MEI 1998 YANG (TAK) AKAN USAI.

Sudah empat belas tahun berlalu, darah telah mengering namun luka masih menganga. Tragedi Nasional Mei 1998 adalah sebuah tragedi politik yang masih membekas dalam ingatan zaman, setidaknya bagi sebagian besar rakyat yang menjadi saksi hidup dari peristiwa tersebut. Banyak versi narasi mengenai kejadian tersebut namun satu hal yang membuat semua pihak setuju adalah bahwa peristiwa ini sebuah tragedi politik, membuat rakyat merasa bahwa politik itu kejam karena kekuasaan dipakai untuk menindas rakyat seperti yang terjadi masa orde baru dibawah kepemimpinan Jendral Besar Soeharto (alm).

Tentu peristiwa tersebut tidak terjadi dengan sendirinya. Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. Perlawanan rakyat terhadap kediktatoran militer Orde Baru telah melewati rentang waktu yang panjang. Gerakan mahasiswa berbagai generasi sudah mencoba mempelopori perlawanan rakyat hingga akhirnya gerakan mahasiswa 1998 menjadi pamungkas bagi penumbangan rezim otoriter. Tentu saja tidak hanya gerakan mahasiswa yang bergerak, tercatat banyak sudah nama politisi ataupun gerakan perlawanan lainnya yang sudah mencoba walau berakhir di penjara atau mati atau bahkan tidak diketahui rimbanya lagi. Elit politik pun ikut memboncengi semangat zaman yang mulai berubah, setelah krisis ekonomi mendera negeri ini sejak juli 1997 maka para elit yang selama masa orde baru turut menikmati darah dan keringat rakyat mulai berbalik arah. Sejumlah mentri yang tergabung dalam Kabinet Pembangunan (dan baru dilantik pada bulan Maret 1998) mendesak Presiden Jendral Besar Soeharto untuk mengundurkan diri. Krisis total pun terjadi, rakyat muak dan bersiap menumpahkan kemarahan yang terakumulasi selama 3 dekade lebih.

Tetapi perlawanan menimbulkan perlawanan balik dan berakibat perlunya tumbal agar salah satu pihak menyerah. Empat mahasiswa Trisakti yang ditembak mati di halaman kampusnya sendiri oleh aparat. Kejadian ini diharapkan menjadi pemicu bagi perlawanan rakyat yang lebih besar lagi. Dan memang dalam peristiwa yang disebut Wanda Hamidah (Salah seorang aktivis Mahasiswa ’98) sebagai “…the most shocking moment” tersebut membuat bergelora kebencian rakyat terhadap rezim militeristik orde baru. Tetapi tumbal belum berakhir, malah mampu dibelokkan dengan cantik oleh tangan-tangan kekuasaan dan berakibat warga keturunan Tionghoa yang menjadi sasaran amuk massa. Tan Swie Ling, salah seorang pejuang HAM, mengatakan bahwa warga keturunan Tionghoa ibarat sekam yang mudah dibakar. Tidak hanya dibakar tetapi juga dijarah dan diperkosa. Berdasarkan data Komnas HAM tercatat 85 korban perkosaan pada bulan mei berdarah itu dan semuanya warga keturunan Tionghoa. Tumbal menjadi banyak karena pertikaian elit yang ingin berebut kekuasaan. Dan semua tumbal elit adalah rakyat.

Di bulan mei ke-14 ini tidak ada indikasi penuntasan seutuhnya terhadap kejadian tersebut. Laporan Komnas HAM beserta TGPF Tragedi Mei 1998 yang merekomendasikan penyidikan serta penyelidikan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada kini menjadi pajangan bagi perpustakaan yang tak pernah dikunjungi oleh negara. Padahal TGPF dibentuk oleh negara dan bertujuan mengusut tuntas kasus tersebut. Seakan pembentukan TGPF hanyalah upaya meredam kemarahan rakyat untuk sementara.

Para wakil rakyat yang dipilih rakyat pun juga tak berdaya, DPR malah meragu untuk bersepakat tentang ada tidaknya pelanggaran HAM pada peristiwa itu. Hal ini bisa dimaklumi karena DPR yang terpilih sebagian besar masih dijabat oleh orang-orang lama yang juga turut berdosa atas kediktatoran orde baru. Belum lagi ditambah berganti bajunya militer dalam seragam sipil namun dengan paradigma militeristik. Hal ini membuat upaya pengusutan menjadi berjalan di tempat.

Sikap negara pun hanya sebatas janji-janji, belum lama Presiden Jendral SBY mewacanakan meminta maaf atas pelanggaran HAM negara di masa lalu (termasuk kasus 98) tetapi hingga kini pun hal itu tak pernah terjadi. Dan kutegaskan hal itu tak pernah terjadi selama militer masih mendominasi tatanan negara ini.

Dan kini setelah 14 tahun, rakyat jangan sampai melupakan tragedi politik ini. Walau di mata generasi muda yang berusia dibawah 17 tahun peristiwa itu telah lama berlalu, dan ini adalah kesalahan kita sebagai bangsa yang mudah lupa. Lewat serangkaian isu demi isu yang tak pernah habis di negeri ini, negara mencoba membuat generasi terkini menjadi amnesia terhadap sejarah negerinya sendiri.

Bila hal itu terus berlanjut, bisa jadi di masa mendatang kasus ini akan tutup buku dan dicampakkan dalam tong sampah peradaban. Ini tugas mulia bagi generasi yang menjadi saksi hidup untuk terus mendorong penuntasannya.

Pengadilan HAM (walau masih ad hoc) perlu mengadili peristiwa ini berdasar bukti dan fakta yang sudah dihasilkan TGPF dan Komnas HAM, kemudian mengadili siapapun yang bertanggung jawab atas tragedi itu tanpa pandang bulu apakah orang tersebut masih berada dalam lingkaran kekuasaan atau tidak. Semua harus bertanggung jawab atas penuntasan kasus ini. Rakyat harus diingatkan terus menerus tentang kekejian politik yang terjadi.

Karena Indonesia yang demokratis di masa mendatang adalah hasil jerih payah generasi kini agar anak cucu kita memahami bahwa demokrasi sejati adalah supremasi hukum dan dominasi sipil atas militer. Sehingga tak ada lagi kekejian politik yang melahirkan tragedi-tragedi yang memakan anak bangsa di masa mendatang.

Iklan