Posted on

URGENSI PERPPU MK

Tak ada yang tiba-tiba dalam dunia politik. Dinamika politik adalah hasil dari pertarungan strategi dari para pelakunya dalam jangka waktu yang tak terbatas. Bila politik ditujukan untuk mengupayakan kemakmuran bagi rakyatnya maka strategi politik itu akan didukung oleh rakyat, tetapi bila politik hanya menjadi alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan semata maka rakyat akan menunjukkan sikap apatis terhadap politik yang termanifestasikan dalam pemboikotan pemilu.

Pemilihan umum adalah pertaruhan dari segenap aktor-aktor politik guna menguji keberhasilan strategi politik yang telah dijalankannya. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu idealnya harus independen dari unsur partai politik termasuk juga unsur pemerintahan. Komisioner yang duduk dalam KPU sewajibnya adalah figur-figur publik yang teruji bersih dari korupsi dan mampu berdiri netral dan bebas dari intervensi baik oleh parpol dan juga pemerintah.

Problematika muncul ketika struktur KPU terbagi menjadi Komisioner di satu pihak dengan Sekretariat Jendral di sisi yang lain. Komisioner mendaftarkan diri dan di fit & proper test oleh DPR serta dilantik oleh pemerintah, sementara Setjen KPU adalah para birokrat yang tentu saja loyalitasnya kepada negara (baca: penguasa).

Peristiwa politik jelang pemilu 2014 sudah mulai terjadi ketika tahapan verifikasi parpol berjalan, pihak setjen KPU berkeras dengan sistem yang selama ini mereka lakukan sementara para komisioner merasa sudah menjadi kewajiban mereka mengawasi kinerja setjen. Sengketa tersebut ditengahi oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sebagai badan yang dibuat untuk mengatasi sengketa internal KPU juga KPUD.

Bila sesuatu dimulai dari fondasi yang goyah maka hasilnya pun akan tidak stabil. Dan hal tersebut sudah terjadi dalam pemilukada yang berlangsung selama ini. Dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi yang dibentuk negara guna mengatasi konflik hasil pemilihan umum.

Karena itulah, KPU dan MK adalah lembaga strategis yang menjadi incaran partai politik dan pemerintah, agar legalitas formil kemenangan dalam pemilu menjadi terjamin.

Pada pemilu 2009 begitu banyak kasus terjadi dalam pileg. Modusnya bisa “kesalahan input”, atau SK yang memenangkan calon tertentu dengan pengabaian terhadap bukti faktual seperti surat suara, lagi pula biasanya kantor KPUD dimana konflik terjadi akan mengalami kebakaran yang menghanguskan seluruh isinya termasuk surat suara. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kotak suara hasil dari TPS harus dikawal begitu tiba di PPS, PPK hingga di KPUD agar tidak terjadi penggelembungan terhadap calon-calon atau partai tertentu. Banyak yang beranggapan bahwa kasus tersebut terjadi secara sporadis, walau buat saya bukan tak mungkin itu berlangsung secara sistematis dan massif. Dengan melibatkan banyak tenaga mulai dari tingkat TPS hingga ke KPU tentunya. Karena berjasanya orang-orang tersebut hingga tak aneh bila kemudian Parpol merekrut tenaga-tenaga yang sebelumnya berasal dari KPU.

Namun kini MK menjadi lebih strategis dari KPU, karena MK dapat  membatalkan Surat Keputusan KPU tanpa adanya banding atas putusan MK tersebut. Para aktor politik banyak yang kemudian berjuang masuk dalam lingkaran 9 hakim MK.

mk

Peristiwa penangkapan Akil Mochtar, Ketua MK, oleh KPK tentu saja mempunyai implikasi yang luas bagi semua pihak. Bagi masyarakat umum akan membuka mata bahwa suara yang mereka berikan selama ini dalam pemilihan kepala daerah, anggota legislatif hingga Presiden bisa saja ditiadakan oleh keputusan MK yang rentan akan suap. Bila sebelumnya rakyat sudah meragukan KPU maka kini bertambah lagi keraguan terhadap MK.

Di sisi lain, yaitu negara, akan memiliki kesempatan untuk mengkooptasi MK lewat jalur yang disebut pengawasan. Karena krisis kepercayaan masyarakat sudah begitu mengkristalnya dengan penangkapan Akil maka dibutuhkan tindakan cepat, dan bila Presiden Jendral SBY sungguh bertindak cepat dengan menandatangani Perppu maka itu adalah hal yang langka selama 9 tahun kekuasaannya, lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

Kelahiran PERPPU selalu dalam kondisi darurat dimana Presiden sebagai pihak Eksekutif memiliki kewenangan untuk menelurkan keputusan vital tanpa persetujuan DPR, karena bila melalui mekanisme Undang-Undang akan memakan waktu panjang dalam pembahasannya.

Saya tidak ingin mengatakan bahwa kasus yang dialami Akil adalah skenario jebakan untuk menguasai MK, biarlah pembuktian suap dan tiga linting ganja tersebut menjadi ranah yudikatif. Tetapi kasus Akil adalah kunci bagi penguasa untuk memasuki MK tanpa protes dari masyarakat.

Bisa jadi masih banyak Akil-akil yang lain dalam lembaga tinggi negara lainnya. Tetapi selama lembaga tersebut kooperatif maka belum menjadi prioritas untuk diungkap. Ini demokrasi a la penculik, dimana para aktor politik saling memegang sandera atas aktor politik lainnya. Karena itu saya lebih suka menggunakan kalimat perkartuan politik ketimbang percaturan politik.

Percayalah, demokrasi seperti ini akan menemui jalan kehancuran yang dibuatnya sendiri. Dan rakyat masih akan tegak berdiri sebagai bangsa yang dulu bernama Indonesia.

 

Kringggggggggggggg………

Dering weker menidurkanku..

“Ah, ternyata aku bermimpi buruk disaat terjaga,” ucapku dalam tidur.

Bagikan Responmu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.