SEMUA PELAJAR ADALAH KORBAN TAWURAN

Berita mengenaskan belum lama ini mengemuka di tengah publik tentang tewasnya seorang pelajar SMA 6 Jakarta akibat tawuran yang terjadi antara sekolahnya dengan siswa SMA 70. Kedua sekolah ini berdekatan dan seringkali terlibat konflik yang berujung pada tawuran di jalan raya. Bukan kali ini saja mereka tawuran, sebagaimana bukan kali ini pula berbagai pihak yang memiliki otoritas atas dunia pendidikan memediasi kedua sekolah ini. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, perdamaian yang digagas berbagai pihak itu malah menelurkan perkelahian baru bahkan sampai jatuh korban meninggal.

Apa yang salah dengan mediasi berbagai pihak tersebut? Kenapa tawuran seakan tak mungkin terhenti pada generasi siswa  berikutnya?

Saya mencoba membacanya sebagai bekas siswa dari sekolah kejuruan di Jakarta Barat yang juga pernah menjadi pelaku tawuran dan tertangkap sekali.

bis tingkat

Di bis tingkat ini kami dulu bergerombol untuk pulang-pergi dan berkelahi.

Melihat berita di televisi mengenai kematian korban Alawy tentu sungguh tragis, tidak hanya bagi orangtuanya tetapi juga semua orangtua yang memiliki anak yang masih bersekolah. Pihak Kepolisian melalui Kadiv Humas mengatakan bahwa tindakan tegas harus dilakukan agar membuat efek jera bagi siapapun yang melakukan aksi tawuran, bagi kepolisian aksi pelajar ini bukan lagi kenakalan remaja tetapi sudah menjadi tindak kriminal. Pemerintah Provinsi DKI melalui Gubernur Fauzi Bowo melemparkan tanggung jawab atas masalah ini kepada pihak sekolah dan juga komite sekolah. Kepala Dinas Pendidikan DKI menyatakan bahwa pihak sekolah harus menindak tegas setiap pelajar yang terlibat aksi tawuran, kalau perlu dengan memecatnya sebagai siswa. Belum lagi analisis para pengamat pendidikan yang mencoba membedahnya bahkan sampai era akhir 60-an kala bibit-bibit tawuran mulai berkecambah. Di sebuah stasiun TV malah memakai judul “STOP ANARKISTIS PELAJAR!” (judul yang salah kaprah) untuk membicarakan masalah itu di acara beritanya, dan bahkan menghadirkan narasumber dari pelajar dan bekas pelajar yang pernah terlibat tawuran untuk mengorek informasi mengenai apa, siapa, bagaimana, kenapa para pelajar itu bisa terlibat dalam aksi yang disebut tawuran. Singkat kata, minggu ini berita mengenai tawuran mengungguli berita mengenai aksi vandal ormas-ormas, atau penangkapan teroris.

Berbagai tawaran solusi sebenarnya bisa diterapkan pihak sekolah guna menghindari siswanya terlibat perkelahian, seperti: menambah jam belajar, memperbanyak jenis ekstrakurikuler, atau ada juga yang menawarkan merger antara sekolah-sekolah yang bertikai.

Usulan menambah jam belajar siswa sebenarnya bisa saja berguna namun memiliki beberapa kelemahan, yaitu:  stamina siswa menjadi cepat terkuras pada jam-jam ekstra dan akibatnya mereka tidak terlalu fokus pada kegiatan di jam-jam tambahan tersebut. Kebetulan saya pernah menjadi pelatih teater di beberapa sekolah, dan ekskul ini biasanya dijadwalkan pada jam-jam tambahan tersebut dampaknya saya harus memberikan pelatihan yang tidak terlalu menguras energi fisik mereka tetapi itu juga menjadi bumerang karena ketahanan stamina mereka menjadi rentan tak stabil.

Menambah jam belajar hanya berguna bila pihak sekolah memang mempersiapkan siswa-siswanya menjadi pekerja yang terbiasa bekerja dari pagi hingga sore, tetapi apakah itu tujuan pendidikan kita? Hanya mempersiapkan tenaga kerja untuk industri semata?

Ada pula usulan memperbanyak jenis ekstrakurikuler, agar para siswa bisa menggunakan waktu tambahan untuk melatih kemampuannya pada bidang lain yang tak dipelajari di sekolah. Hal ini tentu saja bagus sepanjang pihak sekolah mampu mengakomodasi minat siswa terhadap ekstrakrikuler yang mereka inginkan. Tetapi fakta di lapangan, mungkin merata di semua sekolah, tidak semua sekolah sanggup dan mampu menyediakan beragam jenis ekskul dengan berbagai dalih seperti: ketiadaan tenaga pengajar atau ketiadaan biaya. Sementara dana BOS atau BOP juga seringkali dijadikan alasan karena tidak mencukupi untuk menutupi anggaran pendidikan dasar apalagi untuk yang bersifat ekstra. Dari situasi yang seperti ini maka kita tidak bisa berharap banyak bahwa usulan ini akan ditindak lanjuti pihak sekolah.

Kemudian usulan penggabungan sekolah yang kerap bertikai, yang menurut saya dilandasi oleh semangat instan menyelesaikan masalah. Apakah ada jaminan kedua sekolah yang bergabung itu akan menutup peluang bagi siswanya untuk bersatu melawan pelajar sekolah lain yang tidak digabungkan dengan sekolah mereka? Untuk jangka 1-2 bulan pasti usulan ini berhasil, tetapi sekolah itu program jangka panjang bukan program 1-2 bulan. Saya mengusulkan agar usul ini tidak dijadikan usulan yang harus dilakukan sekolah manapun.

Bila semua usulan itu tidak berdampak positif , lalu bagaimana lagi caranya menyelesaikan problematika tawuran ini?

foto: republika online

Sebelum menuju ke arah itu, perlu diketahui bahwa tawuran terjadi sejak lama. Pada saat saya masih bersekolah, sekitar  20 tahun lalu, cerita-cerita heroik dari kakak kelas seringkali menginspirasi siswa baru untuk menjadi lebih berani dibandingkan seniornya. Hal ini tidak pernah menjadi rujukan para pengamat pendidikan dalam membuat suatu analisis mengenai aksi tawuran. Berangkat dari tradisi sebagai ‘pemenang’ seringkali membebani siswa baru untuk paling tidak mempertahankan rekor sekolahnya atas sekolah lain.

Saya ingat di pertengahan tahun 90-an, ada tulisan pemenang Lomba Karya Ilmiah Remaja yang membedah aksi tawuran terjadi karena ada elemen komunis yang menyusup di kalangan pelajar. Opini yang sangat Orbais sekaligus naif.  Tetapi sekaligus relevan dengan zamannya dimana komunis menjadi kambing hitam atas segala permasalahan yang tak pernah tuntas.

Opini tersebut bersama dengan analisis para pengamat pendidikan memiliki kesamaan yaitu memandang pelajar sebagai obyek dari sudut pandangnya yang tak mau memasuki relung pikiran pelajar itu sendiri. Hal serupa juga terjadi pada pihak kepolisian serta Dinas Pendidikan. Paradigma pelajar adalah biang keladi permasalahan akan selalu membawa pelajar sebagai pihak yang disalahkan atas problem tawuran.

Bukan kali ini saja ada siswa yang terbunuh, di era saya penculikan serta penusukan hingga tewas pun juga terjadi. Malah saya pernah menjadi calon korban salah tangkap, ketika rekan saya melakukan penusukan dan bersembunyi di sekitar rumah tinggal saya lalu aparat kepolisian mendatangi rumah saya dengan bukti kesamaan ciri tanpa ada satupun bukti-bukti atau keterangan saksi mata. Beruntung almarhum bapak saya adalah purnawirawan polisi yang mengetahui saya berada di rumah pada saat kejadian, karena posisi saya yang sudah dikeluarkan pihak sekolah, jadi memahami bagaimana sebuah tuduhan bisa dikenakan. Setelah bernegosiasi dengan alot, karena aparat memaksa saya untuk dibawa ke Polres Jakarta Barat sementara Bapak saya memaksa untuk tidak dibawa, akhirnya sore hari peristiwa tersebut terselesaikan dengan ditangkapnya kawan saya ketika pulang ke rumahnya.

Dari pengalaman tersebut, saya melihat bahwa aparat keamanan tidak memiliki strategi khusus untuk mengatasi masalah ini. Pihak penegak hukum hanya memandang bahwa sebuah tindak pidana harus diseret ke ranah hukum siapapun pelakunya. Pertanyaannya: selesaikah tawuran ketika pelaku penusukan, penculikan atau perkelahian dimasukkan ke dalam penjara? Tentu saja tidak. Alih-alih menyelesaikan, malah para pelaku yang dipenjarakan menjadi bertambah ilmunya di dalam tahanan dimana ia menjadi ‘murid’ para kriminal lainnya.

Semestinya semua pihak bisa memandang bahwa para siswa yang terlibat tawuran adalah korban dari segala sistem yang selama ini kita biarkan terus menerus. Sistem tersebut bisa sistem pendidikan kita yang selalu menjadikan siswa sebagai  obyek para pembuat kurikulum untuk tujuan memenuhi lapangan pekerjaan. Tiadanya kontak dengan minat siswa bisa menimbulkan kebosanan bagi para pelajar dan membuat mereka justru lebih intens dengan kegiatan luar sekolah dimana berkumpul sesama pelajar yang tak terakomodasi minat dan bakatnya oleh sekolah.

Bisa pula sistem ‘militeristik’ yang sudah mendarah daging di republik ini. Bukankah penyelesaian konflik melalui jalur kekerasan adalah domain militer?

Sistem yang lebih besar dari problematika tawuran pelajar ini yang terus menerus tak tersentuh kaca mata para pengamat ketika membuat suatu kesimpulan. Lihatlah, tidak hanya pelajar yang tawuran, tetapi juga ormas bahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sering kali mempertontonkan cara penuntasan masalah lewat baku hantam.

Para pelajar adalah remaja yang belajar tidak hanya dari jalur sekolah, tetapi yang lebih berperanan penting bagi hidupnya adalah belajar dari cara orang-orang dewasa menyelesaikan masalahnya. Mereka menjadi peniru dari para orang-orang yang, katanya, dewasa. Akan lebih berbahaya lagi bila para remaja ini berpikir untuk melebihi orang-orang yang, katanya, dewasa dalam menuntaskan konflik diantara sesama remaja. Mau jadi apa generasi mendatang?

Karena itu saya mengusulkan kepada aparat penegak hukum, agar memandang mereka sebagai korban bukan sebagai pelaku. Agar proporsional  dengan usia serta kematangan cara berpikir mereka. Jangan menggeneralisir semua tindak pidana bila dilakukan oleh anak-anak di bawah umur karena ternyata hal itu tidak berdampak signifikan menekan angka perkelahian pelajar.

Begitu pula dengan Dinas Pendidikan yang menuntut sekolah bertindak tegas kepada pelaku tawuran, bagaimana bila seorang siswa terpaksa ikut perkelahian karena ‘tradisi’ yang diturunkan para seniornya? Tidaklah elok memandang seorang siswa, betapapun nakalnya ia, tanpa memandang situasi kebatinan di lingkungan pertemanannya.

Dan yang lebih penting lagi jangan tuntut mereka untuk berhenti berkelahi bila kita-kita yang gemar  menuntut ternyata melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan mereka dalam mengatasi konflik melalui jalur kekerasan. Itu hipokrit namanya.

Iklan

LETS GET TOGETHER AND CARE FOR JAKARTA

Mungkin bagi beberapa orang, judul tulisan ini mengarah kepada dukungan untuk salah satu cagub DKI Jakarta, karena sekarang ini adalah musim kampanye putaran kedua Pilkada Jakarta.

Tetapi sebenarnya ini adalah tulisan Marylin Ardipradja yang kutemukan di lembar Koran JAKARTA EXPAT edisi 16 December 2009- 5 January 2010 silam. Sudah lama memang, tetapi masih aktual untuk di baca dan sebisa mungkin diterapkan.

MARYLIN ARDIPRADJA

Aku tak akan menerjemahkan atau mengedit sepatah kata pun,karena tugasku kali ini hanya membantu publikasi ajakan yang berguna bagi lingkungan hidup.

Berikut adalah tulisannya,

LETS GET TOGETHER AND CARE FOR JAKARTA

By: Marylin Ardipradja

Expatriates living in Indonesia are generally well informed about environmental issues and would like to apply the same standards of care for the environment eherever they live. It may be a little more difficult to apply the principles of reduce, reuse and recycle in Jakarta, but we should all try to do our part to make the city as clean and green as possible, so here is a plan:

  • Reduce your use of plastic bags by taking your own reusable canvas tote bags when you go  shopping, or at least shop at stores and supermarkets that provide biodegradable plastic bags made from cassava.
  • Carpool whenever possible. Sharing a car to go to work or to go out with friends reduces traffic and uses less gas.
  • Sort your trash into organic trash and recycleable trash, such as paper, plastic, aluminium cans and milk cartons. Scavengers will come to look through the trash in the container in front of your house and will make less if your trash is already sorted.
  • Recycle plastic pouches used for cleaning products through collection points provided by XS Project and buy products made under supervision of the foundation. (www.xsprojectgroup.com)
  • Purchase recycled products such as bags and accessories made from disposable materials like billboard vinyl, paper and toothpaste tubes that are handmade locally by small home industries, such as Dyrt Design. (www.dyrtdesign.com)
  • What sould you do with e-waste, i.e. broken or unwanted electrical or electronic devices, which are considered toxic and are not biodegradable? The answer is you can sell or give e-waste to repair shop, to be used as spare parts, or, if your company produces large volumes of hazardous waste, you can contact P.T Prasadha Pamunah Limbah Industri (www.ppli-indo.com).
  • Nokia Indonesia, in cooperation with TESAMM Indonesia, an e-waste recycling company, encourages cell phone owners to drop used phones, Nokia or others, into one of the boxes provided by Nokia Care Centers throughout Indonesia.
  • Drop off points for used batteries and CDs include P.T Intimedia, Gedung Rifa, Lt. 4, Jl.Prof.Dr.Satrio Blok C-4 Kav.6-7, Casablanca, South Jakarta or Sekolah Cikal, Jl.T.B Simatupang Kav.18, South Jakarta.
  • TetraPak containers can be recycled into durable paper and in Bandung they are even made into shoe soles. Drop off points for recycling TetraPak containers include KPAI,an NGO focusing on environmental awareness education, Jl.Raya Warung Buncit No.2B, South Jakarta (Aulia 081213130153) or Citra Garden II, Blok 3 no. 6, West Jakarta (Yanti 0818828526).
  • Make biopore absorption holes in your garden to increase the ability of the ground to absorb water, reduce floods and provide natural organic fertilizer for your plants. You can placepre-composted garden waste into these holes, or simply put leaves and grass clippings and even organic waste into the biopore holes to naturally compost there. You can buy a biopore hole-maker from Father Andang 0818754842 or Dr.Kusumo Nugroho 0811942232.
  • Take action against climate change by planting a tree with Yayasan Tanam Pohon Indonesia. This is a non-profit voluntary organization and its mission is to react to problems caused by deforestation in Indonesia, to raise awareness of environmental issues and the role forests play, to take action against climate change, to educate children on these issues and to plant trees. (www.onemilliontrees.org)
  • When buying wood products, look for products with a certification label, such as “Forest Stewardship Council”, to ensure that the wood comes from sustainably managed forests. The website www.fsc-info.org shows which manufacturers in Indonesia sell FSC certified products.
  • Coffee is often grown on plantations planted in previously forests areas, including national parks. Choose environment-friendly coffee such as Merdeka Coffee (www.merdekacoffee.com) or Sekar Sedayu brand from Lampung.
  • Become a wildlife “foster parent” by adopting a Javan rhino (www.rhinocare.info) or a Sumatran tiger, elephant, orangutan or rhino (www.savesumatra.org). By sponsoring wild animals you contribute money to save the species from extinction and to help conserve their natural habitat.
  • Do not buy exotic pets that have been caught in the wild as these creatures should live in their own natural habitat. It is also against the law to purchase souvenirs made from parts of endangered species such as elephants, orangutans, rhinos and tigers.
  • It’s fun to explore some of Jakarta’s neighboorhoods, such as Kemang and Menteng, using the green maps developed by Green Maps Indonesia. The maps feature icons that show locations that have environmentally friendly credentials and can be down loaded at http://www.greenmap.org/greenhouse/en/node/4611.
  • To keep abreast of environmental issues in Indonesia, join the Green Lifestyle community, a mailing list to share information and tips on maintaining a green lifestyle in Indonesia’s cities. Send questions or comments to greenlifestyle@gmail.com or greenLifestyle@googlegroups.com.

 

Marylin Ardipradja is an Orientation Consultant, advising newly-arrived expats. She can be contacted through Collier’s International Expatriate Services. Telp: (021) 521400.