Gerakan Hemat Basa-basi Nasional

Presiden Jendral SBY mencanangkan Gerakan Hemat Nasional mulai 1 Juni 2012, intinya adalah gerakan penghematan pemakaian energi minyak bumi yang dilaksanakan secara nasional. Energi yang dimaksud ialah BBM dan listrik dan ditargetkan diikuti seluruh pemerintah pusat serta daerah dan juga masyarakat.

Dalam pidatonya, Presiden Jendral SBY menguraikan lima langkah yang dilakukan secara nasional, yaitu:

  • Pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU.
  • Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, juga untuk BUMN dan BUMD.
  • Pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan.
  • Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi.
  • Penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah.

Langkah ini ditempuh pemerintah karena lonjakan harga Minyak bumi dunia yang kian meningkat seiring kecemasan pasar akan gejolak di Timur Tengah, perseteruan Iran dan Israel juga krisis yang melanda Eropa sebagai konsumen besar minyak bumi di dunia. Dengan demikian gerakan yang dicanangkan Presiden ini tak akan dikeluarkan bila harga minyak bumi tidak melonjak tinggi.

Terang benderanglah jadinya, bahwa sesungguhnya ini bukanlah Gerakan Hemat energi tetapi gerakan hemat anggaran energi. Pertanyaannya, apakah dengan lima langkah yang diucapkan Presiden akan mampu menghemat anggaran negara untuk pengeluaran energi? Sepertinya tidak demikian adanya, karena bila dirunut dengan logika yang simpel saja maka yang terjadi pembengkakan biaya anggaran negara. Hitungan sederhananya begini, ambil contoh di sebuah kota anggaran untuk BBM selama satu bulan 1000 liter, bila memakai BBM bersubsidi maka akan dicapai anggaran 1000 x 4500 = 4.500.000 per bulan tetapi bila memakai BBM non subsidi yang harganya dua kali lipat maka tinggal gandakan saja anggaran tadi.

Gerakan hemat menjadi kontradiktif bila melihat implementasi di lapangan para PNS yang piawai me mark-up anggaran negara akan semakin rajin memboroskan uang negara dan hebatnya kali ini didukung oleh Presiden Jendral SBY.

Untuk mencegah penyalahgunaan keuangan negara maka mungkin negara perlu memperhatikan beberapa hal yaitu:

  1. Berikan subsidi untuk energi terbarukan. Energi surya yang melimpah, angin yang meluap, panas bumi dan lain sebagainya bila mampu digunakan rakyat dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari akan meringankan beban energi nasional selain itu ketergantungan terhadap PLN akan semakin minimal.
  2. Hapus institusi ad hoc. Banyaknya lembaga negara non struktural dengan deskripsi tugas yang tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada kian membebani anggaran negara. BNN, satgas-satgas dan lain sebagainya perlu dibubarkan segera karena anggaran mereka tinggi sementara hasil kerjanya tidak jelas.
  3. Turunkan gaji pejabat tinggi negara. Renumerasi atau kenaikan gaji pejabat tinggi negara tidak sepadan dengan kian bertambahnya jumlah uang negara yang dikorupsi. Jelas bahwa kerakusanlah yang menjadi pangkal korupsi dan itu tidak terpecahkan dengan kenaikan gaji pejabat tinggi negara. Karenanya untuk menghemat anggaran negara maka gaji pejabat tinggi negara harus diturunkan.
  4. Subsidi konverter BBG. Bila negara ingin memasyarakatkan BBG pada kendaraan bermotor maka sewajibnya membuat murah konverternya dengan memberi subsidi. Atau seperti kebijakan kompor gas, bagikan saja konverter BBG bagi kendaraan umum dan kendaraan dengan tahun produksi 90 kebawah.

Untuk itu maka sebaiknya pemerintah tidak perlu mengumbar basa-basi tanpa realisasi pasti, karena ini akan menambah energi masyarakat kian bercabang tanpa kendali.

Karena itu mulai besok, canangkan Gerakan Hemat Basa-Basi Nasional.

Iklan