Posted on

DPT = Daftar Problem Tetap

#CatatanPileg2014

Pemilihan anggota Legislatif dan Senator sudah berlangsung dalam suasana yang kondusif, begitu menurut keterangan Kapolri Jendral Sutarman, dan penghitungan suara berjenjang telah berlangsung sejak 10 April hingga akhirnya ditetapkan oleh KPU pada 9 Mei nanti.

Saya pun pada kesempatan kali ini memilih untuk mencoblos di TPS 18 yang sudah ditetapkan untuk pemilih di lingkungan saya. Lokasi TPS 18 berada dalam satu lapangan dimana terdapat pula 4 TPS lainnya yaitu TPS 19,20,21 dan 51. Alokasi pemilih di tiap TPS diperuntukan bagi warga 2 RT yang berdekatan. TPS saya sendiri dipenuhi pemilih dari warga RT 01 dan RT 02.

Tepat jam 7 pagi sehabis menyaksikan berita di televisi sambil menyeduh kopi, saya pun beranjak menuju TPS 18 yang hanya berjarak sekitar 50 meter ke utara dari rumah saya. Matahari mulai memanas dan kesibukan sudah merambat. Terlihat para KPPS sudah menyiapkan kartu suara yang akan dibagikan kepada pemilih. Saya pun merapat kesitu namun tidak untuk mendaftar tetapi melihat apa yang bisa saya bantu untuk menyukseskan gelaran massal ini. Di jalur masuk TPS saya melihat papan kosong yang semestinya diisi dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan daftar caleg DPR RI, DPRD I, DPRD II dan DPD agar pemilih dapat melihat dirinya dan bakal pilihannya dengan jelas. Saya pun menanyakan kepada panitia mengenai alat kelengkapan yang belum terpasang tersebut tetapi hanya karena waktunya tidak tepat maka si panitia pun hanya menjawab dengan diplomatis (eufemisme untuk pembiaran). Baiklah, terlihat jelas memang para anggota KPPS sibuk menyiapkan ini dan itu. Tetapi jam sudah bergerak 30 menit lebih dari pukul 7, dan Ketua KPPS sudah membuka TPS maka saya pun segera menuliskan catatan kepada Ketua KPPS agar segera menyiapkan alat kelengkapan berupa DPT dan juga himbauan kepada pemilih untuk menon-aktifkan ponsel saat di bilik suara. Catatan saya direspon oleh Ketua KPPS dengan dibacakan segera, sedikit lega dan saya pun beranjak menuju TPS lainnya yang berjarak sepandangan mata. O iya, perlu diketahui pula bahwa status saya pada pemilu ini hanya pemilih biasa dan bukan anggota KPPS, saksi Parpol atau anggota Panwaslu . Mungkin terdengar seperti seksi sok sibuk, tetapi saya melakukan itu karena saya memahami hak politik saya sebagai warganegara. Dan itu lebih baik daripada berlaku apatis. Di TPS lainnya saya juga melakukan hal serupa dan pada saat saya kembali ke TPS 18, seluruh TPS sudah saya pastikan memasang DPT dan memberikan himbauan untuk pemilih untuk menon-aktifkan ponsel pada saat mencoblos di bilik suara. Ada sedikit ironi, sekitar jam 9 lebih 45 menit datanglah anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang membawa alat kelengkapan lainnya yaitu daftar caleg tetapi hanya DPRD 1 dan DPRD 2 saja, barulah sekitar 1 jam kemudian ia datang lagi membawa daftar caleg DPR dan DPD. Saya sebut ironi karena semestinya tidak boleh terjadi dimana rakyat sudah berduyun-duyun dan banyak yang bertanya dimana daftar calegnya dan Panitia Pemilihan-nya justru datang terlambat dengan tanpa rasa bersalah sama sekali terlihat di wajahnya. Entah ini ironi atau malah tragedi.

coblos

Membaca lagi alinea di atas, saya merasa seperti membuat narasi dan itu bisa menjebak saya pada rincian yang berujung pada tema yang berbeda dari yang sudah ditetapkan pada judul. Karena itu saya ingin berfokus pada tema yang tercantum. Soal Daftar Pemilih Tetap.

DPT adalah problema krusial di setiap pemilu, begitu pun kali ini. Arena polemik DPT membentuk sudut-sudut segitiga yaitu antara KPU sebagai penyelenggara, Parpol sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan DPT dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kemendagri sebagai pihak yang menyediakan data pemilih. Perdebatan sengit diantara ketiganya membuat persoalan DPT berlarut-larut namun karena waktu terus berjalan maka polemik tersebut kendur secara alami. Karena Parpol harus fokus pada kampanye maka serangan bola panas soal DPT pun mereda. Anda dapat membaca polemik tersebut di kliping media massa atau media daring. Saya tak ingin mengulang-ulang kembali inti polemik. Tetapi akhirnya data pemilih pun ditetapkan oleh KPU dan itu artinya data tersebut sudah final tanpa ada perubahan. Namun menyadari ada masalah rawan soal data tersebut maka KPU pun memiliki DPK atau Daftar Pemilih Khusus yang diperuntukan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Apakah masalah sudah selesai? Tentu saja tidak.

Saya tegaskan masalah itu justru terbuka di arena TPS. Anda masih ingat dengan narasi sedikit panjang saya pada alinea kedua dari atas? Pada kesempatan itulah saya menemukan kejanggalan pada DPT. Keanehan yang saya maksud itu berupa: data pemilih ganda, data pemilih yang sudah meninggal dunia/pindah rumah dan data pemilih riil yang tidak tercantum. Tiga keanehan itu membuat DPT jadi bermasalah, bagi saya.

DPT yang ngawurDPT ngawur-2DPT ngawur lagi

Penyebab dari terjadinya hal ini jelas karena pendataan pemilih berlangsung tidak dalam pengawasan ketat. Petugas pendata memang tidak bersalah dalam hal ini karena mereka hanyalah relawan honorer yang bekerja sesuai deskripsi tugas yang diberikan yaitu mendata pemilih yang sudah tercantum dalam DPT. Data tersebutlah yang bermasalah. Dari mana datangnya data tersebut? Dua pihak yaitu KPU dan Kemendagri menjadi pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam urusan ini. Kemendagri mengklaim bahwa dengan proyek e-KTP mereka memiliki data pemilih yang valid karena setiap warganegara hanya memiliki satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan karenanya mereka menjamin tidak ada duplikasi data pemilih. KPU juga mengklaim memiliki data yang sahih karena berdasarkan pendataan langsung ke warga sehingga mereka juga menjamin tidak ada data pemilih ganda atau bermasalah.

DPT acakadutDPT kacau

Saya justru melihat keduanya memiliki masalah yang berakibat pada salahnya data. Baik KPU maupun Kemendagri sama-sama menumpukan urusan pendataan pada tenaga birokrat mulai dari Kelurahan hingga Provinsi. Pendataan adalah proyek abadi bagi birokrasi. Sebagai pihak yang berpengalaman dalam proyek-proyek pendataan, para birokrat mensimplifikasikan pendataan dengan hanya menyalin data yang dipakai pada pemilu sebelumnya. Begitupun dengan pemilu lima tahun lalu. Maka data yang dipergunakan adalah data yang itu-itu juga. Dengan sedikit penambahan, yang berkorelasi dengan potensi pemenuhan kepentingan pihak-pihak tertentu, maka data pemilih seakan-akan diperbaharui. Yang muncul ke permukaan adalah pertarungan klaim antar KPU dan Kemendagri tetapi yang terjadi tidak demikian adanya, karena semua berujung pada data yang disalin dari data pemilu sebelumnya. Akibatnya terasa sekali bagi warga, yang kritis akan hal ini, dimana ada pemilih yang sudah meninggal atau pindah rumah tetapi masih ada namanya atau banyak pula pemilih yang terdata hingga tiga kali dan mendapat undangan tiga lembar di TPS yang sama untuk nama yang sama pula. Kecerobohan ini selalu terjadi disetiap pemilu.

Ini Tautan Sumber DPT

Ini Tautan Sumber DPT

Tadi saya tulis data tersebut berkorelasi dengan potensi pemenuhan kepentingan pihak-pihak tertentu, dan ini bukan tanpa nalar. Dengan ditetapkannya data pemilih maka pihak penyelenggara akan mendasarkan hasil perhitungan dengan mengacu pada jumlah pemilih tersebut. Potensi pemenuhan kepentingan pihak-pihak tertentu akan terasa pada saat rekapitulasi suara berjenjang dilaksanakan. Hal tersebut tidak terasa di TPS karena kesalahan yang terjadi hanya berkisar 1 atau 2 suara yang tidak jelas, hal ini mungkin berbeda di tiap wilayah dan saya mendasarkan pada apa yang terjadi di 5 TPS di lingkungan saya saja.

Banyak kasus yang sudah terjadi dan di beritakan soal kecurangan pemilu yang diakomodasi oleh Panitia Pemilihan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Provinsi. Pada tahap nasional, yang hanya mengesahkan apa yang sudah dilegalisir oleh KPUD, hal tersebut menjadi bahan sengketa bagi Parpol yang kalah karena dicurangi sistematis. Ini bukan isu tetapi sudah terjadi, ada berita oknum-oknum KPUD yang berani menjamin kemenangan bila menyediakan uang yang tidak sedikit. Modusnya adalah penggelembungan suara pada saat penulisan isian rekapitulasi. Di sebuah acara televisi ada petugas KPUD di sebuah daerah yang pernah menjadi tersangka penggelembungan suara menguraikan caranya yaitu dengan penulisan yang disengaja salah misalnya angka 1 yang ditulis menjadi 7 dengan sedikit saja penambahan atau angka 3 yang menjadi 8. Hal tersebut bisa tidak terdeteksi oleh saksi-saksi Parpol, karena proses rekapitulasi adalah proses yang melelahkan otak. Potensi-potensi kecurangan tersebut seperti sengaja dipelihara karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Saya juga berani memprediksi akan ada insiden kebakaran di kantor-kantor panitia pemilihan di daerah-daerah rawan penggelembungan suara dimana kotak-kotak suara yang bisa menjadi bukti bila ada sengketa pemilu akan hangus tanpa sisa. Hal tersebut selalu terjadi dan akan terjadi lagi.

Bila demikian maka apa yang harus dilakukan agar celah kecurangan ini bisa ditutup rapat? Ada beberapa hal yang saya usulkan untuk itu, yang pertama adalah proses rekrutmen petugas pemilihan dari tingkat Pusat hingga ke KPPS harus terbuka dan tidak memperbolehkan tenaga birokrasi melainkan merekrut pemuda-pemuda yang selama ini menjadi massa mengambang bahkan massa yang apatis serta apolitis. Para pemuda ini biasanya kritis, walau tidak sedikit juga yang apatis karena ikut-ikutan. Dengan dilibatkannya mereka maka mereka juga menjadi tahu bagaimana suara pemilih menjadi begitu penting bagi masa depan bangsa lima tahun ke depan. Selama ini ada kecenderungan diantara generasi yang apatis bahwa suara mereka tidak ada pengaruh yang signifikan karena mereka melihat ada potensi suara-suara pemilih dimanipulasi dan dikapitalisasi oleh penyelenggara pemilihan demi kepentingan pribadi. Dengan melibatkan mereka secara sepenuhnya maka terbukalah mata dan wawasan mereka akan pentingnya pemilu. Selain itu proses rekrutmen generasi muda ini akan meminimalisir angka golput karena jumlah angkatan muda dalam golput adalah yang tertinggi dibanding angkatan yang lebih tua. Keuntungan lain dari proses rekrutmen generasi muda ini ialah menciptakan lapangan kerja padat karya walaupun bersifat temporer. Dampak lain yang positif juga adalah tersedianya tenaga, stamina, gagasan dan fokus yang lebih segar dalam pelaksanaan pemilu.

Kekurangan dari proses rekrutmen ini hanya tiadanya pengalaman generasi muda dalam metode kerja. Tetapi hal tersebut bisa ditutupi dengan pelatihan yang berdampak pada memuainya tahapan pemilu, dan buat saya hal itu menjadi tidak masalah.

KPPS menandatangani berkas

KPPS menandatangani berkas

Solusi kedua dari saya adalah proses kaderisasi di setiap parpol wajib diberikan, khususnya dalam hal pelatihan saksi yang kredibel dan kapabel. Karena parpol adalah pihak yang dirugikan, bisa juga diuntungkan, dengan masalah data pemilih yang dimanipulasi. Pada pileg kemarin saya menilai para saksi parpol justru yang paling mudah dibodohi, bila KPPS berniat curang, karena kebanyakan dari mereka tidak paham dengan deskripsi tugas mereka. Semua saksi, di TPS lingkungan saya, tidak ada yang menanyakan lembar C-1 untuk saksi. Padahal itu menjadi hak mereka. Selain itu mereka juga tidak mampu memetakan potensi-potensi kecurangan di TPS yang menjadi area kerja mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kebanyakan saksi parpol yang saya ketahui adalah honorer non kader yang bekerja demi uang dengan nilai variatif antara 50.000-300.000 rupiah dengan jam kerja seharian. Dengan kualitas saksi yang seadanya akan memudahkan pihak penyelenggara berlaku curang.

Solusi lainnya adalah membuka tender untuk pengadaan kelengkapan TPS seperti kotak suara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kotak dan bilik suara yang kita pakai adalah inventaris dari pemilu sebelumnya dan tentu saja dalam anggaran akan selalu ada biaya pengadaan kotak dan bilik suara. Inilah proyek para birokrat yang paling tidak bersinggungan langsung dengan pemilih karena hanya anggaran negara semata yang diakali dan dibagi-bagi. Tetapi bila proses rekrutmen seperti yang sudah saya usulkan di atas dijalankan maka anggaran negara tersebut wajib ditenderkan secara terbuka agar rakyat merasakan langsung bahwa bilik dan kotak suaranya selalu baru di setiap pemilu, atau anggaran tersebut dialihkan untuk honor KPPS karena dengan honor yang sekarang ini berkisar 300.000-350.000 rupiah sungguh tidak sebanding dengan beban moril dan materil para anggota KPPS. Kenapa hanya KPPS yang dinaikkan honornya? Karena merekalah ujung tombak dari penyelenggaraan pemilu. Dan negara wajib memberikan imbalan yang sesuai.

Demikianlah tulisan ini saya buat sebagai evaluasi atas DPT yang selama ini hanya menjadi Daftar Problem Tetap agar bisa dipulihkan sebagai Daftar Pemilih Tetap. Karena dengan begitu maka terjaminlah pemilu sebagai pesta demokrasi sejati bukan lagi pesta politik pemerintah dan parpol semata. Karena rakyatlah yang seharusnya menjadi subyek pemilu bukan semata obyek yang bisa diakali demi kapitalisasi kepentingan pribadi.

 

Iklan

Tuliskan Responmu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s