Posted on

SERTIFIKASI SENIMAN DALAM KONSTRUKSI KEBUDAYAAN MILITERISTIK

Wakil Mentri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan Wiendu Nuryati melontarkan gagasan lama mengenai sertifikasi bagi seniman. Tujuannya, “…lebih tepatnya berupa pengakuan kompetensi,” kata sang Wakil Mentri di sela-sela pembukaan Asia Tourism Forum (ATF) 2012 di Gedung Merdeka Bandung, Selasa 8 Mei 2012. Ide ini sebetulnya sudah lama diwacanakan oleh pemerintah sejak 12 tahun silam. Bila dahulu dinamakan sertifikasi dan akreditasi artis (=pelaku seni), maka kini cukup dengan nama sertifikasi. Sang Wamen berdalih bahwa sertifikasi ini adalah pengakuan kompetensi akan kesenimanan si seniman. Dikatakan pula bahwa banyak kasus terjadi dimana eksistensi seniman menjadi bahan pertanyaan.

Sampai di sini tentulah menjadi keharusan perlunya standarisasi bagi seniman itu sendiri sehingga ia layak diakui (oleh Pemerintah) sebagai seniman. Jelaslah disini bahwa Pemerintah menjadi pihak yang mematok standar bagi seniman yang note bene rakyatnya sendiri. Lalu standar macam apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah?

Kriteria menjadi hal yang perlu diperdebatkan, karena Pemerintah (dalam hal ini Kemendikbud) sendiri tidak memiliki batasan yang jelas mengenai ini. Syaharani, Penyanyi Jazz Indonesia, mempertanyakan ini 12 tahun yang lalu, “Kriterianya harus jelas. Dasar-dasar penilaian harus jelas pula. Apakah itu menyangkut popularitas, talent, pengalaman, live show, atau sales album, garis merahnya harus jelas.” Bila kriterianya lalu menjadi akademis pun menimbulkan dampak,”..Yang kasihan adalah artis yang baru jalan meski ada bakat, tapi bukan dari sekolahan.” Gugat Syaharani yang dikutip dari Harian Warta Kota edisi Rabu 14 Juni 2000.

Wacana untuk “mengatur” kebudayaan bahwasanya ada sejak republik ini berdiri. Di masa Orde Lama tak terhitung banyak seniman menjadi “tumbal” dari keharusan membangun karakter bangsa. Di era Orde Baru pun tak kalah banyak pelaku seni yang harus bergerak “bawah tanah” agar tetap bertahan dalam identitasnya. Apalagi kini, di masa ketika semua sub-kultur yang dahulu tiarap menjadi tegak berdiri.

Yang ironis di masa kini adalah kebudayaan yang akan dibangun adalah kebudayaan yang bersifat militeristik, ditandai dengan beberapa sifatnya seperti berlangsung dari atas ke bawah (top-down), Pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mengatur jalannya kebudayaan. Lalu sifat yang lain adalah monolog, tak ada dialog sama sekali dari pemerintah untuk berkonsultasi dengan pelaku seni budaya yang tumbuh banyak di nusantara. Padahal pengembangan kebudayaan ditopang oleh tiga pilarnya: Negara, Rakyat dan Swasta. Bila negara bersikeras menjadi satu-satunya yang mendominasi pengembangan kebudayaan maka peradaban akan menjadi strategi yang penuh komando,  sesuatu yang khas militerisme.

Padahal sejatinya kebudayaan itu lahir dan tumbuh oleh masyarakat itu sendiri tanpa harus diatur dalam regulasi yang malah menihilkan identitas personal atau komunitas dalam sumbangsihnya bagi peradaban negeri ini. Tentu saja dengan tak menafikan peranan swasta (pasar) dan juga negara.

Konstruksi kebudayaan seperti ini layak untuk dianggap sebagai common bullshit seperti halnya kekerasan ormas atas nama agama, gang motor yang tiba-tiba muncul dan bagai isu lain yang hanya memperkeruh fokus bangsa ini untuk maju ke muka dunia.

Kebudayaan milik rakyat, bukan birokrasi yang militeristik. Karena itu stop wacana sertifikasi seniman sekarang juga atau pecat Wiendu Nuryati malam ini juga.

Iklan

Tuliskan Responmu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s