Prabowo dan Kampung Janda

Pengantar: Ini adalah penulisan ulang dari artikel berjudul sama yang bersumber dari laman satutimor.com, hal ini dilakukan karena redaksi satutimor.com menerima intimidasi yang menyebabkan tulisan ini dihapus dari publikasi. Tetapi demi kebebasan memperoleh informasi maka tulisan ini disajikan kembali.

 

PRABOWO DAN KAMPUNG JANDA

Penulis : MATHEOS MESSAKH

Gambar

Irim Tolentino memerankan Beatriz berdiri mencari kekasihnya Thomas di antara para korban pembantaian Kraras dalam sebuah film terbaru A Guerra da Beatriz (Perang Beatriz) yang didasarkan pada kejadian pembantaian di Kraras.

 

Kraras, sebuah kampung di Timor-Leste disebut sebagai ‘kampung janda’. Satu saat di bulan September 1983 hampir semua laki-laki termasuk anak-anak laki di kampung itu dibunuh oleh tentara Indonesia. Beberapa orang melarikan diri ke hutan. Saat ditangkap atau menyerah mereka dipaksa tinggal di sebuah tempat di Kraras bernama Lalerek Mutin dimana banyak yang mati kelaparan. Lalu apa hubungannya kampung Kraras itu dengan Kapten Prabowo Subianto?

Menurut sejumlah sumber, Prabowo Subianto punya andil dalam pembunuhan-pembunuhan di bagian timur Timor-Leste termasuk pembunuhan membabi buta di Kraras itu. Menurut Mario Carrascalao, kejadian tragis pada tanggal 6 Agustus itu “dikoordinasi” oleh Prabowo.[1] Mario, yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Timor-Timur, mengatakan ia tidak berada di Timor-Leste waktu itu, ia sedang berada di Jambi untuk melihat program transmigrasi. Namun Mario mengatakan bahwa semua kejadian itu dilaporkan oleh orang-orang Timor dan pihak militer kepadanya. Pada saat itu Komandan Kodim di Viqueque adalah Mayor Hidayat dari Kopassandha[sic*][2] yang kemudian menjadi Bupati Viqueque.

Wilayah sekitar pembantaian Kraras, September 1983. [sumber: Google]

Wilayah sekitar pembantaian Kraras, September 1983. [sumber: Google]

Prabowo datang untuk menemui para pejabat lokal. Selama gencatan senjata yang disepakati sebelumnya oleh Kolonel Purwanto dan Panglima Failintil Xanana Gusmao, Hidayat dan Sekwilda Viqueque Daniel memobilisir para anggota Hansip untuk melakukan kontak dengan para anggota gerilya di hutan. Sementara itu, di kalangan para anggota Hansip orang Timor-Leste terjadi juga ketidakpuasan akibat reorganisasi pasukan-pasukan Hansip yang mengurangi status dan peran orang Timor.[3] Ketidakpuasan ini meluas di Timor-Leste termasuk di Kraras yang merupakan sebuah pemukiman baru bagi orang-orang yang menyerah atau tertangkap tahun 1978-1979.

Pelecehan seksual sampai perkosaan

Pembunuhan-pembunuhan di Kraras dimulai asal usulnya dari perilaku seksual para tentara Indonesia. Menurut Mario Carrascalao dan sejumlah kesaksian pasca kemerdekaan Timor-Leste[4], ada seorang anggota Hansip berhasil melakukan kontak-kontak dan mendapat banyak teman di hutan. Anggota Hansip ini menikah dengan seorang perempuan cantik. Sang istri melapor ke suaminya bahwa ketika ia ke hutan untuk melakukan kontak dengan para gerilyawan di hutan, anggota militer Indonesia telah melecehkannya. Anggota Hansip inilah yang kemudian bereaksi dan memukuli anggota militer yang mengganggu istrinya.

Sebuah scene dari film A Guerra Da Beatriz [http://patnpiptimor.wordpress.com/tag/kraras/]

Sebuah scene dari film A Guerra Da Beatriz [http://patnpiptimor.wordpress.com/tag/kraras/]

Carrascalao mengatakan, menurut laporan yang sampai kepadanya, kejadian ini sudah diatur; semua di set-up untuk menciptakan insiden.[5] Sejumlah sumber lain juga mengatakan bahwa dalam bulan Juli 1983 tentara Indonesia melakukan sejumlah pelecehan seksual terhadap perempuan setempat, termasuk terhadap istri anggota Ratih yang disebutkan di atas.[6] Anggota Hansip yang memukuli tentara ini dibawa ke Viqueque. Kira-kira setelah seminggu Mayor Hidayat, sang Komandan Kodim, berkata “Kamu tak membawa pakaian. Kamu tidak mengganti pakaianmu selama seminggu.” Sang anggota Hansip berkata ia ingin pulang ke Kraras untuk mengambil pakaian namun ia tak tahu apakah ia akan diperbolehkan pulang sendiri. Hidayat mengatakan ia mempercayai sang anggota Hansip, lalu ia diperbolehkan pulang ke Kraras. Ketika ia tiba di Kraras, istrinya berlari ke arahnya melaporkan bahwa ia telah diperkosa oleh beberapa tentara. Lalu anggota Hansip ini berlari ke hutan untuk melaporkan kepada teman-teman yang telah ia kenal selama masa gencatan senjata.[7]

Pada tanggal 8 Agustus, pasukan Falintil dan anggota-anggota Ratih di bawah komando Virgílio dos Anjos (Ular Rheik) menyerang desa Kraras, menewaskan 15 atau 16 orang anggota batalyon zeni tempur (zipur) yang sedang mempersiapkan warga desa untuk sebuah pertunjukkan pada tanggal 17 Agustus.[8] Salah seorang anggota zipur sedang berada di atap sebuah rumah sehingga ia selamat. Ia kemudian melaporkan serangan ini kepada komandan batalyon 501. Reaksi Pasukan Indonesia selanjutnya bisa ditebak.

Penduduk sipil jadi sasaran

Pada tanggal 7 September 1983, batalyon 501 memasuki desa Kraras yang sudah kosong dan membakar hampir semua rumah di sana. Sekitar 4 atau 5 orang yang masih tinggal di desa, termasuk seorang perempuan tua, dibunuh dalam serangan ini. Mayat dari beberapa orang yang dibunuh dibakar bersama rumah-rumah mereka. [9]

Sebelum pasukan Indonesia tiba, sebagian besar penduduk Kraras dan kampung-kampung sekitarnya telah melarikan diri ke hutan. Sebuah kelompok Ratih yang lain dari desa Buanurak (Ossu, Viqueque) yang dipimpin oleh Domingos Raul (Falur) juga membelot dari pasukan Indonesia untuk bergabung dengan Falintil.

Dalam minggu-minggu selanjutnya setelah serangan tentara Indonesia ke Kraras, mereka mengadakan patroli di pegunungan sekitar dan memaksa orang-orang yang melarikan diri untuk kembali ke desa Kraras dan Buikaren, serta ke kota Viqueque. Sejumlah orang dieksekusi dalam operasi-operasi ini, termasuk seorang anak laki-laki berusia 15 tahun pada atau sekitar tanggal 12 September, dan tiga orang lainnya pada tanggal 15 September.[10] Sejumlah besar orang juga ditahan dan disiksa, kebanyakan di Olobai, dimana satu kompi dari Batalyon 745 bermarkas.

Di desa Caraubalau pembantaianpun terjadi. Sejumlah besar penduduk Kraras yang lari ke Bibileo ditangkap dan dibawa ke Viqueque. Awalnya mereka ditempatkan di sebuah gedung sekolah di Beloi, namun pada tanggal 16 September 1983 tentara Indonesia dan para anggota Hansip memindahkan sekurang-kurangnya 18 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, ke desa Caraubalau. Mereka diduga diserahkan kepada tentara Indonesia dari kesatuan lain, kemudian dibawa ke satu tempat bernama Welamo dimana mereka diperintahkan berdiri di satu lubang yang terbentuk karena tanah longsor dan dieksekusi di sana.[11] Seorang saksi mata mengatakan kepada para penyelidik dari PBB:

“Tiga orang Hansip berjalan di depan dan anggota tentara mengelilingi kelompok orang sehingga tidak satu orang pun bisa melarikan diri…Kami mulai berjalan sekitar pukul 3 sore dan tiba di satu tempat di gunung sekitar pukul 4 sore…Kami duduk dan tentara mengelilingi kami supaya tidak ada yang lari…Kemudian datang tentara Indonesia lagi…Setelah mereka tiba kami diperintahkan berdiri. Saya bersama semua orang yang lain berdiri menghadap lembah. Kemudian kami disuruh berjalan. Saya baru berjalan satu langkah, tentara Indonesia melepaskan tembakan ke arah kami. Saya bersama saudara saya jatuh ke tanah. Orang-orang yang terkena tembakan jatuh di atas badan saya. Tentara Indonesia menembak semua orang dari belakang.

Kemudian tembakan berhenti dan tentara beristirahat dan merokok. Satu orang tentara Indonesia menyuruh Jerónimo [seorang komandan Hansip] berbicara dengan bahasa Tetun untuk menyuruh yang masih hidup…berdiri…Tidak ada yang menjawab perintah ini. Kemudian tentara menembak lagi mayat-mayat yang tergeletak. Kemudian saya mendengar dua anak kecil. Ketika tentara menembak, mereka tidak kena. Kemudian Jerónimo…mendekat dua bayi itu dan mengambil sebilah pisau menikamkan sampai mereka mati. Kemudian [tentara] Indonesia dan Hansip beristirahat dan merokok lagi.”[12]

Prabowo saat berpangkat Kapten. [sumber:©facebook/prabowo subianto]

Prabowo saat berpangkat Kapten. [sumber:©facebook/prabowo subianto]

Untuk kejadian di Caraubalau ini, CAVR memperkirakan jumlah korban serendah-rendahnya 17 dan setinggi-tingginya 54. [13]

Keesokan harinya juga terjadi pembunuhan massal di sebuah tempat bernama Tahubein. Sekelompok pengungsi Kraras yang ditangkap di dekat desa Buikarin. Para perempuan dipisahkan dari laki-laki dan para laki-laki diperintahkan kembali Kraras untuk mengangkut makanan dibawah pengawasan militer. Menurut satu laporan, 6-8 orang tentara Indonesia dan dua orang Hansip Timor-Leste mengawal sejumlah laki-laki menuju Sungai Wetuku ke satu tempat yang dikenal sebagai Tahubein. Di sana mereka dikepung dan ditembaki. Hanya satu orang yang dilaporkan selamat dari pembantaian ini. Seorang narasumber memberikan uraian berikut ini:

“Semua laki-laki disuruh berbaris dari Buikarin. Pasukan ABRI bersama Hansip mengatakan kepada kami, ‘Kalian laki-laki hari ini kembali ke Kraras untuk mengambil bahan makanan.’ Maka berangkatlah kami ke arah Kraras lewat daerah Tahubein. Kami dikawal oleh Hansip, polisi, Kodim, dan pasukan lainnya dari Batalyon 501. Sampai di daerah Tahubein pasukan meminta kepada kami agar menyanyikan lagu Foho Ramelau. Tetap tidak ada orang yang berani menyanyikan lagu tersebut. Kemudian mereka menyuruh kami untuk menghitung satu, dua, tiga. Sampai pada hitungan ketiga kami langsung dikejutkan dengan suara tembakan. Ketika suara tembakan saya langsung menjatuhkan diri terlebih dahulu. Begitu saya jatuh teman-teman lainnya jatuh di atas saya. Badan saya penuh berlumuran darah. Setelah selesai menembak mereka periksa satu per satu. Apakah yakin sudah meninggal semua atau belum. Saya mendengar suara dari Hansip mengatakan, ‘Kalau ada yang masih hidup, berdirilah dan pergi bersama kami.’ Saya mendengar itu, tetap saja tidak mau bergerak. Kemudian saya merasa bahwa dua orang teman saya berdiri dan seketika itu juga mereka langsung ditembak. Setelah itu pasukan pergi. Saya merasa yakin bahwa setelah pasukan sudah tidak ada baru saya bangun, kemudian melarikan diri ke hutan.”[14]

Laporan tentang jumlah korban jiwa di Tahubein berbeda-beda, mulai dari yang terendah 26 sampai yang tertinggi 181. Militer Indonesia mengakui jumlah korban 80 orang.[15] Pada tahun 1985, Uskup Belo mendaftar nama 84 korban mati.[16] CAVR mendapatkan nama 141 korban, semuanya laki-laki.[17] Orang-orang yang selamat dipaksa tinggal di Lalerek Mutin, dimana diperkirakan sebagian besar orang meninggal akibat kelaparan dan penyakit.[18] Dominggus Rangel mengatakan kepada CAVR bagaimana orang yang ditangkap disiksa dan kemudian ditempatkan di Lalerek Mutin dan dibiarkan mati: “Saya ingat empat atau lima orang meninggal setiap hari. Kami hanya membungkus mereka dalam tikar dan mengubur mereka.”[19] Sampai saat ini, Kraras dikenal sebagai ‘desa para janda’.[20]

Selain pembantaian di Caraubalau dan Tahubein, ada sejumlah pembunuhan yang berlangsung pasca serangan Falintil ini, bahkan pembunuhan-pembunuhan ini tidak saja terjadi di Viqueque di mana desa Kraras berada namun meluas ke semua bagian timur Timor-Leste.[21]

Peta kampung Lalerek Mutin yang di set-up sebagai desa baru bagi penduduk setelah pembantain Kraras. Jumlah yang meninggal akibat siksaan dan kelaparan di sinipun tak kalah banyak dibanding pembantaian itu sendiri. [sumber: Timor Archives]

Peta kampung Lalerek Mutin yang di set-up sebagai desa baru bagi penduduk setelah pembantaian Kraras. Jumlah yang meninggal akibat siksaan dan kelaparan di sinipun tak kalah banyak dibanding pembantaian itu sendiri. [sumber: Timor Archives]

Sangat disayangkan sumber Indonesia tentang pembantaian di Kraras ini tidak menyebutkan sedikitpun tentang korban dan penderitaan di kalangan penduduk sipil. Tidak mengherankan karena sumber tentang pembantaian ini adalah sumber militer dan tentu saja mencerminkan cara berpikir militer Indonesia. Letjen (purn.) Kiki Syahnakri hanya menyatakan Kolonel Purwanto sangat menyesalkan serangan ini dan bahwa Xanana mengaku tidak terlibat dalam penyerangan itu.

Seperti biasa, Syahnakri juga menyalahkan pihak asing yang katanya telah menyusup ke Fretilin dan mengganggu proses perdamaian.[22] Tidak disebutkan sedikitpun tentang aksi balas dendam yang menyasar penduduk sipil.

Versi Mario Carrascalao

Menurut Mario Carrascalao, Prabowo ditugaskan kembali ke Timor-Timur pada bulan September setelah serangan Falintil di Kraras, namun menurut sebuah sumber lain yang dikutip dalam wawancara dengan Mario, Prabowo kembali ke Timor pada 28 Agustus 2003.

Orang-orang tahu bahwa ia dekat dengan Presiden Suharto dan beberapa orang lain dan bahwa ia dipercayai oleh mereka. Prabowo mengirim sebuah memo kepada para anggota militer [untuk mengatasi situasi ini]. Namun ketika kira-kira 200 warga desa [Kraras] keluar dari hutan, tentara Indonesia memisahkan 30 anak-anak dan membunuh mereka. Begitulah laporan orang-orang,” kata Mario Carrascalao.

“Hari itu juga Kolonel Rudjito [yang baru saja menggantikan Kolonel Purwanto sebagai Panglima Korem Timor-Timur] mengatakan kepada saya ‘semua warga desa Kraras telah keluar dari hutan, sehingga saya akan merelokasi mereka ke tempat bernama Lereng Mutin, dekat pantai.’ Saya berkata ‘Panglima, mereka pasti butuh makanan. Saya punya puluhan ton jagung yang disimpan di Viqueque untuk keadaan darurat. Jika anda mau, anda bisa menggunakannya untuk memberi makan orang-orang. Silahkan.’ Ia berkata tidak. ‘Tidak, saya tidak membutuhkannya. Kita harus membuktikan kepada mereka bahwa apa yang anda [Gubernur Carrascalao] katakan kepada mereka tentang gencatan senjata adalah omong kosong.’ Saya menjawab, ‘justru sebaliknya. Jika anda memberi mereka makan, merawat mereka, memperlakukan mereka secara baik, mereka mungkin akan menjadi dekat dengan anda. Tapi jika anda tidak…’’ jelas Carrascalao.

Segera setelah kejadian itu Uskup Belo mengunjungi Viqueque. 31 Ketika ia kembali ke Dili, ia bertemu Mario Carrascalao dan berkata “Pak Mario, saya akan mengatakan sesuatu kepada anda yang mungkin tak akan anda percayai. Saya pergi ke Lereng Mutin. Tak ada satu laki-lakipun. Hanya perempuan dan anak-anak. Rumah-rumahpun tidak ada. Ketika para tentara membawa mereka ke Lereng Mutin, para tentara mengambil semua harta milik mereka. Mereka tak punya rumah-mereka tinggal di sebuah lapangan. Mereka membunuh semua laki-laki dewasa, semuanya. Ada beberapa yang lari ke hutan. Dan semuanya dikuburkan dekat sungai Luca.

Mario mengatakan bahwa sopir bulldozer yang menggali kuburan massal bernama Asal. Ia pernah bekerja sebagai mekanik di Departemen Kehutanan dimana Mario adalah atasannya. “Jadi saya mencarinya,” Kata Mario. “Tapi rupanya setelah ia menggali kuburan massal, para tentara membunuhnya juga, tetapi mereka mengatakan Fretelinlah yang melakukannya. Orang-orang Fretilin mengatakan lebih dari seribu orang dikubur di pinggiran kali Luca. Yang lain mengatakan ratusan orang hilang. Saya berkunjung ke sana. Ketika saya tiba hanya ada perempuan. Tidak ada laki-laki. Hanya perempuan dan anak-anak. Dan anak-anak ini berusia tiga atau empat tahun. Tak ada anak-anak yang lebih tua. Mereka semua mengenakan pakaian hitam.”

Mario marah dan menulis surat kepada sang komandan. “Anda membunuh semua laki-laki. Juga membunuh anak-anak besar. Ini tidak benar.” Mario menerima sebuah surat balasan dari Zacky Anwar [Makarim], yang menurut Mario masih ia simpan sampai sekarang. Menurut Mario, Zacky Anwar adalah kepala, atau mungkin wakil kepala Intel di Timor-Timur. [23] “Ia menulis surat yang benar-benar mengatakan bahwa anak buahnya menembak [para warga desa]. Ia meminta maaf. Saya bilang jangan minta maaf kepada saya. Minta maaf kepada pihak keluarga. Itulah pertama kalinya seseorang dari kalangan militer meminta maaf.”

Ketika pembantaian Kraras terjadi, Prabowo ditugaskan untuk ketiga kalinya di Timor-Timur.[24] Apakah ada hubungan yang kuat antara kehadiran misterius Prabowo di bagian timur Timor-Leste dan pembunuhan-pembunuhan yang meningkat pada saat itu, tidak ada yang bisa memberi bukti pasti. Namun CAVR mendapat kesaksian-kesaksian tentang keterlibatan berbagai kesatuan ABRI dalam pembantaian ini, termasuk Kodim 1630/Viqueque, Yonif 328, Yonif 501, dan Yonif 745, serta Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha). [Lihat Chega! Bab. 7.2. hal. 107].

Beberapa sumber juga menyatakan kepada CAVR bahwa Prabowo terlibat dalam operasi untuk membawa penduduk sipil turun dari Gunung Bibeleu, dimana tidak lama kemudian beberapa ratus orang dibunuh tentara Indonesia. CAVR juga menerima bukti keterlibatan Kopassus dalam pembunuhan-pembunuhan ini [lihat Chega! Bab 3. Sejarah Konflik, hal. 109].

Dari pihak Indonesia sendiri, Carrascalao dan bahkan Kolonel Purwanto mengkhawatirkan tindak tanduk Prabowo saat itu. CAVR sendiri mensinyalir bahwa kemungkinan tindakan-tindakan pembunuhan itu dilakukan sebagai upaya untuk mensabotase terhadap gencatan senjata yang disepakati sebelumnya.[25] Apalagi pihak militer Indonesia pernah menyatakan sebelumnya bahwa mereka menganggap operasi-operasi di Timor-Leste sebagai sarana latihan yang berharga bagi pasukan-pasukannya.[26]

Sesaat sebelum digantikan oleh Kolonel Rudjito sebagai Komandan Korem Dili, Kolonel Purwanto pernah mengeluh kepada Mario Carrascalao tentang tindak-tanduk Prabowo:[27] Dalam Timor Timur yang dinyatakan tertutup saat itu, tak seorangpun baik sipil ataupun militer yang boleh masuk atau meninggalkan Timor tanpa sepengetahuan Purwanto. Purwanto berkata kepada Carrascalao dalam sebuah kesempatan:

“Apa yang saya takutkan terjadi. Ia kembali ke Timor Timur – Prabowo. Ternyata ia datang, dan pergi ke pedalaman. Ke Viqueque, sekitar Bibileo. Saya tidak tahu apa yang ia lakukan. Saya tidak tahu lagi.”[28]

Menurut Mario, Prabowo “berpikir baik selama penugasan pertama dan kedua. Saya tak tahu apa yang terjadi, tapi setelah itu ia kehilangan kontrol.” [S]

[1] Ben Anderson, Arief Djati, dan Douglas Kammen, “Interview with Mário Carrascalão,” Indonesia, No. 76, Oktober 2003. Serangan pasukan gabungan Falintil-Ratih terhadap anggota batalyon zeni tempur di Kraras, Bibileo terjadi pada 16 Agustus (bukan 6 Agustus). Lihat Jill Jolliffe, Cover-Up: The Inside Story of the Balibo Five (Melbourne: Scribe Publications, 2001), untuk penjelasan lengkap tentang pembantaian ini.

[2] Di tahun 1975, RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) telah menjadi Kopassandha (Komando Pasukan Sandhi Yudha, Kopassandha), namun masih sering disebut dengan nama lama. Di tahun 1985 Kopassandha menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

[3] Chega! Bab 3. Sejarah Konflik. Hal. 110.

[4] Tulisan ini didasarkan kepada sejumlah kesaksian kepada Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (di kenal dengan akronim Portugis, CAVR) yang tertuang dalam laporan Chega!, dan kesaksian kepada Serius Crime Unit.

[5] Ben Anderson et.al., “Interview with Mário Carrascalão,” Indonesia, No. 76, Oktober 2003.

[6] Wawancara CAVR dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004; wawancara CAVR dengan Geronimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004.

[7] Ben Anderson et.al.,“Interview with Mário Carrascalão,” Indonesia, No. 76, Oktober 2003.

[8] CAVR menyebut 14 korban jiwa dan satu atau dua orang melarikan diri. Untuk informasi mengenai serangan yang dilakukan kelompok Ular Rheik lihat wawancara dengan Ular Rheik [sic] di

http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3557 [access 15 Maret 2014]

[9] Wawancara CAVR dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004

[10] Ibid.

[11] Wawancara CAVR dengan Jerónimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004.

[12] Serious Crimes Unit, Wawancara dengan José da Costa Carvalho.

[13] Keterangan ini didasarkan pada Wawancara Serious Crimes Unit dengan José da Costa Carvalho; lihat pula Wawancara CAVR dengan Jeróonimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengatakan bahwa korbannya 18 orang; Filomena de Jesus Sousa, Lalerek Mutin, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengatakan bahwa korbannya 26 orang; dan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengatakan bahwa korbannya 54 orang.

[14] Wawancara CAVR dengan Olinda Pinto Martins, Lalerek Mutin, Viqueque, 8 November 2003; lihat juga Wawancara Serious Crimes Unit dengan Jacinto Gomes (Leki Rubi), Viqueque (Viqueque), 11 April 2001, dan Antonio Soares (Toni Rubik), Viqueque (Viqueque), 11 April 2001.

[15] Timor Information Service, Gough Whitlam Fails to Convince, Maret/April 1982, hal. 10.

[16] “Uskup Timor Menuduh Militer Membantai 84 Penduduk Desa”, Peter Millership, Reuters, Dili, 1 Maret 1984, disebutkan dalam John G. Taylor, East Timor: The Price of Freedom, Zed Books, London, 1991, hal. 147.

[17] Chega! Bab.7.2 hal. 180-1.

[18] Wawancara CAVR dengan José Gomes, Kepala Desa Bibileo-Lalerek Mutin [wawancara tidak bertanggal].

[19] Pernyataan HRVD 04118. Tentang kondisi Lalerek Mutin pasca peristiwa Kraras lihat Chega! Bab 7.3. Pemindahan Paksa dan Kelaparan, khusunya hal. 111-3.

[20] Lihat juga Olinda Pinto Martins, kesaksian pada Audensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian , Nopember 2003.

[21] Untuk detil tentang kejadian-kejadian dan korban pembunuhan-pembunuhan mulai tahun 1983-1984 lihat Chega! Bab 7.2. Pembunuhan di luar hukum dan Penghilangan Paksa, hal. 176-208.

[22] Kiki Syahnakri, Timor-Timur The Untold Story, Jakarta: Kompas, hal. 110-115.

[23] Di tahun 1999, Mayor Jendral Zacky Anwar Makarim menangani pengorganisasian milisi pro-Jakarta di Timor-Leste. Pada 24 Februari 2003, Wakil Jaksa Penuntut Umum untuk Kejahatan Serius mengajukan dakwaan terhadap Anwar Makarim dan tujuh orang lainnya (enam dari militer) yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

[24] Setelah menyelesaikan sebuah kursus anti-teroris di Jerman, pada Maret 1982 Mayor Luhut Pandjaitan dan Kapten Prabowo Subianto ditunjuk untuk membentuk sebuah unit anti-teroris dari Kopassandha, yang diberi nama Detasement 81. Pada bulan Oktober 1982 Luhut mengikuti kursus komando dan staff, meninggalkan Kapten Prabowo menangani Detasement 81. Di bulan November 1982, Prabowo memimpin unit ini ke sebuah operasi di wilayah Papua New Guinea. Kemunculannya di Viqueque dengan demikian dihubungkan dengan operasi kedua dari detasemen ini. Versi lain yang tidak menyebutkan kemunculan Prabowo di Viqueque di akhir Maret atau awal April, lihat Ken Conboy, Kopassus: Inside Indonesia’s Special forces (Jakarta: Equinox Publishing, 2003),h. 289-297.

[25] Chega! Bab 3. Sejarah Konflik, hal. 108-9.

[26] Lihat Ken Conboy, Kopassus: Inside Indonesia’s Special Forces, Equinox Publishing, Jakarta dan Singapura, 2002 hal. 310.

[27] Menurut Mario pembicaraan dengan Purwanto terjadi delapan hari setelah pertemuan Mario Carrascalao dengan Jendral Beny Moerdani di Baucau pada 21 April 1983. Lihat “Interview with Mário Carrascalão,” Indonesia, No. 76, Oktober 2003.

[28] Ben Anderson et.al.,“Interview with Mário Carrascalão,” Indonesia, No. 76, Oktober 2003.

Iklan

JOKOWI, DI BULLY DAN DI BELA.

INTRO

Sejak 14 Maret 2014 resmilah sudah Joko Widodo menjadi calon Presiden yang diusung oleh PDIP lewat surat mandat yang ditulis  tangan dan ditanda tangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.

Hal ini membuahkan pro dan kontra tentunya bagi masyarakat Indonesia. Yang pro tentulah membela keputusan tersebut, terlepas dari apakah mereka anggota PDIP atau bukan. Sedangkan yang kontra tentulah membully Jokowi dengan berbagai cara dan lewat berbagai mulut.

Jokowi4President

DI BULLY DAN DIBELA.

Media massa tentulah secara sadar telah melakukan upaya bully terhadap Jokowi, ini menjadi logis karena nyaris semua media massa dimiliki oleh petinggi parpol yang tidak mengusung Jokowi. Dengan cara jurnalisme dan meminjam mulut rakyat mereka menilai Jokowi masih memiliki hutang terhadap Kota Jakarta karena banyak agenda dan janji-janji yang belum diwujudkan olehnya selama ia memimpin sejak 2012 silam.

Biasanya mereka (dalam hal ini rakyat dan pengamat yang diwawancarai media) lalu menelisik jauh ke belakang di saat Jokowi belum selesai dengan Solo lalu hijrah ke Ibukota dan belum lagi usai dengan Jakarta sudah pindah ke ranah Nasional. Opini ini merujuk kepada keraguan akan konsistensi  Jokowi. Pertanyaan yang muncul dari adanya opini ini adalah: apakah Solo berantakan ditinggalkan Jokowi? Bukankah sistem politik kita sudah mengatur tentang peralihan kekuasaan dan karena itu hadirlah Wakil Walikota yang bisa naik menduduki jabatan Walikota bila sang Walikota dipecat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap. FX Roedyatmo, Walikota Solo yang menggantikan Jokowi, membuktikan bahwa ia mampu bekerja sebaik Jokowi (saya katakan sebaik Jokowi karena lewat jabatan Walikota Solo, Jokowi menjadi salah satu Walikota Terbaik di dunia yang pernah ada oleh penilaian sebuah situs luar negeri). Jokowi meninggalkan Solo tidak dengan tanpa mewariskan program kepada Roedyatmo. Program mobil nasional esemka masih berjalan, begitu pun program-program penataan kota yang tidak menindas kaki lima sudah menjadi agenda kerja selama periode kepemimpinan sesudah Jokowi.
Tidak ada bukti bahwa Solo hancur lebur ditinggal Jokowi. Begitu pun dengan Jakarta sepeninggal Jokowi, saya yakin Basuki Tjahaja Purnama sanggup bekerja sebaik Jokowi dan tentunya tidak akan sama gaya kepemimpinannya tetapi yang lebih penting adalah program-program yang menjadi janji-janji pasangan ini ketika Pilgub lalu sudah menjadi agenda Gubernur DKI hingga 2017 mendatang. Jadi apa yang mesti ditakuti bila Jokowi hanya setahun lebih di Jakarta dan hijrah ke pentas politik nasional?

Ada lagi upaya bully lainnya dari mereka yang pernah dikalahkan Jokowi dalam Pilgub DKI dengan mengatakan blusukan Jokowi adalah pencitraan. Benarkah demikian? Apakah pencitraan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,pencitraan dengan kata dasarnya citra memiliki arti gambaran, rupa. Sehingga pencitraan bisa diartikan sebagai upaya membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu; kesan atau gambaran visual yg ditimbulkan lewat kata atau visual. Dalam politik kontemporer, istilah pencitraan bisa diartikan upaya memoles diri dengan kosmetik berlebih yang menggambarkan kebaikan yang diinginkan. Itu artinya seorang koruptor bila memoles dirinya menjadi terlihat alim di mata masyarakat itu disebut pencitraan. Tetapi apakah bila seseorang yang baik dan memiliki reputasi baik karena kinerjanya baik dan diterima masyarakat itu juga disebut pencitraan? Dalam sejarah kepemimpinan nasional baru kali ini saya melihat seorang Gubernur  turun ke selokan hanya untuk memastikan laporan anak buahnya tentang selokan yang mampet. Sebelumnya, bahkan seorang kepala dinas pun enggan turun dari mobil mewahnya untuk merasakan sendiri masalah yang timbul di masyarakat. Apakah ini pencitraan? Tentu saja itu pencitraan, bagi mereka yang dikalahkan Jokowi. Karena opini-opini tersebut datang dari petinggi parpol berkuasa yang kalah mutlak dalam Pilgub DKI kemarin. Padahal mereka sudah dibantu birokrat, Panwaslu dan KPUD untuk mempertahankan kursi Gubernur tetapi rakyat berkehendak lain. Dan fenomena ini akhirnya membuka mata masyarakat agar mampu membedakan mana yang pencitraan dan mana yang realita. Konsistensi Jokowi sebenarnya sudah terasa   ketika ia menjabat Gubernur DKI, ia rajin blusukan karena ia meyakini untuk memahami masalah masyarakat maka pemimpin harus turun langsung ke masyarakat bukan melalui laporan-laporan birokrasi yang sering kali penuh tipu daya. Malah akibatnya banyak petinggi negara juga ikut-ikutan blusukan, lihatlah presiden dan mentri-mentri yang turun ke pasar, posko pengungsian dan lain sebagainya. Terasa janggal bila blusukan dilakukan oleh mereka karena mereka melakukan blusukan sebagai strategi memenangkan hati rakyat bukan memahami persoalan rakyat. Dalam kalimat yang singkat dan keras, mereka tidak tulus. Blusukan mereka hanya menambah beban rakyat dengan adanya voorrider yang panjangnya bukan kepalang, belum lagi sensor terhadap apa yang ingin diucapkan rakyat terhada presiden. Itu namanya blusukan yang busuk. Tidak berpengaruh apapun di hati rakyat. Jadi, apakah kinerja Jokowi selama ini hanyalah hasil pencitraan semata? Rakyat lebih tahu jawabannya ketimbang para petinggi parpol tersebut.

Ada lagi “dosa” terbaru Jokowi yang dengan gencarnya dikorek media massa belum lama ini yaitu mengenai pengadaan bus TransJakarta yang diindikasikan barang bekas. Mengenai hal ini sebenarnya sudah ada mekanismenya melalui BPKP yang akan mengaudit transaksi pengadaan bus ini. Dan Jokowi sudah membuka pintu bagi BPKP untuk menemukan penyimpangan tersebut dan mencari pelakunya sehingga bisa dikenai sanksi. Apa ini salah Jokowi? Alangkah bodohnya Gubernur bila harus turun langsung untuk hal yang menjadi ranah dinas perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan sudah dimutasi sementara audit sedang berjalan, ini untuk menghindari upaya menghilangkan bukti-bukti berkait bila memang benar dirinya bersalah. Dan itu sudah tepat, lalu untuk apa “dosa” ini ditimpakan kepada Jokowi? Tentu saja bagi para seteru politik, salah atau benar Jokowi tetap salah. Sama seperti ketika musim hujan turun dan mengakibatkan banjir di Jakarta maka hal tersebut menjadi kesalahan Jokowi pula, padahal ia sudah mempercepat pembangunan Banjir Kanal untuk mengatur lalu lintas air berlebih. Kalau pun itu belum memberikan hasil maka itu bukan berarti Jokowi salah, tetapi banjir tidak bisa diselesaikan oleh Gubernur DKI semata karena butuh koordinasi dengan kepala-kepala daerah dari wilayah sekitar Jakarta yang memiliki rute sungai melewati Jakarta. Komunikasi kepada kepala-kepala daerah sudah diintensifkan, tinggal menunggu program tersebut dijalankan secara bersamaan di tiap daerah dan semoga banjir dapat teratasi.

Dalam hitungan jam sesudah Jokowi diberi mandat untuk menjadi Capres, Mendagri Gamawan Fauzi berkomentar bahwa Jokowi harus minta izin kepada Presiden. Bila itu menyangkut cuti sebagai juru kampanye maka hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang,dan  bila SBY tidak memberikan izin maka itu akan menurunkan popularitasnya di mata rakyat karena ia telah bersikap tidak adil dalam pemberian izin. Lihatlah semua mentrinya, mereka semua menjadi jurkam bagi partainya masing-masing dan tidak masalah begitu pula dengan kepala-kepala daerah yang berasal dari PD dan sekutunya. Lalu bila hanya Jokowi yang tidak diberikan izin cuti kampanye maka PD bakal langsung anjlok perolehan suaranya dalam pemilu kali ini.
Bila yang dimaksud Gamawan  adalah pengajuan izin karena menjadi capres, apakah ini sudah diatur dalam UU? Ini adalah preseden yang belum tersentuh para legislator. Saya mengandaikan para legislator tentu tak ingin memberatkan para Ketua Umumnya untuk melaju di Pemilihan Presiden, karena yang selama ini mengajukan diri sebagai Capres ya para Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina dari Parpol. Atau ada pula konvensi, seperti yang sudah dilakukan Partai Golkar tahun 2004 dan kini dilakukan Partai Demokrat. Namun belum pernah ada sejarah Gubernur yang bukan Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina Parpol diusung sebagai capres, bukan? Baru Jokowi, capres yang didukung oleh para aktivis pro demokrasi jauh sebelum mandat Mega turun. Penggalangan dana swadaya untuk Jokowi sudah dilakukan dengan bermacam cara sejak setahun terakhir. Dan itu membuktikan dukungan untuk Jokowi tidak hanya sebatas anggota PDIP saja tetapi masyarakat yang lebih luas.  Opini yang berkembang di masyarakat  dari sentilan Gamawan tersebut tak lain upaya terakhir menjegal Jokowi sebagai capres.

Berkaca dari pengalaman Pilgub DKI, saya meyakini akal-akalan mentri tersebut dan petinggi parpol lainnya tidak akan mendapat simpati dari masyarakat luas. Karena rakyat sudah bosan dengan kinerja mentri dibawah SBY selama 10 tahun yang terlalu panjang ini. Harga-harga kebutuhan pokok semakin melesat naik, sementara gaji pokok naik setitik demi setitik. Itu baru kebutuhan dasar, belum lagi masalah lainnya seperti terpeliharanya ormas-ormas vigilante yang bertugas mengacaukan kerukunan beragama dan menghancurkan gereja-gereja. Lebih tepat bila mereka disebut milisi, lihatlah penampilannya yang sangat militeristik dengan sistem komando yang terkoordinasi rapi dengan aparat setempat. (Mendagri Gamawan Fauzi pernah kena tulahnya karena membela FPI tetapi kemudian kantornya dihancurkan FPI tetapi bodohnya ia masih membela FPI, pastilah ini pemikiran strategis.)
Milisi-milisi inilah yang perlu dikhawatirkan selama 4 bulan ke depan. Mereka bisa menyusup kedalam khotbah-khotbah di mesjid atau musholla dengan meminjam mulut para khatib atau penceramah dan kemudian menggulirkan kampanye hitam terhadap Jokowi. Hal ini bukan baru terjadi, tetapi sudah ada sejak era orba dan lebih vulgar lagi di zaman reformasi. Tahun 1999, 2004, 2009 dan kini 2014 akan banyak dipenuhi khotbah-khotbah agitatif. Biasanya argumen yang diungkap adalah PDIP itu partainya orang Kristen, maka haramlah memilih pemimpin dari PDIP. Dalih ini pasti ditertawakan oleh orang berakal tetapi bagaimana dengan pola patron masyarakat kita yang akan mengikuti apapun kata ulama atau panutannya tanpa daya kritis? Pada saat Pilgub lalu muncul isu, orangtua Jokowi itu non-muslim dan isu itu palsu.  Bisa jadi isu palsu yang lebih dahsyat akan muncul lagi kali ini. Bila soal isu tentu melibatkankan orang-orang cerdik, mereka bisa berupa akun anonim di media sosial (seperti TrioMacan2000 yang tak pernah saya ikuti karena tak jelas), mulut-mulut pengurus parpol yang memiliki capresnya sendiri, konsultan politik yang membuat jajak pendapat berdasarkan bayaran atau bisa pula lewat mulut rakyat yang terpedaya oleh isu-isu yang dilontarkan orang-orang cerdik di atas. Tapi isu itu tak akan mempan bila rakyat memahami situasi. Yang lebih dikhawatirkan lebih dari isu adalah intimidasi politis lewat tangan milisi-milisi berbaju ormas, mereka bergerak dalam tataran fisik dan itu menakutkan bagi kebanyakan rakyat. Kita lihat nanti apakah Polri benar-benar netral seperti yang diucapkan Jendral Sutarman bila intimidasi ini terjadi nanti.

OUTRO

Pada tahun 2011 saya mementaskan monolog “Hitler For President” di beberapa tempat, visi saya dengan pentas tersebut adalah masyarakat dapat membedakan mana pemimpin yang bijak dan mana pemimpin yang menjebak. Di lakon tersebut, Hitler (manifestasi dari rasialisme) tampak seperti seorang santo, seorang  kudus. Dan ia juga berapi-api layaknya Soekarno. Tetapi ia tetap Hitler, yang akan membantai mereka yang berseberangan dengan tujuannya membentuk Ras Murni Arya. Jangan mudah tertipu dengan penampilan, itu harapan saya bagi rakyat banyak sebagaimana juga jangan mudah terhasut dengan provokasi dan agitasi yang mengkotakkan kita berdasarkan agama, suku dan ras. Karena Republik Indonesia adalah negeri untuk bangsa Indonesia.

15 Maret 2014

22:50 WiB