35.000 MEGAWATT… SO WHAT?

Energi adalah motor penggerak dari kemajuan suatu negara. Tak terkecuali dengan Indonesia. Kebutuhan energi yang tidak mampu dicukupi akan menyebabkan krisis energi. Dan krisis energi berakibat kepada turunnya PDB (Pendapatan Domestik Bruto) yang dengan kata lain bisa disebut negara dalam keadaan stagnan atau malah memburuk menjadi dekaden. Bila negara dalam keadaan stagnan maka tak ada pembangunan yang dilakukan dan itu berarti tak ada yang bisa dirasakan oleh rakyat atas keberadaan negara. Bila negara terus dibiarkan stagnan maka bisa berimbas kepada krisis kepercayaan yang berdampak terhadap stabilitas akibatnya kerusuhan dapat merebak dan kekuatan politik sekuat apapun akan tumbang. Tapi itu belum seberapa, jika negara terjerembab dalam dekaden maka tidak hanya kehancuran yang terjadi tetapi juga eksistensi negara tersebut akan hilang. Bisa jadi anda mengira saya terlalu berlebihan dalam menggambarkan situasi akibat ketidak mampuan negara dalam mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tetapi gambaran tersebut logis di kepala saya bila melihat keterkaitan antara PDB dengan energi seperti yang dikatakan Herman Darnel Ibrahim, anggota Dewan Energi Nasional, pada sebuah artikel daring. Data yang tertulis di artikel tersebut bahwa konsumsi energi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai US$ 572 dan konsumsi listrik per kWh sebesar 2.251 per kapita. Jika rasio elektrifikasi sampai 90%-100% pada 2020-2025, konsumsi listrik nasional berpotensi mencapai 2.600 kWh per kapita.

Dan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam mencukupi kebutuhan energi maka Presiden Jokowi mencanangkan program 35.000 megawatt selama 5 tahun masa kepemimpinannya. Diharapkan dengan rata-rata pertambahan 7.000 megawatt per tahun dapat meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 97% dan dapat mendorong laju pertumbuhan yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat sebagaimana dapat diukur dalam naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Listrik yang cukup adalah kunci bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

pemegang petir

adaptasi dari karya leonardo paciarotti http://leoarts.blogspot.com.es

Pertanyaan yang kerap muncul dari program 35.000 megawatt ini, apakah realistis? Jokowi mengatakan bahwa target 35.000 megawatt ini bukanlah target yang ringan tetapi harus dicapai dengan kerja keras. Membaca kemampuan pemerintahan sebelumya yang selama 10 tahun saja hanya mampu menambah 10.000 megawatt maka membuat program Jokowi seperti mimpi. Padahal, wakil presidennya juga masih orang yang sama.

Tentu kita belum lupa dengan polemik antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Menko Kemaritiman dan sumber daya, Rizal Ramli, mengenai program 35.000 megawatt ini. Media massa dengan lahap menjadikan polemik ini muncul setiap hari hingga kemudian reda sendiri. Tetapi esensi dari polemik tersebut juga bermula dari pertanyaan seberapa realistiskah program 35.000 megawatt. Di beberapa media, Rizal Ramli menjelaskan kenapa ia menganggap program ini tidak realistis bila melihat situasi di lapangan dimana perusahaan-perusahaan pemegang kontrak pembangunan pembangkit listrik didominasi oleh perusahaan yang tidak memiliki modal kapital.Bagaimana mungkin mereka sanggup membangun bila tidak memiliki modal? Rizal Ramli berharap PLN segera membatalkan kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang tidak segera melaksanakan proyek dalam jangka waktu dekat. Kritik Rizal terasa konstruktif, karena ia juga menyediakan solusi yang bila dilaksanakan PLN akan memperccepat realisasi program pemerintah. Masalahnya, mungkin, soal koordinasi antara Menko Kemaritiman dan Sumber daya dengan Kementrian ESDM agar seirama dalam menyikapi problem realisasi program.

Pada sisi lain, PLN sebagai perusahaan negara yang menjadi ujung tombak penyedia listrik di Indonesia juga mengalami inefisiensi. Hal ini juga dilansir Rizal Ramli dalam membaca situasi. Sebelum diangkat oleh Jokowi untuk masuk dalam Kabinet Kerja, Rizal, dalam program AIMAN Kompas TV, juga menceritakan pernah dimintai saran untuk mengatasi inefisiensi PLN yang kerap membebankan masalah tersebut kepada publik dalam bentuk kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik). Solusi yang diberikannya adalah inventarisasi aset PLN dan kemudian menjual aset-aset yang tidak diperlukan PLN untuk kemudian hasilnya untuk membiayai kerugian yang dialami PLN. Ini saran yang jitu karena negara tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun untuk menanggung kerugian PLN. Ketidak efisienan PLN memang salah satu faktor penyebab minimnya rasio elektrifikasi di negeri yang berkisar 76%.

Seringkali PLN juga melakukan upaya paksa kepada masyarakat guna meraih laba. Program token listrik adalah contohnya. Token listrik adalah penyediaan listrik prabayar kepada publik. Semua pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak memiliki pilihan selain listrik prabayar dengan daya minimal 900 watt. Namun program ini pun, sebagaimana dibuka pula oleh Rizal Ramli, merugikan masyarakat karena konsumen tidak mendapat daya listrik sesuai dengan yang dibayarkan. Sedangkan daya pasang baru yang minimal 900 watt juga membuat masyarakat miskin yang memasang listrik baru menjadi tidak berhak mendapat subsidi listrik yang hanya ada pada daya 450 watt. Sementara pada daya 900 watt juga sempat dihembuskan wacana oleh Dirjen Ketenagalistrikan ESDM untuk dihapus subsidinya karena indikasi banyaknya konsumen dengan daya 900 watt melakukan pemborosan energi. (Baca pula petisi soal subsidi lsitrik di change.org) Ada modus baru yang saya dapat dari seorang teman dimana banyak rumah tangga yang memasang baru dengan daya 900 watt hanya untuk perangkat air conditioner di rumahnya yang sudah terpasang listrik dengan daya 1300 watt. Tidak mungkin modus ini berjalan bila PLN memiliki prosedur yang melarang pemasangan listrik baru pada rumah yang sudah ada listrik kecuali dengan jalan menambah daya. Bagi konsumen yang menggunakan modus ini mereka akan mampu mengurangi biaya yang dikeluarkan hanya untuk membayar rekening listrik. Saya memiliki kecurigaan modus ini di setujui PLN agar mereka kuat alasan bagi Dirjen Ketegalistrikan ESDM untuk menghapus subsidi listrik. Banyak publik pengguna modus di atas yang akan tertipu bila subsidi dihapus karena ternyata biaya listrik menjadi kian membengkak. Tidak hanya itu, modus pemasangan listrik baru di rumah yang sudah terpasang listrik akan menghambat rasio elektrifikasi karena listrik tersentralisasi di kota-kota besar di pulau Jawa sedangkan pedalaman di pulau-pulau lainnya gelap gulita.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) memang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang, adalah satu-satunya perusahaan di negeri ini yang menyediakan listrik bagi publik. Monopoli seyogianya bagus bila dimaksudkan untuk mencegah swasta turut menjual listrik kepada publik dengan harga sesuai pasar yang kerap berubah sesuai hukum ekonomi. Tetapi monopoli menjadi menyesakkan dada publik bila pelaku monopoli justru semena-mena dalam memperlakukan konsumennya karena publik tidak punya pilihan lain.

PLN juga diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah kerjanya. Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Mentri ESDM no 3 tahun 2015. Tetapi PLN juga memiliki kamampuan yang terbatas dalam memenuhi ketersediaan energi. Anggaran PLN hanya mampu menyediakan 10.000 megawatt untuk lima tahun ke depan, karena itu peran swasta diperlukan untuk menyediakan sisanya sekitar 25.000 megawatt.

Namun rasio elektrifikasi yang meningkat akan tak berguna pula bila kinerja PLN juga tidak meningkat. Indikasi inefisiensi atau kerugian publik akan program token listrik sebagaimana diungkapkan oleh Rizal Ramli semestinya menjadi cambuk bagi PLN meningkatkan kinerjanya sebagai perusahaan yang diberi kuasa memonopoli penyediaan listrik. Hal ini penting agar publik yang memang tak punya pilihan tetap dihormati hak-haknya sebagai konsumen dan tidak dirugikan secara legal.

FAJAR MEREKAH

Dalam upaya memenuhi program 35.000 megawatt, pemerintah telah merancang berbagai strategi yang diantaranya adalah mendukung inovasi teknologi pembangkit listrik seperti pembangkit listrik bergerak (mobile power plant) yang berbahan bakar gas dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) semisal tenaga surya, angin, gelombang laut, kincir air dan lain-lain. Dan pada artikel ini saya berusaha memfokuskan pada energi surya sebagai energi baru terbarukan yang perlu didukung dengan komitmen penuh dari pemerintah.

Energi surya adalah energi listrik yang dihasilkan dari paparan sinar matahari yang dikonversi menjadi tenaga listrik. Indonesia yang berada tepat pada garis khatulistiwa tentu memiliki tingkat paparan sinar matahari yang tinggi dibanding negara-negara lain di dunia. Keuntungan geografis seperti ini seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengoptimalkan listrik tenaga surya. Realitanya justru negara-negara di belahan utara bumi yang mengembangkan energi surya, misalnya Tiongkok, Korea Selatan atau Amerika Serikat. Padahal potensi sinar matahari Indonesia tinggi. Berdasarkan perhitungan seorang pakar di situsnya, energi yang dihasilkan matahari adalah setara dengan 4 Kilo watt hour/meter persegi/tahun tinggal dikalikan saja dengan luas wilayah yang dipakai untuk meletakkan panel surya maka hasilnya bisa memenuhi bahkan melebihi rasio elektrifikasi nasional. Energi surya juga aman,mudah dalam perawatan dan bebas radiasi, bila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang mahal dan berisiko besar terhadap kerusakan ekosistem.

Tetapi masalahnya, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menerapkan energi surya masih mahal. Situs energisurya.wordpress.com menuliskan bahwa diperlukan biaya 8-10 dollar per 1 watt. Jika anda ingin menggunakan daya 1000 watt maka biaya yang dikeluarkan berkisar 8.000-10.000 dollar Amerika atau sekitar 112-140 juta rupiah dengan asumsi kurs dollar Rp.14.000. Biaya ini untuk masa pakai 20 tahun ditambah penggantian baterai setiap 4-5 tahun sekali. Ini masih sangat mahal bagi negara yang melimpah dengan sinar matahari seperti Indonesia. Di beberapa wilayah terluar Indoensia seperti di pulau Sabu, yang terletak di Provinsi NTT. Energi surya menjadi andalan masyarakat, berkat bantuan lembaga-lembaga internasional yang menyediakan panel surya serta baterai maka masyarakat dapat mengakses informasi dari dunia maya. Masyarakat membayar iuran untuk perawatan baterai penyimpanan energi listrik (sebagaimana yang terdokumentasikan dari program Explore Indonesia Kompas TV). Tanpa bantuan lembaga manca negara tersebut maka listrik di pulau tersebut hanya dapat diperoleh dari genset yang tidak murah dan tidak ramah lingkungan.

Hal yang ironis lainnya adalah Indonesia memiliki kandungan pasir silika yang kaya. Pasir silika adalah bahan baku dari silikon dan wafer silikon yang digunakan untuk pembuatan panel surya. Jika pemerintah berkomitmen terhadap pengembangan energi surya maka perlu berinvestasi terhadap industri tambang pasir silika sebagai bahan baku panel surya. Memang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit tetapi jika negara kita berani membangun PLTN Muria yang mahal sekali kenapa tidak dengan industri pasir silika yang jauh lebih aman dengan hasil yang sepadan. Atau mungkin bisa meniru langkah Tiongkok untuk mempermurah harga panel surya kepada rakyatnya. Tiongkok memilih mengimpor mesin dan material silikon dari negara lain kemudian mengolahnya menjadi panel surya dengan harga kompetitif. Strategi Tiongkok terbukti menjadikan produk panel surya buatan mereka merajai pasar panel surya dunia.

Apa pun pilihan pemerintah guna memenuhi kecukupan energi dalam negeri kiranya perlu dibaca dengan kritis. Dengan program 35.000 megawatt dimana PLN sebagai pemegang hak monopoli walau kinerjanya kerap merugikan masyarakat, maka kecenderungannya masih sama yaitu menjadikan rakyat sebagai obyek semata. Hal ini yang perlu digugat kepada Presiden Jokowi agar program energi ini tidak menghitung jumlah penduduk sebagai jumlah konsumen yang akan menghasilkan laba bagi PLN semata.
Perlu revolusi mental dalam membangun ketahanan energi di negeri ini. Presiden Jokowi perlu melibatkan masyarakat sebagai unit-unit terkecil yang bisa menghasilkan listrik secara swadaya. Hal tersebut bisa dilakukan melalui upaya negara mengintervensi harga panel surya agar terjangkau seperti yang sudah dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Negara-negara maju sudah melakukan itu dan kenapa negara ini tidak? Bila semakin banyak masyarakat mampu membeli panel surya untuk kebutuhan rumah tangga maka rasio elektrifikasi juga akan semakin tinggi dan seperti harapan Jokowi dengan sendirinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu masyarakat tidak perlu lagi dibebani kekecewaan terhadap kinerja PLN yang selalu meminta kenaikan tarif setiap tahun tanpa mengurangi pemadaman bergilir.

Fajar harus merekah, dan 35.000 megawatt.. so what? Ayo bergegas!

//platform.twitter.com/widgets.js

Iklan

DEWAN KESEPIAN

Jangan terkecoh dengan judul tulisan ini karena jika anda berasumsi bahwa saya sedang membicarakan masalah politik dalam negeri maka anda tidak sepenuhnya benar. Di masa keterbukaan seperti yang kita alami kini memang banyak hal yang bisa dipolitisasi dengan bebasnya. Tetapi sesungguhnya saya tidak sedang berselera membicarakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, walau dari mereka selalu banyak hal yang bisa ditulis setiap minggunya.

Seperti yang saya tuliskan di atas, bahwa asumsi anda tidak sepenuhnya benar bila mengira muara tulisan ini adalah masalah politik dalam negeri, ini pun bisa diartikan bahwa asumsi tersebut juga tidak seluruhnya salah. Karena seperti yang juga sudah saya tuliskan di paragraf pertama bahwa banyak hal bisa dipolitisasi dengan bebasnya, termasuk dalam memaknai tulisan ini.
Tetapi Dewan apakah yang saya maksudkan sedari awal jika ternyata bukan DPR yang dituju? Tentu saja yang saya maksud adalah Dewan Kesepian. Ini adalah istilah yang umum digunakan untuk menyindir Dewan Kesenian. Tetapi tidak semua Dewan Kesenian itu kesepian, lagi pula saya tidak sedang menggeneralisasi semua Dewan Kesenian itu kesepian. Untuk lebih jelasnya sebaiknya anda meneruskan pembacaan ini hingga tuntas.

bos-nyantai

Namun saya menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini tentu tidak menarik perhatian bagi publik pada umumnya juga seniman-seniman yang telah mapan atau pun pelaku industri seni pada khususnya. Tulisan ini pun tidak menyasar mereka sebagai pembaca walau mereka juga memiliki hak yang setara untuk membaca lalu mengomentari atau bahkan membuat artikel balasan dari tulisan ini.

Gagasan untuk menuliskan ini bermula dari kedatangan seorang rekan perupa, sebut saja namanya Rosithan, yang selain bertujuan melakukan pendataan terhadap seniman dan budayawan di Kota Tangerang, proyek rutin tanpa tujuan jelas dari Disporbudpar Pemkot Tangerang, juga mengabarkan adanya lowongan bagi para seniman untuk mendaftarkan diri sebagai pengurus Dewan Kesenian Banten. Dari mulutnya saya mendapat informasi bahwa pemilihan dilaksanakan melalui tim seleksi yang terdiri dari 9 orang seniman dan ditargetkan pada 4 Oktober 2015 sudah dilantik oleh Gubernur definitif Provinsi Banten. Sepulangnya rekan saya tadi mulailah kegelisahan bertumbuh di benak saya. Dan pertanyaan-pertanyaan merambat dengan pesat di dalam kepala.
Begitu mendadaknya tahapan sosialisasi yang kurang dari sebulan ini, apakah sebanding dengan target jumlah seniman yang tersebar di Provinsi Banten agar antusias berpartisipasi dalam pemilihan ini?

Di era dimana informasi bisa tersebar dengan cepat, kenapa masih ada sosialisasi yang masih menggunakan cara ‘kuno’ yaitu beriklan di harian lokal dan berharap tersebar cepat ke seluruh penjuru Banten. Apakah tim seleksi mengetahui bahwa tidak semua seniman berlangganan harian tersebut? Belum lagi tidak semua seniman yang mengetahui berita itu juga mau menyebarkan warta tersebut. Kenapa tidak diperluas sosialisasinya dengan mengadakan pertemuan dengan Dewan Kesenian tingkat Kota/Kabupaten se-Banten dan mendorong mereka untuk menyebarkan informasi hingga ke komunitas-komunitas atau sanggar seni? Atau melalui cara yang lebih modern; menyebarkan melalui media sosial yang efisien serta efektif sehingga melengkapi apa yang sudah termuat di harian lokal. Saya meyakini pasti tersedia dana sosialisasi yang tidak sedikit dari Pemerintah Provinsi walau saya tidak mengetahui dengan pasti nominalnya.

Tahapan yang terkesan terburu-buru ini juga menimbulkan pertanyaan seberapa urgensi dari pembentukan Dewan Kesenian Banten kali ini? Bila kepengurusan baru ini adalah kesinambungan dari sebelumnya maka semestinya ini sudah terjadwal sejak jauh hari. Tetapi memang ada yang baru dari pemilihan kali ini yaitu dengan adanya lowongan terbuka dan tim seleksi. Lowongan terbuka mengisyaratkan kepengurusan yang dicari tidak harus dari pengurus periode sebelumnya. Eksistensi tim seleksi, mengingatkan saya akan Akademi Jakarta, juga mengindikasikan kepengurusan yang terpilih nantinya bisa mewakili segenap unsur seni dan memahami apa yang dibutuhkan oleh senimannya.

Bisa jadi sosialisasi yang cepat dan tidak meluas ini adalah strategi dari tim seleksi untuk meminimalisir jumlah pelamar hingga tidak memperlambat tahapan agar sesuai dengan jadwal pelantikan. Pada sisi yang lain, bagi yang ingin menjadi pengurus, tentu hal ini merugikan karena keinginan mereka tidak didukung informasi yang lengkap dan meluas. Untuk saya, segala yang mendadak biasanya tidak mendidik.

 

DEWAN KESENIAN

 

Dewan adalah kata yang memiliki arti majelis atau badan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal , dan sebagainya dengan jalan berunding. Definisi ini saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam kalimat lain bisa diartikan Dewan adalah Forum untuk memutuskan sesuatu hal yang spesifik.

Bila mengambil contoh Dewan Perwakilan Rakyat maka menjadi jelas kenapa tugas mereka terbatas pada legislasi (membuat perundang-undangan), keuangan (menetapkan RAPBN menjadi APBN) dan pengawasan terhadap eksekutif. Walau, kabarnya, melalui UU MD3, yang direvisi dalam suasana tanpa musyawarah mufakat, ada fungsi yang ditambahkan yaitu diplomasi. Namun secara garis besar jelas bahwa tugas Dewan tetaplah hanya sebatas mengarahkan dan mengawasi. Yang namanya Dewan tidak bisa melaksanakan fungsi eksekusi anggaran atau kebijakan.

Bagaimana dengan Dewan Kesenian? Dalam KBBI juga ada keterangan terhadap Dewan Kesenian yaitu dewan yang bertugas membina dan mengembangkan kesenian. Membina dan mengembangkan memiliki konklusi kepada mengarahkan. Sekali lagi jelas ada konsistensi dari pemahaman Dewan Kesenian sebagai kata derivasi dari Dewan, bahwa dewan adalah badan yang hanya bertugas mengarahkan.

Kenapa kata mengarahkan menjadi penting bagi saya, karena inilah roh dari kata dewan itu sendiri. Konkretnya di dalam Dewan Kesenian dimana Komite-komite sebagai manifestasi pelaksana tugas dewan hanya merumuskan kebutuhan seniman dan mengembangkan program pembinaan dengan sasaran komunitas-komunitas seni yang ada. Fungsi komite sebatas panitia pengarah dan memberi kesempatan yang adil kepada komunitas-komunitas untuk dipercaya bertindak sebagai panitia pelaksana. Hal ini juga memberikan peluang bagi regenerasi organisasi secara terukur dan berkelanjutan.

Apalagi dalam hitungan beberapa bulan ke depan kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana salah satu indikasinya adalah bebasnya tenaga kerja dari negara-negara ASEAN untuk memasuki lapangan kerja di negara-negara ASEAN. Membina dan mengembangkan adalah sebuah sistem yang mengarah kepada pembentukan kualitas dari para senimannya. Itulah idealnya fungsi dewan kesenian karena itu sudah sewajibnya pengurus dewan kesenian memiliki kemampuan untuk merumuskan permasalahan dan menemukan solusi terhadap perkembangan kesenian.

 

DEWAN KESEPIAN

Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, semoga tidak ada yang perlu tersinggung karenanya, bahwa dewan kesepian adalah sindiran terhadap dewan kesenian. Dewan kesenian seperti apa yang lantas menjadi target sindiran tersebut?

Dewan Kesenian yang kesepian adalah dewan yang melaksanakan program-program tanpa keselarasan dengan kebutuhan para senimannya dan hal ini bisa dilihat dari sepinya animo seniman untuk mengikuti acara yang dilaksanakan, bahkan penyelenggara perlu memberi honor kepada audiens agar terlihat ada pesertanya, target penyelenggara adalah hanya menghabiskan anggaran rutin dengan laporan keuangan yang jelas. Biasanya acara-acara yang dilaksanakan pun hanya itu-itu saja tanpa ada inovasi apalagi motivasi untuk pengembangan kualitas seniman.

Saya jadi ingat pertanyaan Rita Matu Mona di laman facebook-nya mengenai kenapa setiap tahun ada begitu banyak acara pementasan, workshop, diklat, festival dan lain sebagainya tetapi tidak berdampak kepada peningkatan kualitas kesenian itu sendiri.Saya pikir itulah program-program dari dewan kesepian yang tidak peduli terhadap pengembangan kesenian selain hanya kepada anggaran kesenian.

Stamina para pengurus dewan kesepian terkuras habis karena mereka menerjunkan diri hingga ke masalah detil teknis pelaksanaan, membuat mereka tak sempat memikirkan program-program inovatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan seniman. Yang menjadi kebanggaan dari dewan kesepian adalah kuantitas program dan laporan keuangan yang rasional.

Ada banyak alasan kenapa itu terjadi. Bisa karena honor sebagai pengurus yang tidak memadai atau bisa pula karena ketidak tahuan mereka akan fungsi hakiki dari menjadi pengurus dewan kesenian, dalam banyak kasus ada pula karena karakter si pengurus itu sendiri yang enggan berbagi.

 

DEWAN KESENIAN YANG TAK KESEPIAN.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan agar dewan kesenian tak lagi kesepian, yang utama tentu pola rekrutmen. Dengan sistem lowongan terbuka tentu ini baik bagi dewan kesenian untuk berpeluang memiliki pengurus dengan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas. Sistem ini setidaknya bisa memberi kesempatan yang sama kepada semua seniman untuk terlibat tanpa dibatasi kepada komunitas-komunitas atau sanggar-sanggar tertentu yang memiliki kedekatan dengan para anggota tim seleksi. Pola rekrutmen terbuka ini juga seharusnya bisa meminimalisir para kandidat yang tidak memiliki kemampuan konsepsi dan manajerial. Kemampuan konsepsi diperlukan agar pengurus dapat merumuskan kebutuhan seniman yang sesuai dengan kehendak zaman. Kemampuan manajerial jelas diperlukan agar energi pengurus tidak habis karena semua hal dikerjakan sendiri. Kedua kemampuan ini menuntut kecerdasan intra-personal dan inter-personal dari kandidat, karena tanpa kecerdasan intra dan inter-personal bisa dipastikan tidak memiliki kemampuan konsepsi dan manajerial.

Kualifikasi yang jelas dari tim seleksi juga harus disosialisasikan karena hal tersebut terkait dengan kredibilitas tim seleksi, saya sendiri hingga saat menuliskan ini masih belum mengetahui kualifikasi pengurus seperti apa yang dipahami oleh tim seleksi karena seorang kawan yang sudah berjanji akan mengirim surel soal ini ternyata tidak mengirimkannya kepada saya. Jangan sampai persyaratan dibuat hanya untuk meloloskan orang-orang tertentu atau negasinya.

Hal lain yang penting untuk dilakukan adalah pembentukan Komisi Pengawas Dewan Kesenian itu sendiri. Biasanya fungsi pengawasan selama ini justru disfungsi, menjadi pelengkap dari struktur semata. Sementara publik sendiri masih menganggap dunia seni adalah urusan seniman, karenanya bila terjadi penyelewengan atas dana publik yang dilakukan dewan kesenian publik tak bereaksi. Jangankan publik, senimannya sendiri juga tidak ereksi bila terjadi penyimpangan dalam dewan kesenian. Sementara birokrasi justru kadangkala yang menutup mata sepanjang laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Sekedar informasi, banyak kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sementara BPK memberi predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan mereka.

Keberadaan Komisi Pengawas Dewan Kesenian menjadi urgen agar para pengurus bisa merasakan pengawasan atas tugasnya sebagai pengurus dewan kesenian. Komisi ini juga diharapkan bisa menganulir program-program yang tidak sesuai dengan AD/ART atau pun tidak bertujuan untuk membina dan mengembangkan kesenian. Dengan pengawasan terhadap program-program yang dilakukan maka bisa saja Komisi memberi rekomendasi pemecatan kepada Ketua terhadap pengurus yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum.
Lalu apa peran seniman lainnya yang tidak terpilih atau tidak mengikuti pemilihan ini? Bila fungsi ideal dewan kesenian seperti yang sudah saya tulis tadi dijalankan maka bagi seniman yang tidak terpilih atau mengikuti bisa mempersiapkan diri bersama komunitasnya untuk mengajukan program atau menjadi pelaksana program yang sudah dijadwalkan komite-komite seni. Tetapi seperti juga sudah saya tulis bahwa keberadaan dewan kesenian belum tentu menarik atensi semua seniman walau begitu tentu tidak menutup pintu kerjasama di kemudian hari.

Seniman adalah manusia kreatif, tanpa terlibat dalam dewan kesenian pun tidak lantas menghilangkan kreatifitasnya. Kritik para seniman terhadap dewan kesenian pun seyogianya bisa menjadi pemicu kreatifitas bagi pengurus dewan kesenian yang terpilih. Karena kritik adalah bentuk lain dari perhatian juga interaksi sehingga dewan kesenian tidak lagi menjadi dewan kesepian.