik dan ekonomi bakal meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Sapuan kedua yang harus dilakukan adalah membersihkan kabinet, birokrasi dan segenap aparat hukum dari orang-orang yang cacat hukum. Karena tidaklah mungkin membersihkan dengan sapu yang penuh debu. Dan debu-debu ini walaupun kecil namun jumlahnya banyak hingga ini berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum.

Menkopolhukam Jendral Wiranto, untuk menyebut contoh debu yang dimaksud, memiliki cacat hukum karena pernah terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan kala masih menjabat sebagai Panglima TNI di era transisi.  Berdalih perintah dari atasan maka Jendral ini justru melatih dan mempersenjatai masyarakat sipil untuk dihadapkan berbenturan dengan elemen masyarakat yang menuntut turunnya Jendral Besar Soeharto dari kekuasaan. Ratih atau Rakyat Terlatih adalah program yang baik bila tujuannya untuk mempertahankan negara dari serangan negara lain karena kurangnya jumlah tentara kita. Tetapi paramiliter ini dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan semata dan gilanya lagi hingga kini masih terus dipelihara oleh elit-elit militer demi kepentingan pribadi.

Sejak 1998 kita sudah sepakat bahwa pelanggaran HAM adalah kejahatan berat dan karenanya wajib divonis dengan hukuman maksimal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang. Namun hingga kini pengadilan HAM masih belum terealisasi itulah kenapa para penjahat kemanusiaan masih berkeliaran di  istana dengan bebasnya.

Dengan metode top-down untuk aksi pembersihan ini maka diharapkan akan menggelinding bak bola salju hingga meluncur dengan pesat ke seluruh penjuru Indonesia.

Sapuan ketiga tentunya kepada rancangan KUHP yang lebih memberikan rasa keadilan kepada seluruh warganegara, adaptif terhadap perubahan zaman dan tidak meberikan peluang kepada penegak hukum untuk berlaku semena-mena.

Bila anda ingat kasus seorang nenek yang diajukan ke pengadilan karena mencuri beberapa biji kakao, atau nenek lain yang dituntut karena tuduhan mencuri jati milik Perhutani tentu memberikan gambaran kepada rakyat betapa tidak adilnya KUHP. Tidakkah masalah sepele itu bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa harus memindahkan nenek tua yang miskin tersebut ke penjara? Lagi pula energi masyarakat menjadi terkuras karenanya padahal banyak kasus besar justru tidak terlirik sama sekali oleh media dan publik.

KUHP juga harus adaptif dengan perubahan zaman, contoh nyata adalah kejahatan dunia maya yang tidak terpikirkan oleh para pembuat hukum di era kolonial Belanda yang lalu dilokalkan oleh pendiri bangsa ini. Dengan demikian akan banyak kejahatan-kejahatan ‘baru’ yang perlu diakomodasi dalam KUHP agar polisi dan pengacara tidak perlu membuat tafsir yang menguntungkan diri mereka masing-masing.

KUHP juga perlu dibuat dalam bahasa yang tegas. Redaksional ini perlu melibatkan pakar linguistik agar para penegak hukum tidak lagi berwajah poker dan memperlakukan pasal-pasal bak kartu truf yang siap membuat bangkrut tersangka.

Sapuan berikutnya adalah membudayakan kepada masyarakat agar berani melaporkan kesewenang-wenangan pihak berwenang. Ini adalah tugas jangka panjang yang memerlukan stamina lebih dari penyelenggara negara. Sapuan ini kan mendepersonifikasi hukum seperti yang selama ini dilakukan kebanyakan aparat hukum. Hal ini juga akan berdampak terhadap kepercayaan diri warganegara bahwa kita semua sama dimata hukum dan menambah rasa percaya terhadap hukum itu sendiri. Tugas ini menjadi tugas bersama semua elemen masyarakat karena dengan kerjasama lah sapuan ini akan membersihkan hukum dari kotoran yang masih melekat.

Sapuan lain yang juga perlu dilakukan Presiden adalah dalam bidang politik. Karena sistem politik yang baik akan menguatkan hukum. Perlu aturan tegas untuk melarang militer atau polisi untuk turun dalam politik. Bukankah hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang TNI? Ya memang hal tersebut sudah tercantum legal namun yang saya maksud disini adalah militer atau polisi aktif dan juga purnawira. Kenapa demikian? Karena sejak Kolonel (saat itu) Nasution menodongkan meriam ke Istana menuntut Presiden Soekarno membubarkan parlemen  maka terbongkarlah watak militer. Bagi tentara, sekali masuk tentara maka selamanya menjadi tentara. Dan dalam ketentaraan hanya ada komando yang harus dipatuhi. Diplomasi dan kompromi seperti dalam dunia politik adalah haram bagi tentara. Segala yang bertolak belakang dengan komando adalah musuh yang harus dihabisi. Doktrin militer ini positif bagi pertahanan negara tetapi menyesatkan bila diterapkan dalam politik.

Orde Baru adalah contoh nyata militerisme yang menguasai dunia politik. Tidak ada kebebasan berpendapat. Tidak ada kesetaraan dalam hukum dan politik karena militer adalah warganegara kelas satu dan kasta terendah adalah masyarakat sipil. Semua jabatan pemerintahan dikuasai oleh militer berdasarkan hirarkinya. Direksi dan komisaris BUMN/D diberikan kepada purnawirawan jendral yang sudah tidak diperlukan lagi dalam politik aktif. Rakyat dijadikan tumbal pembangunan dan bila menyadari hak politiknya maka bisa diculik dan dibunuh tanpa proses pengadilan walau melalui jalur aparat hukum.

Pola militerisme orde baru yang kini masih terjadi adalah kekerasan dalam menyampaikan pendapat dan perlakuan terhadap lawan politik. Beberapa jendral yang mendirikan parpol juga menggunakan jurus dan strategi militer sehingga menganggap lawan politik sebagai musuh yang harus dihabisi. Bedanya adalah bila di era orde baru hal tersebut dilakukan terang-terangan maka kini lewat kaki tangan seperti ormas, paramilisi dan tentunya politikus binaannya. Saya mengistilahkan untuk para kaki tangan elit militer ini sebagai sipilis, seorang sipil yang berjiwa militeristis.

Padahal politik adalah murni dunia para sipil dalam menentukan masa depan negeri tanpa perlu membenturkan rakyat demi ambisi. Kekerasan dalam dunia politik yang diinisiasi elit militer yang berpolitik ini hanya bisa diredam dengan melarang militer dan polisi aktif juga purnawira untuk terjun ke politik. Tak boleh ada senjata api dalam politik kita.

Saya pikir demikianlah sapuan-sapuan yang perlu dilakukan Presiden Jokowi demi bersihnya dunia hukum kita yang berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena seperti yang dituliskan para pendiri bangsa ini bahwa negara berdasar hukum dan bukan atas dasar kekuasaan.
10 Oktober 2016