Posted on

DEWAN KESEPIAN

Jangan terkecoh dengan judul tulisan ini karena jika anda berasumsi bahwa saya sedang membicarakan masalah politik dalam negeri maka anda tidak sepenuhnya benar. Di masa keterbukaan seperti yang kita alami kini memang banyak hal yang bisa dipolitisasi dengan bebasnya. Tetapi sesungguhnya saya tidak sedang berselera membicarakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, walau dari mereka selalu banyak hal yang bisa ditulis setiap minggunya.

Seperti yang saya tuliskan di atas, bahwa asumsi anda tidak sepenuhnya benar bila mengira muara tulisan ini adalah masalah politik dalam negeri, ini pun bisa diartikan bahwa asumsi tersebut juga tidak seluruhnya salah. Karena seperti yang juga sudah saya tuliskan di paragraf pertama bahwa banyak hal bisa dipolitisasi dengan bebasnya, termasuk dalam memaknai tulisan ini.
Tetapi Dewan apakah yang saya maksudkan sedari awal jika ternyata bukan DPR yang dituju? Tentu saja yang saya maksud adalah Dewan Kesepian. Ini adalah istilah yang umum digunakan untuk menyindir Dewan Kesenian. Tetapi tidak semua Dewan Kesenian itu kesepian, lagi pula saya tidak sedang menggeneralisasi semua Dewan Kesenian itu kesepian. Untuk lebih jelasnya sebaiknya anda meneruskan pembacaan ini hingga tuntas.

bos-nyantai

Namun saya menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini tentu tidak menarik perhatian bagi publik pada umumnya juga seniman-seniman yang telah mapan atau pun pelaku industri seni pada khususnya. Tulisan ini pun tidak menyasar mereka sebagai pembaca walau mereka juga memiliki hak yang setara untuk membaca lalu mengomentari atau bahkan membuat artikel balasan dari tulisan ini.

Gagasan untuk menuliskan ini bermula dari kedatangan seorang rekan perupa, sebut saja namanya Rosithan, yang selain bertujuan melakukan pendataan terhadap seniman dan budayawan di Kota Tangerang, proyek rutin tanpa tujuan jelas dari Disporbudpar Pemkot Tangerang, juga mengabarkan adanya lowongan bagi para seniman untuk mendaftarkan diri sebagai pengurus Dewan Kesenian Banten. Dari mulutnya saya mendapat informasi bahwa pemilihan dilaksanakan melalui tim seleksi yang terdiri dari 9 orang seniman dan ditargetkan pada 4 Oktober 2015 sudah dilantik oleh Gubernur definitif Provinsi Banten. Sepulangnya rekan saya tadi mulailah kegelisahan bertumbuh di benak saya. Dan pertanyaan-pertanyaan merambat dengan pesat di dalam kepala.
Begitu mendadaknya tahapan sosialisasi yang kurang dari sebulan ini, apakah sebanding dengan target jumlah seniman yang tersebar di Provinsi Banten agar antusias berpartisipasi dalam pemilihan ini?

Di era dimana informasi bisa tersebar dengan cepat, kenapa masih ada sosialisasi yang masih menggunakan cara ‘kuno’ yaitu beriklan di harian lokal dan berharap tersebar cepat ke seluruh penjuru Banten. Apakah tim seleksi mengetahui bahwa tidak semua seniman berlangganan harian tersebut? Belum lagi tidak semua seniman yang mengetahui berita itu juga mau menyebarkan warta tersebut. Kenapa tidak diperluas sosialisasinya dengan mengadakan pertemuan dengan Dewan Kesenian tingkat Kota/Kabupaten se-Banten dan mendorong mereka untuk menyebarkan informasi hingga ke komunitas-komunitas atau sanggar seni? Atau melalui cara yang lebih modern; menyebarkan melalui media sosial yang efisien serta efektif sehingga melengkapi apa yang sudah termuat di harian lokal. Saya meyakini pasti tersedia dana sosialisasi yang tidak sedikit dari Pemerintah Provinsi walau saya tidak mengetahui dengan pasti nominalnya.

Tahapan yang terkesan terburu-buru ini juga menimbulkan pertanyaan seberapa urgensi dari pembentukan Dewan Kesenian Banten kali ini? Bila kepengurusan baru ini adalah kesinambungan dari sebelumnya maka semestinya ini sudah terjadwal sejak jauh hari. Tetapi memang ada yang baru dari pemilihan kali ini yaitu dengan adanya lowongan terbuka dan tim seleksi. Lowongan terbuka mengisyaratkan kepengurusan yang dicari tidak harus dari pengurus periode sebelumnya. Eksistensi tim seleksi, mengingatkan saya akan Akademi Jakarta, juga mengindikasikan kepengurusan yang terpilih nantinya bisa mewakili segenap unsur seni dan memahami apa yang dibutuhkan oleh senimannya.

Bisa jadi sosialisasi yang cepat dan tidak meluas ini adalah strategi dari tim seleksi untuk meminimalisir jumlah pelamar hingga tidak memperlambat tahapan agar sesuai dengan jadwal pelantikan. Pada sisi yang lain, bagi yang ingin menjadi pengurus, tentu hal ini merugikan karena keinginan mereka tidak didukung informasi yang lengkap dan meluas. Untuk saya, segala yang mendadak biasanya tidak mendidik.

 

DEWAN KESENIAN

 

Dewan adalah kata yang memiliki arti majelis atau badan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal , dan sebagainya dengan jalan berunding. Definisi ini saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam kalimat lain bisa diartikan Dewan adalah Forum untuk memutuskan sesuatu hal yang spesifik.

Bila mengambil contoh Dewan Perwakilan Rakyat maka menjadi jelas kenapa tugas mereka terbatas pada legislasi (membuat perundang-undangan), keuangan (menetapkan RAPBN menjadi APBN) dan pengawasan terhadap eksekutif. Walau, kabarnya, melalui UU MD3, yang direvisi dalam suasana tanpa musyawarah mufakat, ada fungsi yang ditambahkan yaitu diplomasi. Namun secara garis besar jelas bahwa tugas Dewan tetaplah hanya sebatas mengarahkan dan mengawasi. Yang namanya Dewan tidak bisa melaksanakan fungsi eksekusi anggaran atau kebijakan.

Bagaimana dengan Dewan Kesenian? Dalam KBBI juga ada keterangan terhadap Dewan Kesenian yaitu dewan yang bertugas membina dan mengembangkan kesenian. Membina dan mengembangkan memiliki konklusi kepada mengarahkan. Sekali lagi jelas ada konsistensi dari pemahaman Dewan Kesenian sebagai kata derivasi dari Dewan, bahwa dewan adalah badan yang hanya bertugas mengarahkan.

Kenapa kata mengarahkan menjadi penting bagi saya, karena inilah roh dari kata dewan itu sendiri. Konkretnya di dalam Dewan Kesenian dimana Komite-komite sebagai manifestasi pelaksana tugas dewan hanya merumuskan kebutuhan seniman dan mengembangkan program pembinaan dengan sasaran komunitas-komunitas seni yang ada. Fungsi komite sebatas panitia pengarah dan memberi kesempatan yang adil kepada komunitas-komunitas untuk dipercaya bertindak sebagai panitia pelaksana. Hal ini juga memberikan peluang bagi regenerasi organisasi secara terukur dan berkelanjutan.

Apalagi dalam hitungan beberapa bulan ke depan kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana salah satu indikasinya adalah bebasnya tenaga kerja dari negara-negara ASEAN untuk memasuki lapangan kerja di negara-negara ASEAN. Membina dan mengembangkan adalah sebuah sistem yang mengarah kepada pembentukan kualitas dari para senimannya. Itulah idealnya fungsi dewan kesenian karena itu sudah sewajibnya pengurus dewan kesenian memiliki kemampuan untuk merumuskan permasalahan dan menemukan solusi terhadap perkembangan kesenian.

 

DEWAN KESEPIAN

Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, semoga tidak ada yang perlu tersinggung karenanya, bahwa dewan kesepian adalah sindiran terhadap dewan kesenian. Dewan kesenian seperti apa yang lantas menjadi target sindiran tersebut?

Dewan Kesenian yang kesepian adalah dewan yang melaksanakan program-program tanpa keselarasan dengan kebutuhan para senimannya dan hal ini bisa dilihat dari sepinya animo seniman untuk mengikuti acara yang dilaksanakan, bahkan penyelenggara perlu memberi honor kepada audiens agar terlihat ada pesertanya, target penyelenggara adalah hanya menghabiskan anggaran rutin dengan laporan keuangan yang jelas. Biasanya acara-acara yang dilaksanakan pun hanya itu-itu saja tanpa ada inovasi apalagi motivasi untuk pengembangan kualitas seniman.

Saya jadi ingat pertanyaan Rita Matu Mona di laman facebook-nya mengenai kenapa setiap tahun ada begitu banyak acara pementasan, workshop, diklat, festival dan lain sebagainya tetapi tidak berdampak kepada peningkatan kualitas kesenian itu sendiri.Saya pikir itulah program-program dari dewan kesepian yang tidak peduli terhadap pengembangan kesenian selain hanya kepada anggaran kesenian.

Stamina para pengurus dewan kesepian terkuras habis karena mereka menerjunkan diri hingga ke masalah detil teknis pelaksanaan, membuat mereka tak sempat memikirkan program-program inovatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan seniman. Yang menjadi kebanggaan dari dewan kesepian adalah kuantitas program dan laporan keuangan yang rasional.

Ada banyak alasan kenapa itu terjadi. Bisa karena honor sebagai pengurus yang tidak memadai atau bisa pula karena ketidak tahuan mereka akan fungsi hakiki dari menjadi pengurus dewan kesenian, dalam banyak kasus ada pula karena karakter si pengurus itu sendiri yang enggan berbagi.

 

DEWAN KESENIAN YANG TAK KESEPIAN.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan agar dewan kesenian tak lagi kesepian, yang utama tentu pola rekrutmen. Dengan sistem lowongan terbuka tentu ini baik bagi dewan kesenian untuk berpeluang memiliki pengurus dengan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas. Sistem ini setidaknya bisa memberi kesempatan yang sama kepada semua seniman untuk terlibat tanpa dibatasi kepada komunitas-komunitas atau sanggar-sanggar tertentu yang memiliki kedekatan dengan para anggota tim seleksi. Pola rekrutmen terbuka ini juga seharusnya bisa meminimalisir para kandidat yang tidak memiliki kemampuan konsepsi dan manajerial. Kemampuan konsepsi diperlukan agar pengurus dapat merumuskan kebutuhan seniman yang sesuai dengan kehendak zaman. Kemampuan manajerial jelas diperlukan agar energi pengurus tidak habis karena semua hal dikerjakan sendiri. Kedua kemampuan ini menuntut kecerdasan intra-personal dan inter-personal dari kandidat, karena tanpa kecerdasan intra dan inter-personal bisa dipastikan tidak memiliki kemampuan konsepsi dan manajerial.

Kualifikasi yang jelas dari tim seleksi juga harus disosialisasikan karena hal tersebut terkait dengan kredibilitas tim seleksi, saya sendiri hingga saat menuliskan ini masih belum mengetahui kualifikasi pengurus seperti apa yang dipahami oleh tim seleksi karena seorang kawan yang sudah berjanji akan mengirim surel soal ini ternyata tidak mengirimkannya kepada saya. Jangan sampai persyaratan dibuat hanya untuk meloloskan orang-orang tertentu atau negasinya.

Hal lain yang penting untuk dilakukan adalah pembentukan Komisi Pengawas Dewan Kesenian itu sendiri. Biasanya fungsi pengawasan selama ini justru disfungsi, menjadi pelengkap dari struktur semata. Sementara publik sendiri masih menganggap dunia seni adalah urusan seniman, karenanya bila terjadi penyelewengan atas dana publik yang dilakukan dewan kesenian publik tak bereaksi. Jangankan publik, senimannya sendiri juga tidak ereksi bila terjadi penyimpangan dalam dewan kesenian. Sementara birokrasi justru kadangkala yang menutup mata sepanjang laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Sekedar informasi, banyak kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sementara BPK memberi predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan mereka.

Keberadaan Komisi Pengawas Dewan Kesenian menjadi urgen agar para pengurus bisa merasakan pengawasan atas tugasnya sebagai pengurus dewan kesenian. Komisi ini juga diharapkan bisa menganulir program-program yang tidak sesuai dengan AD/ART atau pun tidak bertujuan untuk membina dan mengembangkan kesenian. Dengan pengawasan terhadap program-program yang dilakukan maka bisa saja Komisi memberi rekomendasi pemecatan kepada Ketua terhadap pengurus yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum.
Lalu apa peran seniman lainnya yang tidak terpilih atau tidak mengikuti pemilihan ini? Bila fungsi ideal dewan kesenian seperti yang sudah saya tulis tadi dijalankan maka bagi seniman yang tidak terpilih atau mengikuti bisa mempersiapkan diri bersama komunitasnya untuk mengajukan program atau menjadi pelaksana program yang sudah dijadwalkan komite-komite seni. Tetapi seperti juga sudah saya tulis bahwa keberadaan dewan kesenian belum tentu menarik atensi semua seniman walau begitu tentu tidak menutup pintu kerjasama di kemudian hari.

Seniman adalah manusia kreatif, tanpa terlibat dalam dewan kesenian pun tidak lantas menghilangkan kreatifitasnya. Kritik para seniman terhadap dewan kesenian pun seyogianya bisa menjadi pemicu kreatifitas bagi pengurus dewan kesenian yang terpilih. Karena kritik adalah bentuk lain dari perhatian juga interaksi sehingga dewan kesenian tidak lagi menjadi dewan kesepian.

Bagikan Responmu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.