Anarki; Suatu Salah Paham

2012 baru hadir dan serentetan kisah-kisah tragis telah menyerang nurani kita dari segala sisi. Media massa mengabarkan demo buruh menguasai jalan tol, massa mengepung dan membakar kantor Bupati, Ormas bertempur melawan ormas lainnya, demonstrasi mahasiswa dibubarkan paksa dan lain-lain sebagainya. Yang menjadi masalah adalah pelabelan Anarki/Anarkis/Anarkistis oleh media massa untuk setiap kejadian yang penuh dengan aksi kekerasan dan darah. Di harian Kompas edisi Sabtu 28 Januari 2012 tercatat berita dua kelompok warga berdamai untuk tidak melakukan anarki, dan itu baru satu dari beberapa berita di harian yang sama dengan mengutip pernyataan resmi Kepolisian akan terjadinya aksi anarkis pada saat demo buruh. Di Metro TV pada acara Suara Anda pada Jum’at 27 Januari 2012 malah mengusung tajuk Demo Anarkistis kala membicarakan aksi demo buruh. Ini baru dua media massa yang saya kutip padahal masih banyak lagi stasiun TV, Harian, Majalah dan lain sebagainya mengumbar kata Anarki/Anarkis/Anarkistis pada setiap kejadian yang berujung bentrok.

Peneraan kata Anarki/Anarkis/Anarkistis inilah yang menjadi pokok tulisan ini. Tetapi seyogyanya sebelum memberi cap kata tersebut alangkah bijaknya bila kita memahami dahulu arti kata tersebut. Menurut Kamus Merriam-Webster kata Anarchy berarti:

1. a: absence of government
b: a state of lawlessness or political disorder due to the absence of governmental authority
c: a utopian society of individuals who enjoy complete freedom without government
2. a: absence or denial of any authority or established order
b: absence of order : disorder <not manicured plots but a wild anarchy of nature — Israel Shenker>
Sedangkan Anarchism berarti:
1.: a political theory holding all forms of governmental authority to be unnecessary and undesirable and advocating a society based on voluntary cooperation and free association of individuals and groups
2.: the advocacy or practice of anarchistic principles.
Lalu kata Anarchist memiliki makna:
1.: a person who rebels against any authority, established order, or ruling power
2.: a person who believes in, advocates, or promotes anarchism or anarchy.
Sedang dalam pemahaman beberapa tokoh Anarkis lainnya (dikutip dari wikipedia),  Anarkisme memiliki arti:
“Anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Ia dimulai di antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya selama merupakan pergerakan dari manusia”(Peter Kropotkin)
“Penghapusan eksploitasi dan penindasan manusia hanya bisa dilakukan lewat penghapusan dari kapitalisme yang rakus dan pemerintahan yang menindas”(Errico Malatesta)
Dari penelusuran makna kata Anarki/Anarkis/Anarkistis di atas tampak dengan terang benderang bahwa Anarki atau Anarkisme adalah suatu paham yang mengejar kemerdekaan individu tanpa negara sebagai regulator/otoritas yang selalu memaksa didalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang menjadi sentral dari pemahaman diatas adalah bahwa Anarkisme tidak sama dan atau berarti paham kekerasan. Patut dikutip pendapat Alexander Berkman yang menulis dalam bukunya “What Is Communist Anarchist”:
“Anarkisme bukan Bom, ketidakteraturan atau kekacauan. Bukan perampokan dan pembunuhan. Bukan pula sebuah perang di antara yang sedikit melawan semua. Bukan berarti kembali kekehidupan barbarisme atau kondisi yang liar dari manusia. Anarkisme adalah kebalikan dari itu semua. Anarkisme berarti bahwa anda harus bebas. Bahwa tidak ada seorangpun boleh memperbudak anda, menjadi majikan anda, merampok anda, ataupun memaksa anda. Itu berarti bahwa anda harus bebas untuk melakukan apa yang anda mau, memiliki kesempatan untuk memilih jenis kehidupan yang anda mau serta hidup di dalamnya tanpa ada yang mengganggu, memiliki persamaan hak, serta hidup dalam perdamaian dan harmoni seperti saudara. Berarti tidak boleh ada perang, kekerasan, monopoli, kemiskinan, penindasan, serta menikmati kesempatan hidup bersama-sama dalam kesetaraan.”(Alexander Berkman, What is Communist Anarchist 1870 – 1936)
Sesudah menemukan titik terang tentang Anarkisme maka kini tinggal mengurai kaitan antara anarkisme dengan kekerasan seperti yang dilansir Pejabat Pemerintahan, Media Massa dan juga masyarakat awam. Yang menjadi sumber kegelapan dari kaitan kedua hal tersebut adalah tidak ada dalam sejarah Republik ini gerakan anarkisme melakukan pemberontakan kepada negara seperti sejarah kelompok Nihilis di Rusia pada zaman Tsar, atau Mikhail Bakunin di era Revolusi Rusia. Bila mengacu kepada dua contoh kecil di atas memang menjadi sah anggapan Anarkisme identik dengan gerakan kekerasan melawan otoritas negara. Tetapi pada masa lalu Indonesia tak pernah ditemukan gerakan Anarkisme memekar dalam revolusi kecuali gerakan-gerakan kecil yang dihapus dari buku histori oleh penguasa. Gerakan kekerasan justru banyak ditemukan pada kasus-kasus pelanggaran HAM oleh negara dari rezim orde lama sampai orde baru terbaru. Atau gerakan-gerakan dengan ideologi yang justru bertolak belakang dengan paham anarkisme semisal komunisme atau pemberontakan kaum beragama.
Kalau begitu, siapa yang telah mengidentifikasi anarki dengan aksi kekerasan? Yang pertama dan utama adalah Negara, karena paham anarkisme justru meniadakan negara dalam menggapai kebebasan dan kesetaraan di antara rakyat.  Lalu yang kedua adalah Kapitalisme, dalam hal ini korporasi-korporasi raksasa dunia melalui kaki tangannya di Indonesia menyebarkan opini-opini buruk tentang anarki melalui media massa dan akhirnya opini kacau tersebut sampai dan diserap oleh masyarakat begitu saja. Pihak ketiga yang berkepentingan dengan mendiskreditkan anarki adalah militer, karena militer di Indonesia bukanlah sahabat rakyat tetapi bagian dari penguasa sekaligus anjing penjaga kepentingan korporasi global.
Distorsi makna ini dilakukan trio ini dengan tujuan mengkambing hitamkan gerakan anarkisme sekaligus menghancurkan benih-benih anarki pada idealis-idealis muda bangsa ini. Dengan melakukan hal tersebut maka kejayaan trio ini akan terus bergelora dalam memanipulasi kekayaan bangsa ini.
Dari penjelasan singkat ini semoga terkuak cakrawala baru mengenai anarkisme dan tentu saja yang menjadi sasaran tulisan ini adalah masyarakat, bukan kepada media massa atau trio NKM (Negara, Kapitalis, Militer) karena kepentingan yang jelas berbeda.
Paling tidak masyarakat dapat membedakan mana anarkisme dan mana aksi kekerasan. Itu saja sudah cukup bagi saya.
Iklan

MEMBONGKAR MITOS JENDRAL

Saya adalah generasi orde baru. Lahir di kala orde baru mulai menguat di segala lini kehidupan bangsa ini. Bersekolah di masa orde baru mencengkeram pikiran dengan dogmanya tentang Pancasila. Dan kosakata yang mulia di era orde baru adalah Jendral.

Ya, Jendral adalah subyek tak tercela di masa orde baru. Bahkan hingga kini pandangan itu tak berubah. Beruntunglah Reformasi ’98 dengan segala pengorbanannya telah membuka cakrawala pemikiranku. Dan berkat reformasi segala yang dulu suci kini bisa diperdebatkan kembali.

Jendral adalah mitos sakral yang kini menjadi urgensi untuk dibongkar, berikut adalah beberapa mitos tentang Jendral yang terkuak dalam benakku.

  1. JENDRAL ADALAH ORANG YANG TEGAS.

Mitos nomor satu ini sejak 2004 menemui dekonstruksinya secara otomatis sejak Jendral SBY dilantik menjadi Presiden. Walau banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa Presiden SBY adalah orang yang memperhitungkan segalanya dengan cermat namun itu hanya eufemisme dari ketidak-tegasan. Karena tegas menuntut kecepatan bertindak tidak hanya kecermatan berpikir.

2. JENDRAL PURNAWIRAWAN ADALAH WARGA NEGARA SIPIL.

Ini adalah argumen para Jendral ketika memasuki arena politik, dan dibela oleh para pengamat politik sipil pembela militer yang kujuluki para sipilis. Memang benar bahwa begitu para Jendral memasuki masa purna bhaktinya maka ia menjadi warga sipil dengan hak dan kewajiban yang sama seperti warga sipil lainnya. Tetapi yang luput dari pandangan para sipilis dan publik ialah bahwa seorang Jendral akan tetap Jendral seumur hidupnya. Dalam kemiliteran, prajurit dengan pangkat terendah saja sudah didoktrin untuk berpikir dan bersikap sebagai seorang prajurit dimanapun dan kapanpun. Ini tercantum dalam Sumpah Prajurit. Jadi bila prajurit rendahan saja akan terus menjadi prajurit selamanya apalagi seorang Jendral. Di masa purna bhaktinya, seorang Jendral adalah warga sipil dengan paradigma militeristik yang kental.

3. JENDRAL ADALAH PENYANGGA DEMOKRASI.

Ini jargon a la rezim militer dimanapun jua bahwa militer hadir berpolitik untuk menjaga tetap tegaknya demokrasi. Jargon ini tidak lebih dari mimpi buruk bagi demokrasi sejati karena seorang Jendral dididik bukan untuk menjadi negosiator/perunding/pro dialog tetapi menjadi petempur sejati. Di acara Jak TV beberapa minggu lalu dua orang Jendral yaitu Nono Sampono dan Hendarji berbicara dengan gagahnya tentang konsep CUMEMU (Cuaca, Medan, Musuh) sebuah konsep yang biasa dibicarakan ketika menyusun strategi dalam bertempur. Di kesempatan lain, di tv One, Jendral Sutiyoso juga berbicara konsep yang sama. Mereka rancu kala memasuki arena politik dengan medan perang. Ini berbahaya bagi perkembangan demokrasi kita yang baru mulai menggeliat. Dalam kalimat tegas saya bisa katakan bahwa paradigma militeristik itu anti demokrasi.

4. JENDRAL ADALAH PEMIMPIN SEJATI.

Ini yang selalu digembar-gemborkan oleh para pengamat politik sipilis, mereka membanggakan lembaga militer yang secara tradisional telah melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa sejak dahulu. Mereka berkata begitu karena memang mereka medioker yang tak mau demokrasi berjalan menuju masyarakat madani yang menjunjung supremasi hukum.  Dan ilustrasi menarik tentang mitos ini ketika Jendral Prijanto diwawancarai MetroTV mengenai alasan pengunduran dirinya dan ia menjawab bahwa terdapat perbedaan antara dunia politik yang serba tidak jelas dengan struktur milter yang jelas hirarkinya. Ini merupakan kedangkalan berpikir seorang militer ketika memasuki ranah politik yang didominasi sipil dan tidak mengenal hirarki a la militer. Ketidakmampuan beradaptasi seorang militer di ranah politik ini adalah buah dari paradigma militeristik yang dikunyahnya seumur hidup.

5. JENDRAL ADALAH WARGA NEGARA KELAS 1.

Ini adalah cerita lama versi orde baru ketika Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati, Ketua organisasi olah raga, komisaris BUMN didominasi oleh Jendral. Nyaris tak ada tempat buat sipil untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan. Padahal Gubernur Jendral adalah warisan VOC yang mesti dibuang ke tempat sampah ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan berdirinya Republik Indonesia. Sejak reformasi semua warga negara adalah sama statusnya di depan hukum, sama hak dan kewajibannya. Tidak boleh lagi Jendral di anak emaskan dengan alasan apapun. Dan demi terciptanya proses demokrasi yang sejati maka , seperti yang terjadi di negara-negara kampiun demokrasi, Jendral mesti berada di bawah kendali sipil.